dan lainlain yang menjadikan keadaan ekonomi Penggugat sangatterbatas;Bahwa dikarenakan kemampuan finansial Penggugat yang sangat terbatas,Penggugat mohon untuk diberikan kebijakan membayar pelunasan Hutangsebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan meminta waktupenyelesaian sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebagaipelunasan segala kewajiban hutangnya kepada Tergugat, dan menghapusbiaya lainlain yang terdiri dari bunga, tunggakan bunga, dan dendatunggakan;Adapun dasar hukum yang melandasi

Menimbang, bahwa dikarenakan wujud perjanjian antara Penggugat danTergugat tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat dibuktkan pula tentangpihak yang menjadi kreditur atau debitur sehingga petitum 2 tentangpermohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai debitur beritkad baikjuga ditolak;Menimbang, bahwa terkait petitum 3 dan 4 tentang sah dan berlakunyacicilan sejumlah uang serta penawaran pelunasan kewajiban hutangPenggugat dengan Tergugat juga dinilai Majlis Hakim tidak terbuktikarena perjanjian yang melandasi

pihak yangmenjadi Kreditur atau Debitur sehingga petitum 2 tentang permohonanPembanding/Penggugat untuk dinyatakan sebagai Debitur beritikat baikjuga ditolak;Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa terkaitpetitum 3 dan 4 tentang sah berlakunya cicilan sejumlah uang sertapenawaran pelunasan kewajiban hutang Pembanding/Penggugat denganTerbanding/Tergugat juga dinilai Majelis Hakim tidak terbukti karenaperjanjian yang melandasi

Putusan Nomor 178K/PM.III12/AD/X/2021Oditur memperhatikan keamanan dari Terdakwa dibawahmengingat jarak keberadaan sangat Terdakwa sangat jauh.Menimbang: Bahwa dengan memperhatikan dipersidangan keterangandari Oditur Militer dan relaas jawaban dari Danyonif RaiderKhusus 744/ SYB dengan melandasi asas Peradilan cepatsederhana dan biaya ringan maka menurut Majelis Hakimakan lebih efisien apabila terhadap berkas perkaraTerdakwa ini untuk disidangkan dipersidangan dengantempat kedudukan Terdakwa berada

hukum dan bertentangan dengan kepentingan hukum para Penggugat;Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat menguasai tanah secaramelawan hukum maka beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat dansanak keluarga dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya agarmengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaankosong/baik tanpa syarat apapun juga dan segala sesuatu milik para Tergugatyang ada di atasnya harus dibongkar dan atau dimusnahkan ;Bahwa demikian pula segala suratsurat yang melandasi

Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat segala suratsurat yang melandasi beralihnya/dijualnya tanahsengketa dari Tergugat kepada Tergugat Ill, IV dan dari Tergugat Il kepadaTergugat V ;6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkanatas tanah sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000, setiap hari bila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini ;8.

Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat segala suratsurat yang melandasi beralih jual beli dari Tergugat kepada Tergugat III dan IV, serta Tergugat II kepada Tergugat V ;6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;7.

., dalam sidang Pemeriksaan Bukti Surat di muka Pengadilan danPemeriksaan Setempat di Kantor Desa Gamong sama sekali tidakterdapat bukti obyek sengketa dibuku C Desa sebagai bukti petunjuk hakkepemilikan tercatat mbah Sanawi dan mbok Khotijah, maka fakta hukumGugatan Waris Para Penggugat adalah Gugatan PuraPura atau apusapusan berupa gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta atauperistiwa atau tanpa adanya bukti yang melandasi gugatannya;3.

perkara tidak bolehdiajukan dua kali;Eksepsi Deklenatoir adalah eksepsi Kompetensi absolute danRelatif;Eksepsi Diskualifikatoir adalah Penggugat/Tergugat tidakmempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalamgugatan dan gugatan kurang pihak;Eksepsi Obscuur libel adalah gugatan samarsamar atau kaburdalam fundamentum petendi dengan Petitumnya;Eksepsi Chicaneus adalah eksepsi yang menyatakan proses apusapusan berupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya buktisebagai alas hak kepemilikan yang melandasi

Eksepsi Materiil (Eksepsi ini di dasarkan pada ketentuan Hukum Materiil)yaitu terdiri dari:a.Eksepsi dilatoir adalah eksepsi tentang gugatan belum tibasaatnya (prematun);Eksepsi Peremtoir adalah gugatan sudah lewat (daluwarsa);Eksepsi Chicaneus adalah eksepsi yang menyatakan proses apusapusan berupa gugatan yang diajukan tidak didukung oleh faktaatau peristiwa atau tanpa adanya bukti yang melandasi gugatantersebut;Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/20124.

