Ditemukan 151182 data
RINI ANNISYAH BR GINTING
Termohon:
Direktorat Jenderal Pajak
348 — 191
MENGADILI :
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021
LANNY HERLINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Karawang
77 — 0
1.MUHAMMAD ABDI
2.SALEH JUFRI, SE
Termohon:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
17 — 16
Mustapa Kamal Siregar
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Jaksa Agung RI
2.KEJARI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
3.Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan
14 — 16
M E N G A D I L I:
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi TERMOHON III untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan dan penggeledahan oleh TERMOHON III terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan Surat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON
ANDRINATA Pgl. ERIK
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Begalung
195 — 93
badan, dan pada saat penggeledahan itu1010.Pemohon bertanya kepada Polisi (Termohon) Ko manga ko bang?
Berita Acara Penggeledahan tertanggal11 Januari 2019 yang menjadi Saksi dalam Penggeledahan tersebutadalah Pemohon sendiri yang dijadikan Tersangka dalam perkara iniserta 2 (dua) Polisi yang sedang bertugas, bahkan ditugaskan dalampenangkapan dan penggeledahan yang dilakukan, yang mana haltersebut sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI dalam Putusan MA RI No. 1614 K/Pid.Sus/2012 danPutusan MA RI No. 1531 K/Pid.Sus/2010 yang mempunyai esensibahwa dalam melakukan serangkaian
Menyatakan Tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Berita Acara Penggeledahan tertanggal 11 Januari 2019adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanyaPenggeledahan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat danharuslah dinyatakan batal;3.
Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Geledah/02/I/2019Reskrim,tanggal 11 Januari 2019.( T.10.A).26.Berita Acara Penggeledahan a.n. ISMAEL tanggal 11 Januari 2019.(T.10.B).27.Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Geledah/03/I/2019Reskrim,tanggal 11 Januari 2019.(T.10.C).28. Berita Acara Penggeledahan a.n. RAHMI ANDRIANI tanggal 11 Januari2019. (T.10.D).29.Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/I/2019Reskrim, tanggal 11Januari 2019.( T.11.A).30. Berita Acara Penyitaan Tersangka a.n.
sekira jam 06.00wib, bukti T.10.D / P.5;Bahwa atas penggeledahan tersebut diperoleh barang buktisebagaimana berita acara penyitaan, antara lain 1. buah bong. 1.buah kaca pirex, 1 buah menchis yang diberi jarum, 3 buah pipetkecil, 2 paket narkotika yang diduga shabu, 1 unit handphone xiomidan barang lain yang terkait dengan perkara, bukti T.11.D;Bahwa dalam tindakan penggeledahan petugas belum membawasurat ijin penggeledahan, (Saksi pemohon);Bahwa tindakan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai
Ahmad Prioady alias Pri Cekot bin Alm. Pak Totok
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq. Kepala Kepolisian Resort Situbondo, cq. Kasat Narkoba Polres Situbondo.
2.Kantor Kepolisian Resort Situbondo
25 — 0
1.SUTARMI
2.TOTO SOLEHUDIN ALIAS SALAHUDDIN TOTO HARTONO, S.Hut
3.SURYO EGAR PRASETIYO
4.Ir. BUDI ANTORO
5.DANIEL GERDEN
6.Ir. THONNY SAHETAPY
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
39 — 11
M E N G A D I L I:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN :
- Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sah menurut hukum ;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;
AZIS BOTUTIHE alias OIS
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq Kepolisian Daerah Gorontalo
75 — 39
Bahwa sebelumnya termohon dalam melakukan penggeledahan tidakpernah sama sekali memberitahukan kepeda pemohon atau kepadapegawai pemohon yang saat itu berada dikantor apa maksud dantujuan sebenarnya termohon datang dikantor pemohon, bahkankedatangan termohon dikantor tersebut tidak sama sekali menunjukanSurat Perintah Tugas Dan/Atau Kartu Identitas Termohon, Bahkantermohon pula tidak menunjukan Surat Perintah Penggeledahan SertaSurat Izin Penggeledahan Dari Ketua Pengadilan Setempat.
Bahkan lebih anehnya sejak tindakan penyitaan tersebutSampai dengan saat ini pemohon tidak pernah menerima baik beritaacara penggeledahan maupun berita acara penyitaan tersebut.Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan 8 diatas, nyatanyatermohon telah bertindak sewenangwenang terhadap pemohon,dimana perbuatan atau tindakan termohon dalam menggeledah sertamenyita barang pemohon, tanpa dilengkapi dengan Surat PerintahPenggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat PerintahPenyitaan, berita acara
Rumah/TempatSebagaimana Dalam Pasal 55 Ayat (1) Wajib Menunjukan SuratPerintah Tugas Dan Surat Perintah Penggeledahan.
Olehhal tersebut maka tindakan termohon merupakan tindakan yangsangat Inprosedural.16.Bahwa oleh tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukanoleh termohon sebagaimana diuraikan diatas, sangatlah melanggardan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungiserta menjunjung tinggi hak asasi manusia maka perbuatan atautindakan Termohon sebagaimana diuraikan diatas telah cukup17.18.membuktikan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan atas dokumendan barang milik pemohon sangatlah dipksakan
dan tidak sesuaiprosedur.Bahwa karena tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukanoleh termohon sebagaimana diuraikan diatas tidak melalui prosedurdan/atau tidak melaui mekanisme hukum acara pidana yangsebagaimana semestinya, maka tindakan Penggeledahan danPenyitaan terhadap pemohon tersebut adalah tidak sah, dan untuk itukepada termohon segera menghentikan prosespenyidikan/pemeriksaan terhadap pemohon.Bahwa oleh tindakan Penggeledahan dan Penyitaan terhadappemohon adalah tidak sah, maka
ANITA JUMRIA
Termohon:
Kepala Balai Pemeriksa Obat dan Makanan di Kota Kendari
132 — 74
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum;
- Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon;
terkait penggeledahan tersebut.Perbuatan mana telah melanggar Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat(4) dan Ayat (5) KUHAP jo.
Bahwa berdasarkan faktafakta penggeledahan atas toko milikPemohon, Para Termohon tidak pernah memberikan suatu surat beritaacara penggeledahan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuanHalaman 5 dari 41 hal.
Nama Barang Jumlah1 Tabita Skin Care (paket) 25 pcs2 Tabita Serum 12 pcs3 Mayncha 10 pcs4 Lulu Racik Hiran 9 pcs5 RD Toner 2 pcs6 RD Racikan 4 pcs 60.Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalamkeadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Kendarisegera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaankepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari melalui Surat PermintaanPersetujuan Penggeledahan Nomor 12/SP.Geleda/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 2Oktober
adalah bagian dari Penyidikan, maka dapatdilakukan terhadap seseorang bila diduga kuat telah terjadi suatu tindak pidana;Bahwa dalam hal melakukan Penggeledahan dan Penyitaan, seorang Penyidikharus memiliki Surat in dari kKetua pengadilan negeri, surat penggeledahan danHalaman 29 dari 41 hal.
laporanpenyidik atas penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan negerisehingga Hakim berpendapat syarat formil penyitaan dan penggeledahan telahHalaman 38 dari 41 hal.
CLARA DEWI WEMBEM Alias CLARA
Termohon:
DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SILAWESI TENGAH
20 — 0
Tn. NURBASAR RASHID
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KELAPA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT PELALAWAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UKUI
64 — 33
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan penggeledahan yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 Mei 2018 di Apotek Ridho Saputra adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan penyitaan barang-barang
YUPITER ZALUKHU Alias AMA JESEN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Cq Kasat Reskrim Polres Nias
18 — 1
LUCKY KARTANTO
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
513 — 232
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ 11/2021, tanggal 9 November 2021, sehingga secara mutatis-mutandis TERMOHON tidak lagi berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan serta segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berdasarkan
1.M. TAHER
2.NURHAYATI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Dompu, Cq. Kasat Reskrim Polres Dompu
20 — 6
Dewi Sartika
Termohon:
Polres Padang Panjang
118 — 30
HENDRA
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
621 — 195
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, TERMOHONmendatangi rumah PEMOHON di Gardan Marsyeba Blok L No. 9 BatamCenter, sekitar pukul 14.00 WIB, untuk melakukan penggeledahan tetapitidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan;2. Bahwa PEMOHON saat itu tidak berada dirumah dan tidakmengetahui kejadian penggeledahan;3. Bahwa pada saat TERMOHON datang kerumah PEMOHON ,bersamaan dengan petugas pengiriman ekspedisi J&T, dengan 6 orangdari BPOM dan didampingi 2 orang dari pihak Kepolisian;4.
Bahwa penggeledahan diatas tidak sesuai dengan dasar KUHAPmenjadi acuan dalam penggeledahan oleh PPNS BPPOM yang terteradalam Pasal 33 KUHAP :a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidikdalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahanyang diperlukan;b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik,petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasukirumah;C.
Bahwa TERMOHON menyita mutasi rekening transaksi yang sudahlewat bukan mutasi rekening yang terjadi saat penggeledahan;2.
Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaandalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM diBatam segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan danpenyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporanuntuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T20) dan SuratNomor PD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihalLaporan untuk mendapatkan Persetujuan
Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaandalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batamsegera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaankepada Ketua Pengadilan Negeri Batam ~melalui Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T20) dan Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan
LINDA MARYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
112 — 0
PT Sabang Subur Diwakili oleh Barnabas Alpha Tanujaya
Termohon:
1.Direktur Jenderal Pajak
2.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
3.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
5.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PAjak Sumatera Utara I Selaku Penyidik
6.Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
66 — 86
- Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan Surat-surat Pembukuan yang dilaksanakan sesuai Berita Acara Peminjaman hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan rincian:
NO
Jenis/Nama Buku, catatan dan Dokumen
Keterangan
Dipinjamkan
lengkap/tidak lengkapMenyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2016 Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dari Termohon IV karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN.BP-8/WPJ.01/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang
Register : 31-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 08-09-2023Putusan PN SEKAYU Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sky
Tanggal 21 Agustus 2023 — Pemohon:
Ir. Rismawati Gathmyr., M.Eng.
Termohon:
Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
55 — 22Register : 11-05-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 05-07-2022Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juni 2022 — Pemohon:
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
124 — 44./2022/Dittipideksus tanggal 15 Februari 2022;
- Menyatakan penggeledahan pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/175/IV/RES.1.11./2022/ Dittipideksus tanggal 13 April 2022 jo.