Di Kesultanan Ternate dan Tidore dikenal istilah lokalJougugu. Sebagai Wazir Utama ini tentu saja adalah orang yang sangatterpilih dan sangat dapat dipercaya. Sebagai bagian dari tugas danwewenang seorang Wazir Utama adalah mengawasi dan mengontrolpara amir atau pimpinan wilayah yang ada dalam wilayah kesultanan;.

Hal ini seperti terlampir dalam LaporanInvestigasi Majalah Imperium edisi IX/X/2015 halaman 1416, yangpetikannya sebagai berikut:Kekuatan Hukum Grant SultanGrant Sultan merupakan salah satu produk hukum Kesultanan Deli. Ini dibawah panji hukum Islam, yang melekat pada Kesultanan Deli. SetelahHal. 11 dari 29 hal. Put. No. 357 K/Pid/2016Indonesia berdiri, hukum Islam menjadi bagian tak terpisahkan darihukum nasional.

Kekuatan hukumnya masih mengikat.Tahun 1632 lalu, inilah kali pertama Kesultanan Deli berdiri. Kisahnyabermula kala seorang ulama asal Kesultanan Samudera Pasai, Aceh,diangkat menjadi Amir di wilayah ini. Era itu, kesultanan berdiri dinusantara. Ini model kehidupan yang berlandaskan pada Islam.Kesultanan ini berkembang dari era Khulafaur Rasyidin di Madinah, sejakabad 7 lalu. Islam lalu membesar menyebar seantero dunia. DariAndalusia (kini Spanyol) hingga nusantara.

Dia kemudian ditunjuk sebagai Amir diwilayah Deli, pasca Kesultanan Pasai merebut bekas wilayah KerajaanHaru yang berpusat di Sungai Lalang, Percut.Dalik kemudian diangkat menjadi Sultan dengan proses baiat. Ini adalahAs Sunnah yang berlaku dalam hukum Islam. Secara resmi dia punmendirikan Kesultanan Deli, yang konon diambil dari nama Delhi.Dulunya Kesultanan Deli terdiri dari daerah yang berbukit dan daerahsepanjang pantai.

Ini dulunya wilayah yangmerupakan bagian dari Amirat Kesultanan Deli.Kiprah Kesultanan Deli pun terus berjalan. Hingga di tahun 1935, SultanTengku Otteman menerbitkan Grant Sultan Nomor 1. Menurut Prof. Dr.Boedi Harsono, guru besar hukum Universitas Indonesia, Kesultanan Delimemiliki sejumlah hak yang bisa diberikan, hak konsesi, Grant Controle,dan Grant Sultan. Hak konsesi ini kali pertama diberikan kepada DeliMaatschappij di tahun 1863. Kala itulah pengusaha Belanda, JacobusNienhuijs, P.W.

sebagai Penggugat mengatas namakan Kesultanan.

PerkasaAlam dalam surat gugatannya menyebut identitas dirinya bertindak untukdan atas nama Kesultanan Deli, seolaholah mewakili Kesultanan Deli.Bahwa berdasarkan silsilah Kesultanan Deli sebagai mana yang telahdisebutkan diatas (Daftar Namanama Sultan yang memerintah), makaTengku Osman Amal Ganda Wahid Bin Tengku Azmi Perkasa Alambukanlah Sultan (Raja) dari Kesultanan Deli meskipun bertempat tinggal diIstana Maimoen.

Sedangkan Kesultanan Ternate, Kesultanan di Sumatera Utara yaituKesultanan Deli, Kesultanan langkat, Kesultanan Serdang tidak adadiberikan pemerintah tentang penegasan status tanahnya.Berkaitan dengan hal ini dengan keluarnya Undangundang Pokok Agrariapada tahun 1960, dengan tegas dalam diktum keempat menyatakan:a. Hakhak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekasswapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undangundangini akan hapus dan beralih kepada negara.b.

Menyatakan menurut hukum Kesultanan Deli in casu Penggugat adalahpemilik sah Tanah adat kebun Mabar Kesultanan Deli seluas + 242.100 m?

Deli,sehingga diciptakan Surat Keterangan bukti PO seolaholah tanah perkaraadalah tanah adat Kesultanan Deli.

,M.Hum pada pokoknyamenyatakan menurut hukum agraria bahwa hukum adat masih berlakusecara konstitusional dan tanah didaerah kesultanan Deli (SumateraTimur) dikuasai oleh kesultanan Deli. Tanah lapangan Polonia termasuktanah konsesi yang disewa selama 75 tahun oleh perusahaan asing danmengenai tanah ada:tidak mengenai daluarsa. Bahwa yang berkewajibanuntuk mengembalikan tanah yang disewa adalah penyewa.

Deli Maatchappij dari Kesultanan Deli dan senyatanya tidak pulapernah diberikan oleh pihak NV. Deli Maatchappij kepada pihak lain,demikian juga dengan pihak Kesultanan Deli tidak pernah memberikanpersetujuan untuk disewa atau dipakai pihak ketiga terkecuali dengan pihakNV. Deli Maatchappij saja yang terkait dengan Surat Perjanjian/Kontraktanggal 4 Desember 1869 antara NV.

