SARANA DWIPA

SARANA DWIPA, beralamat di Jalan Brigjen S.

Sarana Dwipa;Bahwa pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri KehakimanRI sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 3 Juli 1975Nomor Y.A.5/234/17 dan telah dimuat dalam Berita Negara tanggal 23September 1975 Nomor 76 Tambahan Nomor 508;Bahwa anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahandan terakhir berdasarkan Akta Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn.

Aang Syahrudin, M.M., yang memiliki Izin Kuasa Hukum Nomor:Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1169/B/PK/PJK/2017Kep197/PP/IKH/2009 tanggal 15 Mei 2009 untuk mengajukan banding,menandatangani, menghadiri Sidang Persidangan di Pengadilan Pajak danmenyelesaikan permohonan banding untuk kepentingan dan dengan atas namaPemohon yakni PT Sarana Dwipa;Penerbitan Surat Keputusan Keberatan;Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP595/WPJ.10/BD.06/2009tanggal 18 Juni 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak

Sarana Dwipa,Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1169/B/PK/PJK/2017NPWP.01.106.826.9518.000, Alamat. JI. Brigjen S. Sudiarto No. 874,Pedurungan Lor, Semarang, sehingga dilakukan penghitungan kembali menjadisebagai berikut: Penghasilan neto menjadi Rp (1.435.222.340,00)PPh terutang Rp Kredit pajak Rp 143.788.811,00 PPh kurang (lebih bayar) Rp (143.788.811,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

Sarana Dwipa, NPWP.01.106.826.9518.000, Alamat.JI. Brigjen S.

DWIPA BHIRAWA PERSADA

DWIPA BHIRAWA PERSADA, berkedudukan di Fatmawati FestivalBlok B/O1, Jalan RS Fatmawati No.50 RT 004/004, Cilandak Barat,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 56435/PP/M.IIA/99/2014, Tanggal 28 Oktober 2014 yang telah

DWIPA BHIRAWA PERSADA, NPWP:Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 386 /B/PK/PJK/201601.570.459.6062.000, alamat: Fatmawati Festival Blok B/0O1, Jalan RSFatmawati No.50 RT 004/004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap~ = yaitu. = Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56435/PP/M.IIA/99/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 November 2014 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

DWIPA BHIRAWA PERSADA, NPWP:01.570.459.6062.000, alamat: Fatmawati Festival Blok B/01, JalanRSFatmawati No.50 RT 004/004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

DWIPA BHIRAWA PERSADA,

DWIPA BHIRAWA PERSADA, beralamat di FatmawatiFestival Blok B/01, Jalan RS Fatmawati Nomor 50, RT 004/004,Cilandak Barat, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56433/PP/M.IIA/99/2014, tanggal 28 Oktober 2014, yang telah

Dwipa BhirawaPersada, NPWP: 01.570.459.6062.000, alamat: Fatmawati Festival Blok B/01,Jalan RS Fatmawati Nomor 50 RT 004/004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56433/PP/M.IIA/99/2014, tanggal 28 Oktober 2014, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU398/PUJ./2015, tanggal03

Dwipa Bhirawa Persada, NPWP:01.570.459.6062.000, alamat: Fatmawati Festival Blok B/O1, Jalan RSFatmawati Nomor 50 RT 004/004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, adalahtidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

DWIPA BHIRAWA PERSADA

DWIPA BHIRAWA PERSADA, alamat: Fatmawati FestivalBlok B/O1, Jalan RS Fatmawati No.50 RT 004/004, CilandakBarat, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor PUT56434/PP/M.IIA/99/2014, Tanggal 28 Oktober 2014 yang telahberkekuatan

Dwipa Bhirawa Persada, NPWP: 01.570.459.6062.000,alamat: Fatmawati Festival Blok B/01, Jalan RS Fatmawati No.50 RT 004/004,Cilandak Barat, Jakarta Selatan.Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

DWIPA BHIRAWA PERSADA

DWIPA BHIRAWA PERSADA, tempat kedudukan diFatmawati Festival Blok B/O1, Jalan RS Fatmawati Nomor 50RT 004 RW 004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56432/PP/M.IIA/99/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang

Dwipa Bhirawa Persada, NPWP: 01.570.459.6062.000, alamat:Fatmawati Festival Blok B/O1, Jalan RS Fatmawati Nomor 50 RT 004 RW004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56432/PP/M.IIA/99/2014 tanggal 28 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 20 November 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa

Dwipa Bhirawa Persada, NPWP:01.570.459.6062.000, alamat: Fatmawati Festival Blok B/O1, JalanRS Fatmawati Nomor 50 RT 004 RW 004, Cilandak Barat, JakartaSelatan;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentanganHalaman 26 dari 29 halaman.

