Samalangasenilai Rp. 10.000.000, tertanggal 25 Oktober 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukapekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan saranadan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelauatan dan PerikananKab Bireuen senilai Rp. 50.000.000, tertanggal 07 Mei 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukantahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatanpeningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan DinasKelauatan dan

Bireuen senilai Rp. 50.000.000,tertanggal 12 Mei 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukapekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan saranadan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelauatan dan PerikananKab. Bireuen senilai Rp. 50.000.000, tertanggal 02 Juni 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Kerukuntuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec.

Putusan Perkara No. : 24/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNAPerikanan Dinas Kelauatan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp.25.000.000, tertanggal 02 September 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Kerukuntuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec.

Samalangapada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan danPerikanan Dinas Kelauatan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp.25.000.000. tertanggal 13 Oktober 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa danmobilisasi Kapal Keruk, upah kerja,dan biaya BBM untuk pekerjaanpengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatanpeningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan DinasKelauatan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 350.000.000,tertanggal 25 Oktober 2010.1

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa danmobilisasi Kapal Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaanpengerukan muara/kuala Peudada pada kegiatan peningkatan sarana danprasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelauatan dan Perikanan KabBireuen senilai Rp. 225.000.000, tertanggal 06 Januari 2011.1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat(Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaanpengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola

Desember2012 tentang Pencairan Uang Termin 95% sebesar Rp240.027.273,00;SP2D Nomor 931/2176/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember2012 tentang Pencairan Uang Termin 95% sebesar Rp24.002.727,00;SP2D Nomor 931/2219/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember2012 tentang Pencairan Uang Retensi/Pemeliharaan 5% sebesarRp18.463.636,00;SP2D Nomor 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember2012 tentang Pencairan Uang Retensi/Pemeliharaan 5% sebesarRp1.846.364,00;Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

HIU 03 yang merupakan Kapal PengawasPerikanan Kementerian Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesiasedang melaksanakan kegiatan tugas patroli di Wilayah Perairan LautNatuna, KP. HIU 03 melihat KM. TEGUH HARAPAN V sedang melakukanaktifitas penangkapan ikan kemudian KP. HIU 03 mendekati KM. TEGUHHARAPAN V dan berhasil menghentikan KM. TEGUH HARAPAN V padaposisi 00 04.396 LS 105 27.558 BT.

HIU 03 yang merupakan Kapal Pengawas PerikananKementerian Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesia sedangmelaksanakan kegiatan tugas patroli di Wilayah Perairan Laut Natuna, KP. HIU03 melihat KM.TEGUH HARAPAN V sedang melakukan aktifitas penangkapanikan kemudian KP.

JUNAEDI, Perjanjian kerjaLaut (PKL) abk kapal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan MembawaIkan (SKMI) dari Dinas Kelauatan dan Perikanan DOBO Nomor :523.2 / 1.729/ XI / 16 tanggal 24 November 2016 dan 1 (satu)lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap IkanNo : PK. 001 / 32/6 /KSOP.BNA2016 tanggal 11 April 2016 ;Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen / surat surat yang ada diatas KM.

JUNAEDI, Perjanjian kerjaLaut (PKL) abk kapal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan MembawaHal.10 dari 25 halaman putusan pidana nomor 350/Pid.Sus/2017/PN.DpsIkan (SKMI) dari Dinas Kelauatan dan Perikanan DOBO Nomor :523.2 / 1.729/ XI / 16 tanggal 24 November 2016 dan 1 (satu)lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap IkanNo : PK. 001 / 32/6 /KSOP.BNA2016 tanggal 11 April 2016 ;Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen / surat surat yang ada diatas KM.

Pada pertemuan selanjutnya HERNOWO ANUNGWIBOWO menyerahkan proposal yang diminta buatkan oleh TerdakwaHalaman 4 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdgdikantin Kementerian Kelauatan dan Perikanan, setelah itu) Terdakwamenjanjikan bahwa proyek pembangunan Pabrik Es tersebut akandikerjakan oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO, akan tetapi karenaperusahaan PT.

Pada pertemuan selanjutnyva HERNOWO ANUNGWIBOWO menyerahkan proposal yang diminta buatkan oleh Terdakwa dikantinHalaman 15 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT:PdgKementerian Kelauatan dan Perikanan, setelah itu Terdakwa menjanjikanbahwa proyek pembangunan Pabrik Es tersebut akan dikerjakan olehHERNOWO ANUNG WIBOWO, akan tetapi karena perusahaan PT.