Nomorperkara Nomor 613/Pdt.G/2009/PA.Kds yang diputus tanggal 18 Oktober2010., dalam sidang Pemeriksaan Bukti Surat di muka Pengadilan danPemeriksaan Setempat di Kantor Desa Gamong sama sekali tidakterdapat bukti obyek sengketa dibuku C Desa sebagai bukti petunjuk hakkepemilikan tercatat mbah Sanawi dan mbok Khotijah, maka fakta hukumGugatan Waris Para Penggugat adalah Gugatan PuraPura atau apusapusan berupa gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta atauperistiwa atau tanpa adanya bukti yang melandasi

WalaupunPengadilan Negeri Temate menyatakan berwenang untuk mengadili perkara aguo tetapi ternyata pertimbangan yang melandasi putusan Pengadilan NegeriTernate dalam perkara a quo memasuki kewenangan Pengadilan Agama, halmana di dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternatedalam pertimbangannya mengakui atas dasar keterangan Saksi PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kini Termohon Kasasi padahalaman 20 21 diantaranya Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan:1415"Bahwa

diatur Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan karena Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding kini Pemohon Kasasi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kini Termohon Kasasi beragama Islam, makaberalasan untuk dihubungkan Pasal 85, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87ayat (1) dan ayat (2) Kompilasai Hukum Islam tentang Kedudukan Hukum darimasingmasing Jenis Harta Sengketa karenanya telah cukup jelas pertimbanganMajelis Hakim vang melandasi

maupunalasan berdasarkan hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendigugatan, berikut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 di mana dipertimbangkan, Mahkamah AgungRepublik Indonesia membatalkan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveera)";Bahwa dari segenap alasanalasan hukum menyertai keberatan dalam naskahmemori kasasi Pemohon Kasasi sebagaimana terurai di muka telah meliputi/mencakup keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang melandasi

Bahwa gugatan diberikan titel judul perbuatan melawan hukum namunmateri gugatan tidak jelas dan tidak konsisten uraian mana yangmembuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagai dilakukan olehTergugat sudah beralih dengan melandasi pada pelanggaran atasUndangUndang Konsumen padahal nyata uraian yang utama melandasipada adanya hubungan utang piutang dengan jaminan yang tidakberkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen , selanjutnya terurai puladalam petitum supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari

Bahwa benar hubungan antara Tergugat dengan H HandryHeryono melandasi pada adanya hubungan utang piutang dimanaH Handry Heryono merupakan debitor dan Tergugat merupakanKreditor dan perjanjian kreditnya terurai pada Perjanjian kredit no039/48/KRED/TLA/2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan mengalami29beberapa kali perubahan terakhir Perubahan Perjanjian kredit no240/ADD/PK/2010 tanggal 03 September 2010.Bahwa atas adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dilakukanpula perjanjian tambahan berupa

jaminan dengan melandasi padaadanya UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah , aquo obyek yangdijaminkan adalah :1.

Bahwa gugatan diberikan titel judul perouatan melawan hukum namun materigugatan tidak jelas dan tidak konsisten uraian mana yang membuktikanadanya perbuatan melawan hukum sebagai dilakukan oleh Tergugat sudahberalih dengan melandasi pada pelanggaran atas UndangUndangKonsumen padahal nyata uraian yang utama melandasi pada adanyahubungan utang piutang dengan jaminan yang tidak berkaitan dengan UUPerlindungan Konsumen , selanjutnya terurai pula dalam petitum supayaditetapkan sebagai ahli waris dari

Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin satu dan poin ketiga tersebut padapokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)dengan alasan bahwa gugatan diberikan titel judul perbuatan melawanhukum namun materi gugatan tidak jelas dan tidak konsisten uraian manayang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagai dilakukanoleh Tergugat sudah beralin dengan melandasi pada pelanggaran atasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenpadahal nyata uraian yang utama melandasi

Judex Facti berpendapat bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak sempurna dalam hal ini cacat formil sehingga gugatandianggap kabur (obscuur libel):Bahwa atas hal ini Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidakmemperhatikan dan mempertimbangkan alasan yuridis yang disampaikanPembanding sebagimana yang tertuang dalam memori bandingnya tentangtidak tepatnya putusan Judex Facti Tingkat Pertama;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dalam memori bandingnya telahmenyampaikan alasanalasan yuridisnya yang melandasi

Jadi apa yang melandasi putusanJudex Facti sehingga mengabulkan eksepsi Para Terbanding/ParaTergugat tersebut di atas dengan alasan karena Pembanding/Penggugat tidak menguraikan tentang perbuatan wanprestasi (ingkarjanji), yang didasarkan adanya unsur perjanjian jual beli, adalah putusanyang tidak tepat dan tidak cermat:;3.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama tidak tepat, karenapertimbangan hukum yang melandasi putusannya adalah salah dan tidakakurat:b. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidakmempertimbangkan alasanalasan yuridis yang disampaikan olehHalaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalammemori banding Pembanding;c.

Hubungan hukum yang melandasi perkara tertentu tersebut berdasarkanHukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan membenarkandalildalil gugatan Penggugat namun karena perkara aquo perkara perceraian,maka maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian.Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat terdiri dari : bukti P.1, P2, P3 dan P.4 serta 2(dua) orang saksi yaitu : Xxx dan Xxx.Menimbang bahwa bukti surat bukti P.1, P2, P3 dan P.4

145, 144,144 ayat (1),147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/RegelemenIndonesia yang dibaharui (RIB) , kKarenanya bukti saksi tersebut, patut untukdipertimbangkan;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 yaitu Kutipan Akta Nikahnomor xxx tertanggal 13 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat KantorUrusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta timur DKI Jakarta,diperoleh fakta, pada waktu pernikahan, baik Penggugat maupun Tergugat,beragama Islam dan hubungan hukum yang melandasi

Permintaan Majelis Hakim untuk memeriksakan tergugat/ pembanding secara medis terhadap' ketidak mampuantergugat / pembanding memberi jaminan nafkah bathinadalah bukan solusi yang terbaik karena tergugat /pembanding merasa diri sebagai laki laki jantanMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelahmempelajari hasil pemeriksaan tingkat pertama danpertimbangan hukum yang melandasi putusan tingkatpertama, maka Pengadilan Agama atas dasar apa yang telahdipertimbangkan dan diputuskan terhadap perkara

Bahwa sebagaimana uraian dalam gugatan hubungan hukum antara Penggugat danTergugat melandasi pada adanya perjanjian kredit nomor 039/48/KRED/TLA/2005tanggal 13 Juli 2005 dengan mengalami beberapa kali perubahan , berdasarkanperjanjian kredit tersebut disepakati " mengenai perjanjian kredit dan segala akibotserta peloksanaon BCA dan Debitor memilih tempat kediamon hukum yang tetaptidak berubah di Kantor Panitero Pengadilan Negeri Trenggalek "oleh sebab itu makakarena adanya domisili pilihan sebagai

Bahwa perihal gugatan Penggugat melandasi pada adanya perbuatan melawanhukum dengan melandasi adanya ketentuan pasal 1865 KUH Perdata Indonesiaselanjutnya dalam petitum mengajukan agar supaya Para Tergugat dinyatakan telah35melakukan perbuatan melawan hukum, atas adanya hal tersebut tergugat perlumengajukan tanggapan berdasar adanya penerapan pasal 1365 KUH PerdataIndonesia persyaratan utama adalah tidak melandasi pada adanya suatu perjanjiandan bahkan menggunakan terjadinya pelanggaran perjanjian

sebagai dasar gugatandan oleh sebab itu alasan dalildalil Penggugat ini berdasarkan ketentuan HoogemWRaad (Mahkamah Agung) dinyatakan apabila suatu kewajiban yang hanyamempunyai dasar berdasarkan perjanjian dilanggar maka pelanggaran ini bukanmerupakan sebab untuk dapatnya gugatan dikabulkan oleh Hakim berdasarkanperbuatan melawan Hukum (Putusan 13 Juni 1913 NJ. 1913. 787 ,Pitlo , HkPerikatan menurut BW hal 220) .Bahwa melandasi adanya ketentuan dari Hooge Raad (Mahkamah Agung) tersebutmaka gugatan

