Ditemukan 60338 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Naisa vs 1. kepala kantor pertanahan kota balikpapan. 2. kementerian pertanahan republik indonesia;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/TUN/2022
Tanggal 11 Agustus 2022 — SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
252 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT VS H. ACENG HUSNA;;
73 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT VS H. ACENG HUSNA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/KI/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
160 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara UjiKonsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN Nomor 3 /BA100/V1/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;;
109 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA VS ARDI STEFANUS JUSLIH;;
96 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA VS ARDI STEFANUS JUSLIH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/TF/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. ROUDHOH PRATAMA;;
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. ROUDHOH PRATAMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
281 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
    Putusan Nomor 427 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama SaudaraHaeruddin, dan kawankawan (16 orang
    ) Pekerja/ourun PT IndahLogistik Cabang Makasar Periode tahun 2017tahun 2018, ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Februari 2020, oleh PengawasKetenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja
    Lembur atas nama SaudaraHaeruddin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/ourunh PT IndahLogistik Cabang Makasar Periode tahun 2017tahun 2018, ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Februari 2020, oleh PengawasKetenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbuldari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 427 K/TUN/20213. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Tergugat atauTerbanding untuk mencabut Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;4.
    Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama SaudaraHaerudin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/Buruh PT Indah LogistikCabang Makassar Periode Tahun 2017Tahun 2018, ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Februari 2020, oleh Pengawas Ketenagakerjaan,mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Bahwa Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/TUN/TF/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI., II. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI., III. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI., IV. MENTERI KESEHATAN RI;;
38 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI., II. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI., III. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI., IV. MENTERI KESEHATAN RI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2020
Tanggal 16 April 2020 — KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
158 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
    ., jabatan Kepala Biro Advokasi padaSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3/PB.1/2019 tanggal 9 Mei 2019;Halaman 1 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — INTEGRA SERVICES NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
39 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTEGRA SERVICES NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/TF/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. FAJAR PRIMA SUKSES;;
108 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. FAJAR PRIMA SUKSES;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — MUHAMMAD SALEH GASIN VS KETUA TIM PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021;;
213 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD SALEH GASIN VS KETUA TIM PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 16-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2021
Tanggal 16 Nopember 2021 — SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
158 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
    ., jabatan Kepala Bagian Hukum, DirektoratJenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01/KS/70/DJB/2020, tanggal 2Juli 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa: SuratDirektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, DirektoratJenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia, Nomor 2/03/DBP.PW/ 2020, tanggal12 Mei 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP AnPT. Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk dapat menerima danmeregistrasi di dalam data base atas nama PT. Sangga BuanaMineral.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — NARKATA RIMBA VS DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
135 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NARKATA RIMBA VS DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
    ., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sembodo &Partners Law Firm, beralamat di Pamulang, TangerangSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/NRSBY/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Manggala Wanabakti Blok Lt. 5, Jalan JenderalGatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatanKepala
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada IJPHHKHA PT NarkataRimba di Provinsi Kalimantan Timur;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (sepuluh) danHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 293 K/TUN/2021Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Gugatan:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya
    Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) kepada IUPHHKHA PT Narkata Rimba di ProvinsiKalimantan Timur;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmencabut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (Sepuluh) dan 15(lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan KewajibanPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/TUN/KI/2022
Tanggal 31 Oktober 2022 — KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
119 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
209 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
    KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5Nomor 49 Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Sundoyo, S.H., M.KM.,M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Halaman 1 dari 7 halaman.
    Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketaberupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 374/ Gunung, yang diterbitkan padatanggal 10 Agustus 1999, dengan Surat Ukur Nomor09.04.05.04.00464/99, tanggal 15 Juli 1999, luas 6.322 M?
    September 2019, yang pada intinya agarmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Pemohon Kasasi/Penggugattelah menerima surat dari Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
    ., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum WNASupriyadi, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DANTATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 2,Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Endi Sugandi, S.H., M.H.
    Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang' danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak
    Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor$.865/PKTLREN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018,Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBPPKH Terutang danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP
    Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Halaman 2 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
271 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
    Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkaraini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Ilmengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Surat Direktur Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorB.302/BINWASK3PNKJ/III/2018 tanggal 22 Mei 2018, bukanmerupakan surat yang bersifat konkrit dan final;Menimbang, bahwa
    secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 2 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja, Kementerian
    Aceng TarsonoPekerja/Buruh PT Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan,Depo TBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011 s.d2016, tanggal 16 April 2018;Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan TataUsaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 21/PNKJ/IV/2018 tentang Perhitungan
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGAWASANKETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKER JAAN RI;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.