PT ARYA MANDALA DWIPA, dk. VS HI. SAALUDDIN

PT ARYA MANDALA DWIPA;2. PT PUALAM TUNGGAL SAKTI:Keduanya berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor96, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Gunawan Hendra selakuDirektur Utama PT Arya Mandala Dwipa dan Rommy Gunawanselaku Direktur PT Pualam Tunggal Sakti, dalam hal ini keduanyamemberi kuasa kepada Herwanto Semenguk, S.H., dan kawan,Para Advokat, berkantor di Jalan M.H.

Bahwa oleh karena melihat situasi dan kondisi permasalahan keuanganyang tengah dihadapi oleh Tergugat II, PT Arya Mandala Dwipa (Tergugat 1)sebagai induk perusahaan dari PT Pualam Tunggal Sakti (Tergugat II), telahmengambil alin sepenuhnya penyelesaian permasalahan utang piutangyang sedang dihadapi oleh Tergugat II pada Penggugat:.

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersamasamamengadakan pengecekan/teliti ulang utang piutang pembayaranpekerjaan borongan dari PT Arya Mandala Dwipa Group (Tergugat 1)ke Sub Kontraktor Hi. Saaluddin (Penggugat) pada beberapa lokasisebagai berikut:a. Perumahan Permata Asri;b. Perumahan Nusantara Permai:c. Perumahan Tanjung Raya Permai:d. Perumahan Wijaya III;7.2.

Nomor 231 PK/Pdt/2017Tergugat (PT Arya Mandala Dwipa) selaku induk perusahaan dari PTPualam Tunggal Sakti (Tergugat II) juga berbuat ingkar janji karena Tergugat tidak melaksanakan Kesepakatan yang telah diperjanjikan sebagaimanamestinya.

PT ARYAMANDALA DWIPA, 2. PT PUALAM TUNGGAL SAKTI tersebut;2.

Menetapkan bahwa Pemohon I I GUSTI KADEK DWIPA (suami) dan Pemohon II NI MADE JULI ULANDARI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2013, bertempat di Desa Kasta Buana, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;4.

- I GUSTI KADEK DWIPA- NI MADE JULI ULANDARI

GUSTI KADEK DWIPA, lahir di Pololereng, tanggal 21 Oktober 1992,jenis kelamin lakilaki, agama Hindu, pekerjaan pelajar/mahasiswa,bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Kasta Buana, Kec. BuluTaba, Kab. Mamuju Utara;2. NI MADE JULI ULANDARI, lahir di Baras VI, tanggal 19 Juli 1997, jeniskelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga,bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Kasta Buana, Kec. BuluTaba, Kab.

Menetapkan bahwa Pemohon GUSTI KADEK DWIPA (suami) danPemohon II NI MADE JULI ULANDARI (istri) telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 29 Mei 2013 bertempat di Desa Kasta Buana, Kec.Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan = salinanPenetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatatperkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;4.

Menetapkan bahwa Pemohon GUST KADEK DWIPA (suami) dan Pemohon IINI MADE JULI ULANDARI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agamaHindu pada tanggal 29 Mei 2013, bertempat di Desa Kasta Buana, Kec. BuluTaba, Kab. Mamuju Utara;3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan inikepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan ParaPemohon dalam daftar yang sedang berjalan;4.

GRAHA TARUNA DWIPA, DKK.

PT.GRAHA TARUNA DWIPA (BUDI WIBOWO)berkedudukan di Jl.Ir.Sutami KM.12,5 TanjungBintang;2.

PT.GRAHA TARUNA DWIPA (PT.GTD)mengajukan permohonan eksekusi dengan surat tertanggal04 Agustus 1999; atas permohonan tersebut , PengadilanNegeri Tanjung karang mengeluarkan' surat penetapaneksekusi Nomor : 16/Eks/1999/PNTK , tertanggal 27Agustus 1999, kemudian melaksanakan sita eksekusitanggal 20 Oktober 1999, dan selanjutnya akanmelaksanakan pelelangan pada tanggal 30 Maret 2000.4.

DWIPA BHIRAWA PERSADA

DWIPA BHIRAWA PERSADA, beralamat di Fatmawati Festival BlokB/O1, Jalan RS Fatmawati No.50 RT 004/004, Cilandak Barat, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56436/PP/M.IIA/99/2014, Tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatanhukum

Menyatakan terdakwa I RUDI ATMA DWIPA dan Terdakwa II FEBRI IRAWAN Als EBIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA ; ---------------------------------------------------------------------------------------2.

