Ditemukan 27855 data
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA DHARMA PANCAGATRA
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3564/PJ/2017, tanggal 11 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PRIMA DHARMA
tanggal 1 Juli 2015 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84289/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 6 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP230/WPJ.10/2015 tanggal 2 Februari 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Februari 2007 Nomor: 00064/207/07/511/13 tanggal 25 November 2013, atasnama: PT Prima Dharma
Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3.1.3.2.3.3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP230/WPJ. 10/2015 tanggal 2 Februari 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2007 Nomor:00064/207/07/511/13 tanggal 25 November 2013, atas nama: PTPrima Dharma
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA DHARMA PANCAGATRA
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3552/PJ/2017, tanggal 11 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PRIMA DHARMA
tanggal 1 Juli 2015 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84294/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 6 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP235/WPJ.10/2015 tanggal 2 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00069/207/07/511/13tanggal 25 November 2013, atas nama: PT Prima Dharma
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP235/WPJ.10/2015 tanggal 2 Februari 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Niiai Masa Pajak Juli 2007 ##Nomor:00069/207/07/511/13 tanggal 25 November 2013, atas nama: PTPrima Dharma Pancagatras NPWP 01.563.384.5511.000,beralamat di Jalan industri Raya Timur 2/A36, Muktiharjo Lor,Semarang adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GOBEL DHARMA NUSANTARA;
./2020 tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT Gobel Dharma Nusantara, beralamat di JI.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00253/KEB/WPuJ.20/2017 tanggal 23 Oktober 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00012/206/11/007/16 tanggal 30 November 201 6, atas nama PTGobel Dharma Nusantara, NPWP: 01.300.702.6007.000,beralamat di Jl.
Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00012/206/11/007/16 tanggal 30 November 201 6, atas nama PTGobel Dharma Nusantara, NPWP: 01.300.702.6007.000,beralamat di JI. Dewi Sartika 14 Cawang II, Jakarta Timur, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Walaupun demikiantidak mengurangi prinsip dan substansi pemisahan jasa service ini, karenabaik beban maupun pendapatan atas jasa service tersebut telah diadopsisepenuhnya oleh PT Gobel Dharma Nusantara. Bahwa beban tersebutdianggap sebagai natura menurut Pemohon Banding sangat jauh dari fakta,karena sangat jelas beban tersebut terkait salah satu operasionalperusahaan guna memelihara penghasilan.
Pemohon Banding jugamelampirkan surat pernyataan dan perjanjian kontrak dari pihak PTPanasonic Gobel Indonesia sehubungan dengan proses spin off ini yangmenguatkan bahwa seluruh beban dan pendapatan baik dari segi keuanganmaupun operasi dan pengelolaan After Sales Service di lapangan menjaditanggungjawab sepenuhnya PT Gobel Dharma Nusantara.
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DHARMA HENWA, TBK;
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA DHARMA PANCAGATRA;;
76 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
GOBEL DHARMA NUSANTARA;
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA DHARMA PANCAGATRA
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3551/PJ/2017, tanggal 11 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PRIMA DHARMA
tanggal 1 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84295/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 6 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP236/WPJ.10/2015 tanggal 2 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00070/207/07/511/13tanggal 25 November 2013, atas nama: PT Prima Dharma
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP236/WPJ.10/2015 tanggal 2 Februari 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00070/207/07/511/13 tanggal 25November 2013, atas nama: PT Prima Dharma Pancagatra, NPWP01.563.384.5511.000, beralamat di Jalan industri Raya Timur 2/A36, Muktiharjo Lor, Semarang adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
GOBEL DHARMA NUSANTARA;;
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt/2001 tanggal 27 Januari 2003yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan paraTermohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/paraTergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 2 Mei 1985 Penggugat , Il dan Tergugat telahmendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Karya Dharma
No. 175 PK/Pdt/2004Bahwa Yayasan Karya Dharma Pancasila tersebut didirikan untukmelanjutkan pembinaan dan pengelolaan Akademi Uang dan Bank (AUB)Surakarta, yang sebelumnya dibawah asuhan Yayasan Karya DharmaPancasila;Bahwa dalam pasal 9 Anggaran Yayasan Karya Dahrma Pancasiladisebutkan Kekuasaan tertinggi yayasan ini adalah ditangan Badan PlenoYayasan yang terdiri dari para pendiri yayasan, badan pengurus, pengurusharian dan para fungsionaris yang tanggal 1 Juni 1998 tersebut adalah tidak sahdan
Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, Il dan Tergugat adalahpendiri sah Yayasan Karya Dharma Pancasila yang berkedudukan danberkantor pusat di Surakarta ;. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akte Notaris No.2, tanggal 2 Mei 1985yang dibuat oleh Akta Notaris R. Moeljatmo adalah sah dan berdasarkanhukum ;.
Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat merubah anggaran dasardan mengganti Susunan Badan Pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasilaadalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenamelanggar pasal 9 jo pasal 13 Angaran Dasar Yayasan Karya DharmaPancasila ;. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Il membuat Akte NotarisNo.1, tertanggal 1 Juni 1998 tentang perubahan Anggaran Dasar YayasanKarya Dharma Pancasila adalah tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum ;.
Menyatakan sebagai hukum Akte Notaris No.1, tanggal 1 Juni 1998 tentangperubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Pancasila yang dibuatoleh Tergugat Il adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnya ;.
