Ditemukan 16416 data
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
298 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT WIRIAGAR OVERSEAS LTD
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD
2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01636/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juni 2011 Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01636/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2011Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
152 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002305.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00990/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor: 00045/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016,atas nama: BUT
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00990/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00045/207/13/091/16 tanggal 21 Desember2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, JalanImam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00045/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
171 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002304.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00989/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00044/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016,atas nama: BUT
Putusan Nomor 1809/B/PK/Pjk/2020Desember 2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6,Jl. Imam Bonjol No. 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00044/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI. Imam Bonjol No.80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT ANDRITZ HYDRO GMBH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
159 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002296. 16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00982/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00036/207/13/091/16, tanggal 21 Desember2016, atas nama BUT
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00982/KEB/WPJ.19/2017, tanggai 13 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00036/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016,atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol,Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00036/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt.6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT JFE ENGINEERING CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. DAIICHI CHUO KINKAI KAISHA
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89714/PP/M.IIA/12/2017, tanggal 05 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01573/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 November 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak April 2011 Nomor 00022/203/11/053/15 tanggal 28 Oktober 2015,atas nama: BUT
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V.;
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL KAKAP BV;;
172 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT BP MUTURI HOLDINGS BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
sebagaiberikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00057/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 17Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas BumiNomor 00007/246/11/081/14, tanggal 12 Desember 2014, Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/NKEB/WPJ.07/KP.10/2016, tanggal 16 Februari 2016, atas nama BUT
putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00057/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 1/7 Februari 2016, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor00007/246/11/081/14, tanggal 12 Desember 2014, Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00016/NKEB/WPJ.07/KP.10/2016,tanggal 16 Februari 2016, atas nama BUT
Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis HakimAgung dalam mengedepankan prinsip judicial activism diketahui bahwadalam Plan of Development (POD) dan dokumen korespondensiMenteri Keuangan Nomor S443a/MK012/1982, tanggal 6 Mei 1982,dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjianantara BUT BV Muturi Holdings BV dengan Pemerintah RepublikIndonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihakadalah sebesar
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP MUTURI HOLDINGS BV;Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
37 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TOTAL E & P INDONESIE