Deli Maatchappij dari Kesultanan Delisebagaimana surat perjanjian/kontrak tanggal 4 Desember 1869 antara NV.Deli Maatchappij dcngan Sultan Deli telah diserahkan pihak Kesultanan Delikepada pihak NV.

Penguasaan tersebutdilakukan oleh Kesultanan Deli dan masyarakat adat Deli dan yangkemudian menyewakannya kepada NV. Deli Maatchappij.

Deli Wikipedia.org/wiki; Bukti PK 18 Sejarah Melayu Kesultanan Deli melayuoriline.com;Bukti PK 2 terdiri dari: Bukti PK 2A: Staatsblad van NedenlandschIndie Nomor 205 Tahun1888;Halaman 57 dari 63 Hal.

Bahwa menurut saksi Sultan Deli bukan bahagian dari pemerintahanBelanda, dan kerajaannya adalah otonom, dan tidak tunduk padapemerintah Belanda tidak seperti kesultanan yang ada didaerah Jawa.

Bahwa Kesultanan Deli tersebut pada waktu mulanya itu ada pemerintahansendiri tetapi ketika Belanda menjajah Indonesia sampai menjajah keSumatera Timur pemerintahan Deli ada dibawah pemerintahan HindiaBelanda jadi dibiarkan oleh Kolonial Belanda Kesultanan Deli terusmenjalankan pemerintahannya dan itu dikwalifikasikan sebagaipemerintahan swapraja. hwa Sultan Deli memberikan hak conssesie karena dia sebagaimerintahan kesultanan, artinya bersifat publik bukan sebagai pemiliknah.Sia RRR ARE Neko wipe

Bahwa hak conssesie adalah hak yang diberikan oleh kesultanan delikepada pihak perkebunan, perusahaan swasta Belanda berkisar antara 75aaatahun, 80 tahun, dan ada 90 tahun.

Bahwa kesultanan Yogyakarta itu diberikan hak istimewa oleh PresidenSukarno satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, karena Sukamomengatakan pada waktu itu tanah kesultanan Yogyakarta adalah bagiandari negara kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945Presiden Sukarno mengatakan saya tunjuk sebagai Daerah IstimewaYogyakarta tidak sama dengan kesultanan Deli.

Tergugat dan Il tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hakhak. keperdataan Kesultanan Deli yang secara hukum tetap melekat padaUraian tersebut menunjukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah RIdan Tergugat , Il adalah perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alihdan menguasai tanah consessie tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hakkeperdataan Kesultanan Deli i.c.

No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn padahalaman 58 alinea ke 3 atau point ke 4;Bahwa secara hukum tanah terperkara semestinya harus dikembalikan olehTergugat Il kepada Penggugat karena sejak tahun 2002 yang lalu telahhabis masa konsesi (perjanjian sewa tanah) antara Kesultanan Deli sebagaimewakili 4 (empat) kedatukan termasuk Kedatukan Sukapiring dengan NVDSM, sebagaimana didalilkan Kesultanan Deli dalam gugatannyaberperkara melawan PT KAI yang dimenangkan Kesultanan Deli sesualdengan putusan Pengadilan Negeri

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 4yang menyatakan ......... sejak tahun 2002 yang lalu telah habis masakonsesi (perjanjian sewa tanah) antara Kesultanan Deli sebagaimewakili 4 (empat) kedatukan termasuk kedatukan Sukapiringdengan NV DSM, sebagaimana didalilkan Kesultanan Deli dalamgugatannya berperkara melawan PT KAI yang dimenangkanKesultanan Deli sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri MedanReg.

HakHak dan Wewenang Sultan Deli atau Kesultanan DelliincasuPemerintah Swapraja Deli Telah Hapus dan Beralih KepadaNegara Sejak Berlakunya UndangUndang No 5 tahun 19601.

Fotocopy Datadata Geografis Dan Etnografis Kesultanan Deli (Pantai UtaraSumatera), selanjutnya diberi tanda.............::.:::csseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees bukti P12;34.Fotocopy Schets, selanjutnya diberi tanda...............

Bahwa kontrak yang dimaksudkan saksi adalah kontrak antara NV DeliSpoorweg Maatschappij) (NV DSM) dengan Kesultanan Deli besertaDatuknya. Bahwa luas yang disepakati dalam kontrak antara NV Deli SpoorwegMaatschappij (NV DSM) dengan Kesultanan Deli beserta Datuknya tidakmenyebutkan luas tapi hanya menyebutkan batasbatas dalam Peta. Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas yang disepakati dalam kontrakantara NV Deli Spoorweg Maatschappij (NV DSM) dengan Kesultanan Delibeserta Datuknya.

