dibayar oleh pengusaha";Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Factie pada halaman 25 hak yangharus dibayar oleh Tergugat / Pemohon Kasasi yaitu Rp 13.469.950, + Rp1.982.861 , + Rp 20.612.316, = Rp 36.065.127,;Bahwa seharusnya menurut Pasal 167 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 HakPenggugat / Termohon Kasasi yang harus diabayar oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan masa kerja 19 tahun 11 bulan adalahsebagai berikut: Uang Pesangon = Rp. 16.406.000,Uang Penghargaan masa kerja =Rp. 7.137.000,Uang Peggantian

Apabila terjadi peggantian makapenggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuanketentuanyang tercantum pada pasalpasal di dalam Berita Acara ini;Setelah PT.

Apabila terjadi peggantian makaHal. 22 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuanketentuanyang tercantum pada pasalpasal di dalam Berita Acara ini.Setelah PT.

Apabila terjadi peggantian makapenggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuanketentuanyang tercantum pada pasalpasal di dalam Berita Acara ini.Setelah PT.

Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha/Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadaPenggugat/Pekerja/Buruh yaitu memberikan pekerjaan dan membayarupah, maka Penggugat/Pekerja berhak atas uang Pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut : UangPesangon untuk masa kerja 31 Maret 2006 sampai dengan 26 Februari2008 (1 tahun lebih) 2 x Rp. 820.000, x 2 = Rp. 3.280.000,sedangkan Uang Peggantian

uang pesangon 9 x 1 x Rp. 599.250 Rp. 5.393.250uang penghargaan masa kerja 4xRp.599.250 Rp. 2.397.000Rp. 7.790.250uang penggantian hak 15% x Rp.7.790.250 Rp. 1.168.375Rp. 8.958.787upah peggantian hak 25 % x Rp. 8.389.500 Rp. 9.647.925upah selama pekerja tidak dipekerjakan dibayar 100%sisa cuti belum diambil dan belum gugurBahwa pada tanggal 1 Mei 2006, Tergugat (dahulu bertindak sebagaiPenggugat) mengajukan gugatan pada Para Penggugat (dahulubertindak sebagai Para Tergugat) di Pengadilan Hubungan

Bahwa telah tahu bahwa Pemohon telah melaluiproseduruntuk mendapat proyek pengerjaan Peggantian JembatanDesa Padang Rejo Al tersebut;Bahwa Pemohon mendapat tender pekerjaan PenggantianHal. 3 dari 15 hal. Put.

uang penggantian Perumahan dan kesehatansebesar 15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menurutMajelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,tunjangan perumahan dan kesehatan, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukumuntuk dikabulkan sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, yaitu mendapatkan 2 (dua) kali pesangon, 1 (Satu) kali PenghargaanMasa Kerja dan Uang Peggantian

Trans MetroPekanbaru selaku Penyedia Jasa;15) Kontrak Nomor KTR/13/BANSAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 29Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya Ban BusTransmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta duaratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc,Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika KotaPekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDROGUNO Direktur Utama PT.

Trans Metro Pekanbaru selaku PenyediaJasa;16) Kontrak Nomor KTR/13/SERVICE KCL SAUM/DISHUB KOM/IV/2010tanggal 19 April 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku CadangBiaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empatpuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S.SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada DinasPerhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selakuKuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO DirekturUtama PT.

No.218 PK/Pid.Sus/201515) Kontrak Nomor KTR/13/BANSAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 29Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya Ban BusTrans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh jutadua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI,M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan InformatikaKota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWANCONDRO GUNO Direktur Utama PT.

SAYUTI,M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa PenggunaAnggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT.Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;15) Kontrak Nomor KTR/13/BANSAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 29Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya BanBus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluhjuta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir.

Trans MetroPekanbaru selaku Penyedia Jasa;16) Kontrak Nomor KTR/13/SERVICE KCL SAUM/DISHUB KOM/IV/2010tanggal 19 April 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku CadangBiaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00(empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatanganioleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada DinasHal. 78 dari 103 hal. Put.

Kerja mendasar kepada UndangUndang No. 13 Tahun 2003Pasal 164 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan Pekerja/buruh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masakerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang peggantian

Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar uang pesangon dan uang peggantian hak yang meliputi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah bulan Pebruari 2014 secara tunai kepada Penggugat Konpensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------- Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat sejak Tanggal 01 Januari 2014 dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dijalani selama

penghargaan masa kerja 1 kali 4 kali upah dan uangpenggantian hak sebesar 15 % dari uang pesangon dan uangpenghargaan masa kerja yang diterima oleh Pekerjasebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) UU No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagaiberikut:a Uang pesangon sebesar 2 X (9 X Rp1.650.000,00) =Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus riburupiah);b Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 X (4 XRp1.650.000,00) = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratusribu rupiah );cUang peggantian

tanggal 4 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pada pokoknya Judex Facti telah benar memutus pemutusanhubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang kepada Para Penggugat;Bahwa namun demikian dalam putusan Judex Facti sepanjangmengenai besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja beralasandiperbaiki semula Para Penggugat mendapat uang peggantian

patahtulang tertutup pangkal paha kanan;Dilakukan tindakan berupa operasi penggantian sendi panggul padapangkal paha kiri pada tanggal 04 Juni 2019 dirawat selama 4 hari dari tanggal03 Juni 2019 sampai dengan 07 Juni 20190802Fakta yang dialami setelah perawatan Fakta yang berkaitana dengan kondisi jasmaniyah:Keterbatasan gerak pada paha kiri; Fakta yang berkaitan dengan pekerjaannya:Keterbatasan bekerja pada paha kiri :Kesimpulan :ditemukan patah tulang dipangkal paha kiri dan dilakukantindakan operasi peggantian

ke elpiji yang ukuran 3 kg diduga kurang tidak sesuai dengan label yangtertera di tabung;Bahwa setelah mendapat laporan dari sdr Danu, terdakwa menyuruh sdr Danu untukmenyelesaikannya;Bahwa terdakwa baru mengetahui setelah di kepolisian ternyata yang menyebabkanadanya kekurangan dalam tabung gas elpiji 3 kg adalah adanya mesin pengisian yangyang bila melakukan pengisian kadangkadang terjadi error;Bahwa telah dilakukan perbaikan pada mesin pengisian dan penggantian display olehSPPBE akan tetapi peggantian

M.O.Maramis, SE,SH. terhitung tanggal 31 Januari 2008 dengan memberikanhakhak pekerja berupa uang pesangon dan uang peggantian hak sertakekurangan upah bulan Januari 2008 sebagai berikut :Uang pesangon: 2 x (3 x Rp. 2.310.000,)....0.ceeeceeee = Rp. 13.860.000,Uang penggantian hak :15 % xX Rp. 13.860.000, ...ceeeeeeeee = Rp. 2.079.000,Kekurangan upah bulan Januari 2008 = Rp. 1.500.000,beceeeeeeeeeeeeees = Rp.Jumlah 17. 439.000.,2.

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan memperhatikanketentuan Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, komponen upah sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang peggantian hak adalahgaji US$ 36,036 (tiga puluh enam ribu tiga puluh enam Dollar Amerika)perbulan;.

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor : 34/PENPP/2013/PTUN.BJM tanggal 18 September2013 tentang Peggantian Sementara Panitera Pengganti ;7. Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 34/G/2013/PTUN.BJM tanggal 3 September 2013 ;8.

WalikotaMenjadiUndangUndang, yang kutipannya adalah sebagai berikut:Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukanpenggantian pejabat di lingkungan Pemerintah DaerahProvinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam)bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri.hal ini dipertegas lagi dengan adanya Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 TentangPendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan TertulisUntuk Melakukan Peggantian

peraturan perundangundangan yang berlaku khusunya, yaitusebagai berikut:> Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang;> Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang PendelegasianWewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis UntukMelakukan Peggantian

perbedaan mengenai luasnya dimana KuasaHukum Para Penggugat menjelaskan keseluruhan luas tanah yang dikuasainyadan belum diganti oleh Pemerintah Kabupaten Luwu adalah kurang lebih 3.830 m2(tiga ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi), namun menurut Kuasa HukumPara Tergugat dalam jawabannya bahwa luas tanah Penggugat hanya seluasHalaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blpkurang lebih 1.517 m2 (seribu lima ratus tujuh belas meter persegi) dan Penggugattelah menerima segala biaya peggantian

Apabila terjadi peggantian makapenggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuanketentuanyang tercanum pada pasalpasal di dalam Berita Acara ini.Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa diatas sebagianlahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis suratNomor : 056/U/L/MD/X1/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepadaKadispora Prov.

Apabila terjadi peggantian makapenggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuanketentuanyang tercanum pada pasalpasal di dalam Berita Acara ini.Setelah PT.

Apabila terjadi peggantian makaHalaman 27 dari 145 Putusan Nomor 2983/Pid.B/2014/PN.Mdnpenggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuanketentuanyang tercanum pada pasalpasal di dalam Berita Acara ini.Setelah PT.

No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni rangkaianadministrasi yang dilakukan oleh Pejabat tata Usaha Negara dalam halPedaftaran tanah dalam hal penyediaan informasi dan tertiod administrasinamun untuk peggantian nama berdasarkan Putusan Pengadilan diaturtersendiri dalam Pasal 55 dan Pasal 56 PP No.24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah; nee ne enon enna nen nn enn en nnen nn nnsneneesOlehnya itu dengan adanya dalil Pembanding/dahulu Penggugat dalamGugatannya yang tetap menginginkan menghukum