rukunperkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebutmenurut hukum adalah pernikahan yang sah ;Menimbang, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Pemohon Ildalam kondisi hamil kurang lebih sebulan akibat hubungan badan denganPemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan nasabanak tersebut sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk dapat menghubungkan nasab seorang anakkepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akad pernikahanyang sah .Menimbang, bahwa AlMawardi

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Jgre sanlirgArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz17 yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutanperihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan

Penetapan Nomor.255/Pat.P/2020/PA.Sgtamenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkansebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sertabersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan olehImam alMawardi dalam kitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alin menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;oe VI ad SSe: ob gz Wo loll US sileld.....o5b> wasill od ASIIlo loi) Lolurs Iy> Wale WL 153 Us vl org 48 We ve vl meuWl...

keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikin dalam kitablanatut Talibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alin olen Majelis Hakimmenjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;islygr yo aby pirg aire Sd dlrol le CIS soba UdyZl...JorS sanlirgArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnyaseperti adanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi

Penetapan Nomor 34/Padt.P/2021/PA.SgtaMenimbang, bahwa tawkil (pbemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaituayah kandung Pemohon II kepada seorang imam yang bernama Husain untukmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkansebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sertabersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan olehImam alMawardi dalam kitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim

patut, tidak datang menghadap ke mukasidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itudisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatanPenggugat berdasarkan hokum tidak melawan hak, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat,serta gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai denganPasal 125 dan 126 HIR, serta sesuai pula dengan pendapat Imam alMawardi

Jar sanligArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz17 yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutanperihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan

wali nikah dari Pemohon II, karena Pemohon II masih memiliki saudaralakilaki, yang secara urutan kedudukan saudara lakilaki lebih didahulukan untuk menjadi wali dari Pemohon Il. untuk itu wali nikah pemohon Il tidakmemenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal10 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan;Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh Abdullatif kepadakepada seorang imam, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandoktrin Imam alMawardi

dyal...dgrArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz 17 yang diambil aliholeh majelis Hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinyasebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perludipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan

Bali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalahperistiwa hukum yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengandoktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalamkitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadipertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;Y 13 AS 5. ol jor Wo oll LS silels.....65il> we itll od Ayloud y Lolo I> Mole IIL 1455 ye ul 929 a8 Wo Ve VU!

doktrinfikin yang diuraikan oleh alBakri Muhammad Syatha dalam kitab /lanatutTalibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadipertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;srpbivg logri yo abog pry aire 55d dlyol le ClKy sgFrl dyal...JgrArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam alMawardi

Sahabuddin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah peristiwa hukum yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaiandengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;Y 13 AS 5. ol jor Wo oll LS silels.....65il> we itll od Aylau y Lolo I> Mole IIL 1455 ye ul 929 a8 Wo V9 Vl Ter ppoAl

Penetapan Nomor.344/Pat.P/2020/PA.Sgtalanatut Talibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alin olen Majelis Hakimmenjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;islggr yo aby ping aire Sd dlrol le cS sata WasZl...Jgre sanbirgArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi

Juddin untukmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkansebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sertabersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan olehImam alMawardi dalam kitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;oe VI) and SSe: ob gr 9 loll US silold.....o5b> weiill od ASIIlo lauds) Lalo n> Wale WL 1453 YS Ul org 48 Wo 9% ol werWl...ai Vg Quai LoS abiSgi Go

Penetapan Nomor.301/Pat.P/2020/PA.Sgtaislagri yo aby pity ainoSd dlrol le cS soba WasZJl...JgrS sanligArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz17 yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutanperihal telah terjadinya sebuah akad

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaitubapak kandung Pemohon II kepada seorang lakilaki bernama fattah untukmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkansebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sertabersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan olehImam alMawardi dalam kitabnya

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.SgtaArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnyaseperti adanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz17 yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutanperihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perlu dipertimbangkan

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan MenteriAgama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukumIslam;Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaituayah kandung Pemohon II kepada seorang imam yang bernama Sugianto untuk menikahkan Pemohon Il dengan Pemohon adalah hal yang dapatdibenarkan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun2019 serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitabnya

doktrinfikin yang diuraikan oleh alBakri Muhammad Syatha dalam kitab /lanatutTalibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadipertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;srplivg logri yo aby pry aire Sd dlyol le clSy soFrl dyal...JgralMawardi

TkIbapak kandung Pemohon II kepada seorang lakilaki Imam KelurahanRahandauna bernama Amin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkan dan beralasan hukum untuk diterimasebagaimana Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikanoleh Imam alMawardi dalam kitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yangdiambil alin menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;Y a3 AS 5s ol jor Wo oll

Penetapan Nomor.224/Pat.P/2020/PA.SgtaMenimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz17 yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutanperihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;cal dl pol 03m corgi Jlid CIS ase 6S sgt!