Putusan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Cbn Bahwa setelah diteliti oleh Pemohon ternyata pada Kutipan AkteLahir anak Pemohon terdapat kesalahan tulis nama anak Pemohon dannama Pemohon, dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang pertamanama anak Pemohon tertulis DIMAS SAPUTRA dan nama Pemohontertulis EDI USMAN, nama anak Pemohon yang sebenarnya adalahRADEN DIMAS SAPUTRA dan nama Pemohon RADEN EDI USMANsebagaimana Silsilah / Staat Asal Usul Keturunan Famili Kesultanan Kanoman Kota Cirebon tertanggal 14

Foto copy Staat Asal usul Keturunan Family tanggal 14 Maret 2018,yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kanoman Cirebon, yang ditandatanganioleh Sultan Kanoman XII Sultan Raja Muhammad Emirudin, mengetahuiPatih Kesultanan kanoman Pengeran Patih Raja Muhammad Qodiran diberitanda bukti P3;4.

Saksi Rodi Rohiman: Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Raden padanama Pemohon dan anaknya yang bernama Dimas Saputra dalam aktakelahiran anaknya tersebut; Bahwa nama anak Pemohon di rubah menjadi Raden DimasSaputra dan nama ayah atas nama Radan Edi Usman ; Bahwa Pemohon diperintahkan Kesultanan harus dibuat namayang benar pada anaknya dan harus pake Raden ; Bahwa Pemohon mengambil nama Radennya itu dari silsilahRaden Sumarkeni ; Bahwa Pemohon masih keturunan keraton dari Keraton Kanoman; Bahwa

Kanoman Cirebon,yang ditandatangani oleh Sultan Kanoman XII Sultan Raja MuhammadEmirudin, mengetahui Patih Kesultanan kanoman Pengeran Patih RajaMuhammad Qodiran, nama Pemohon tercatat atas nama Raden Edi Usman dananak Pemohon tercatat atas nama Raden Dimas Saputra, dimana dariketerangan saksi bahwa Pemohon masih merupakan keturunan KasultananKanoman dimana kakek Pemohon yaitu bernama Raden Brata Kusuma yangmempunyai istri bernama Siti, Raden Brata Kusuma dengan Siti mempunyai 6(enam orang anak)

yang salah satunya ibu Pemohon, yang bernama RadenSumarkeni yang merupakan anak bungsu dan hal tersebut tercatat didalamStaat Asal usul Keturunan Family yang dikeluarkan oleh Kesultanan KanomanCirebon vide bukti P3;Menimbang, bahwa dari bukti dokumen kependudukan milik Pemohonberupa KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran,nama Pemohon sudah tertulis atas nama Raden Edi Usman;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P4 dan P5, berupa KartuKeluarga dan ljazah Sekolah Menengah

No. 552 K/PDT/2006di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa Penggugat adalah Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat AdatDeli (BKMAD) dan merupakan satu wadah di bawah naungan KesultananDeli/Kepala Masyarakat Adat Deli yang memperjuangkan hak keperdataanTanah Adat/Ulayat Kesultanan Deli yang pernah terikat dalam kontrak (konsesi)dengan pihak Perkebunan Deli Maatschappij yang disebut "Helvetia Contract"yang sekarang dikuasai oleh Tergugat (PTPNIl Persero),

seluas + 545,45hektar, yang tersebar di Pasar 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, yang terletak di DesaHelvetia dan Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten DeliSerdang, dengan batasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dalam halini disebut tanah obyek sengketa ;Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan maksuddan tujuannya, yaitu memperjuangkan tanah tersebut untuk masyarakat tanpamembedakan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), hal ini merupakanbukti kepedulian Kesultanan Deli

danTergugat Il telah menyetujui permohonan tersebut, sehingga Tergugat Illmengeluarkan Sertifikat HGU Nomor 111/Helvetia ;Bahwa secara hukum Sertifikat HGU Nomor 111/Helvetia adalah cacathukum karena menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, perpanjangan HGUtersebut harus berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yangbersangkutan, dalam hal ini adalah Kesultanan

XI ;adalah merupakan hak keperdataan Kesultanan Deli/KepalaMasyarakat Adat Deli sesuai Helvetia Contract (konsesi) ;5. Menyatakan HGU Nomor 111/Helvetia adalah cacat hukum dan HGUNomor 111/Helvetia tidak mempunyai kekuatan hukum ;6. Menghukum Tergugat maupun orang lain untuk menyerahkan tanahtersebut dalam keadaan baik dan kosong serta bebas agunan ;7. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar kerugian yang dideritaPenggugat :a.

Deli sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang dapatmewakili lagi kesultanan tersebut ; Bahwa dengan bubarnya Kesultanan Deli maka seluruh kekayaan atau hakhak kesultanan menjadi hapus dan dikuasai negara ; Bahwa yang disebut Masyarakat Deli yang bergabung dalam BKMAD tidakmemiliki bentuk hukum tertentu, sehingga tidak merupakan subyek yangdapat menjadi pihak berperkara ; Bahwa yang disebut Masyarakat Deli tidak jelas identitasnya, sehinggagabungan dalam BKMAD tidak dapat disebut sebagai sebuah organisasiyang

REZA dan Korban sendiri, sedang Nongkrong tepat diHalaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Ttedepan Kedaton Kesultanan Ternate Kel. Soasio Kec. Kota Ternate Utara,tibatiba pelaku sdr.

