Ditemukan 1550 data
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DESA UNDAAN TENGAH KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN);;
20 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS SNVT PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR CILIWUNG-CISADANE cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;;
243 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA);
Berdasarkan ketentuan tersebutmaka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga apakah DewanPimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau TransparansiAnggaran (PERMATA) sebagai Pemohon Keberatan semula PemohonInformasi mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) ;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan merupakan Organisasi NonPemerintah (NGO) yang berbadan hukum dan telah mendapatkanpengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Bukti P2dan Bukti P3 ;Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR vs PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Termohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
219 — 99
Pemohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Termohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )Dalam hal ini diwakili oleh PATAR SIHOTANG,SH.MH, Pekerjaan Ketua Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara beralamat di Jalan. Caman Raya Nomor:7 Rt.004/RW.001Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat,dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:1. SUSILAWATI2. USIANTO3.
Bukti P1 : Surat dari Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang ditujukan kepada Bupati KabupatenKotawaringin Timur Nomor:01/PI/COVID19/KOTIM/PKN/VIII/2020 perihal PermohonanInformasi Publik tertanggal 21 Agustus 2020(fotokopi dari fotokopi);2.
Bukti P2 : Surat dari Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang ditujukan kepada Bupati KabupatenKotawaringin Timur Nomor:01/SKPI/COVID19/KEBERATAN/KOTIM/PKN/IX/2020 perihalHalaman 22 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLKSurat Keberatan tertanggal 23 September2020 = (fotokopi dari fotokopi);3.
Bukti P3 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara yangditujukan kepada Ketua Komisi Informasi PropinsiKalimantan Tengah Nomor:01/GUGATAN/PKN/XI/2020, Perihal : GugatanSengketa Informasi Publik, Tanggal 13 November2020 (fotokopi dari fotokopi)4.
Bukti T78 Bukti T8perihal Penyampaian Salinan Putusan tanggal 6Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);Jawaban keberatan dari Pemantau KeuanganNegara tertanggal 25 Juni 2021 (fotokopi darifotokopi);Salinan Sebagai Perbandingan Putusan Nomor007/PTS/XII/2014 Komisi Informasi Prop JawaTengah Sebagai Lampiran Dengan Kode B4(fotokopi dari fotokopi);Surat dari Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang ditujukan kepada Ketua KomisionerKomisi Informasi Propinsi Kalimantan Tengahperihal kesimpulan pada sengketa
195 — 0
Pemohon: PEMANTAU KEUANGAN NEGARATermohon : KEPALA DESA NEGERI AGUNG
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
Termohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
190 — 78
Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
Termohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara,beralamat di JI. Ceman Raya No. 7 Jati BeningBekasi.,Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor: 09 Tanggal 22Oktober yang dibuat oleh Notaris Kristian S.H. yangberkedudukan di Kota Bekasi.
Bukti P1 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan Pemantau Keuangan Negara,Tertanggal 17 Januari 2020 (beserta Lampiran)(fotokopi dari fotokopi);2. Bukti P2 : Surat Pemantau Keuangan Negara Nomor01/PI/KAB.KOTAWARINGIN TIMUR/PKN/VIII/2020,Perihal: Permohonan Informasi Publik, Tanggal 24Agustus 2020 (beserta Lampiran) (fotokopi darifotokopi);3.
Bukti P6 : Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negarayang ditujukan kepada Ketua Komisioner KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal:Kesimpulan Pada Sengketa Nomor Register Nomor012/XII/KI/KALTENGPS/2020 (fotokopi darifotokopi);7. Bukti P7 : Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negaraterkait Permohonan Keberatan yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya, Tanggal 24 Mei 2021 (fotokopi darifotokopi);8.
Bukti T1 : Surat dari Pemantau) = Keuangan NegaraHalaman 31 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKNomor:01/PI//KOTAWARINGINTIMUR/PKN/VIII/2020 Perihal : PermohonanInformasi Publik, Tanggal 24 Agustus 2020,Ditujukan kepada Bupati Kabupaten KotawaringinTimur (beserta Lampiran) (fotokopi dari fotokopi);2.
Bukti T2 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara Nomor:02/SKPI/KEBERATAN/KOTIM/PKN/IX/2020,Perihal : Surat Keberatan, Tanggal 23 September2020, Ditujukan kepada Bupati KabupatenKotawaringin Timur (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti T3 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara Nomor :01/GUGATAN/PKN/XI/2020, Perihal : GugatanSengketa Informasi Publik, Tanggal 13 November2020 (fotokopi dari fotokopi);4.
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Termohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
242 — 195
Pemohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Termohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )Dalam hal ini diwakili oleh PATAR SIHOTANG,SH.MH, Pekerjaan Ketua Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara beralamat di Jalan. Caman Raya Nomor:7 Rt.004/RW.001Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat,dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:1. SUSILAWATI2. USIANTO3.
Bukti P1 : Surat dari Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang ditujukan kepada Bupati KabupatenKotawaringin Timur Nomor:01/PI/COVID19/KOTIM/PKN/VIII/2020 perihal PermohonanInformasi Publik tertanggal 21 Agustus 2020(fotokopi dari fotokopi);2.
Bukti P2 : Surat dari Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang ditujukan kepada Bupati KabupatenKotawaringin Timur Nomor:01/SKPI/COVID19/KEBERATAN/KOTIM/PKN/IX/2020 perihalHalaman 22 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLKSurat Keberatan tertanggal 23 September2020 = (fotokopi dari fotokopi);3.
