AGUSMAN YAHYA, M.M VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG;

., Kantor Cabang Karawang, TBK;

PUTUSANNomor 174 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:SUSAN SRI WULANDARY, bertempat tinggal di KampungPawarengan, RT 001, RW 011, Kelurahan Dawuan Timur,Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Anthony Lesnussa, S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultan HukumIndonesia, beralamat di Jalan Kayu Manis Barat, Nomor 9,RT 11

, RW 01, Kelurahan Kayu Manis, KecamatanMatraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Kasasi:LawanPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk,KANTOR CABANG KARAWANG, yang diwakili olehPemimpin Cabang Bagus Priambodo, berkedudukan di JalanTuparev, Nomor 27, Karawang, dalam hal ini memberi kuasakepada Aryo Patriyanto, dan kawankawan, Kepala BagianHukum pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KantorWilayah Jakarta, beralamat di PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor

Cabang Karawang, Jalan Tuparev, Nomor27, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 September 2018;Termohon Kasasi:Dan:1.

Nomor 174 K/Pdt/2021 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11 Februari2019 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kwg., yang dimohonkan bandingtersebut; danMengadili Sendiri: Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkosdalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat bandingberjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi

Nomor 174 K/Pdt/2021objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumuntuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengandemikian Para Tergugat tidak dapat dinyatakan telan melakukanperbuatan melawan hukum dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusanJudex Facti (Pengadilan Negeri Karawang) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG., II. PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG., II. PT. PERTIWI LESTARI;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKARAWANG ; vs. JEFFREY ARIS ; FARLEY ARIS

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Kepala Seksi HakHak Atas tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Karawang ;Dadang M. Fuad, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Kepala Sub. Seksi Penyelesaian MasalahPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ;Purnomo Sudaryanto, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Staf Sub Seksi Penyelesaian masalah Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ;Agus Sanusi, SH.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Karawang No. 630876062002 tertanggal 11 Nopember 2002perihal Permohonan Hak Atas Tanah Negara ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Karawang No.630876062002 tertanggal 11Nopember 2002 perihal Permohonan Hak Atas Tanah Negara ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Hak AtasTanah Negara Ex.

karawang Cq.

Hutapea, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Kepala Seksi HakHak Atas tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Karawang ;Dadang M. Fuad, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Kepala Sub. Seksi Penyelesaian MasalahPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ;Purnomo Sudaryanto, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Staf Sub Seksi Penyelesaian masalah Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ;Agus Sanusi, SH.

MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG., II. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, DKK., III. PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS;;

PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKO TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN KARAWANG (PPRTMM KARAWANG), DKK VS I. GUBERNUR JAWA BARAT., II. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK., III. SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPAI FSPMI), DKK;

.;BUPATI KARAWANG;

., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp.Krajan Pasirkamuning, RT.10 / RW.01, Desa Pasirkamuning,Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pekerjaan MantanKepala Desa; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING:MELAWANBUPATI KARAWANG, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 1,Karawang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Nama : H.E. Soemantri, S.H.;Jabatan : Asisten Pemerintahan Umum Setda KabupatenKarawang ;Alamat : Jalan Jend. A. Yani No.1, Karawang;2. Nama : H.

Yani No.1, Karawang;Drs. Abdillah Mawardi Nur;Kepala Bagian Pemerintahan Umum SetdaKabupaten Karawang;Jalan Pangkal Perjuangan No.1 By Pass,Karawang ;Nurhayati, S.H.; Kasubbag Bantuan Hukum pada bagian hukumSetda Kabupaten Karawang; Jalan Pangkal Perjuangan No.1 By Pass,Karawang ;Endang Sutisna, S.H.; Pelaksana pada bagian hukum Setda KabupatenKarawang ;Jalan Jend. A.

Yani No.1, Karawang;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor180/539Huk, tertanggal 14 DesemberSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING:Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 148/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus sengketa ini;2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/G/2012

No. 148/B/2013/PT.TUN.JKTkepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Bandingtertanggal 17 April 2013;Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal27 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 27 Mei 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan:e Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.766HUK

/2012 tanggal 10 September 2012 Tentang PengesahanPemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Pasir Kemuning TelagasariKabupaten Karawang; e Bahwa Bupati melakukan azas Equality Before The Law yaitu azaskesewenangwenangan dalam mengambil keputusan pengesahan pemberhentianPenggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Kemuning, KecamatanTelagasari, Kabupaten Karawang;e Bahwa Bupati Karawang melakukan ketidaksamaan hukum pemerintahan yangada di Kabupaten Karawang, yaitu sdr.