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GOBEL DHARMA NUSANTARA;
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GOBEL DHARMA NUSANTARA;
85 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DHARMA TATEMONO PROPERTY;;
55 — 11
Menyatakan Terdakwa DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODY bin BAMBANG MESWANTO, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN"2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan ;5.
DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODI Bin BAMBANGMESWANTO
PUTUSANNomor :37/Pid.B/2016/PN.Btl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan NegeriBantulyang mengadili perkaraperkara pidana padapengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkaraT erdakwa :Nama Lengkap : DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODI BinBAMBANGMESWANTO ;Tempat lahir : Yogyakarta ;Umur/tanggal lahir :39 tahun/ 27 Januari 1977 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal :GK III/738lromejanKlitren =GondokusumanYogyakarta
Berkas perkara atas nama terdakwa DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODIbin BAMBANG MESWANTObeserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk. :PDM21/BNTUL/02/ 2016 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 April2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkaraini memutuskan dengan menyatakan :1.
Menyatakan terdakwa DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODI BinBAMBANG MESWANTObtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidanaPencurian Dengan Pemberatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana yaitudalam Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN LOE GOBY DHARMA aliasBODI Bin BAMBANG MESWANTO dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara denganperintah agar terdakwa tetap ditahan.3.
Putusan No.37/Pid.B/2016/PN.BtlBahwa terdakwa DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODI BinBAMBANG MESWANTOpada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 02.00Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015bertempat di Pondok LSI AR Rahman Tamanan Kecamatan BanguntapanKabupaten Bantul atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud
Menyatakan Terdakwa DIAN LOE GOBY DHARMA alias BODY binBAMBANG MESWANTO, telah terbukti secara sah danmeyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAMKEADAANMEMBERATKAN ;Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.37/Pid.B/2016/PN.Btl2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidanapenjara selamai (satu) tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan ;5.
180 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNA PRIMA DHARMA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
254 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) yang diwakili oleh ORATMANGUN DHARMA VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional SertaEvaluasi Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Pasal 87, Pasal 88, Pasal89 dan Pasal 93 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI), tempat kedudukan diDuta Mas Fatmawati Blok D1/20, Jalan RS Fatmawati Nomor 39,Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta 12150, yang diwakili olehOratmangun Dharma
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
EKA DHARMA JAYA SAKTI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
99 — 35
- Piter Yulius Takoylawan:- Surya Dharma Paloh, Dkk
Nama Surya Dharma Paloh, selaku Ketua Umum DewanPimpinan Pusat(DPP) Partai NasDem.Ttl : Banda Aceh 16 juli 1951.Pekerjaan :Pengurus DPP Partai NasDem.Agama Islam.Alamat : Jin. R.P Soeroso No. 44 Gondangdia lama, Jakarta.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama Nining Indra Shaleh, selaku Plt.
41 — 13
ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos.
Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRn Bahwa terdakwa ADE DHARMA H.
OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwaADE DHARMA H.
URBANUS BELLA danterdakwa ADE DHARMA H.
MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA danditerima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;195 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.13.732.000, (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yangditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA danditerima oleh ADE DHARMA H.
) yang ditandatangani olehADE DHARMA H.
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WIYATA DHARMA;
YAYASAN WIYATA DHARMA, tempat kedudukan diJalan Pawiyatan Luhur Il Nomor 17, Semarang, yangdiwakili oleh Achmad, M. Mar E, Jabatan Ketua YayasanWiyata Dharma;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2019Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.
berupa SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 00069, Kelurahan Pindrikan Kidul, SuratUkur Nomor 00043/Pindrikan Kidul/2016 terbit tanggal 14 November2016, Luas 1.070 m2 atas nama Yayasan Wiyata Dharmaberkedudukan di kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan berupa Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 00069 Kelurahan Pindrikan Kidul, Surat UkurNomor 00043/Pindrikan Kidul/2016, terbit tanggal 14 November 2016,Luas 1.070 m2 atas nama Yayasan Wiyata Dharma
pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap tanah sisa/ex Hak Guna Bangunan Nomor 10 seluas1.070 m2 yang hingga berakhir tanggal pemberian haknya tidakdiperpanjang atau belum ada pembaharuan hak terhadap tanahtersebut, maka tanah tersebut menjadi tanah negara; Bahwa Budi Harsono pada tanggal 5 Juli 2012 dengan status tanahnegara bekas Eigendom Verponding Nomor 1152 sebagian seluas 1.070m2 didalilkan mengajukan permohonan dan belum ada proses karena diatas tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Wiyata Dharma
yangdigunakan untuk bangunan SMK Pelayaran; Bahwa Yayasan Wiyata Dharma mengajukan permohonan terhadaptanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1152 tersebut kepada KepalaKantor Pertanahan, maka permohonan hak yang diajukan oleh YayasanHalaman 4 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 181 K/TUN/2019Wiyata Dharma dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19, 22 dan 23 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah sudah sesuai secaraprosedur dan secara substansial telah sesuai dengan ketentuan yangmendasarinya yaitu Peraturan Pemerintanh Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah;Menimbang, bahwa
103 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN BASWARA DHARMA INDONESIA VS CHRISTINE OENTORO DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;