Ditemukan 268291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembaruan pembelaan pemberesan pmemberikan pemberi
Penelusuran terkait : Pemberian suap Pemberian ijin Pemberian gelar Akte Pemberian nama Pemberian ijin cerai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-10-2008 — Upload : 10-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852K/PDT/2008
Tanggal 21 Oktober 2008 — ZUL QAEDAH BINTI HAJI KEMI, dk ; ONG TJUN SING, dkk
350 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003,dimana Pelawan I, Pelawan II, Pelawan Ill, Pelawan IV dan Pelawan V (yangdiwakili Terlawan Ill sebagai Wali lou) telah menanda tangani aktaaktatersebut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2003 berdasarkan AktaKuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003,dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. oleh Terlawan dibuat Akta PemberianHak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003, dan atasdasar Akta Pemberian
    Palembang tanggal 09 Maret 2006 Nomor07/Pen.Pdt.HT/eks/2005/PN.Plg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap.Bahwa selain permohonan eksekusi No. 07/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plgtersebut tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,PelawanPelawan juga keberatan apabila tanah dan bangunan milik PelawanPelawan tersebut dilelang, karena ternyata terdapat cacat hukum padaAkta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003yang dipergunakan untuk pembuatan Akta Pemberian
    Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal3 Februari 2003, maka dengan sendirinya Akta Pemberian Hak TanggunganNomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003 tidak sah dan harus dibatalkan.Demikian juga dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 261/2003Hal. 4 dari 12 hal.
    No.852 K/Pdt/2008.tanggal 14 Februari 2003 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan KotaPalembang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003 adalah tidak berkekuatan hukum danharus dibatalkan.Bahwa berdasarkan pasal 1451 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,akibat dari pembatalan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5tanggal 4 Januari 2003 tersebut atas dasar ketidak cakapan, maka barangbarang dan orangorangnya dipulinkan sebagaimana keadaan sebelumperikatan
    Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003tanggal 3 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH.karena cacat hukum berdasarkan Akta Kuasa Membebankan HakTanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 261/2003tanggal 14 Februari 2003 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan KotaPalembang tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-08-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268K/TUN/2004
Tanggal 30 Agustus 2007 — MARGARETH MANTIRI ; ALTJE MANTIRI ; Dkk. vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA ; dKK
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Putus : 27-02-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 334/Pdt.P/2013/PN.Kpj
Tanggal 27 Februari 2013 — NEDYO PINANGGIH
11 — 7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2008 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296K/TUN/2007
Tanggal 30 Desember 2008 — WILLY WIJAYA ; GUBERNUR JAWA TIMUR
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata Permohonan
Register : 21-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN KEBUMEN Nomor 66 / Pdt.P / 2019 / PN.Kbm
Tanggal 5 September 2019 — RUDI SANTOSO. PEMOHON
70 — 15
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 338/Pdt.P/2013/PN.Kpj
Tanggal 27 Februari 2013 — CITRO HADI SAROYO
24 — 3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1215/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WHITE OIL NUSANTARA Sekarang PT DUNIA KIMIA JAYA,
138 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Penolakan Pemberian Imbalan Bunga dariTergugat Nomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember2016;3.
    Penggugatajukan permohonan melalui surat Nomor 279/WON/XI1/2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86691/PP/M.XIIIA/99/2017, tanggal 15 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal13 Desember 2016, tentang Surat Penolakan Pemberian
    Menyatakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember 2016, tentang SuratPenolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT White OilNusantara, NPWP 02.004.783.3641.000, beralamat di JI. RayaSukomulyo KM. 24, Sukomulyo, Manyar, Gresik, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.
    Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember 2016, tentangSurat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama Penggugat, NPWP02.004.783.3641.000
    , adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorS11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember 2016, tentangSurat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500K/TUN/2005
Tanggal 27 September 2006 — MONICA EVELINE LINDAWATI ; vs. WALIKOTA SAMARINDA
53 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 337/Pdt.P/2013/PN.Kpj
Tanggal 27 Februari 2013 — YUDI KISWANTO
11 — 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — Drs. SHAFWAN ; BUPATI PROBOLINGGO
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2007 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2006
Tanggal 4 Mei 2007 — Bupati Banjar; PT Wesi Arthalokatama; Wibowo Soelianto Tjie
614 — 708 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344K/TUN/2004
Tanggal 4 April 2008 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ; PT. ACEHNUSA INDRAPURI
85 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2007
Tanggal 13 Mei 2008 — I WAYAN SUTA ; SUMARTA, dkk. ; BUPATI KABUPATEN BELITUNG
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 28 K/TUN/2007Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan No. 0061/1/2004 tanggal 27 Pebruari2004 mengenai Pemberian ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapasawit atas nama
    Agro Makmur Abadi seluas 12.000 Ha yang terletak diKecamatan Sijuk dan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Surat Keputusan No.0087/I/2004 tanggal 05 Maret 2004mengenai Pemberian ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawitatas nama PT.
    Menyatakan batal atau tidak sah SK 0061/I/2004 tanggal 27 Pebruari 2004tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunankelapa sawit atas nama PT. Agro Makmur Abadi seluas 12.000 Ha yangterletak di Kecamatan Sijuk dan Badau Kabupaten Belitung dan SK0087/1/2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang pemberian izin lokasi untukkeperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. AgroHal. 4 dari 12 hal. Put.
    Memerintahkan kepada Tergugat segera mencabut SK 0061/I/2004 tanggal27 Pebruari 2004 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluanpembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Agro Makmur Abadiseluas 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Sijuk dan Badau KabupatenBelitung dan SK 0087/I/2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang peberian izin lokasiuntuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.
    dinyatakan tidak dapat diterima, hal iniberdasarkan kepada : bahwa dari surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2005, terlihat denganjelas bahwa para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untukmengajukan gugatan terhadap Tergugat, dari surat gugatan para Penggugatterdapat suatu fakta bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah SuratKeputusan No. 0061/l/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 No.0087/I/2004 tanggal5 Maret 2004, dimana Surat Keputusan No.0061/I/2004 tanggal 27 Pebruari2004 mengenai pemberian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-11-2007 — Upload : 12-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210K/PID/2007
Tanggal 6 Nopember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL ; HM. MUDJIB MUSTA'IN, SH.Msi bin MUSTAIN ; ABDUL AZDIM, SE, Msi bin MUH. SOLEH, Dkk
138 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikarenakan untukpenyelenggaraan S2 Ekonomi harus ada Doktor untuk jabatan Direktur PascaSarjana namun UNDAR Jombang tidak atau belum mempunyai Direktur PascaSarjana, maka Terdakwa IV meminjam nama Terdakwa V untuk menandatangani ijazah S2 bersama Terdakwa ;Bahwa pemberian ljazah Ekonomi (S1), pemberian ljazah Sarjana (S2),pemberian gelar Akademik Ekonomi (SE) dan pemberian gelar AkademikMagister Sains (Msi) adalah tanpa hak karena para wisudawan tersebut diatasmengikuti pendidikan yang penyelenggaraannya
    No.1210 K/Pid/2007Dengan demikian sudah jelas bahwa Terdakwa tidak berhakmemberikan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan /atau vokasi ;Lagi pula Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22September 2000 tentang Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh yangdiuraikan dalam surat dakwaan, dimaksudkan untuk memperjelas danmenegaskan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan carapemberian ijasah Ekonomi (S.1), pemberian ijasah Pasca Sarjana (S.2),pemberian gelar akademik