Bahwa pada saat itu tempatnya terbuka, yaitu tepat di pintu gerbangdepan Kedaton Kesultanan Ternate, dan kondisi saat itu tidak begituterang namun Saksi melihatnya dengan jelas karena jarak antara Saksidengan korban dan pelaku pada saat itu sekitar 1 Meter lebih.

GUNAWAN kemudiankorban berlari kearah utara kemudian di kejar oleh Terdakwa II sampaikorban masuk ke salah satu tempat makan nasi kuning yang tak jauh daripintu gerbang kedaton kesultanan untuk berlindung, saat Terdakwa II inginmasuk kedalam tempat makan nasi kuning tersebut namun dihalangi. Bahwa tempat di mana terjadinya penganiayaan tersebut kondisinyaterbuka karena berada di depan pintu gerbang kedaton kesultanan ternateyang berhadapan langsung dengan lapangan salero.

Gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, awalnyaTerdakwa dan Terdakwa II menggunakan 4 (empat) sepeda Motor Maticbersama dengan temantemannya, kemudian berhenti didepan KedatonKesultanan dan mengahampiri korban dan temanteman korban yaitu saksiREZA bersama saksi Muhammad Fitrah dan saksi DANDI; Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Fitrah NGANATINGGAL DIMANA? lalu.

Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan perbuatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggutanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Pintu GerbangKedaton Kesultanan Ternate, awalnya Terdakwa dan Terdakwa ilmenggunakan 4 (empat) sepeda Motor Matic bersama dengan temantemannya, kemudian berhenti didepan Kedaton Kesultanan dan mengahampirikorban dan temanteman korban yaitu saksi REZA bersama saksi MuhammadFitrah dan saksi

Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidoretertanggal 11 September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAHalaman 3dari23 halamanPutusan Nomor: 21/PDT/2013/PT. MALUTKT/2011, luas 57.000 m#? (lima puluh tujuh ribu meter persegi) sesuaidengan Surat dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananMABA;. Menyatakan Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidore tertanggal 11September 2011/11 Syawal 1482 H Nomor 01/PPAKT/2011, adalah sahdan berharga;.

Putusan PeradilanAdat Kesultanan Tidore tertanggal 11 September 2011/11 Syawal 1432H Nomor 01/PPAKT/2011, luas 57.000 m? (lima puluh tujuh ribu meterpersegi) sesuai dengan Surat dari Pemerintah Kabupaten HalmaheraTimur melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan MABA, adalah Sah dan Berharga;. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai, merusak tanah dantumbuhtumbuhan milik Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum;.

MALUTjempol tangan atu tidak bisa menandatangani, namun dalam surat bukti(P2, P3, dan P4) terbukti secara sah jelas WAROUA HOKA /Penggugat II menandatangani ke tiga alat bukti tersebut.Bukti P6 dan P7 harus ditolak karena fakta telah membuktikan bahwasemua surat untuk kepentingan mendesak Tergugat untuk membayarganti rugi lahan, dan bukan di buat oleh Pejabat yang berwenang untukitu.Bukti P8 Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidore Nomor. 01/PPAKT/2011 tertanggal 11 September 2011 Majelis Hakim telahmenggunakan

Untuk itu Tergugat secara kerasmenolak atas pertimbangan Majelis Hakim yang menguatkan PutusanPeradilan Adat Kesultanan Tidore sebagai salah satu Lembaga Hukum diRepublik Indonesia.Bahwa apakah Hakim pada Peradilan Adat Kesultanan Tidore termasukPejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undangundanguntuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sedangkanlandasan hukum pengangkatan hakim pada Peradilan Adat KesultananTidore adalah pengangkatan yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore

H.Hilman Hadikusuma, SH dalam bukunya Hukum AdatDalam Yurisprudensi (halaman 85971 )e Bahwa Kesultanan Tidore adalah Kerajaan Adat yang selama ini diakuioleh masyarakat adat yang berada di Wilayah Kabupaten HalmaheraTimur yang dulunya masih menjadi satu wilayah dengan HalmaheraTengah dan tunduk pada Kerajaan Adat Sultan Tidore, Bagi ParaTerbanding / Para Penggugat sangat menghargai kesatuan hukum adatKesultanan Tidore.Halaman 19dari23 halamanPutusan Nomor: 21/PDT/2013/PT.

Butonyang terarsip pada Badan Pertanahan Nasional RI (Kearsipan nasional) makabersama ini kami dari Lembaga Adat Kesultanan Buton memberikan penjelasandalam kaitan tersebut sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemerintah Swapraja Buton tentang HakHak KaulaSwapraja Atas Tanah Swapradja menyatakan: bahwa sejalan denganpenetapan Konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton yang diumumkan danHalaman 19 dari 49 halaman.