Pasal 9 sampai dengan Pasal 14Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 jo Pasal 14 sampai dengan 41Kompilasi hukum Islam;Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaitubapak kandung Pemohon II kepada seorang lakilaki bernama Murjani untukmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkansebagaimana Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikanoleh Imam alMawardi dalam kitabnya

doktrinfikin yang diuraikan oleh alBakri Muhammad Syatha dalam kitab /lanatutTalibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadipertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;saplirg lagi yo abog pg aire 55 dl pol We TIS socal dsal...JgrsArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam alMawardi

sampai dengan Pasal 14 PeraturanMenteri Agama Nomor 19 tahun 2018 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasihukum Islam;Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon yaitubapak kandung Pemohon bernama Jarung kepada seorang lakilaki ImamMasjid bernama Haji Tuju untuk menikahkan Pemohon dengan Nyulu bin Dosaadalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 11 ayat 4 PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengan doktrin hukumIslam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi

TkIArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz 17 yang diambil aliholeh majelis Hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinyasebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perludipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan

Sijaya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalahperistiwa hukum yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengandoktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalamkitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alin menjadipertimbangan majelis hakim sebagai berikut;Y a3 AS 5. ol jor M9 loll LS gilel.....65il> we itll od AVsIIlaud y Lolo I> Mole IIL 1455 Ye ul 929 a8 Wo V9 VW!

dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut sebanyak 2 (dua) kali, sSesuai relaas panggilan Nomor:953/Pdt.G/2019/PA.Smd, yang dibacakan dalam sidang, tidak ternyata pula tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, makaoleh karenanya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnyaTermohon (verstek), sebagaimana diatur pada Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bgserta sesuai pula dengan pendapat Imam alMawardi

syarat keabsahan nikah diatas juga Ssesuai dengan doktrin fikih dalam kitab lanatut Talibin(Juz IV, halaman 253254) yang diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangandalam perkara a quo sebagai berikut;pe alog pitg airso,Ss dlyol de clSu sgtall udeGI...Jgre sapbig logArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnyaseperti adanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi

Penetapan Nomor.215/Pat.P/2021/PA.Sgtaran Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;Menimbang, bahwa tawkil (pbemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaituayah kandung Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan PemohonIl dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 12Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 serta bersesuaian dengandoktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalamkitabnya AlHawi alKabir halaman

Penetapan Nomor 59/Padt.P/2021/PA.SgtaArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnyaseperti adanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz17 yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutanperihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perlu dipertimbangkan

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41Kompilasi hukum Islam;Menimbang, bahwa tawkil (pbemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaituayah kandung Pemohon II kepada seorang imam yang bernama IMAM untukmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkansebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sertabersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan olehImam alMawardi dalam kitabnya AlHawi

keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikin dalam kitablanatut Talibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alin olen Majelis Hakimmenjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;islagri yo aby pity ainoSd dlrol le cS soba WasZJl...JgrS sanligArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yangdiuraikan oleh Imam alMawardi

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;Menimbang, bahwa tawkil (pbemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaitubapak kandung Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan PemohonIl dengan Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 12Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 serta bersesuaian dengandoktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalamHalaman. 12 dari 15 Halaman

doktrinfikin yang diuraikan oleh alBakri Muhammad Syatha dalam kitab lanatutTalibin (Juz IV, halaman 253254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadipertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;srpbivg logri yo aby pry aire 5S) dlyol le clSy sacrl dyal...JgrArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam alMawardi

Rusdi Wahab untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah peristiwa hukum yang dapat dibenarkan sebagaimana pasal 11 ayat 4Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengandoktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalamkitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alin menjadipertimbangan majelis hakim sebagai berikut;Ya AS 5. ol jor M9 oll LS giles... jl wo itll 9d ISsIIlauds) Lolo I> Mole LIL 1455 eS vl 929 a8 Wo V9 Vl Hee ypoWl...aisVg Quai

TkIArtinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan,maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syaratsyaratnya sepertiadanya wali dan dua saksi yang adil;Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitab alHawi alKabir halaman 311 Juz 17 yang diambil aliholeh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinyasebuah akad pernikahan/perkawinan maka syaratsyarat akad menjadi perludipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan

Tojeng untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah peristiwahukum yang dapat dibenarkan sebagaimana pasal 11 ayat 4 Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islamsebagaimana yang diuraikan oleh Imam alMawardi dalam kitabnya AlHawi alKabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alin menjadi pertimbangan majelisHakim sebagai berikut;Y asd Sg ol igre M9 loll LSgileld.....8 55 wo sill od AIS gIllauds) lobo > Mele LIL 53 v9 ol gro a9 We Ue ul Mer yoAWl...aisVg Quai