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I RUDI ATMA DWIPA dan Terdakwa II FEBRI IRAWAN Als EBIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : .2 (dua) tahun -----------------------------------------------------3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------------------------------------4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------------------------5.

pidana-RUDI ATMA DWIPA-FEBRI IRAWAN Alias EBIN

TIM LIKUIDASI PT.BANK DWIPA SEMESTA (DL),

Bank Dwipa Semesta (DL) dengan nilai nominalseluruhnya Rp.20.177.000.000, (dua puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh jutarupiah) dengan perincian sebagai berikut :Deposito No. DB 004864, nilai nominal Rp.6.274.000.000, suku bunga 19%pertahun, diterbitkan tanggal 23 Juli 1997 dan jatuh tempo tanggal 23Agustus 1997 ;Deposito No. DB 004881, nilai nominal Rp.8.803.000.000, suku bunga 19%Hal. 1 dari 22 hal. Put.

Bank Dwipa Semesta (DL).Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, TimLikuidasi PT. Bank Dwipa Semesta (DL) dalam hal ini Tergugat berkewajibanuntuk menyelesaikan pembayaran dana nasabah (Bukti P5) sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 14 (ayat 1) a dan Pasal 23 ayat (1) berikutPenjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 14 (ayat 1) a:a.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Deposito yang diterbitkan PT.Bank Dwipa Semesta (DL) dan karenanya Penggugat berhak menerimapembayaran atas pencairan dana DepositoDeposito dari Tergugat yangterdiri dari :Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.1426 K/Pdt/2007 Deposito No. DB 004864, nilai nominal Rp. 6.274.000,000, bunga 19 %,diterbitkan tanggal 23 Juli 1997 dan jatuh tempo tanggal 23 Agustus1997 ; Deposito No.

No.1426 K/Pdt/2007bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi dan Il, Judex Facti telahsalah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagaiberikut :bahwa Penggugat pemegang Sertifikat Deposito yang diterbitkan olehPT.Bank Dwipa Semesta (DL) dengan nilai Rp.20.177.000.000, (dua puluhmilyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) (bukti P 1 sampai dengan P 4) ;bahwa PT.Bank Dwipa Semesta (DL) dilikuidasi tanggal 1 November1997, peraturan yang mengatur likuidasi Bank tersebut adalah PPNo.68/1996

(DL) buktiputusan MA.T4) ;bahwa selain buktibukti tersebut diatas, Sertifikat Deposito yangdipegang Penggugat bukti P1 sampai dengan P4 ternyata tidak tercatat padaPT Bank Dwipa Semesta (DL) bukti T.5.

TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA VS PT DWIPA INDONESIA, DK

., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di 88@ Kasablanka Office Tower, Lantai 10,Unit E, Jalan Casablanka, Kaveling 88, Jakarta Selatan, 12870berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Terlawan;TerhadapPT DWIPA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Harsono,berkedudukan di Jalan MT.

., Kurator PT Dwipa Indonesia (dalam pailit),bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani Nomor 33 D,Surabaya;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan PermohonanRenvoi Prosedur dalam perkara Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby terhadapsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut TermohonKasasi dahulu sebagai

Bahwa pada tanggal 23 November 2015, telah dilakukan rapat pencocokanutang/verifikasi pajak, yang dilakukan Turut Terlawan atas tagihantagihanyang telah diajukan kepada Turut Terlawan/Kurator PT Dwipa Indonesia(dalam pailit), dalam perkara Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.;2. Bahwa pada saat Turut Terlawan/Kurator menyampaikan jumlah tagihanyang diajukan oleh Terlawan, jumlah tagihannya total sebesar USD1.763.234,50;3.

GRAHA TARUNA DWIPA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

DWIPA MANUNGGAL KONTENA, dk ; PT. ASURANSI SINAR MAS (Perseroan)

Dwipa Manunggal Kontena tidak disebabkan oleh kelalaian pihakPT.

Surat Keputusan MenteriKeuangan RI No. 55ANBC.04/1997 tanggal 29 Agustus 1997 TentangPenunjukan Tempat Penimbunan Sementara PT Dwipa Manunggal Kontena(Termohon Kasasi Ill) Yang Berlokasi Di Pelabuhan Tanjung Priok, MenteriKeuangan RI telah menunjuk Termohon Kasasi Ill (Dwipa) dan diberikan ijinuntuk mengusahakan tempat penimbunan sementara di lokasi penimbunan Jl.Sulawesi Ujung Pos 9 Tanjung Priok, dan Termohon Kasasi Ill (Dwipa)dikewajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan perundangundangan di