    (SE) dan pemberian gelar akademikMagister Saints (Msi) adalah tanpa hak karena para wisuda tersebutdiatas mengikuti pendidikan yang penyelenggaraannya diluar kampusUNDAR Jombang yaitu untuk Fakultas Ekonomi (S.1) diselenggarakandi Gedung SMA AI Hidayah Kendal dan untuk program Pasca Sarjana(S.2) diselenggarakan di Hotel ASRI Kendal dimana pendidikan kelasjauh Fakultas Ekonomi dan Program Pasca Sarjana yangdiselenggarakan di Kendal tersebut tanpa ada ijin dari DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi
    Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli danketerangan Para Terdakwa serta suratsurat bukti yang telahdiajukan dan diperiksa di depan persidangan, ternyata UniversitasDarul Ulum Jombang sudah mempunyai ijin penyelenggaraanProgram Studi pada jenjang Strata Satu (S1) berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNo.0410 / 0 / 1990 tanggal 14 Juli 1990 tentang Pemberian Statusdiakui kepada Fakultas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 22-01-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2023K/PDT/2005
Tanggal 22 Januari 2007 — Ny. Heidyana Luwia; Iskandar Lukman
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 31-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk
Tanggal 6 Desember 2016 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
139 — 60
  • 10 Tahun 1983 tentang zin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena Terbanding saat terjadiperceraian dahulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil:Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 adalahmerupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupanberkeluarga dan pemberian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-08-2004 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 012K/N/2004
Tanggal 5 Agustus 2004 — Budi Soesetijo, SH., PT Pakerin
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-06-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65PK/Pdt/2007
Tanggal 27 Juni 2007 — PT. Imindo Uneswa ; Budiman Santoso ; Hartati Santoso
114 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti kepemilikan tanahTergugat yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 102/HGB/BPN/1995 tentangpemberian Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat yang tidak menelitidan mencermati buktibukti kepemilikan tanah Tergugat dan GambarSituasi No. 2889/1986 tanggal 19 Nopember 1986 adalah perbuatanmelawan hukum ;Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo.102/BPN/1995 tentang pemberian
    Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 102/HGB/BPN/1995 tanggal 16 Pebruari 1995tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Imindo Uneswa diKodya Jakarta Timur tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang danmenyangkut tanah milik PenggugatPenggugat tersebut pada dictum angka 2diatas ;.
    Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 97/A/K/BKD/1975 tanggal 18 Januari 1975 perihal Surat IzinPenunjukan Penggunaan Tanah juncto Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor Da.11/23/1972 tanggal 20Nopember 1972 tentang Ketetapan persyaratan Pemberian IzinPenunjukan Penggunaan Tanah Untuk Real Estate (Perumahan) DalamWilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 97/A/K/BKD/1975(SPPT), Pemohon Peninjauan Kembali secara sah dapatmembebaskan, mengosongkan
    Atas pemberian SIPPT a quo, Pemohon Peninjauan Kembali kemudianmembebaskan bidang tanah in litis yang merupakan bidang tanahyang dikuasai Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 6633.Sebatas nama saudara Lauw Koei Liong seluas 38.530 M2 (tiga puluhdelapan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan TurutTermohon Peninjauan Kembali Il Nomor 6538/1989 tanggal 13September 1989 dan Risalah Pemeriksaan Tanah A yang diterbitkanPanitia
    Persil Nomor 126 Blok S.II ;Atas pemberian SIPPT a quo Pemohon Peninjauan Kembali telahmemenuhi segala kewajiban yang dipersyaratkan, yaitu :(1) Pembayaran biaya izin penggunaan tanah, yang telah dibayarkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah DaerahDKI Jakarta, berdasarkan :(a) Surat Tanda Setor yang dikeluarkan Bendaharawan DanaGubernur DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 1977 untukpembayaran sejumlah Rp. 30.044.520,00 (tiga puluh jutaempat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PDT/2010
PT. OLIVINDO PERDANA, DK.; PT. INDAH KIAT PULP&PAPER, DK.
92 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06G/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Teten Masduki ; Laode Ida ; Nazir Syafrie ; Iman Sugema ; Presiden Republik Indonesia
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap