Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampaidengan tanggal 9 Februari 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karenadidakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:Kesatu : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;AtauHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2609 K/Pid.Sus/2017Kedua : Pasal 98 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut:Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolgatanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana terhnadap Terdakwa Budiman Manurung

Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal Perikanan yangtidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatifKedua:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

205/PID.SUS.PRK/2017/PT.MDN. tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Februari 2017 Nomor:9/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NakhodaKapal Perikanan

berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, judex facti(Pengadilan Tinggi) yang mengubah putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalammenerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quosesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya; Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiridihubungkan dengan barangbarang bukti di persidangan, telah terbukti perbuatanTerdakwa sebagai Nahkoda Kapal Perikanan

Menyatakan Terdakwa TONARI Bin DULBAKRI Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan Menggunakan Alat Atau Cara Yang Dapat Merugikan Dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan ;2.

Thamrin lbut menerangkan perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum ikantidak diperbolehkan dan melanggar pasal 84 UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan, Ahli juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menyetrum akan merusaksumber daya perikanan yang ada di daerah atau sungai yang ada

diareal kebun sawit sehingga menganggu ekosistem yang ada diwilayah tersebut, selain itu dapat merugikan kelestarian sumber dayaikan dan atau lingkungannya di sungai yang berada di areal kebunsawit tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;SUBSIDIAIR;Bahwa terdakwa TONARI

THAMRIN IBUT dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawas Perikanan Kab.

Tapin ;Bahwa ahli menerangkan tempat Terdakwa melakukan penyetrumanikan yaitu sungai yang ada di areal Kebun Sawit milik PT.KharismaInti Usaha Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di Desa Pulau IndukKccamatan Binuang Kabupaten Tapin termasuk dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyetruman ikan di SungaiBahana telah melanggar ketentuan perundangundangan yakni Pasal84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun

wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudayaan ikan meliputi :a.

sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal16 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAWAN CANDRABin ASNAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Dan dengansebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pidana kurungan denganketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan

Republik Indonesia tersebut bukan dalamrangka untuk untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangansesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/MENKP/I/2016tanggal 23 Desember 2016;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanUndang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 16 Ayat(1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan

,Pengawasan, Pengendalian, dan Surveilen HPIK, Mutu Dan KeamananHasil Perikanan, c.Inspeksi terpadu, Penerapan Sistem ManajemenProgram Manajemen Mutu Terpadu, Penerapan Sistem ManajemenMutu pada Pelayananan Operasional dan Laboratorium KesehatanIkan, Mutu, dan Keamaanan Hasil Perikanan, serta Pengumpulan danpengolahan data Informasi Perkarantinaan Ikan, Mutu, dan KeamananHasil Perikanan;Bahwa dalam sample atau contoh barang bukti dalam persidangan hariini adalah memang terdiri dari : adalah benih

berikut ;Bab XIll Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa dengan Undang Undang ini dibentukPengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus tindak pidana di bidang perikanan ;Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanandisebutkan bahwa untuk pertama kali Pengadilan Perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,Medan, Pontianak, Bitung dan Tual ;Keppres Nomor 15 tahun

Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1.

ALI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara Bersamasama Memilikii Menguasai, Membawa dan/atauMenggunakan Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu PenangkapanIkan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan DiKapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 joPenjelasan Pasal 9 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

harimau, dan/atau kompressor, jadi sangat jelas dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengenaipelarangan penggunaan kompressor bagi nelayan.

No. 1548 K/PID.SUS/2012Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKepulauan Selayar, dimana alat bantu kompresor in casu surat izinnya dikeluarkan untuk kelompok nelayan kecil yang dapat dipergunakan secaraperorangan dan kelompok.

ALI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama memiliki, menguasai, membawa dan/ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diKapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia;2.

Menyatakan Terdakwa MUSTOPA Bin THOLIF tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;2.

Negara Repubik Indonesia yang dilakukan olehnelayan kecil sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaanalternatif ketiga melanggar Pasal 100B UU RI No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 9 Pasal UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

(trawls) dan pukat tarik (Seiene nets) diseluruh wilayahpengelolaan perikanan negara republik indonesia.Bahwa menurut letak geografisnya Perairan sekitar Pulau SebaginKab.Bangka Selatan titik kordinat 2467000S 10550300T masukkedalam wilayah perairan laut cina selatan, dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa lautcina selatan merupakan WPPRI 711.Bahwa ketika terdakwa MUSTOPA KAMAL Bin THOLIF

JoPasal9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut;1.