Hakhak didalam tanah adat(Kadie) lazim juga disebut HakHak Kaula.Bahwa menurut Konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton, Kadie adalah tanahadat yang menjadi bagian wilayah Kerajaan Kesultanan Buton.Bahwa Kadie (Daerah Otonom) berdasarkan konstitusi Kerajaan KesultananButon terdiri dari 72 Daerah Otonom, dan dijelaskan 2 (dua) Kadiediantaranya tidak mempunyai wilayah karena wilayahnya menjadi PusatPemerintahan Kesultanan Buton yang dihuni oleh dua golongan masyarakatWolio yang disebut Kaomu dan Wataka.Kadie

Dengan demikian telah sangat jelas bahwa masyarakat adatSampolawa adalah merupakan bagian dari Kesultanan Buton yakni merupakanKadie ke37 dari Kesultanan Buton. Berdasarkan uraian tersebut di atas makajelaslah, masyarakat adat Sampolawa telah ada sejak dahulu kala, bahkansebelum Negara Republik Indonesia merdeka.

Apalagi masyarakat Sampolawa (Kadie Sampolawa) yang merupakanbagian otonom dari Kesultanan Buton yang sudah sejak dahulu kala adamalahan tidak diakui.

Buton karena wilayahmasyarakat hukum adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, KecamatanSampolawa, Kabupaten Buton Selatan adalah bagian dari Kesultanan Buton(Vide bukti P10, P11 dan Ad Informandum 1).

Muhammad Turkimendasarkan klaim dan penguasaan atas objek perkara didasarkan padaGrant Sultan No. 7 tahun 1898 yang tercatat atas nama Tengku Jaksa yangtidak diakui penerbitannya oleh Kesultanan Deli (ic.

Bahwa objek perkara yang merupakan satu hamparan bidangtanah memiliki 3 (tiga) Surat grant sultan yang pada dasarnya diterbitkanoleh Kesultanan Deli ketika itu, akan tetapi dikarenakan suatu halKeturunan dari Turut Tergugat (ic. Kesultanan Deli) yakni Tengku RajaGamal Telunjuk Alam (ic.

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah SuratKeterangan yang diterbitkan Kesultanan Deli (ic. Turut Tergugat) padazaman milenial ini berlaku untuk membatalkan Grant Sultan yang telahditerbitkannya terdahulu oleh rajaraja atau sultansultan sebelumnya,apakah Kekuasaan Kesultanan Deli masih memegang peran pentinguntuk menetukan nasib warga melayu yang telah memperoleh hak tanahdari Kesultanan Deli pada zaman dahulu, lalu dicabut pada zaman milenialini;G.

Bahwa ironisnya lagi, permintaan pembatalan Grant Sultan milikwarga Melayu datangdari Keturunan Kesultanan Deli (ic. Turut Tergugat)yaitu Penggugat yang sampai saat ini merasa tidak puas atas pemberianSultan Deli pada zaman dahulu, hal ini mempertegas adanya konspirasiantara Penggugat dengan tergugat yang sangat tidak sehat dan tidakbermartabat ;7. Bahwa selain itu, dibawanya permasalahan sah atau tidak sahnyasuatu Surat Grant Sulan yang diterbitkan Kesultanan Deli (ic.

TurutTergugat) ke Pengadilan Negeri Medan tidak lain hanya untukmendapatkan justifikasi (legalitas) hNukum dari Majelis Hakim untukmenyatakan yang dimiliki Penggugat Grant Sultannya SAH dan yangdimiliki Tergugat Tergugat diluar dari pihak Kesultanan Deli adalahTIDAK SAH ;8.

Nomor :102 atas namaALIM yang bertarikh Desember 1898 tersebut dapat saksi dipastikantidak pernah diterbitkan oleh institusi kesultanan Deli, dimanasaksimenjelaskan bahwa untuk grand Sultan No. 101 sudah pernahditerbitkan oleh Kesultanan Deli atas nama TENGKU SULUNG LAUTdimana objek tanah sesuai dengan grand Sultan Nomor 101 tersebutadalah di jalan Brigjen Katamso Medan atau yang dikenal dengannama lokasi Poltak Taxidan ahli waris H.

DATUK AHMAD FAUZIE MORIES AL HAJ (pihak Kesultanan Deli)menerangkan: Bahwa surat Grand ada 3 bentuk yaitu yang pertama adalah GRANDLIMPAH KURNIA yang wilayahnya mulai Kota Matsum sampaidengan Sungai kera, yang keduaGRAND SULTANyang wilayahnyadiluar kota matsum dan Seikera serta diluar objek Konsesi (kontraktanah antara belanda dengan kesultanan dengan nama konsesiMabar dan Deli Toea) dan yang ketiga GRAND C ( Kontrolel yangdiberikan kepada bangsa asing antara lain, arab, tionghoa danHindia); Bahwa

