Bahwa ternyata Majelis Hakim di Tingkat maupun Tingkat Bandingmengabaikan fakta hukum bahwa Termohon PeninjauanKembali/Terbanding/Penggugat telah melakukan tindakan yang tidaksesuai dengan kaidah pelestarian Bangunan Cagar Budaya;Bahwa pada persidangan di Tingkat , terbukti bahwa TermohonPeninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat telah melakukanpelubangan pada Bangunan Cagar Budaya yang berpotensimenimbulkan kerusakan pada Gedung Siola.

AndyMappa Jaya yang dihadirkan Pemohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat di persidangan pada tanggal 19 Oktober2011, menerangkan bahwa tindakan pelubangan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Penggugat dapatmenimbulkan kerusakan;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat adalah sematamata sebagai upaya pelestarianbangunan cagar budaya yang didasarkan pada Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan

Putusan Nomor 04 PK/TUN/2015Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya;Judex Facti terusmenerus beranggapan bahwa Termohon PeninjauanKembali/Terbanding/Penggugat telah mengajukan ijin sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota SurabayaNomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanWalikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Putusan Nomor 04 PK/TUN/2015legi generali yang berarti peraturan yang bersifat khususmengesampingkan peraturan yang bersifat umum karena pokokpermasalahannya adalah pemanfaatan bangunan cagar budaya yangtidak sesuai dengan kaidah pelestarian benda cagar budaya, sehinggaseharusnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budayabeserta peraturan pelaksananya menjadi pedoman dalam memberikanpertimbangan hukum;Lebih lanjut, Judex Facti telah

Bangunan dan/atau Lingkungan CagarBudaya, namun~ dalam pertimbangan hukum yang iainmengesampingkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan CagarBudaya;Bagaimana mungkin Majelis Hakim membuat pertimbangan hukumyang saling bertentangan dalam satu putusan ???

Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung menggunakan sepeda motor Vega R warna hitamtannopa nomor polisi bersamasama dengan sdr.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHal 9 dari 20Putusan Pidana No.691/Pid.SusLH/2016/PN.SglHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.

Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya WisataBengkulu bulan April 2012 sebesar Rp23.920.000,00;Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanJanuari 2012:Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanFebruari 2012 sebesar Rp23.920.000,00;:Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMaret 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Mei Juni 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up.

Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Juli, Agustus dan September 2012 ~~ sebesarRp23.920.000,00;SPJ Up.

Kegiatan pergelaran pelestarian senibudaya wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesarRp23.920.000,00;219. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 00739/019/SP2DTU/BL/III/2012tanggal 16 Maret 2012TU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian senibudaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesarRp23.920.000,00;220. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 00740/019/SP2DGU/BL/III/2012tanggal 16 Maret 2012GU.

Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya WisataBengkulu bulan April 2012 sebesar Rp23.920.000,00;Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanJanuari 2012:Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanFebruari 2012 sebesar Rp23.920.000,00:Hal. 47 dari 84 hal. Put. Nomor 230 PK/Pid.Sus/201779.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMaret 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up.

Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Mei Juni 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Juli, Agustus dan September 2012 sebesarRp23.920.000,00;SPJ Up.

Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung dengan membawa alat potong kayu berupachainsaw setelah sampai dilokasi sekira pukul 15.30 Wib terdakwamenemukan menemukan 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemudianterdakwa potong dan dibelah menjadi ukuran tebal dan lebar yang tidakberaturan dengan panjang tetap 220 (dua ratus dua puluh) cm.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep.

SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.

Adat Kds;(21) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Nomor : 03 tanggal 06 Nopember 2013;(22) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;(23) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).(24) Uang sebesar Rp. 79.012.880,- (tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dititip di Kejaksaan Negeri Buleleng sesuai Berita Acara tanggal

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Sekretaris diYayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng BandaSawitra Desa Pakraman Kedis antara lain: Mencatat dan menyusunperencanaan kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya BandaSawitra, Menginventarisasi perkembangan kegiatan terkaitPelestarian Seni Budaya Banda Sawitra dan Menyusun Hasilrealisasi kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra.

Bahwa saksi pada tahun 2013 tidak pernah mengikuti rapatsosialisasi mengenai Organisasi Pelestarian Budaya Banda Sawitra.

AmaPd alias JeroMangku Ketut Swiditha dan ada hubungan keluarga sebagai paman.Halaman 78 dari 232 Putusan Nomor 24/PidSusTPK/2016/PN Dps Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian Seni BudayaBanda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu. Bahwa saksi tidak menerima pesanan dari Ketut Swiditha atauMade Sudarisma untuk kegiatan Pelestarian Seni Budaya BandaSawitra pada tahun 2013.

Menginvestasikan dana bantuan untuk bantuan untuk kegiatanusaha di luar aktivitas pelestarian nilai sejarah dan budayasebagaimanan diajukan dalam proposal yang telah disetujui.

Bahwa laporan pertanggung jawaban kegiatan pelestarian nilaibudaya ini sudah dilaporkan ke UPT Kemendikbud.

Terdakwabersama temantemannya yaitu Saksi Jon Kenedi Bin Rusdi (berkasterpisah) dan Dedi (DPO) yang terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 17 Juni2020 Sekira Pukul 11.00 WIB dan Minggu Tanggal 21 Juni 2020 SekiraPukul 11.00 Wib dan Di Rt.04 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro SeboKabupaten Muaro Jambi; Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama temantemannya tersebut adalah berupa plat besi 2 (dua) buah bautpenyambung rangka jembatan Candi Koto Mahligai; Bahwa Candi Koto Mabhligai dibangun oleh Balai Pelestarian

lebar 3 (tiga) meter;Bahwa sepengetahuan Saksi jembatan candi koto mahligai tersebutberfungsi sebagai jalan penghubung anatara Desa Danau Lamo menujukelokasi cagar budaya candi koto mahligai pada komplek percandiancandi muaro jambi dan juga digunakan oleh masyarakat setempat untukakses jalan menuju ke perkebunan masyarakat;Bahwa Setelah mengetahui bahwa plat besi penghubung jembatan CandiKoto Mahligai tersebut hilang selanjutnya Saksi menghubungi IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian

Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arif, Saksi Jon Kenedi (berkasterpisah) dan Dedi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil plat besi milikBPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambi;Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arifdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa II Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arif dihadapkandalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurianyang terjadi

Cagar Budaya Jambi)Candi Muaro Jambi mendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa DanauLamo yang mengabarkan ia mendapat laporan dari masyarakat, besijembatan candi koto mahligai milik BPCB (Balai Pelestarian Cagar BudayaJambi) Candi Muaro Jambi telah hilang diambil orang, kemudian SaksiZubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan Iknatius Harno selaku Kasi padaKantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambi danbeberapa anggota security lainnya melihat keadaan jembatan tersebut,kemudian

Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambimendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa Danau Lamo yang mengabarkania mendapat laporan dari masyarakat, besi jembatan candi koto mahligai milikBPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambi telah hilangdiambil orang, kemudian Saksi Zubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi)Propinsi Jambi dan beberapa anggota security lainnya melihat keadaanjembatan tersebut, kemudian

Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak KalimantanTimur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan,mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain,bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidangpertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidangpertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunandalam arti luas;b.

Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017jumlah nilai dibawah 125, diluar kawasan lindung hutan suaka alam,hutan pelestarian alam dan tanam buru; Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalahkawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah danintensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angkapenimbang mempunyai jumlah nilai antara 125174, diluar kawasanlindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan tanam buru; Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan

gugatan perwakilan adalahmasyarakat yang dirugikan akibat adanya kerusakan hutan;(2) Bahwa gugatan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan;(3) Bahwa organisasi kehutanan yang diberikan hak untuk mengajukangugatan perwakilan dalam kaitannya dengan pelestarian fungsihutan telah ditentukan secara limitatif yaitu : a. berbentuk badanhukum, b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan, dan c.

Kegiatannya pada tanggal 9 Februari2008 dibidang pelestarian lingkungan dan hutan berupa pelaporanpengaduan yang ditujukan kepada Presiden Indonesia;Bahwa pada saat melakukan tindakan laporan pengaduan tersebutdengan tujuan pelestarian lingkungan dan hutan LSM BADAKKalimantan Timur belum sah sebagai badan hukum, karena badanhukumnya baru disahkan pada Tahun 2015 oleh Menteri Hukum danHAM pada Tahun 2015, selain itu kegiatanya hanya 1 (satu) kali sajadan belum sebagai badan hukum, maka LSM BADAK Kalimantan

Dalam rangka Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanhutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsihutan;(2). Organisasi bidang hutan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:a. Berbentuk badan hukum;b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; danc.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengelolaan danPengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museumdan Peninggalan Bawah Air;. Keputusan Kepala Disbudparpora Nomor : 912/01/KEP2/2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2009;.