No.904 K/Pdt/201 1Ill (Dwipa) merupakan hubungan hukum yang melanggar hukum, yang dalamperkara ini tidak terjadi;Termohon Kasasi Ill (Dwipa) adalah badan hukum yang berdiri sendiriyang terlepas dari Pemohon Kasasi (JICT), yang mempunyai hak dan kewajibandalam lalu lintas hukum, dan oleh karenanya, apabila Termohon Kasasi Ill(Dwipa) mempunyai tanggung jawab atau kewajiban kepada pihak ketiga, makaadanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon KasasiIll (Dwipa) tidak serta merta menjadi

alasan bahwa Pemohon Kasasi (JICT)bertanggung jawab atas kewajibankewajiban hukum Termohon Kasasi Ill(Dwipa);Pemohon Kasasi (JICT) tidak dapat diminta pertanggungjawaban atasperbuatan=perbuatan Termohon Kasasi Ill (Dwipa), terkecuali terobukti bahwaPemohon Kasasi (JICT) menyuruh atau membujuk Termohon Kasasi II (Dwipa)atau pihak lain untuk melakukan pembakaran, yang dalam perkara ini tidakterjadi sama sekali;Yang terjadi adalah bahwa berdasarkan Data Puslabfor, terbakarnyaContainer No. 3139451 disebabkan

DWIPA MANUNGGAL KONTENA, 2. PT. CAHAYA LAUTAN ABADI,dan 3. PT.

Pemohon:
1.ANGGER DWIPA DEWANTARA
2.FITRI HANDAYANI

DWIPA INDONESIA (dalam pailit) tersebut;

DWIPA INDONESIA (dalam pailit) vs PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

DWIPA INDONESIA (dalam pailit), yang diwakilioleh Direktur PT. Dwipa Indonesia (dalam pailit)Harsono, berkedudukan di Jalan MT.Haryono KomplekTamansari Bukit Mutiara blok A 1 Nomor 12 Balikpapan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri IsjanaWadipalapa Putri, SH., Advokat pada Perum BalikpapanRegency Jalan Kintamani VI, Blok M, Nomor 20,Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;terhadapPT.

DWIPA INDONESIA (dalampailit) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailitharus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaanpeninjauan kembali;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

DWIPA INDONESIA (dalam pailit) tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkansebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Padt.SusPailit/2018H.

PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, II. PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, tersebut;

PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, dan kawanMelawanPT. CAHAYA LAUTAN ABADI

Dwipa ManunggalKontena meliputi: Kapasitas lapangan penumpukan mencapai 1.800 Teus; Luas gudang CFS 3.600 m7?

Dwipa Manunggal Kontena tidak disebabkanoleh kelalaian pihak PT.

Dwipa Manunggal Kontena, dan telahmendapatkan memo dari PT.

Apabila tempat Termohon Kasasi II (Dwipa)tidak dilengkapi dengan peralatan yang layak dan menyimpan untukmenyimpan bahan/barang berbahaya (quodnon), maka sudah barangtentu sudah banyak kebakaran dan ledakan yang terjadi di lapanganTermohon Kasasi II (Dwipa).

II (Dwipa) tidak sertamerta menjadi alasan bahwa Pemohon Kasasi (JICT) dapat ditarik danbertanggung jawab atas kewajibankewajiban hukum TermohonKasasi IT (Dwipa);Pemohon Kasasi (JICT) tidak dapat diminta pertanggungjawaban atasperbuatanperbuatan Termohon Kasasi II (Dwipa), terkecuali terbuktibahwa Pemohon Kasasi (JICT) menyuruh atau membujuk TermohonKasasi II (Dwipa) atau pihak lain untuk melakukan pembakaran (quodnon), yang dalam perkara ini tidak terjadi sama sekali;Disamping itu, dalam perkara

DWIPA WIYASA

Dwipa Wiyasa dalam jabatannya sebagai SekretarisWilayah Daerah Tingkat I Kabupaten Jembrana, secara bersamasama denganDrs. Gusti Putu Mertadana, Ida Bagus Indugosa, SH., Komang Sampun,S.Sos.

Dwipa Wiyasa pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut di atas, selaku Sekretaris Daerah Tingkat Il Kabupaten Jembranayang bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran Rutin dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tingkat Il Kabupaten Jembrana, telahHal. 7 dari 18 hal. Put.

Dwipa Wiyasa bersama Komang Sampun, S. Sos.membuatkan pertanggung jawaban fiktif pengeluaran uang dari kas tersebut,seolaholah telah dipergunakan untuk membeli suku cadang dan serviskendaraan dinas; Akibat perbuatan Terdakwa Ir.

Dwipa Wiyasa pada waktu dan tempat sabagaimanatersebut di atas, selaku Sekretaris Daerah Tingkat Il Kabupaten JembranaHal. 8 dari 18 hal. Put.

Dwipa Wiyasa bersama Komang Sampun, S. Sos.membuatkan pertanggung jawaban fiktif pengeluaran uang dari kas tersebut,seolaholah telah dipergunakan untuk membeli suku cadang dan serviskendaraan dinas;Akibat perbuatan Terdakwa Ir.

KARYA DWIPA
Termohon:
PT. KAIROS LOGAM MAKMUR