Petikan Keputusan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia NomorKEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas KeputusanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan Surat PerintahMembayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran padasatuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantudilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanankementrian kelauatan

Bank BPD Aceh;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006, Ir.Ramli bin Mahyiddin selaku KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen merangkap anggota TimTeknis telah menerima penyerahan 9 (sembilan) unit kapal boat 8 GTlengkap dengan mesin merk Hyundai dari Satker Sumber Daya Kelautandan Perikanan Provinsi NAD dengan menanda tangani berita acara serahterima bertempat di Banda Aceh;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2006, Ir.Ramli bin Mahyiddin selaku KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Kab.Bireuen merangkap anggota

DT 9955 GE WarnaHitam yang dikemudikan oleh tersangka agar mengantar kami keAsrama Kelauatan tepatnya di Kelurahan Tampo dan pada saat itupula tersangka mengemudikan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol.

Mendagri No. 256/DJA/1987 Tgl 06 Oktober 1987dalam Akta Perseroan Komanditer Nomor : 110 tanggal 12 September 1995,yang kemudian dirubah terakhir kali dinadapan Notaris Haironi, SH, Nomor :34 Tertanggal 27 Juni 2008 Perihal Perubahan Anggaran Komanditer CV.IPONG, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor PelaksanaKegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam pelaksanaanPengadan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelauatan danPerikanan Kabupaten Bangka Barat tahun 2009 sesuai

Mendagri No. 256/DJA/1987 Tgl 06 Oktober 198715dalam Akta Perseroan Komanditer Nomor : 110 tanggal 12 September 1995,yang kemudian dirubah terakhir kali dinadapan Notaris Haironi, SH, Nomor :34 Tertanggal 27 Juni 2008 Perihal Perubahan Anggaran Komanditer CV.IPONG, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor PelaksanaKegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam pelaksanaanPengadan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelauatan danPerikanan Kabupaten Bangka Barat tahun 2009

HIU MACAN 001 yang sedang melaksanakanOperasi Pengawasan Sumberdaya Kelauatan danPerikanan dan ternyata diketahui bahwa kapaltersebut telah melakukan kegiatan penangkapanikan tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dari Pemerintah Indonesia. Selanjutnyaterdakwa dan ABK nya berikut kapal KM.

HIU 17 yang merupakan Kapal PengawasPerikanan Kementerian Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesiasedang melaksanakan kegiatan tugas patroli di Wilayah Perairan LautNatuna, KP. HIU 17 melihat KM. DANAU TOBA PERMAI sedang melakukanaktifitas penangkapan ikan kemudian KP. HIU 17 mendekati KM. DANAUTOBA PERMAI dan berhasil menghentikan KM. DANAU TOBA PERMAIpada posisi 00 07.250 LS 105 28.534 BT.

HIU 17 yang merupakan Kapal Pengawas PerikananKementerian Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesia sedangmelaksanakan kegiatan tugas patroli di Wilayah Perairan Laut Natuna, KP. HIU17 melihat KM. DANAU TOBA PERMAI sedang melakukan aktifitaspenangkapan ikan kemudian KP. HIU 17 mendekati KM.

DT 9955 GE WarnaHitam yang dikemudikan oleh tersangka agar mengantar kami keAsrama Kelauatan tepatnya di Kelurahan Tampo dan pada saat itupula tersangka mengemudikan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol.

Rohil Dinas Perikanan dan Kelauatan Kab.

dan Perikanan Kantor Pusat diJakarta, dengan membawa spesifikasi kapal dan memminta bantuan saranpada saksi, namun pada saat itu saksi menyarankan agar saksi Hazelinberkomunikasi terlebih dahulu dengan para staff saksi serta melihat contohspesifikasi kapal yang ada di Kementerian Kelauatan dan Perikanan ;e Bahwa sepengetahuan saksi kapal pengawas tersebut telah selesaidibangun, namun belum diserahterimakan karena terdapat permasalahanatau karena adanya kesepakatan yang tidak tercapai ;e Bahwa pernah

Hartanta Tarigan selaku Direktur Prasaranapada Kementerian Kelauatan dan Perikanan pada saat itu memberi sarankepada Bapak Ir. Amrizal selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Rokan Hilir untuk membuat surat permohonan secara tertulisyang ditandatangani langsung oleh Bupati Rokan Hilir ;Bahwa selanjutnya surat tertulis memang ada namun yangmenandatangani adalah Bapak Ir.

