----- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS.04/SOE/05/2010 tanggal 31 Mei 2010 atas nama terdakwa OBED KOY telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan Materiil ; -----------Menyatakan terdakwa OBED KOY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Kontribusi Murni Munte kepada DPW PDS Sumatera Utara.

Tergugat dan Tergugat Il menolak dalil gugatan ParaPenggugat pada point 12 halaman 4,adanya surat yang disampaikandengan mengatasnamakan DPP PDS nomor :28/SE/DPP PDS?

DPP PDS, dan 3.

Surat DPP PDS Nomor 007/SE/DPP PDS/IX/2013 tanggal 14 September2013 perihal Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Plh. Ketua UmumDrs. Arthur Kotambunan, BSc dan Wakil Sekjen Jerry Kasenda, S.Thb. Surat DPP PDS nomor 28/SE/DPP PDS/IX/2013 tanggal 16 September2013, Hal Penegasan yang ditanda tangani oleh Ketua Drs. TongamLumban Tobing dan Sekjen Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn.c.

Damai SejahteraNomor : 045/SK DPP PDS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, SDR.

Perkara: PDS-03/KRWG/11/2016 tanggal 05 Desember 2016 batal demi hukum; -Membebaskan terdakwa H. Asep Dadang Kadarusman, Drs. Bin H. Didi dari segala dakwaan / segala tuntutan hukum; 4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu yang telah dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, Kabupaten Badung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK AGUNG GEDE SURYANEGAR, laki laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001, sesuai dengan surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 36/Pds/XII/2003, tanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, Berada dibawah asuhan Penggugat dengan Tergugat selaku orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, dengan tanpa mengurangi hak-hak Penggugat

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja ( fotocopy terlampir ) adalah sah ;3.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja ( fotocopy terlampir ) adalah sah dan putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;4.

Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Perkawinan Hindu,No. 836/PDS/XII/2003, yang ditandatangani oleh Kepala DesaPadangsambian Kaja tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P2;3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan pisah dariTERGUGAT, tanggal 27 April 2015, diberi tanda P3;4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan Cerai, tanggal 28 Mei2015, diberi tanda P4;5.

Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Kenal Lahiran Nomor: 86/Pds/XI/2003, tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P5;6.

Dps.dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, KabupatenBadung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

/VIII/2012 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD PDS KotaBalikpapan dari Sdr.Nova B.Pangau kepada penggantinya Sdr.Mardan,SE..

Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Partai DamaiSejahtera No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 adalah sebagai berikut:9.).1 Memutuskan hak menduduki kursi DPRD Kota Balikpapan harusdilaksanakan melalui lembaga PAW oleh karena Pengadu (Sdr.Mardan,SE.) dan Teradu (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagaicalon anggota legislative adalah kader PDS yang adil dan patut untukmelaksanakan visi dan misi PDS di DPRD Kota Balikpapan;9,.).2 Memutuskan urutan PAW untuk calon anggota legislatif PDS dalamPemilihan

Legislatif tahun 2009 untuk mengisi kursi di DPRD KotaBalikpapan dengan sisitim PAW dengan urutan kesempatan sebagaiberikut:9.).2.a Periode pertama adalah CALEG PDS No.Urut 2 Dapil Balikpapanatas nama Nova B.Pangau (Tergugat Rekonvensi/ PenggugatKonvensi) mendapat kesempatan untuk mewakili PDS selama 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal bulan pelantikan;9.).2..6 Periode kedua adalah CALEG PDS No.Urut 1 Dapil Balikpapanatas nama Mardan,SE., mendapat kesempatan untuk mewakili PDSselama

menangguhkanpelaksanaan putusan ini, maka Ketua Umum DPP PDS wajibmenangguhkan Surat Penangguhan diikuti uraian tertulis denganalasan kebijakan yang berlaku umum dalam PDS;10.

Dewan PimpinanPusat PDS, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 49 ayat (3) ART PDS,bahwa surat yang pernah dikirimkan oleh DPC PDS (Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera) Kota Balikpapan (Termohon Kasasi semula Tergugat ) kepada Dewan Pimpinan Pusat PDS (TermohonKasasi II semula Tergugat II) hanyalah Surat Nomor: 016/DPCPDS/BPP/X/2011, tertanggal 26 Oktober 2011 dengan perihal: Surat Pengantar,bahwa surat ini bukanlah surat usulan untuk dilakukan Pergantian AntarWaktu, sebagaimana yang tercantum

PDS telah merugikan Penggugat, karena DPP.