Nomor Grand 729 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 1939dan Surat Grand Sultan pertama kali diterbitkan oleh Kesultanan Delidengan Surat Grand Sulthan No. 1 bertarikh pada tanggal 01Januari 1909 dan ini dapat dirujuk berdasarkan Surat Edaran SultanDeli Nomor : 23/IMSD/2003 tanggal 29 April 2003; Bahwa yang menjabat / memerintah Kesultanan Deli sebagai SultanDeli pada tahun 1898adalah TENGKU MA*MOEN AL RASYIDPERKASA ALAMSYAH dan penerbitan grand dimulai sejak tanggal 01Januari 1909 dengan Nomor

Bahwa selain alasan juridis tersebut bahwa alas hak paraPemohon Grant Sultan No.99, 100, 101 dan 102 yang diduga tidak adaaslinya ternyata menurut keterangan pihak Kesultanan Deli saksi H.

Status/110/X/2020/Ditreskrimum tanggal28 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Tersangka, ditandai Bukti T39;Foto copy Surat Keterangan No.29j.7/IMSD/2020 tanggal 29 Juli 2020 yangdikeluarkan oleh Kesultanan Deli, ditandai Bukti T40;Foto copy Surat Pemberitahuan No.62N.18/IMSD/2020 tanggal 18 November2020 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Deli, ditandai Bukti T41;Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor:79/Pid.Pra/2020/PN Mdn42.

HEBBY NURLAN ARAFAT BINMUHAMMAD YUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong KoetaiBerjaya, untuk melaksanakan kewajiban memimpin kekuatanPASUKAN KHUSUS REMAONG KESULTANAN dan atau besertasegenap kesatuan bernaung dan atau bersayap di bawahnya, demimeluruskan adat istiadat Negeri Kutai, Menjaga tata nilai adat yangtelah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten dan Brajaniti (HukumNegeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untuk ditegakkanoleh Sapa Sapa Kawula Rakyatku Ing Kutai Kartanegara IngMartadipura

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai KartanegaraIng Martadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITARATU Surat Nomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwaPASUKAN KHUSUS REMAONG KESULTANAN adalah sebagaiPUNGGAWA (Betis Raja) sebagaimana yang telahdiamanatkan dalamPasal 18 PANJI SELATEN demimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalammembelarakyat atas pertimbangan membela yang benardiberikan padanya wewenang

ADJ ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jikaupah tidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur KalimantanTimur, Dinas Tenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT.

Putra Tanjung sudah kondusif, tibatibadatang seseorang yang menyamar sebagai warga ternyata kemudiandiketahui bahwa yang menyamar tersebut adalah Oknum Polisi datangdan menanyakan kepada Tim RKB kalian dari mana, dijawab oleh Tim RKBbahwa kami dari Kesultanan Kutai, kemudian dijawab oleh Oknum Polisitersebut Tidak Ada Kesultanan Kutai disini Saya Juga OrangAdat, yang disaksikan secara langsung oleh Tim RKB, hal tersebut yangmemicu amarah beberapa anggota RKB, sehingga terjadi keributanantara Anggota

tatanan namanyadan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerah itu karenasalahnya; bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisi yangdengan lantang menyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini terbukti telah menggulingkan Adat Kesultanan Kutai, olehkarenanya Patut dikenakan Hukuman Adat;5.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK23) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipatenoleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuktanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten;b.

yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan danTanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk sebesarbesarnya pengembangankebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraanmasyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan danTanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai peraturan perundangundangan;Pasal 49, yang menyebutkan:Halaman 27 dari 65 hal.

dan Tanah Kadipatenoleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuktanah Kesultanan dan izin persetujuaan Kadipaten untuk TanahKadipaten;Selanjutnya menurut Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dalam PeraturanDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentangHalaman 30 dari 65 hal.

Pasal 47, yang menyebutkan:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan AdipatiPakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuksebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingansosial dan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana

Pasal 49, yang menyebutkan:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 denganmelibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;c.

FERDIANSYAH FAJAR ISLAM ;Bahwa bupati Bima ,almarhum FERY ZULKARNAIN,ST merupakanponakan kandung dari para pelawan ;Bahwa keberada'an kesultanan Bima ,keturunanketurunan / ahli wariskesultanan Bima sekaligus para pelawan, merupakan hal yang diketahuioleh masyarakat umum, yang menjadi pengetahuan umum masyarakatluas, kebenaran yang tidak para Terlawankan bagi seluruh masyarakatBima,Dompu,Sumbawa bahkan seluruh Wilayah Indonesia juga Dunia .Menurut hukum,sudah menjadi Fakta Notoir ;Bahwa para pelawan

Ico Binti Abdullahbukanlah keturunan kesultanan Bima atau bukan keturunan Sultanlbrahim.Tetapi orang dari desa Runggu BeloBila atau orang diluarkesultanan.