No. 1582 K/Pid.Sus/201 1Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sampang TahunAnggaran 2009;11.Kwitansi pembayaran angsuran ke2 kegiatan Pengelolaan danPengembangan Pelestarian Peninggalan Purbakala, Museum danPenginggalan Bawah Air, Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehab MakamRatu Ebhu TA 2009 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor: 05.41/035/KONTRAK/434.106/2009 tanggal 13 Maret 2009 besertapersyaratannya.

Mukhlisah; Photo Copy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatanPengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan SejarahPurbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (Bukti P2); Photo Copy legalisir Keputusan Kepala Disbudparpora Nomor :912/01/KEP2/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Tahun Anggaran 2009 (Bukti P3);Hal. 14 dari 21 hal. Put.

Pelestarian dan Pemanfaatan Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Mojokerto) (Bukti T1);Foto copy Legalisir Surat Kepala Disbudparpora KabupatenSampang Nomor : 431/23/434.106/2010, perihal : Permohonan jinPemugaran Situs Ratu Ebhu, bertanggal 04 Pebruari 2010,ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala(BP3) Jawa Timur di Sampang (Bukti T2);Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:05.41/035/KONTRAK/44.106/2009 tanggal 13 Maret 2009 antaraPemerintah Kabupaten Sampang dengan

Kepala Kantor KementerianKebudayaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 1Tahun 2004 tentang Pariwisata Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Trowulan Wilayah Kerja Propinsi Jawa Timur Nomor :HK.501/1504/UPT/KKP/2010, Perihal =: == Permohonan jinPemugaran Situs Ratu Ebhu, bertanggal 05 Agustus 2010,ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Sampang (Bukti T4);Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05.41/073/KONTRAK/434.106/2009 tanggal 27

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan denganciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsiperlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragamanjenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, KecamatanWundulako, Kabupaten Kolaka.

ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong, merusak,mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan atau pohon, adalahtermasuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dansuatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakankegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.

Fungsi dan manfaat Taman Wisata Alam adalahuntuk pariwisata dan rekreasi alam serta perlindungan siistem penyanggakehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tindakan yangmenyebabkan terjadinya perubahan keutunhan kawasan konservasi dalamhal ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong

pelestarian zona inti dan zonapemanfaatan, sehingga area tersebut merupakan kawasan taman wisata dansemua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untukmelakukan penebangan, mengangkut, mempergunakan pohon dari kawasantersebut.

Bahwa selain menyurati Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya,Penggugat juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansiterkait di antaranya : 2 2020 no nn no2e Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dengan SuratNomor: 13.11/U.01/III/037 tanggal 10 Maret 2011 dan telah dibalasdengan baik dengan Surat Nomor: 0542/101.SP/BP3/PIII/2011tertanggal 17 Maret 2011 perihal: Pembentukan Pengelola PasarCinderamata, Keris dan Kacamata AlunAlun Karaton Surakarta.

Intidari Surat balasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah menyetujui pembentukan pengelola pasar Cinderamata danmenugaskan Kapokja Pemanfaatan BP3 Jateng untuk mendampingiproses pembentukan Pengelola Pasar Cinderamata serta keris danKacamata yang berada di AlunAlun Utara Karaton Surakarta ; Bahwa berdasarkan surat tersebut, Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah telah memberikan persetujuan untuk membentukLPK.

Bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah tidakberkompeten untuk membentuk Pengelola Pasar Cinderamata. BahwaBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan KeputusanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata No.

peninggalanpurbakala, 8. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tanggaBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Atas dasar tersebut di atasmaka surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah Nomor 13.11/U.01/III/037 10 Maret 2011 tidak bisa dijadikanpegangan karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi bukanpihak yang mempunyai kewenangan membentuk LPK ;.

Program pelestarian Seni Budaya dan wisata.

Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMei Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanJuli, Agustus dan September 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up.

Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulubulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000.Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari2012Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari2012 sebesar Rp. 23.920.000.,Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMei Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up.

fungsi lingkunganhidup;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya ataupengeluaran riil;(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; danc. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat

Bahwa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalahOrganisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)yang berbentuk Badan Hukum Yayasan, yang tumbuh secara swadayadi tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalamrangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan,perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak AsasiManusia di Indonesia demi kemanusiaan;b.