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atasmengirim surat kepada Ketua DPW. PDS seluruh Indonesia dan Ketua DPC. PDSseluruh Indonesia, melalui surat Nomor 40/SI/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan,tertanggal 13 September 2013, pada pokoknya menyatakan, .....bahwa dengan ini kamimeminta kepada seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darnai Sejahtera(DPW. PDS) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC.

PDS) untukmewaspadai hal tersebut yang merupakan tindakan dari beberapa orang yang tidakDads26.27.28.bertanggungjawab dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAW tanpasepengetahuan DPP. PDS yang sah....dan surat tersebut oleh DPP. PDS ditemubuskankepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. (vide bukti P19) ;Bahwa DPP.

Yefta Berto, S.Th (Penggugat) dan Surat Keputusan 023/SK DPP PDS/VIII/2013tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yangmemberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Marthin, SE (Penggugat) serta SuratKeputusan Nomor 024/SK DPP PDS/VII/2013 tentang Pemberhentian AnggotaDPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat32335M.M.

Yefta Berto, S.Th ;e 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRDutusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan denganhormat Arthya Fathra Martin, S.E ;e 024/SK DPP PDS/VII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRDutusan PDS Provinsi Kalimatan Timur yang memberhentikan denganhormat M.M.

Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : PDS-04 / KBGU / Ft.1 / 06 / 2015 terhadap Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan Batal Demi Hukum ;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Marlina Moha Siahaan.diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado, berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dengan Nomor Register Perkara : PDS 04 / KBGU / Ft.1 /06/2015tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut :KESATUPRIMAIR :aaa Bahwa terdakwa Dra. Hj.

Nikanor Saguruk,S.Th,M.Si kepada Penggantinya Erol Sondakh, Surat Ketua DPRD KabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 171/66/Umum/2013, tanggal 23 September 2013,selanjutnya surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (PDS)Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 004/DPCPDS/MTW/VI1/2013 tanggal 16Juni 2013, dan surat DPP PDS Nomor 018/SK DPP/PDS/VI/2013, tertanggal 11Juni 2013 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat Dari Nikanor SAguruk,

tidak lolos verifikasiFaktual, sehingga PDS tidak dapat ikut/sebagai pesertapemilu tahun 2014 ; Bahwa saksi mengatakan aggota DPR/DPRD yang berasal dari PDS yang inginmencalonkan diri kembali, oleh partai disalurkan dalam bentuk konfederasi ataubentuk lainnya dengan salah satu partai sahabat ; 2 ISARTAILELEU,S.PAK ;Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC PDS KabupatenKepulauan Mentawai sejak tahunBahwa setahu saksi persoalan antara Penggugatdengan Tergugat adalah Sengketa PAW Pengugat olehPartai Damai

) tunggakan yang lalu sertakewajiban lainnya sampai berahirnya masabaktisebagai angota DPRD PDS, calon Legislatif yangsudah direkrut akan diprioritaskan disalurkan dalambentuk konfiderasi atau bentuk lainnya dengan salahsatu partai sahabat ;Bahwa setahu saksi Penggugat belum diberhentikandari Kepengurusan DPC PDS, karena DPC tidakpernah dilakukan Muscab yang membahaspenggantian Pengurus DPC PDS ;Bahwa saksi pernah menerima dan membaca SuratDewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera NO.018/SKDPP

PDS/VI/2013tanggal 11 Juni 2013,tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai dari Sdr.

(vide bukti T.3) ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera(PDS) Nomor : 016/SK DPP PDS/VI/2013 dan Surat DPC Partai Damai Sejahtera(PDS) Nomor : 004/DPCPDS/MTW/VI/2013 tersebut, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 172/56/Umum/2013 perihal Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai Saudara Nikanor Saguruk, S,Th yang ditujukan kepada Ketua KPUKepulauan Mentawai, tanggal 14 Agustus 2013.

Sleman senilai Rp.19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar surat No. 101/DPCSLMN/PDS/V/2006, tanggal 22 Mei 2006perihal permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik DPC PDS Slemanbeserta rencana perincian penggunaan keuangan parpol DPC PDS Sleman dan1 (satu) lembar disposisi dari Kepala BPKKD tanggal 22 Mei 2009.1 (satu) bendel fotocopy surat No. 78/DPCPDSSLMN/VIII/2007, perihalpermohonan bantuan keuangan untuk partai politik PDS Sleman yang telahdilegalisir.1

JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA untuk menjalankankegiatan Partai Damai Sejahtera (PDS) DPC Sleman.Copy Surat SK DPP PDS Nomor : 213/SK.DPP.PDS/XI/2007 tanggal 22Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDS Dr. RUYANDIHUTASOIT tentang Susunan Pengurus DPW PDS DIY.Copy Surat SK DPP PDS Nomor : 105/SK.DPP.PDS/IV /2008 tanggal 1 April2008 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDS Dr.

RUYANDI HUTASOITtentang Susunan Pengurus DPC PDS Kabupaten Sleman.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.1 (satu) unit Komputer dan Printer Merk Cannon.Dikembalikan Kepada DPC PDS Kab. Sleman dibawah Ketua Sdr. Oriantono.6.

RACHMAT MANULLANG, MSc.1 (satu) lembar surat pengunduran diri.1 (satu) lembar Surat DPW PDS Yogyakarta Nomor : 101/DPWY PDS/III/2007,tanggal 21 Maret 2007 dan Surat berupa Susunan pengurus DPC PDS Kab.Sleman Periode 20052010 tanggal 10 Agustus 2005 dengan Ketua J.

Bahwa setelah Penggugat memperoleh kepastian akandiadakan Pemilukada pada tanggal 10 Oktober 2013 danPendaftaran KPUD akan dimulai pada tanggal 01 Juli 2013,sebagai kader PDS melalui prosedur secara resmiPenggugat mengajukan Surat tertanggal 04 April 2013,dengan perihal : MOHON DUKUNGAN KURSI PDSUNTUK PEMILUKADA DI TAPANULI UTARA TAHUN2013, yang ditujukan kepada : Yth, 1. Ketua Umum PDS /Tergugat I, 2. Ketua Pembina PDS, 3. Ketua DewanPenasehat PDS, 4. Ketua Bidang Pilkada PDS, 5.

KetuaDPW PDS Propinsi Sumatera Utara dan 6.

dalam Peraturan Partai PDS dan AD / ART yaitu :1.

Bahwa TERGUGAT merupakan Ketua Umum PartaiDamai Sejahtera (KETUM PDS) sebagaiman SuratKeputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai DamaiSejahtera No. 07/MUNASLUBII/PDS/V/2010 tentangPengesahan Ketua Umum DPP PDS Periode 2010 2015;dan TERGUGAT II merupakan Sekretaris Jenderal PartaiDamai Sejahtera (Sekjen PDS) yang ditunjuk oleh KetuaUmum terpilih..

AH44 bukan milik/kekayaan PDS.

Mulia, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor : 472.47/PDS-X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;

3. Menetapkan bahwa Musni bin A. Muin, telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor : 472.47/PDS-2016 tanggal 22 Februari 2016;

4. Menetapkan ahli waris dari Musni bin A.

PERKARA : PDS-03/K.Bahi /02/2017 tanggal 20 Februari 2016 3. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

No : PDS 03/K.BAHV02/2017, dengan nomor Perkara: 14 / Pid.SusTPK / 2017 / PN.KPG An.Terdakwa URSINUS BERNATS ATAPAY adalah BATAL DEMI HUKUM (Null andVoid).3. Menyatakan hukum bahwa dengan adanya surat peryataan pengembalian uangdengan jaminan tanah dan rumah milik Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014,maka perkara ini adalah merupakan perbuatan hukum perdata dan bukanmerupakan perbuatan pidana korupsi,4. Menyatakan sidang dakam pemeriksaan perkara pidana No : 14 / Pid.SusTPK /2017 /PN.KPG An.