Ismail Abdullah yakni orang tua terlawan II dan H.M.AMIN Abdullah ;Hal 15 dari 27.Put/No.64/Pdt/20151616Pada masa pemerintahan Sultan Putra Abdul Kahir pun hingga diajukanatau diperkarakan oleh Usman Ompu Ngara yakni dalam perkaraNomor. 38 /Pdt.G/1995/PN.RBI hingga dieksekusi putusan dimaksudTanggal 15 Mei tahun 2000, tanahtanah kesultanan Bima khususnyatanahtanah dan toko sengketa perlawanan ini, masih diurus olehterlawan ;Bahwa nama Abdullah orang tua terlawan kebetulan sama dengannama anak Sultan

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar menyatakan sertifikatsertifikat tanahtanahdan toko sengketa perlawanan sebagai sertifikat yang cacat hukum,tidaksah menurut hukum dan dapat dibatalkan;e Bahwa tanahtanah Obyek sengketa yang kini jadi obyek perlawanan ,pernah saling diperebutkan oleh orangorang yang mengaku dirinyasebagai ahli waris kesultanan Bima .

Menyatakan menurut hukum, bahwa asalusul tanahtanah dan toko obyeksengketa adalah semula berasal dari harta turun temurun kesultanan Bimayakni dari harta Raja Bima; Sultan Ibrahim ;. Menyatakan menurut hukum,bahwa para pelawan merupakan ahli wariskesultanan Bima sekaligus ahli waris Ruma Haji Abdullah, sebagai pihakyang berhak atas tanah dan toko obyek sengketa perlawanan ;.

KASIM,ditemani orangorang dari Kesultanan Tidore yaitu saudara BAMBANGdan Hi.

Safrudin selaku pihak yangmemiliki bangunan TPQ adalah pihak kesultanan Tidore akanmendiskusikan hal tersebut dengan pemilik tanah dan hasilnyaakan dikirimkan dengan surat atau pihak kesultanan yanglangsung datang ke desa Gita;e bahwa kemudian saksi pulang kembali ke Tidore dan setelahSaksi pulang barulah kejadian pengrusakan tersebut terjadi;atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya;5. BUSTAMIN Hi.

TALIB HARUNA alias TALIB;bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari SelasaTanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di DusunSatu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;bahwa pada saat itu sedang melakukan pengukuhan dewanadat bersama dengan pihak kesultanan Tidore kemudian wargamenyampaikan ketidaksetujuan pembangunan gedung TPQdiatas lapangan voli;bahwa kemudian pihak dari kesultanan Tidore datang ke rumahHi.

Kasim untuk mencarijalan keluar permasalahan tersebut Bahwa benar kemudiandiambil jalan keluar dari pihak kesultanan Tidore dari hasilpembicaraan dengan Hi. Safrudin Hi.

Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan Kesultanan Ternate yangdilampirkan oleh para Pembanding semula para Tergugat, tidak ada kaitandengan pokok perkara yang disengketakan antara Terbanding semulaPenggugat dengan para Pembanding semula para Tergugat, yakni sengketatentang siapa yang lebih berhak menjadi kepala suku pagu.Berdasarkan alasan alasan tersebut Terbanding semula Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan

Bahwa di wilayah Kesultanan Ternate knususnyadi wilayah Kaodikenal 4 (empat) suku yakni, Suku Pagu, Suku Modole, Suku Boeng dan SukuTowilikol Kao yang Kesemuanya di pimpin oleh Seorang Sangajiberdasarkan Surat Keputusan yang di serahkan oleh Kesultanan Tern ate,bukan oleh Tubol Ma Lamok;2.

Bahwa pengangkatan Tergugat sebagai Sangaji dan Tergugat II sebagaiNyira dan Tergugat Ill sebagai Kapita adalah benar dan sudah sesuai tradisiHukum Adat masyarakat Pagu serta diakui oleh Kesultanan Ternateberdasarkan dengan SK (Surat Keputusan) dan Para Tergugat Telahmendaftarkan organisasi Kelembagaan Adat Suku Pagu serta mendapatkanPengesahan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;7. Bahwa hubungan Tergugat dengan Pihak Ke Ill dalam hal ini PT.

untuk menggugat karenaPenggugat bukan Kepala Suku Pagu atau sangaji dikarenakan Penggugatadalah seorang perempuan dan dalam catatan sejarah Suku Pagu, namaPenggugattidak terdaftar sebagai Kepala Suku Pagu;Tergugat menjadi Kepala Suku Pagu (Sangaji) bukan terhadap Penggugatmelainkan terhadap Yeheskiel Ngingi (Kepala Suku Pagu sebelumya);Bahwa Penggugat mengklaim diri sebagai Tubol Ma Lamok (Kepala SukuPagu) adalah sangattidak tepat, karena Tubol Ma Lamok adalah nama orangyang hidup di jaman sebelum Kesultanan

pada saat itu, dan setelah di jamanKesultanan baru dikenal Suku Pagu yang dikepalai oleh seorang Sangaji,sehingga karena Penggugat bukan sebagai Sangaji (Kepala Suku Pagu)maka gugatan yang diajukan sangat keliru dan tidak tepat sasaran; BahwaPenggugatharus menarik Kesultanan Ternate, Pemerintah kabupatenHalmahera Utara dan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat; Bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memilikidasar hukumyang kuat dan lengkap.