Bahwa, WALHI telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 92 ayat3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagai yayasan, telah secarategas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokusterhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua)tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya,karena WALHI telah berdiri sejak Tahun 1995 dan telah melakukankegiatan sesuai anggaran dasarnya sejak Tahun 1995 tersebut makaHalaman 11 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN

Bahwa, PAWAPELING merasa kepentingannya dirugikan atasditerbitkannya masingmasing Objek Sengketa TUN, karena dalampenerbitannya tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yangsudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masingmasing Objek Sengketa TUN Sungai Cikijing menjadi lebih tercemardan berdampak menurunnya daya dukung dan daya tampung SungaiCikijing, maka dengan telah terjadinya pencemaran Sungai Cikijing,PAWAPELING yang mempunyai kepentingan atas pelestarian fungsilingkungan

Bahwa, maka PAWAPELING telah memenuhi kriteria yang diatur dalamPasal 92 ayat 3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagaiHalaman 12 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat, telahsecara tegas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokusterhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua)tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya,karena PAWAPELING telah berdiri sejak Tahun 2012 dan telahmelakukan

Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung menggunakan sepeda motor Vega R warna hitamtannopa nomor polisi bersamasama dengan sdr.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHal 9 dari 20Putusan Pidana No.691/Pid.SusLH/2016/PN.SglHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.

Azman Travel sebagai pihak ketigayang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka diberada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan PengembanganKabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H.MUH.

Azman Travelselaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian KotaPusaka, tersebut.Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di BidangFisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman TravelBerdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14Juli 2017 yang ditandatangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selakuPPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD.

Azman Travel untuk mengelola kegiatan StudiBanding Pelestarian Kota Pusaka dengan tidak melaksanakan kegiatan StudiBanding Pelestarian Kota Pusaka, dan hanya menyodorkan kepada saksi ASTUTIdokumendokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah TerimaBarang dan Berita Acara Pembayaran untuk saksi ASTUTI tandatangani, yangseolaholah kegaitan tersebut telah dilaksanakan.Hal tersebut tidak sesuai dengan:1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan

RIDWAN NUR,M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksanauntuk pekerjaan Study Banding Pelestarian KotaPusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,.2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan PekerjaanStudy Banding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagai berikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 /36 / 800FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Siselaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

Azman Travel untuk mengelolakegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, saksi Astuti Azisselaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akanmelaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka diberada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian danPengembangan Kabupaten Takalar TA 2017, berdasarkan SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH.

Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung dengan membawa alat potong kayu berupachainsaw setelah sampai dilokasi sekira pukul 15.30 Wib terdakwamenemukan menemukan 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemudianterdakwa potong dan dibelah menjadi ukuran tebal dan lebar yang tidakberaturan dengan panjang tetap 220 (dua ratus dua puluh) cm.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep.

SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.

dengan berperan serta secara aktif, baik langsungmaupun tidak langsung, dan dapat juga berperan sebagai pihak melaluigugatan perwakilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadapkorporasikorporasi perambah hutan, hal demikian diatur oleh regulasiperangkat hukum terutama pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi di bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian

Adapunbentuk kegiatan lain yang dilakukan sebelum diajukannya gugatanperwakilan ini adalah melakukan investigasi, koordinasi dengan instansiterkait, melakukan publikasi di bidang kehutanan yang tujuannya tidaklain adalah memberikan kontribusi dibidang pelestarian fungsi hutanterutama terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan perusakankawasan hutan dan penguasaan Kawasan hutan oleh Korporasikorporasi dengan merubah fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawitdiatas lahan yang tidak memiliki izin (tidak

Berbentuk badan hukum;(b). menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; dan(c). telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;3.

Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Bahwa setelah di baca secara Cermat dan Teliti baik dalam Positamaupun Petitum Gugatan Penggugat, sangat jelas dan Terangbenderang Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT mengajukanGugatan Legal standing, karena sebagaimana di atur menurutketentuan pasal 73 ayat (2) huruf c, karena Penggugat BELUMmelakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya atau belummelakukan tindakan nyata terhadap masyarakat ataupun lainnya dibidang pelestarian Hutan;Bahwa

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun;d.

Permukiman Kota Majapahitmemiliki potensi dikembangkan sebagai media pendidikanbagi generasi sekarang dan masa depan, mengandung nilainilai kearifan yang mencerminkan kesadaran dankeseimbangan tradisi dalam pelestarian alam dan budaya.(d) Arti penting bagi Kebudayaan.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Mojokerto (BP3M)tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian pabrik ;3. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT) KabupatenMojokerto siap menghentikan sementara pembangunan pabrik ;4. DPRD merekomendasikan agar pembangunan dihentikan sampai adakepastian tentang ijin/rekomendasi Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Trowulan Mojokerto (BP3M).