ARAACENG LESMANAADANGDADANG SUHERMANLawanPERUM PERHUTANI BKPH TELUKJAMBEBADAN PENDAPATAN DAERAH KARAWANGCAMAT CIAMPEL KARAWANGKEPALA DESA MULYASARI KARAWANGKEPALA BPN KAB. KARAWANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG.;PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG.;

., warga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Karawang, alamat kantor di JalanSurotokunto KM 6 Karawang 41311, berdasarkan Surat Kuasatanggal 15 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT /PEMBANDING; nne nnnMELAWANPT.

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG, Badan Hukum Perdata Indonesia,berkedudukan di Jalan Pangkal Perjuangan (by pass), Nomor 98,Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilioleh Yanto Pujo Harsono, warga negara Indonesia, bertempatHal.1 dari 14 hal. Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.1tinggal di Jalan Gunung Bromo, Nomor 28, Lippo Cikarang,Bekasi, pekerjaan Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang,dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:1 Laode M. Sabur, S.H.,M.H.2 Andi Ramlan M., S.H.3 L.M.

AdyawinsaDinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yangmenetapkan merubah status hubungan kerjakaryawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yangdipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus(bagian produksi), berikut tindakan lainnya yangbersangkut paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusanobyek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapanlain yang mencabutnya

; Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal.3 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor : 566/4972/BPKK/2013,tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaanyang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT.Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2 hurufe yang menetapkan merubah status hubungan kerjakaryawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian

Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2Hal.13 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.14huruf e yang menetapkan merubah status hubungan kerja karyawannya dariPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenispekerjaan yang terus menerus (bagian produksi), berikut tindakan lainnya yangbersangkut paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusan obyek sengketa;II.

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KARAWANG;

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG, tempat kedudukan di JalanPangkal Perjuangan (by pass), Nomor 98, Tanjung Mekar, Karawang,Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh: Yanto Pujo Harsono,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Bromo,Nomor 28, Lippo Cikarang, Bekasi, pekerjaan Direktur PT. AdyawinsaDinamika Karawang;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Laode M. Sabur, SH.,MH., 2. AndiRamlan M., SH., 3. L.M. Dasriady, SH., dan 4.

Adyawinsa Dinamika Karawang,Halaman 1 dari 28 halaman.

Adyawinsa Dinamika Karawang;Jl.

Adyawinsa Stamping Industri, padahal banyakperusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karawang = yangmempekerjakan pekerjanya dengan cara kontrak (PKWT);c.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaanyang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BUPATI KARAWANG dan Pemohon Kasasi II: IWAN KURNIAWAN tersebut;

BUPATI KARAWANG, DK VS JEJEN

PUTUSANNomor 300 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan AhmadYani, Nomor 1, Karawang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:. H. KIKI SAUBARI, S.H.

., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang,berkantor di Jalan Anmad Yani, Nomor 1, Karawang;NURHAYATI, S.H., kKewarganegaraan Indonesia, JabatanKasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Karawang, berkantor di Jalan Anmad Yani, Nomor1, Karawang;KARI, S.H., kKewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksanapada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, berkantor diJalan Ahmad Yani, Nomor 1, Karawang;H.

Iwan Kurniawansebagai Pejabat Kepala Desa Situdam, Kecamatan Jatisari,Kabupaten Karawang sebagaimana tertulis pada NomorUrut 34 dalam lampiran Il Surat Keputusan Tergugattersebut ;3.

Putusan Nomor 300 K/TUN/2014tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 diWilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 20122018;4.

Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012, tanggal13 Desember 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan DaerahKabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006, tentang Desa dan PeraturanBupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis TataCara Pemilinan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, serta di tinjau dariHukum Administrasi Negara, telah membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat kKeputusan a quo tidak bersifateksekutif karena tidak ada kehendak dan hak menolak dari Tergugat/Pembanding, melainkan

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG

Adyawinsa Dinamika Karawang, Badan Hukum PerdataIndonesia, berkedudukan di Jalan PangkalPerjuangan (by pass), Nomor 98, Tanjung Mekar,Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Yanto PujoHarsono, Warganegara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Gunung Bromo, Nomor 28, LippoCikarang, Bekasi, Pekerjaan Direktur PT. AdyawinsaDinamika Karawang ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Laode M. Sabur,SH,MH ;2. Andi Ramlan M,SH ;3. Kifliansyah Djamran,SH ; Hal. 1 dari 78 hal. Put.