Bahwa benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat melandasi adanyahubungan hukum dalam bentuk perjanjianperjanjian sebagaimana terurai padagugatan angka 1, angka 2 dan angka 3 dan perlu digaris bawahi perjanjianperjanjianyang dibuat yang antara lain melibatkan Penggugat tidak dibantah keabsahannyatelah dilakukan berdasarkan asas kesepakatan dan telah memenuhi syaratsebagaimana ditentukan pasal 1320 KUH Perdata Indonesia karenanya mempunyaikonsekwensi semua perjanjian yang dibuat secara sah merupakan

Bahwa sejalan dengan dalil Penggugat melandasi path Surat Edaran no SE 23/PN/2000 maka Penjualan Hak Tanggungan tersebut pada dasarnyadilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan Fiat Eksekusi dariPengadilan karena dalam pengajuan pelaksanaan lelangpun telah melampirkanpersyaratan sebagaimana digariskan dalam angka 2 huruf a s/d huruf h SuratEdaran no SE 23/PN/2000 tersebut ;Bahwa dokumen persyaratan lelang telah pula dipenuhi antara lain Salinan/CopyPerjanjian Kredit dan lainlain seperti Dokumen

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) dapat diajukansecara tertulis maupun lisan, namun harus memenuhi syarat formil sebagaiberikut, yaitu (1) Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagaiTergugat rekonvensi; (2) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatanrekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasarperistiwa (fijtelij/kegrond) yang melandasi

Gugatan rekonvensi yangtidak memenuhi ketiga syarat formil tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima (vide Putusan MA Nomor 1154K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975);Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti gugatan balikTermohon telah memuat unsur subjek dan petitum, namun tidak memuatunsur posita yang menjelaskan tentang dasar hukum (rechtsgrond) dandasar peristiwa (fijtelijkegrond) yang melandasi gugatan tersebut, lagi pulaTermohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkantuntutannya

ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya suratpermohonan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaanperkara oleh Pengadilan, dengan demikian maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara terlebih dahulu harus memeriksa tentang suratpermohonan tersebut, apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil,apakah telah diformulasikan dengan jelas, cermat dan terang, atau apakahalasan yang melandasi

Undangundangtentang Penetapan semua Undangundang Darurat, semua Perpu yang sudahada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undangundang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya halhalyang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa maka dari ituTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karenanya pulaharus dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukanTerdakwa serta faktor yang melandasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) dapat diajukansecara tertulis maupun lisan, namun harus memenuhi syarat formil sebagaiberikut, yaitu (1) Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagaiTermohon rekonvensi; (2) Merumuskan dengan jelas posita atau dalilgugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dandasar peristiwa (fijteliikegrond) yang melandasi

Gugatanrekonvensi yang tidak memenuhi ketiga syarat formil tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MA Nomor 1154K/Sip/1973,tanggal 1 April 1975);Hal 12 dari 16 hal Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/PA.BkisMenimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti gugatan balikTermohon telah memuat unsur subjek dan petitum, namun tidak memuatunsur posita yang menjelaskan tentang dasar hukum (rechtsgrond) dandasar peristiwa (fijtelijikegrond) yang melandasi gugatan tersebut, lagi pulaTermohon

pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa maka dari itu ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karenanya pulaharus dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidanganberupa potongan kayu dan bambu yang semula dijadikan pagar sekolah DasarImpres Fuisama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SDImpres Fuisama;Menimbang, bahwa memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan ParaTerdakwa serta faktor yang melandasi

pernikahannya yang dilakukan secaradibawah tangan disahkan/diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Ketapang;Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya suratpermohonan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan perkaraoleh Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkaraterlebih dahulu harus memeriksa tentang surat permohonan tersebut, apakahtelah memenuhi syarat formil dan materiil, apakah telah diformulasikan denganjelas, cermat dan terang, atau apakah alasan yang melandasi

Selanjutnya terdakwa berusahamengambil bensin dengan cara mencungkil engsel gembok pengunci kotak tempatpenyimpanan bensin dengan menggunakan (satu) buah obeng, yang dilakukan dengan caracara terdakwa melandasi bagian tengah batang obeng dengan menggunakan kepala tang untukalas, lalu menekan ke arah bawah, sehingga menyebabkan engsel kotak penyimpanan bensintersebut menjadi bengkok dan terlepas.