(fotokopi sesuai denganSurat Kepala Balai Pelestarian Cagar BudayaMojokerto kepada Ketua DPRD Mojokerto NomorHK.502/1051/CB7/BPCB/VIU/ 2013 tanggal 29 Juli2013 perihal Tindak lanjut Hearing tanggal 23 Juli2013. (fotokopi sesuai dengan aasli) ;Surat Kepala Balai Pelestarian Cagar BudayaMojokerto kepada Bupati Mojokerto NomorSP.103/1133/CB7/BPCB/VI/ 2013 tanggal 24 Juli2013 perihal Penghentian Sementara PembangunanPabrik Baja di Trowulan. (fotokopi sesuai dengan25. Bukti T 2526.

(fotokopi dari fotokopi)Konsep Pelestarian Kawasan Trowulan, DirektoratPeninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarahdan Purbakala, Kementerian Kebudayaan danPariwisata, 2009.

(fotokopi darifotokopi) ; Kesepakatan Bersama antara KementerianKebudayaan dan Pariwisata dengan PemerintahKabupaten Mojokerto, Pemerintah KabupatenJombang tentang Pelestarian Kawasan Cagar BudayaMajapahit dan Pembangunan Taman Majapahit.

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undangundang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan LingkunganHidupDalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;A.

BahwaPasal 92 ayat (3) Undangundang NomoR 32 Tahun 2009Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Organisasilingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalamanggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telahmelaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun..5.

Kota Malang Tahun 20102030Pasal 42(1) Kawasan Lindung Setempat meliputi daerah sekitar sungalatau Sempadan sungai dan sempadan irigasi.(2) Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atausempadan sungal baik sungal, sungai besar maupun kecil dilaranguntuk alih fungsi lindung yang menyebabkan atau merusakkualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.(3) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungaiatau bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memilikikaitan dengan pelestarian

kebutuhan sosial, ekonomi danpembangunan fisik lainnya, kecuali pembangunan yang digunakanuntuk maksud dan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungali.(5) Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untukmemudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasanterbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahanlainnya.(6) Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungaidengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan.Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Padt.G/LH/2021/PN Mig(7) Pelestarian

Selainmenangkap dengan jaring, DAMO juga menangkap totok (kerang bakau)dengan menggunakan tangan kosong.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturanpemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut

Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin PULUNG secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan yangTidak sesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari TamanNasional sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggarPasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang PengelolaanKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alame Pasal 4 ayat (2) bahwa Taman Nasional masuk dalam lingkupKawasan Pelestarian Alam (KPA).ePasal 13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam yang menyebutkan Penyelengaraan KSA dan KPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputikegiatan :a.1. perencanaan,b.2. perlindungan,c.3. pengawetan,d.4. pemanfaatan dane.5. evaluasi

Pemanfaatan tradisionale Pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam yang menyebutkan Kegiatanpemanfaatan yang dimaksud di atas sebelumnya harusterlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atau pejabatyang ditunjuk dan setiap pemegang izin pemanfaatan hatusmembayar iuran dan pengutan yang dikenakan setiappemanfaatan kondisi lingkungan.b.

:SK.100/IVSET/2011 tanggal 20 Mei 2011 Bagian Keduaangka 2 yang berbunyi Zona Rimba adalah bagian dari tamannasional yang karena letak kondisi dan potensinya mampumendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zonapemanfaatan.Hal. 10 dari 19 hal. Put.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan;2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. Berbentuk badan Hukum.b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasamya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan,danc.

Bahwa untuk peningkatanproduktifitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitasHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBRlingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasilhutan secara lestari, perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanamanberdasarkan asas pelestarian dengan menerapkan sistim silvikultur hutantanaman intensif pada kawasan hutan tersebut, maka dari pada itudiberikanlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHKHT) atas kawasan

Tidak terdapatnya Kepentingan Pelestarian Fungsi Hutan sehinggaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perkara a quo.Bahwa dalam UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur:Pasal 761. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBRhutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsihutan.2.

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnyadengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian fungsihutan.c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya.bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) dalam gugatannyatidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kepentinganpelestarian fungsi hutan (Vide Pasal 76 (1) UU Kehutanan ) apayang dilanggar oleh Tergugat .

Bahwa dalam diri Penggugat tidak mampu membuktikankepentinga Pelestarian Hutan di Indonesia. Bahwa karena alasanalasan diatas sehingga Penggugat tidaklayak untuk meminta pengadilan untuk menghentikan seluruhkegiatan diareal izin Tergugat II.Berdasarkan Jawabanjawaban yang telah kami uraikan diatas dengan ini kamiHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBRmohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan memberikanputusan yang amarnya sebagai berikut :.