Adyawinsa Dinamika Karawang ; Jl.

Indonesia Thai Summit Auto ; : Surat Tergugat, Nomor 566/5849/BPKK/2013, tanggal 18Nopember 2013, Perihal : Teguran Tertulis ; :Peraturan Bupati Karawang Nomor : 65 Tahun 2012,Tentang Tugas, Wewenang Dan Mekanisme PengawasanKetenagakerjaan Di Kabupaten Karawang ;16.P 1617.P1718.P 1819.P 1920.P 2021.P 2122.P 22 :Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. AdyawinsaDinamika Karawang, Nomor 01, tanggal 03 Desember2004 ; : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas,PT.

T4 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, Nomor 1 Tahun2011, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ;5. T5 :Peraturan Bupati Karawang Nomor : 65 Tahun 2012,Tentang Tugas, Wewenang Dan Mekanisme PengawasanKetenagakerjaan Di Kabupaten Karawang ;6.

AdyawinsaDinamika Karawang, Pengajuan Karyawan Tetap 2013 ( vde bukti P 21 ) j Bahwa, selain yang mendasari Obyek Sengketa, yakni : UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan danUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,juga digunakan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 65 Tahun 2012,Tentang Tugas, Wewenang Dan Mekanisme PengawasanKetenagakerjaan Di Kabupaten Karawang ( vide buktiP 15 =T Bahwa, Saksi Marselinus Waban bahwa,jumlah pekerja pada saat itu 1190 orang,

PT ADITYA LAKSANA SEJAHTERA vs PEMERINTAH DAERAH KARAWANG vs PEMERINTAH DAERAH KARAWANG, dk

PEMERINTAH DAERAH KARAWANG, berkedudukan diJalan A. Yani Nomor 1, Karawang, dalam hal ini diwakilioleh dr. Cellica Nurrachadiana selaku Bupati Karawang,memberi kuasa kepada H. Kiki Saubari, S.H., M.H. (KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Karawang) dan kawankawan, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 1,Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli2016;2. PT CELEBES NATURAL PROPETINDO, berkedudukan diWisma Nullenia, Jalan M.T.

Nomor 2976 K/Pdt/2018S.H., M.H. & Partner, beralamat di Kompleks PertokoanKodim 0604, Karawang, Jalan Siliwangi Nomor 1,Karawang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 Januari 2018;Para Termohon Kasasi;danBADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENKARAWANG, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 68,Karawang 41314, diwakili oleh Andi Bakti, S.H., M.H. selakuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, memberikuasa kepada R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H.

(Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara) dan kawankawan, beralamatpada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jalan JendralAchmad Yani (By Pass) Nomor 68, Karawang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut

Nomor 2976 K/Pdt/2018Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan ini danmemohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara a quodalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertaipara pihak demi membela kepentingannya sendiri (tussenkomts);3.

tidak ada relevansinya mengingat Proyek PasarCikampek Kabupaten Karawang sudah diserahkan Penggugat kepadaTergugat dan sudah dikelola secara operasional oleh Tergugat ;Halaman 6 dari 8 hal.

VS BUPATI KARAWANG

., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp.Krajan Pasirkamuning, RT.10/RW.01, Desa Pasirkamuning,Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pekerjaan Mantan Kepala Desa;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. MELAWANBUPATI KARAWANG, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 1, Karawang;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) Nama : H.E.Soemantri, S.H.; Jabatan : Asisten Pemerintahan Umum Setda KabupatenKarawang ;Alamat : Ji. Jend. A. Yani No.1, Karawang; 2) Nama : H.

Yani No.1, Karawang; 3) Nama : Drs. Abdillah Mawardi Nur; Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Umum SetdaKabupaten Karawang; Halaman dari40 hal. Putusan Perkara No. 112/G/2012/PTUNBDGAlamat : Jl. Pangkal Perjuangan No.1 By Pass, Karawang;4) Nama > Nurhayati, S.H.;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada bagian hukumSetda Kabupaten Karawang; Alamat : Jl.

Pangkal Perjuangan No.1 By Pass,Karawang;5) Nama : Endang Sutisna, S.H.; Jabatan : Pelaksana pada bagian hukum SetdaKabupaten Karawang; Alamat : Ji. Jend. A.