Selanjutnya mencungkilengsel gembok pengunci kotak tempat penyimpanan bensin dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, yang dilakukan dengan cara terdakwa melandasi bagian tengahbatang obeng dengan menggunakan kepala tang untuk alas, lalu menekan ke arahbawah, sehingga menyebabkan engsel tersebut menjadi bengkok dan terlepas.Kemudian terdakwa mengambil derigen yang berisi bensin dengan kapasitas 2 (dua)liter sebanyak 3 (tiga) buah dan (satu) buah corong pengisi bensin berwarna hijau,lalu terdakwa membawanya

Selanjutnyaterdakwa mencungkil engsel gembok pengunci kotak tempat penyimpanan bensin denganmenggunakan (satu) buah obeng, dan melandasi bagian tengah batang obeng denganmenggunakan kepala tang untuk alas, lalu menekan ke arah bawah, sehingga menyebabkanengsel tersebut menjadi bengkok dan terlepas.

Perbuatan terdakwa tersebutdilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi (korban) SUMADI maupunistrinya, yaitu saksi SUSANTININGSIH, yang pada saat itu sedang tidur di dalam rumahbahwaterdakwa berusaha mengambil bensin dengan cara mencungkil engsel gembokpengunci kotak tempat penyimpanan bensin dengan menggunakan (satu) buah obeng, yangdilakukan dengan caracara terdakwa melandasi bagian tengah batang obeng denganmenggunakan kepala tang untuk alas, lalu menekan ke arah bawah, sehingga

Yahya Harahap,SH menulis bahwa syarat formil dan materil gugatan adalah (1) menyebutdengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi; (2)merumuskan dengan jelas posita berupa penegasan dasar hukum(rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fftel/kegrond) yang melandasi gugatan (3)menyebut rinci petitum gugatan, apabila tidak terpenuhinya unsurunsurtersebut, maka gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat danharus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pendapat tersebut selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim;Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan olehPenggugat Rekonvensi pada tanggal 3 September 2019 tidak merumuskansecara tegas dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fjtelj/kegrond)yang melandasi gugatan, selain itu petitum gugatan justru melibatkan pihakketiga (orangtua Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi.

adapelaksanaan kewajiban mediasi dapat dianggap melanggar hukum acaradan gugatanya belum saatnya/terlalu dini untuk diperiksa, sehinggasepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan alasanalasan hukum sebgai terurai diatas, Tergugat memohonkepada Majelis Hakim agara berkenan menjatuhkan putusan :1.23.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;Menyatakan secara hukum, Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas;Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat Tanpa Adanya SengketaHukum Yang Melandasi

dengan Penggugat, karenaTergugat merasa Penggugat merupakan sosok Ibu yang baik untuk anakanaknya.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah terurai diatas, Tergugat memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo berkenanmenjatuhkan putusan amarnya:PRIMAIRDALAM EKSEPSI1.2.3.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum, Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas;Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat Tanpa Adanya SengketaHukum Yang Melandasi

No.0915/Pdt.G/2019/PA.NgjMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai GugatanPenggugat adalah Tanpa Adanya Sengketa Hukum Yang Melandasi Gugatan,adalah merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara maka hal tersebutsekaligus akan di pertimbangkan di dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsiTergugat tersebut ditolak;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai prosesmediasi yang belum dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihakuntuk melakukan

memberi Pengertian: Bahwa perjanjian kerja berakhirapabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sehingga cukupberalasan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat diakhiri sesuai dengan masa berakhirnya Perjanjian KerjaWaktu Tertentu yang disepakati oleh Penggugat Feri Budianto yaituterhitung tanggal 16 Agustus 2012 dan untuk Penggugat Abdul Rosidberakhirnya terhitung 1 September 2012;Alasanalasan yang menjadi keberatan atas kesimpulan dari pertimbanganhukum oleh Judex Facti yang melandasi

dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu dan setelah tanggal 16 Agustus 2012Penggugat Feri Budiyanto dan tanggal 1 September 2012 PenggugatAbdul Rosid tidak lagi menunaikan kewajibannya maka sesuai Pasal 93ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka tiada hakhakyang diterima oleh Para Penggugat atas pengakhiran hubungankerjanya, oleh karenanya maka petitum angka 3 dan angka 4 haruslahdinyatakan ditolak;Alasanalasan yang menjadi keberatan atas kesimpulan dari pertimbanganhukum oleh Judex Facti yang melandasi