Ditemukan 38654 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberitahuan putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan Putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Surat keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) Jufrizal Panitia pengawas pemilihan (panwaslih) provinsi aceh; 1. m. haris ch. 2. panitia pemilihan kepala desa Desa baru Kecamatan siak hulu Kabupaten kampar (panitia pemilihan kepala desa) vs ahmad jais. Turut termohon : panitia pemilihan kepala desa kabupaten kampar (panitia pemilihan kabupaten);; Sewajar ndruru vs ketua panitia pemilihan kepala desa hilisibohou; Keputusan tergugat panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) Abdul jalil vs panitia pemilihan kepala desa menoro kecamatan sedan;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA vs PT. BOGOR RAYA ESTATINDO;;
166 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA vs PT. BOGOR RAYA ESTATINDO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — BRAM ERVIANTO VS PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA MLATIHARJO KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK;
124 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRAM ERVIANTO VS PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA MLATIHARJO KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK;
    Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam PenundaanMemerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda PelaksanaanBerita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo,Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, TentangRapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkingan Calon PerangkatDesa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal
    Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia PengangkatanPerangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak,Nomor 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tesdan Peringkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat DesaMlatinarjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasiKaur Keuangan peringkat ke1 atas nama Jumadi dan peringkat ke2atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat:3.
    saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembaliyang diterima tanggal 15 Maret 2019, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembalimemohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam PenundaanMemerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda PelaksanaanBerita Acara Panitia
    Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke1 atasnama Jumadi dan peringkat ke2 atas nama Mulyo Kurniawan yangditerbitkan oleh Tergugat;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia PengangkatanPerangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak,Nomor 10/PPPD/II/2018, tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tesdan Peringkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-02-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/2024
Tanggal 29 April 2024 — SAUL ELOPERE VS PANITIA PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (MRPP) UNSUR KEAGAMAAN;;
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAUL ELOPERE VS PANITIA PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (MRPP) UNSUR KEAGAMAAN;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 39/PDT/2014/PTK
Tanggal 9 Juni 2014 — - KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WAI MARINGI (ANSELMUS MUDA KONDO), Cs. vs - Drs. DANIEL KATODA
66 — 19
  • - KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WAI MARINGI (ANSELMUS MUDA KONDO), Cs. vs - Drs. DANIEL KATODA
    KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WAIMARINGI(ANSELMUS MUDA KONDO), bertempat di Panenggo Ede, DesaPanenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba BaratDaya, yang selanjutnya semula disebut sebagai TERGUGAT I:sekarang disebut PEMBANDING ;2. CAMAT KODI BALAGHAR (L. P. MONE, SE.), bertempat di Kecamatan KodiBalaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya semuladisebut sebagai: TERGUGAT II sekarang disebut PEMBANDING II;LAWAN :Drs.
    DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salahalamat (Error Subyek), kabur, tidak jelas (Obscuur) karena kedudukanTergugat I adalah sebagai Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa WaimaringiKecamatan Kodi Balaghar yang secara tugas dan fungsinya berkaitan denganHalaman 4 dari 11pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi tugas yang sifatnya kolektifcolegial antara ketua panitia dan anggota panitia;IIT DALAM POKOK PERKARA :oOBahwa jika Penggugat menyajikan rekaman
    menerima pikiran dimaksud untukdibahas tetapi sesaat keluar ruang pemilihan tibatiba terjadi tawuran denganlemparan batu, kejar kejaran dengan benda tajam parang sampai anggotakepolisian beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan;Bahwa saat tawuran terjadi, panitia mengamankan kotak surat suara dankelengkapan administrasi lainnya ke Polsek Kodi Bangedo dan dilakukanpenitipan demi terjaminnya hasil pemilihan;Bahwa atas peristiwa tersebut baik panitia, para calon, para saksi tepatnyatanggal 31
    Oktober 2012 melakukan pertemuan bertempat dikantor Camat KodiBalaghar yang dihadiri Penjabat Kepala Desa, Panitia pemilihan, 3 calonlainnya minus Penggugat (calon nomor urut 1), saksi calon nomor urut 4, saksilainnya tidak berada ditempat, sedangkan ketidak hadiran Penggugat karenaalasan merasa tidak nyaman akibat kejadian pada tanggal 29 November 2012;Bahwa atas ketidak hadiran Penggugat, atas mohon panitia, Camatmenyampaikan kesepakatan panitia kepada Penggugat, jawab PenggugatHalaman 5 dari
    11bersedia untuk dilakukan perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desawaimaringi;Bahwa atas semua musyawarah mufakat antara para calon, saksi dan panitiapada tanggal 2 November 2012 bertempat di kantor Camat Kodi Bangedodilakukan proses perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desawaimaringi;Bahwa atas musyawarah tersebut maka panitia pemilihan mengundang paracalon saksi, Pemerintah Kecamatan, Kapolsek, Babinsa untuk menghadiri danmengikuti proses perhitungan surat suara hasil pemilihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310K/TUN/2005
Tanggal 23 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),a
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),a
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79K/TUN/2006
Tanggal 10 Mei 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRY
18 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355K/TUN/2006
Tanggal 13 Juni 2007 — PERTAMINA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERTAMINA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2009 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332K/TUN/2008
Tanggal 3 April 2009 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. ADARO INDONESIA ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.