Bahwa keempat kedatukan (Serbanyaman, Sepuluh Dua Kuta,Senembah dan Suka Piring) adalah pilar penting wilayah KesultananDeli yang bersifat semi otonom dan menyerahkan kepemimpinanpersekutuan hukumnya kepada Kesultanan Deli ;.7. Bahwa menurut Prof.

Mahadi, SH dalam bukunya Sedikit SejarahPerkembangan Hak SukuSuku Melayu atas Tanah di SumateraHalaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan No. 612/Pat.G/2013/PN.MdnTimur (Tahun 18001975), Penerbit Alumni Bandung, 1976, hal 94dikatakan bahwa di Kesultanan Deli dan Serdang ada bagian yangdikuasai penuh oleh Sultan.

Bahwa Kesultanan Deli beserta orangorang besarnya (rij/ksgroeten)memiliki Kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak lainterkait peruntukan dan peralihan tanah di empat kedatukantersebut ;9. Bahwa adapun sebutan untuk nama perjanjian yang umumnyadipakai untuk menunjukkan adanya perjanjian penggunaan tanahtanah di Deli dan Kesultanan lainnya di sekitar Deli adalah KonsesiPerkebunan (Landbouwconcessie). Menurut Dr. J.G.W.

Maju No. 8 Kecamatan MedanAmplas, kota Medan untuk alas hak (rechstitel) atas sebahagian darisebidang tanah milik Kesultanan Deli yang tertuang dalam AkteKonsesi Mabar Deli Toewa Contract Tahun 1874 jo. Afschrift LandContract Mabar tanggal 12 Oktober 1901 Jo.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kesultanan Deli sepanjang +495,38 Mb. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rumah Potong sepanjang+659.81Mc. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Mangaan , sepanjang +366,11 M;Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan No. 612/Pdt.G/2013/PN.Mdnd.

Surat Hibah Kerabat JuriatKesultanan Kotawaringin tanggal 26 Februari 1996 dan Surat Hibah Kerabat11Juriat Kesultanan Kotawaringin tanggal 05 Februari 1997 (Waarmerking atauRegister Notaris), yang terletak di Desa Runtu, Kelurahan Runtu Sulung Atas,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Perkebunan Kayu PT.

Korintiga Hutani.Menyatakan bahwa penguasaan TERGUGAT, di atas bidang tanah aquoseluas + 4102 ha (kurang lebih enam ribu tujuh ratus hektar), milikPENGGUGAT, yaitu :Sebidang Tanah Adat Ulayat Juriat Kesultanan Kotawaringin, sebagaimanaSurat Hibah Juriat Kesultanan Kotawaringin tanggal 26 Februari 1996 danSurat Hibah Juriat Kesultanan Kotawaringin tanggal 05 Februari 1997(Waarmerking atau Register Notaris), yang berdasarkan Surat BertuliskanArab Kesultanan Kotawaringin tertanggal 31 Agustus 1927;

Bahwa berdasarkan uraian pada Poin Nomor 17 tersebut diatas, makatanah ulayat adat juriat kesultanan kotawaringin yang didalilkanPENGGUGAT adalah merupakan tanah swapraja/tanahkerajaan kotawaringin.

Kotawaringin tanggal 26 Februari 1996 dan SuratHibah Juriat Kesultanan Kotawaringin tanggal 5 Februari 1997.Bahwa berdasarkan data/dokumen yang ditunjukan oleh PENGGUGATkepada TERGUGAT, maka uraian kepemilikan tanah yang didalilkan olehPENGGUGAT adalah sebagai berikut:1) Surat Kesultanan Kotawaringin membuat Surat Hibah tertanggal 10Muharam 1311 H (atau sekitar tahun 1891) dari Sri Paduka PangeranRatu Anum kepada Gusti Muhammad Masra lonu Almarhum PangeranAcumad Kesuma Putera.2) Surat Hibah tertanggal

Bahwa berdasarkan uraian pada Poin Nomor 16 tersebut diatas, makatanah ulayat adat juriat kesultanan kotawaringin yangdidalilkan PENGGUGAT adalah merupakan tanah swapraja/tanahkerajaan kotawaringin.

dan Tanah Kadipatenoleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuktanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk TanahKadipaten;Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK 24) telah diatur dalam masingmasing Pasaldiantaranya, yaitu:a.

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan AdipatiPakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untukHalaman 13 dari 38 hal. Put.

Nomor 3286 K/Padt/2016sebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingansosial dan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan;b. Pasal 49:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 denganmelibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahkabupaten/kota dan pemerintah desa;c.

dan TanahKadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuanKesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuanKadipaten untuk Tanah Kadipaten;(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dari KadipatenPakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK 24) khususnya dalam Pasal 47 ayat(3) menyebutkan:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten

dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harusmendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izinpersetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten;Halaman 35 dari 38 hal.