.618/Pdt.G/2013/PN.MdnHalaman 21 dari 53 HalamanBahwa dalam RAPIMNAS tersebut menghendaki agar partai PDSdapat bergabung ke Partai PKPI atau PAN atau HANURA.akan tetapihal ini batal dilaksanakan sehingga partai PDS tidak jadi bergabungpada partaipartai tersebut.Karena itu Partai PDS mengambil sikap bagi Penggugat yang telahditetapkan dalam daftar Caleg Tetap (DCT) untuk pemilu 2014 dantelah keluar dari keanggotaan partai PDS dibenarkan untuk dilakukanPergantian Antar Waktu sebagaimana yang telah

Bukti T 110 : berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan PusatPartai Damai Sejahtera Nomor: 015/SI/ DPP PDS/X/2013 tanggal 02Oktober 2013;11.Bukti T 111 : berupa foto copy Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 050/SK DPP PDS/X1/2013 tanggal 03 Nopember 2013;12. Bukti T 112 : berupa foto copy Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/SK DPP PDS/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;Bukti Tergugat II:.

REGAR e Bahwa saksi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjabat sebagaiBendahara Umum;e Bahwa PLH Ketua Umum diangkat karena Ketua Umum PDS sekolah keAmerika ;e Bahwa dalam AD/ART tidak ada diatur Jabatan PLH . yang ada adalahCarteker ;e Bahwa isi Rapimnas ke 8 tahun 2013 adalah karena ada rencanabeberapa Partai ingin bergabung dengan PDS , maka Anggota Dewandari PDS dapat mengajukan ppermohonan menjadi Caleg dari partai lainsebagai Calon Sementara ;e Bahwa setelah para Penggugat pindah partai , mereka

WALSEN NAPITUPULUBahwa saksi adalah anggota PDS yang memiliki Kartu Anggota tetapitidak memiliki jabatan di PDS;Bahwa saksi adalah penerima PAW menggantikan Drs PaulusSinulingga di DPRD Kota Medan Periode 20092014;Bahwa dalam Rapimnas ditentukan PDS akan bergabung dengan PartaiHanura , PAN atau PKPI , akan tetapi tidak jadi sehingga anggotaLegislatif dikenakan biaya kontribusi yang wajib dibayar ke PDS ;Bahwa sesudah Rapimnas tidak jadi bergabung, dan PDS belum bubar,maka PDS berhak memberhentikan

para Penggugat ;Bahwa menurut informasi para Caleg dari PDS sudah membayarkontribusi ;Bahwa dalam Struktur organisasi PDS ada Mahkamah Partai yangberkedudukan di Pusat ;Bahwa setahu saksi para penggugat pernah mengajukan keberatan keMahkamah Partai , tapi Mahkamah Partai belum melaksanakanpersidangan ;Bahwa dalam Anggaran Dasar, apabila anggota pindah partai akandiberhentikan tapi dalm Rapimnas diizinkan mendaftar ke Partai lain;Bahwa para penggugat sudah mengundurkan diri dari PDS ;Bahwa SK PLH

PDS telah merugikanPenggugat, karena DPP.

ArthurKotambunan, B.Sc dan Jerry Kasendra masingmasing nomor : 022/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian AnggotaDPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikandengan hormat Pdt.

Yefta Berto, S.Th ; 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian AnggotaDPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikandengan hormat Arthya Fathra Martin, S.E ; 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian AnggotaDPRD utusan PDS Provinsi Kalimatan Timur yang memberhentikandengan hormat M.M.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untukmemasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karenasejatinya perkara ini adalah perselisihan internal didalam Partai PDS.3.2. Bahwa dalil dalil Penggugat sangat tidak jelas(obscuur libel), karena antara posita dan petitumtidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisipersoalan yang melibatkan antara Penggugat denganpengurus Partai PDS, bukan dengan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia.4. Eksepsi Error in Persona : gugatan salah pihak.4.1.

perubahan berdasarkan hasil Munas dan MunaslubHalaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN JKT.sebagai berikut: Perubahan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munas PDS tahun2006 di Hotel Red Top pada tanggal 23 s/d 27 Mei 2006,sebagaimana telah diaktanotariskan dengan AktaPernyatan Keputusan Musyawarah Nasional Partai DamaiSejahtera Nomor: 2 tanggal 15 Juni 2006, oleh EvelineGandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris JakartaPenyempurnaan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munaslub PDStahun 2007