55 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. ADARO INDONESIA ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — HERMAN HARAHAP, SH VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;
100 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMAN HARAHAP, SH VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara Tentang PenetapanSdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH SebagaiCalon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae KecamatanHalongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus2019;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia PemilinanKepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara JTentang PenetapanSdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH SebagaiCalon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae KecamatanHalongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus2019;4.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 169/B/2020/PT.TUNMDN, tanggal 1 Oktober 2020 dengansegala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog JaeKecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara TentangPenetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SHSebagai Calon Kepala Desa Desa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA VS STEVEN HUI (dahulu bernama SETIAWAN HARJONO), DKK;
397 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA VS STEVEN HUI (dahulu bernama SETIAWAN HARJONO), DKK;
    PUTUSANNomor 89 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANGDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempatkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor10, Jakarta Pusat 10410;Dalam hal ini diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Ketua Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Daerah Khusus lbukota Jakarta NomorPJPN 09/PUPNC.10.01/2019, tentang Penetapan Jumlah PiutangNegara Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham(PKPS) PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama SetiawanHarjono/Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;3.
    melawan hukum;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka Para TermohonKasasi, baik sebagai Direksi maupun sebagai Pemegang SahamPengendali atas PT Bank Asia Pasific (BBKU) sesuai pengakuannyadalam kesepakatan awal, bertanggung jawab untuk mengembalikan danabantuan BLBI yang telah diterima oleh PT Bank Asia Pasific (BBKU) yangdapat dibuktikan dengan ditandatanganinya kesepakatan awal:Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017,tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia
    Format Penetapan Jumlah Piutang Negara;Bagian Diktum;MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARACABANG ... TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANGNEGARA ATAS NAMA ... (Nama Penanggung Utang) PERTAMA : Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikanoleh ... (nama Penanggung Utang) ... kepada Negara c.q. ...(nama Penyerah Piutang) ... adalah:a. Hak Penyerah Piutang sebesar Rp ... (... rupiah)dan/atau mata uang asing ... (... ); danb.
    Bahwa oleh karenanya, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketasudah sesuail dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 tentangFormat Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-11-2008 — Upload : 31-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22P/HUM/2008
Tanggal 25 Nopember 2008 — MUHAMMAD FERMANTO, SE ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
125 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2008 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106K/TUN/2007
Tanggal 23 April 2008 — MANDIRI TRAKTOR UTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; DIMON, dkk. (25 orang)
18 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANDIRI TRAKTOR UTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; DIMON, dkk. (25 orang)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — STEVEN HUI (dahulu bernama SETIAWAN HARJONO), DK VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA;
157 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • STEVEN HUI (dahulu bernama SETIAWAN HARJONO), DK VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUYUN., III. TITI;
184 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUYUN., III. TITI;
    KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUYUN,tempat kedudukan di Jalan Pelita, Nomor 19, RT/RW01/01, Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pua Hardinata, S.H.,dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Pua Hardinata, S.H., & Rekan, beralamat diHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2020Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal21 Desember 2019:lll.
    Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakTahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor 2,Kolom 3, Desa Tuyun atas nama Titi;2) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/X1/2018, tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih;3.
    Putusan Nomor 76 PK/TUN/20201) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakTahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor 2,Kolom 3, Desa Tuyun atas Nama Titi;2) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/X1/2018, tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih;4.
    Mengadili Sendiri :1.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali semulaPembanding/Penggugat:Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon PeninjauanKembali, yaitu Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8Januari 2019, terkhusus Pengangkatan Kepala Desa Tuyun;Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabutKeputusannya, yaitu Keputusan Panitia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 04-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2021
Tanggal 9 Februari 2021 — PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK;
743 — 548 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK;
    Putusan Nomor 76 K/TUN/2021Bahwa adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dokumenpengadaan dengan ketentuan peraturan Keputusan Kepala UP SJBE6/2016, maka Panitia Lelang dapat menyatakan lelang gagal.
    Panitia Lelangdapat mengambil inisiatif untuk mengevaluasi pelaksanaan lelang apabiladitemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dokumenpengadaan dengan Keputusan Kepala UP SBJE berdasarkan prinsipcontarius actus penerbit KTUN dianggap berwenang pula untukmembatalkan keputusannya..
    Untuk alasan tersebut, PanitiaLelang/Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) pun telah memintapendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai apakahterdapat ketidaksesuaian tersebut, dimana pendapat kedua lembaga yangberkompeten tersebut menyatakan adanya ketidaksesuaian antara dokumenpengadaan dengan ketentuan yang berlaku termasuk Keputusan Kepala UPSBJE Nomor 6 Tahun 2016, sehingga diambil keputusan oleh Panitia Lelanguntuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 17-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN;
245 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN;
    YahyaArsyad, jabatan Ketua Panitia Pembangunan Mesjid TaqwaMuhammadiyah Samalanga;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada TeukuFakhrial Dani, S.H., M.H., dan kawan, keduanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law FirmAmpon Dani & Partners, beralamat di Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/LF.ADSKTUN.KASASI/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN, tempatkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100PK/TUN/2007
Tanggal 18 Desember 2008 — KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN TANGERANG ; vs. PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINUM AMARTAPURA (PPKA)
57 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-04-2007 — Upload : 27-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444K/TUN/2006
Tanggal 10 April 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. MULIA INTI PELANGI
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. MULIA INTI PELANGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25K/TUN/2006
Tanggal 6 Desember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
    Sedangkan surat permohonan PHK dari Penggugat yangditulis pada point 2 tersebut diatas tidak dicantumkan oleh Tergugat ;Bahwa dalam amar pertimbangan Tergugat halaman 8 baris ke 29 yangisinya bahwa terhadap anjuran Pegawai Perantara tersebut, baik Pengusahamaupun Pekerja tidak tercapai kesepakatan, oleh karena itu perkaranyadilimpahkan kepada Panitia Daerah di Palangka Raya untuk mendapatpenyelesaian lebih lanjut.
    Anggapan Penggugat tersebut lebih dikarenakan kondisi buruknyaperekonomian Penggugat, Penggugat menjadi bingung dan Penggugat tidakmengetahui tentang aturanaturan PHK, setelah Penggugat mengetahui aturanaturan yang berlaku, maka Penggugat membuat permohonan PHK tanggal 15September 2003 kepada Panitia Daerah melalui Pegawai Perantara sepertiyang Pekerja sampaikan pada point 2 tersebut diatas.
    RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.
    Sedangkan Panitia Daerah yang unsurnya para ahli dari Depnaker,Wakil Pengusaha, Wakil Serikat Pekerja dan Instansi yang terkait dengansuara bulat mengabulkan tuntutan Penggugat. Kinerja Panitia Pusat dalam halini perku dipertanyakan karena menurut informasi hanya diputuskan olehbeberapa orang saja, bukan dalam bentuk Panitia lengkap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusansebagai berikut :1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 1463/754/42/XX/PHK/92004tanggal 7 September 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baruyang berisi : Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pengusaha PT. RimbaDwipantara beralamat Jalan Dr. Murjani No.6 Palangka Raya dengan Sadr.Ir. Barlian Simbak UK alamat JIn.