Bukti P3 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara yangditujukan kepada Ketua Komisi Informasi PropinsiKalimantan Tengah Nomor:01/GUGATAN/PKN/XI/2020, Perihal : GugatanSengketa Informasi Publik, Tanggal 13 November2020 (fotokopi dari fotokopi)4.
Bukti T78 Bukti T8perihal Penyampaian Salinan Putusan tanggal 6Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);Jawaban keberatan dari Pemantau KeuanganNegara tertanggal 25 Juni 2021 (fotokopi darifotokopi);Salinan Sebagai Perbandingan Putusan Nomor007/PTS/XII/2014 Komisi Informasi Prop JawaTengah Sebagai Lampiran Dengan Kode B4(fotokopi dari fotokopi);Surat dari Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang ditujukan kepada Ketua KomisionerKomisi Informasi Propinsi Kalimantan Tengahperihal kesimpulan pada sengketa
231 — 59
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Melawan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Termohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
169 — 74
Pemohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Termohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0014646.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negaratanggal 9 November 2015 dan sesuai akta Perubahanberdasarkan salinan akta Pendirian Nomor:10 tanggal 26Desember 2019 Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara
Bahwa Penggugat dahulu Termohon menyampaikankepada Majelis Komisi Informasi dalam bentuk jawaban tertulisdan Kesimpulan yang menyebutkan Bahwa Pada tanggal 21Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 pemantau keuanganNegara mengajukan permohonan Informasi Publik sepertipada surat nomor 5 02/PI/KAB.KOTAWARINGINTIMUR/PKN/VIII/2020.
AHU0024646.ah.01.07.Tahun 2015tentang pengesahan pendirian Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara,tanggal O09 November 2015 . Dan sesuai dengan akteperubahan Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor: 10tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh NotarisKRISTIAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi. DanBerdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU0000042.AH.01.08.
BuktiP2 : Surat Pemantau KeuanganNegara dengan Nomor : 03/SKPI/KEBERATAN/KOTIM/PKN/IX/2020 tanggal 23September 2020, Perihal Surat Keberatan (Fotokopisesuai Fotokopi) ;3. BuktiP3 : Surat Pemantau KeuanganNegara Nomor: 01/GUGATAN/PKN/XI/2020 PerihalGugatan Sengketa Informasi Publik tanggal 13November 2020. (Fotokopi sesuai Fotokop)) ;4.
BuktiT1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atasnama perkumpulan pemantau Keuangan Negara(PKN), Akta Notaris Keputusan Rapat Gabungan,Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Surat Tugas, Surat Keterangan Domisili KantorPemantau.
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Serpong Damai Tbk
108 — 20
Pembanding/Penggugat : Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN) Diwakili Oleh : Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Serpong Damai Tbk
Pemantau Keuangan Negara
Termohon:
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
156 — 67
Pemohon:
Pemantau Keuangan Negara
Termohon:
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
116 — 110
Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
Termohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
237 — 243
Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ( PKN )
Termohon:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara,beralamat di JI. Ceman Raya No. 7 Jati BeningBekasi.,Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor: 09 Tanggal 22Oktober yang dibuat oleh Notaris Kristian S.H. yangberkedudukan di Kota Bekasi.
Bukti P1 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan Pemantau Keuangan Negara,Tertanggal 17 Januari 2020 (beserta Lampiran)(fotokopi dari fotokopi);2. Bukti P2 : Surat Pemantau Keuangan Negara Nomor01/PI/KAB.KOTAWARINGIN TIMUR/PKN/VIII/2020,Perihal: Permohonan Informasi Publik, Tanggal 24Agustus 2020 (beserta Lampiran) (fotokopi darifotokopi);3.
Bukti P6 : Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negarayang ditujukan kepada Ketua Komisioner KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal:Kesimpulan Pada Sengketa Nomor Register Nomor012/XII/KI/KALTENGPS/2020 (fotokopi darifotokopi);7. Bukti P7 : Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negaraterkait Permohonan Keberatan yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya, Tanggal 24 Mei 2021 (fotokopi darifotokopi);8.
Bukti T1 : Surat dari Pemantau) = Keuangan NegaraHalaman 31 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKNomor:01/PI//KOTAWARINGINTIMUR/PKN/VIII/2020 Perihal : PermohonanInformasi Publik, Tanggal 24 Agustus 2020,Ditujukan kepada Bupati Kabupaten KotawaringinTimur (beserta Lampiran) (fotokopi dari fotokopi);2.
Bukti T2 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara Nomor:02/SKPI/KEBERATAN/KOTIM/PKN/IX/2020,Perihal : Surat Keberatan, Tanggal 23 September2020, Ditujukan kepada Bupati KabupatenKotawaringin Timur (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti T3 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara Nomor :01/GUGATAN/PKN/XI/2020, Perihal : GugatanSengketa Informasi Publik, Tanggal 13 November2020 (fotokopi dari fotokopi);4.
132 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA,
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
Termohon:
PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
89 — 36
Pemohon:
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
Termohon:
PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Pemantau Keuangan Ngara
Termohon:
pemerintah kabupaten gayo lues
158 — 59
Pemohon:
Pemantau Keuangan Ngara
Termohon:
pemerintah kabupaten gayo lues
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
Termohon:
PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
93 — 24
Pemohon:
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
Termohon:
PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
174 — 62
Pemohon Keberatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARATermohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Kepala Desa Undaan Tengah
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
183 — 27
Pemohon:
Kepala Desa Undaan Tengah
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)