Dalam hal ini AD/ART PDS sebagaimana hasil Munaslub PDStahun 2007 di Bali telah nyatanya telah disampaikankepada Departemen Kehakiman (Bukti T ofl Bahwa atas perubahan AD/ART PDS hasil Munas PDS tahun2006 di hotel Red Top, pada pokoknya telah diterimapendaftarannya oleh Menteri WHukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, sebagaimana surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM11.UM.06.08 Tahun 2006, yang dalam amar putusannyamenyebutkanMenerima Pendaftaran Susunan

Ruyandi Mustika Hutasoit, S.Pu.mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku KetuaUmum DPP PDS sebelum masa kepengurusannya berakhir tahun2011 (Bukti T Il 6);Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr RuyandiHutasoit, S.PU dan untuk menghindari kekosongan karenaKetua Umum DPP PDS, maka Munaslub PDS tahun 2010 diManado dilakukan pemilihan Ketua Umum baru yangdilakukan oleh para peserta Munaslub tersebut, danMunaslub di Manado telah memilih secara aklamasi KetuaUmum PDS yang baru untuk mengisi

SekretarisJenderal PDS di duga terjadi manipulasi dan pemalsuantandatangan atas Surat Keputusan Dewan PertimbanganPusat (Deperpu) PDS Nomor 002/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010tentang pengangkatan Pejabat Sementara Ketua Umum,Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umumdan Ketua OKK DPPPDS, dugaan ini diperkuat denganadanya pernyataan dari Sdr.

Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS-41/JKT.PST/ 07/2015, tanggal 30 Juli 2015 Prematur : -----------------------------------------------------2. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet onvakekijke verklaard) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Terdakwa Handoko Lie dikeluarkan dari tahanan ; -------------------4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Perkara: PDS-02/ R.1. 18/ Ft.I/ 09/2016, tanggal 16 September 2016 tidak dapat diterima;3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara tersebut4. Membebankan biaya kepada Negara;

terdakwa dr.AGNES THERESIA MOTULO dalam pelaksanaan pengadaan obatobatan dan Bahanhabis Pakai pada Tahun 2014 di RSUD Talaud telah menjabat selaku PPTK selamaOktober sampai dengan Desember 2014, yang maria hal tersebut akan kami buktikandalam persidangan yang terhormat ini.Dalam merumuskan Surat Dakwaan, Penuntut Umum telah berupaya memenuhiketentuan KUHAP, khusus mengenai keberatan Penasehat Hukum sebagaimanatersebut dalam eksepsinya, kami juga berpendapat bahwa Surat Dakwaan NomorRegister Perkara PDS

Perkara :PDS 02/R.1.18/Ft. 1/09/2016 tanggal 16 September 2016 yang dibacakandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016;3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Dr. AGNESTHERESIA MOTULO dapat dilanjutkan.Menimbang bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Dakwaan JaksaPenuntut Umum untuk Surat Dakwaan No I Reg .

selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal itu juga, yangberisi pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima danmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo, denganalasan yang dapat disingkat sebagaiberikut :1 KEBERATAN PERTAMABahwa eksepsi tentang kekurangan pihak tidak dipertimbangkan secara tepatdan jelas oleh judex factie, oleh karena : e Gugatan sengketa ini berkaitan dengan internal Partat PDS

KabupatenMinahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbandingsebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan olehPartai PDS, sehingga Partai PDS wajib ditarik sebagaie DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang telah melakukan peresmianPemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenMinahasa Utara, yang menurut pasal 1 angka 12 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagaie Bupati Kabupaten

Bahwa apabila dihubungkandengan ketentuan pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, makaPengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atas diterbitkannyaobyek sengketa; 2 Tentang eksepsi gugatan kurang pihak;Bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat yang hanyamenjadikan Gubernur Sulawesi Utara sebagai Tergugat adalah sudah benar,karena suratsurat keputusan yang dikeluarkan oleh DPW PDS, surat DPCPDS ( Vide bukti T.4

;2 Apakah Partai Damai Sejahtera( PDS ) menarik Penggugat/Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ? =;3 Apakah dari Partai Damai Sejahtera ( PDS ) masih terdapat kader yangmemenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pengganti Penggugat/Terbandinguntuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa ?