Karawang,tanggal 4 Oktober 2006, (sesuai dengan aslinya); Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.717Huk/2010tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Kepala Desadan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa PasirkamuningKecamatan Telagasari Kabupaten Karawang tanggal 12November 2010, (Sesuai dengan salinan) ;Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.933Huk/201 1tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat danPengangkatan Penjabat Kepala Desa PasirkamuningKecamatan Telagasari Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentangBadan Permusyawaratan Desa (BPD), (fotocopy dari fotocopy);Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.2/Kep.91Huk/2012tentang Pergantian Antar Waktu)

MENETAPKAN:
1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Praperadilan ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 3/Pid.Pra./2023/PN Kwg atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan Nihil;

Pemohon:
LILI HARIRI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Resort Karawang Polres Karawang

BUPATI KARAWANG, DK VS OTA SUTISNA

PUTUSANNomor 371K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di KantorPemerintah Kabupaten Karawang Jl. Ahmad Yani No. 1Karawang, Jawa Barat Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H.Toni Mulyana, S.H., M.H., pekerjaan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di JalanAhmad Yani No.1 Karawang 413142.

Karawang, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.1Karawang 413143. Endang Sutisna, S.H., pekerjaan Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di JalanAhmad Yani No.1 Karawang 413144. Nasrun Hantatury, S.H., pekerjaan advokat, beralamat diJalan Ahmad Yani No.1 Karawang 41314.5. H.

Desa ) Kabupaten Karawang Pada HariSenin Tanggal 17 Desember 2012 ;B.

Negeri Karawang.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor65/Pdt.G/2012/PN.KRW, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkanbanding tersebut.

Menyatakan Sah menurut Hukum :4.1 Akta Pernyataan No.41, tertanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Ida Rosida Suryana, S.H ;4.2 Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor: 503/1219/Dinkes, tertanggal 10 Maret 2009 ;4.3 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 533/MENKES/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik Yayasan Singaperbangsa Karawang

Provinsi Jawa Barat ;4.4 Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor: 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011 ;4.5 Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang Nomor: 546.2/292/05/III.11-SIPA/Tamben, tertanggal11 Maret 2011 ;4.6 Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor: KARS-SERT/227/XII/2011,

tertanggal 22 Desember 2011, yang menyatakan RS ISLAM Karawang Lulus Tingkat Dasar ;4.7 Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 019023.1.204.01000.140812, tertanggal 14 Agustus 2012, kepada Yayasan Singaperbangsa Tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir ;5.

YAYASAN ASSALAMLAWAN YAYASAN SINGAPERBANGSA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG, cq. BUPATI KARAWANG YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG

BUPATI" YAYASANKARAWANG, berkedudukan di Kabupaten Karawang,beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 1 Karawang,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG, berkedudukan diKabupaten Karawang, beralamat di Jalan Ahmad Yani (ByPass), Desa Tanjungpura, Kecamatan Karawang,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;1PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;Setelah membaca

Bahwa, terhadap putusan pengadilan Negeri Karawang tersebut diatas, telahdiajukan permohonan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) ke hadapan KetuaPengadilan Negeri Karawang.7.

Karawang, NURHAYATI,SH. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Karawang, ENDANGSUTISNA, SH. Palaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. Karawang, NASRUNHANTATURY, SH. dan AMRULLAH, SH. keduanya Advokat dan Konsultan HukumPemerintah Kabupaten Karawang, kelimanya beralamat di Jl A.Yani No. 1 Karawang,untuk Tergugat III hadir kuasanya bernama IMAM BUDI SANTOSO, SH.MH.,HISDA JUANDA, SH. dan DUL JALIL, SH.

Tergugat I Yayasan Assalam Karawang diwakili oleh Ny.Lili Sukyami Syuhud ;2. Tergugat II Yayasan Singaperbangsa Karawang diwakili oleh Toha Purawinata ;3.

Karawang, Kabupaten Karawang dalam keadaan baik tanpabeban ;Pasal 3 : Bahwa Pihak Ketiga yang diberi tugas sebagai Ketua Pengurus YayasanRumah Sakit Islam Karawang berdasarkan pasal 11 angka 3 huruf b Akta Pendirian45Yayasan Rumah Sakit Isalam Karawang dari Notaris Ani Suhartati Hadiono, SH.