Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri mentari meneteri menterii menterie menteria mnenteri menteriã menterai mmemberi
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 12-02-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 683/ Pid.B/2013/PN. Stb
Tanggal 12 Februari 2014 — DAVINCI LEONARDO SITOMPUL
26 — 5
  • Terdakwa,Terdakwa kembali mempergunakan uang KSU Serasi tanpa seijin Riduan Tindaonselaku pemilik sekaligus Manger KSU Serasi, yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2013sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja sebagai petugas Mantri/Oprasional di KSU Serasi ;bahwa KSU serasi bergerak dibidang Simpan pinjam uang ;bahwa KSU Serasi terdaftar di Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha KecilRI Kantor Wilayah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Mmenteri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1401/B/PK/PJK/201613.14.15.penanjian tersebut telah sesuai dengan UndangUndang tentangPerjanjian Internasional.Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor94Tahun 2010 tersebut di atas, telah pula bersesuaian denganPeraturan MMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor166/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang PenetapanOrganisasiorganisasi Internasional dan PejabatPejabat PerwakilanOrganisasi Internasional Yang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 84/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 29 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Hj. Suriana Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Terbanding/Tergugat I : Hadjarah
Terbanding/Tergugat II : Amin Saeri
Terbanding/Turut Tergugat I : Hendra
Terbanding/Turut Tergugat II : Slamet
Terbanding/Turut Tergugat III : Maryam
Terbanding/Turut Tergugat IV : Abd. Talib
Terbanding/Turut Tergugat V : St. Suhuriah
Terbanding/Turut Tergugat VI : Hariani
Terbanding/Turut Tergugat VII : Haryanto
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Maryama
48 — 31
  • .,12.13.surat pengaduan kepada Bapak mMenteri Dalam negeri yang tembusannyaditujukan kepada Ketua KOMNAS Ham atas tindakan kepala Dinas tata RuangKabupaten Polewali mandar yang tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan(IMBO) diatas tanah obyek sengketa.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk
Tanggal 11 Juni 2014 — Joko Surono LAWAN 1. Ny. R.D. Tuty Kurniati dkk 2. H. Ily Sasmita Atmadja 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Purwakarta
115 — 94
  • Pemerintah Republik Indonesia qq Mmenteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional qq Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional, Jawa Barat, qq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional,Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jalan Veteran, No. 163,Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II;Pengadilan Negeri tersebut;e Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Tentang Duduknya Perkara:Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya, tanggal 3 Februari2014, yang didaftarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1427/B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 16Tahun 2009;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentangImpor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yangBersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN;Peraturan MMenteri
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-02-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2012 — Dr. Eddy Wirawan, S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Cholid Saleh
117 — 85
  • Pasal 10: Apabila dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 terdapat perubahan nama Perseroan, permohonan persetujuanHalaman 69 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 30/G/2012/PTUNJKT70diajukan setelah pemakaian nama disetujui MMenteri atau Pejabat yangDitunjuk.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 243/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
155 — 89
  • NyonyaSYARIFAH SOFIANI LAILA, tanggal 04 Agustus 2015,sesuai dengan asili;: Foto copy Berita Acara Rapat Pengurus YayasanPesantren Putri/RSBI, tanggal 20 Maret 2013, sesualdengan foto copy; Foto copy Surat Keterangan S3752KT/WPJ.01/KP.0803/2017 tertanggal 19 April,sesuai dengan asili;: Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Nomor AHU08590.50.2014 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanAsrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam MMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia RepublikIndonesia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
174 — 142
  • Jadi kalau memangtidak ada yang diserahkan kepada Menteri teknis yaitu berarti memang masihdipegang oleh Menteri Keuangan, yang diserahkan kepada Mmenteri itu yangtertuang dalam PP PNBP itu;Bahwa mekanismenya adalah setiap Kementrian mereviuw jenisjenis yangakan di dituangkan dalam PP PNBP kementerian teknis dalam halini ESDM,perijianperijinan apa yang diterbitkan oleh Menteri ESDM itu menjadi jenisPNBP, mengenai besarnya tarif harus ada kajian jangan sampaimemberatkan masyarakat dan segala macam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
640 — 331
  • kami tukar.Bahwa Yang kedua terdakwa bicara ke Gulat secara terus terang kitauang ini tak jadi kita pakai nanati setelah DPRRI dilantik pemerintahanbaru baru uang ini kita bawa pulang, cuma kalau boleh pak Gulatmenukar uang dolar singapura di Riau itu payah terbatas sekali, kalauboleh pak gulat tukar dengan uang dollar singapur biar saya pakaisampai di Pekan Baru nanti uang ini saya kembalikan dalam bentukrupiah boleh, dolar amerika boleh, kalau mau minta dolar singapur puntak apaapa.Bahwa waktu Mmenteri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
858 — 343
  • diperlukan (walaupun tidak perludibuktikan), karena bukan merupakan unsur tertulis/tersurat tetapi sebagaiunsur tersirat saja.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut, dandihubungkan dengan faktafakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukumbahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, selaku Anggota DPRRI Periode20092014 dan Anggota Badan Anggaran DPRRI mempunyai tugas di bidanglegislatif diantaranya yaitu membahas rancangan undangundang tentangAPBN bersama Presiden yang diwakili oleh Mmenteri