Bahwaberdasar bukti T.2, T.3, T.4dan T.8 dapat ditarik kesimpulanbahwa Partai Damai Sejahtera (PDS) masih mempunyaikepengurusan partai;2 Bahwa berdasar bukti T.2, T.3 dan T.4 terbukti Partai Damai Sejahtera( PDS ) telah menarik / mengusulkan penggantian antar waktu bagiPenggugat/Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utaradan pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD KabupatenMinahasa Utara ( vide T.5 ) dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara ( vide3 Bahwa berdasar bukti T.2, T

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ali Rofi tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;wenn nnnnnn nena nnn === Berkas perkara dan SuratSurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Setelan mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat HukumTerdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut UmumNomor Register Perkara : PDS

Jaksa Penuntut Umumkembali mengajukan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 02 /Pkrto/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa: Ali Rofi tertanggal 31 Agustus2020 (Dakwaan Kedua) terhadap Terdakwa Ali Rofi.Seharusnya, Penuntut Umum menggunakan register nomor perkara yangbaru, oleh karena, nomor register perkara yang lama sudah dinyatakantidak pernah ada (never existed) oleh Pengadilan;Maka, dengan munculnya nomor register perkara yang sama justrumerupakan pembangkangan Penuntut Umum bukan hanya terhadap

Surat DakwaanNomor Register Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020, yang telah dinyatakanbatal demi hukum oleh Majelis Hakim perkara no. register 31/Pid.B/2020/PNPwt adalah bertanggal 12 Pebruari 2020.

Sedangkan Surat Dakwaan NomorRegister Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara no register155/Pid.Sus/2020/PN Pwt, adalah bertanggal 31 Agustus 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020, yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis HakimHal 86 dari 101 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pwt.perkara no. register 31/Pid.B/2020/PN Pwt adalah tidak sama dengan SuratDakwaan Nomor

Register Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkarano register 155/Pid.Sus/2020/PN Pwt;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat HukumTerdakwa sepanjang mengenai penggunaan Surat Dakwaan yang telahdibatalkan harus ditolak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatanPenasihat Hukum Terdakwa selanjutnya, yaitu:C.1.c.

Akta Jual Beli No. 721/Pds/1995tanggal 24 Agustus 1995 an. Hj. Tarsiah;Sebidang tanah sawah seluas 1.676 m2, terletak di Desa Cikande,Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batasbatassebagaimana dalam gugatan. Akta Jual Beli No. 737/Pds/1995tanggal 31 Agustus 1995 an. Hj. Tarsiah;Sebidang tanah sawah seluas 5.543 m2, terletak di Desa Cikande,Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batasbatassebagaimana dalam gugatan. Akta Jual Beli No. 741/Pds/1995tanggal 7 September 1995 an. Hj.

Akta Jual Beli No. 742/Pds/1995tanggal 7 September 1995 an. Hj. Tarsiah;Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m2, terletak di Desa Cikande,Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batasbatassebagaimana dalam gugatan. Akta Jual Beli No. 743/Pds/1995tanggal 7 September 1995 an. Hj. Tarsiah;Sebidang tanah sawah seluas 7.747 m2, terletak di Desa Cikande,Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batasbatassebagaimana dalam gugatan. Akta Jual Beli No. 744/Pds/1995tanggal 7 September 1995 an. Hj.

Akta Jual Beli No. 745/Pds/1995tanggal 18 September 1995 an. Hj. Tarsiah;Sebidang tanah sawah seluas 8.619 m2, terletak di Desa Cikande,Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batasbatassebagaimana dalam gugatan. Akta Jual Beli No. 943/Pds/1995tanggal 7 November 1995 an. Hj.

No. 668/Pds/VIIV95, terletak di Desa Ciptamargi seluas11.120 m2;2. AJB. No. 720/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 6.359m2;3. AdJB.No. 721/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi seluas 7.880 m2;AJB. No. 737/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 1.676m2;5. AJB. No. 741/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 5.543m2;6. AJB. No. 742/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 5.000m2;7. AJB. No. 743/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 10.000m2;8. AJB.

No. 744/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 7.747m2;Halaman 9 dari 17 Hal. Put. No. 194 K/AG/20119. AJB. No. 745/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 3.825m2;10. AJB. No. 943/Pds/95, terletak di Desa Ciptamargi, seluas 8.619m2;9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanahsawah seluas 85.150 m2 seperti terurai pada amar poin 7 di atas, dalamkeadaan kosong dan tanpa beban apapun;10.