Rohil Dinas Perikanan dan Kelauatan Kab.Rohil tanggal 15 Mei 2006.Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang berupa 1 (satu)Rangkap Fhotocopy Legalisir Dokumen Pembayaran Termin Jasa KonsultanPengawas Pengadaan Kapal Pengawas kepada PT Mega Ocean Jayasebesar Rp 124.258.750,00 antara lain :Halaman 63 dari 163 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.

HARTANTA TARIGAN selaku DirekturPrasarana pada Kementerian Kelauatan dan Perikanan pada saat itumemberi saran pada Bapak Ir. Amrizal selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Rokan Hilir untuk membuat surat permohonansecara tertulis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Rokan Hilir ;e Bahwa selanjutnya surat tertulis memang ada namun yangmenandatangani adalah Bapak Ir.

Sampang (termasuk SK Kepala Dinas Kelauatan, Perikanan, danPeternakan Kab. Sampang);f. Proposal/Usulan rencana usaha bersama (RUB) semua kelompok usaha garamrakyat (KUGAR) dan Gabungan Kelompok Usaha Garam Rakyat (BUNGKUGAR) penerima BLM PUGAR 2012 Kab. Sampang secara detail danlengkap;Bahwa selanjutnya saksi Gada Rahmatullah melaporkan kejadian tersebut keKomisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2013 dan telahmenghasilkan putusan sidang ajudikasi No. 180/127/IV/KLProv.

Almin Nur, umur 36 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir S.2 (manajemen Pesisir dan TehknologiPerikanan dan kelauatan), pekerjaan PNS. Pada (Kantor Lingkungan Hidupkabupaten Bulukumba), alamat di Perumahan BTN Bumi mTirta NusantaraBlok C NO. 1 RT. 001, RW. 001 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba;M. Alamsah Nur bin Drs. H.

Bahwa setelah kepulangan Pemohon Dari Belgia, Pemohon Dan Termohonmenjalani kehidupan di rumah kediaman bersama di pulau setokok, yang manaPemohon bertugas di balai budidaya laut Kementrian Kelautan dan Perikanan.Dan pada tahun 2015, Pemohon mendapatkan kembali Tugas belajar ke AmerikaSerikat dengan izin Pimpinan di Kementrian Kelauatan dan Perikanan denganmengambil program S3 dibidang Perikanan..

Bahwa jika permohonan kasasi ini ditolak dan tidak dikabulkan olehMajelis Hakim Tingkat Kasasi, dampaknya akan besar terhadap nelayanIndonesia, putusan ini akan menjadi yurisprudensi dan akan menjadipegangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak nelayan yangmempergunakan alat tangkap cantrang, sedangkan alat tersebut masihdiperbolehkan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan yang mempunyaikewenangan untuk mengatur tentang alat tangkap tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentangperubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran padaHal30 dari 51 Putusan Nomor1/TIPIKOR/2018/PT Pdgsatuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkupDitjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

Petikan Keputusan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentangperubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran padasatuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkupDitjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan45.Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketigaatas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran padasatuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkupDitjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

Bahwa jika permohonan kasasi ini ditolak dan tidak dikabulkan olehMajelis Hakim Tingkat Kasasi, dampaknya akan besar terhadap nelayanIndonesia, putusan ini akan menjadi yurisprudensi dan akan menjadipegangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak nelayan yangmempergunakan alat tangkap cantrang, sedangkan alat tersebut masihdiperbolehkan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan yang mempunyaikewenangan untuk mengatur tentang alat tangkap tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon

Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.Bahwa setiap orang untuk memiliki SIPI harus mengajukan permohonankepada Dinas Kelauatan dan Perikanan dengan melampirkan persyaratan:a. Fotocopy SIUP;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.91/Pid.sus/2017./PN.Pso.b. Fotocopy grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse aktadalam jaminan bank, harus melampirkan fotocopy akta hipotik denganmenunjukkan aslinya;c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakand.

Dokumen pendukung lainnya yang harus di lampiranadalah Surat Laik Operasi (SLO), yang di keluarkan olehDinas Kelauatan dan Perikanan yang menyatakan bahwakapal tersebut layak untuk melakukan operasi ataukegiatan di laut;3.