Bangka Selatan titikkordinat 246000S 10550300T masuk kedalam wilayah perairanlaut cina selatan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa laut cinaselatan merupakan WPPRI 711.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI No: 2/PERMENKP/2015 tanggal 8 Januari 2015 bahwa penggunaan alatpenangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seiene nets)diwilayah pengelolaan perikanan

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 09 Januari 2017, Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Republik Indonesia dan oleh karena barang buktiberupa KM BV 5286 TS ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak danberdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2007 tentangPeradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai orang yangmelakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di

bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat IzinHal. 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa yang merupakanNakhoda Kapal Perikanan BV 5295 TS berangkat bersamasama dengan saksiNGUYEN UT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakanNahkoda Kapal Perikanan KM BV 5286 TS berlayar dari pelabuhan BariaVungtau

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal PatroliORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan BV 5295 TS telah melakukanpenangkapan ikan pada posisi 06 35.595 LU 109 05.305 BT sesuai GPSberada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan,selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM.

BV 5295 TS dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor009/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/ KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016,selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5295 TS segera dibawa ke DermagaStasiun PSDKP Pontianak untuk diserahterimakan ke Penyidik Pegawai NegeriSipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis jaring traw/adalah jaring diturunkan/dijatunkan ke laut oleh kapal perikanan KM.

Dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SuratIzin Usaha Perikanan;Hal. 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/20171.2. Dengan sengaja turut serta menggunakan alat penangkapikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia;2.

Menyatakan Terdakwa ARIF FERIYANTO, S.Kom bin NGAYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI SIPI ( SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

L.55 / KP.III / 41 / VIII / 2014 diterbitkan oleh Syahbandar Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 13.00 Wib (TIDAK BERLAKU) - Surat persetujuan berlayar No. 21 / 08.VIII / C / 2014 diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 11.00 Wib (TIDAK BERLAKU).- SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN nomor JWN.I.14.01742 diterbitkan di Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 09.45 Wib (TIDAK BERLAKU).

Ill / 41 / Vill / 2014 diterbitkan SyahbandarPelabuhan Perikanan Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 13.00 Wibbeserta daftar anak buah kapal (GUDAH TIDAK BERLAKU), Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan nomor JWN.1.14.01742 diterbitkan diSatker PSDKP Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 09.45 Wib.

Warna lambungHijau dan Kuning dan merah serta bangunan kapal berwarna hijau ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat ahli yang Bahwa Perijinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha perikanan tangkapadalah Surat lIzin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat IzinPenangkapan Ikan) dan jijin usaha yang diperlukan dalam usahapembudidayaan ikan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Pembudidayaan Ikan ; Halaman 17 dari 32 Putusan

Nomor : 16/Pid.Sus/2015/PN Pti.Bahwa SIUP Perikanan diberikan kepada orang perorangan atau badanhukum yang melakukan usaha perikanan dengan mengajukan dan telahmemenuhi syarat, meliputi rencana usaha, foto copy KIP / akta perusahaan, dan pas foto berwarna 4x6 ;Bahwa usaha perikanan tangkap mencakup kegiatan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ;Bahwa penerbitan Surat Ilzin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan kepadaOrang perorangan atau badan usaha yang mengajukan izin dan telahmemenuhi persyaratan

PANGESTU SEJATI yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan,dan bertanggung jawab terhadap KM.

Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Bin ZAKAR tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapan penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Negara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 85 Undangundang RI No45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang undang RI nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaaan Alternatif;.

Bangka Barat atau atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenanganmengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Bangka Barat.Hal 4 dari 30, Putusan Pidana No.580/Pid.Sus/2016/PN.SglBahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 85 Undangundang RI No 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas undang undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa SAPARUDIN bin JAKAR pada waktu dan tempatsebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang

Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam05.00 wib yang tidak memiliki Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihakyang berwenang berangkat dari Pelabuhan Sungsang, Kab. Banyuasin menujuke Perairan Karang berang berang, Kab.

di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia yang berukuran sebagai berikut:v Pasal 24 ayat 2 huruf (a) yang berukuran mesh size >1,5inch dan tali ris atas $13,5 meter dan menggunakankapal motor berukuran 1,5inch dan tali ris atas 5 s.d 10 GT (gross ton).v Pasal 24 ayat 2 huruf (c) yang berukuran mesh size >1,5inch, dan tali ris atas 10 s.d

Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang R.Il.

Nomor 45 Tahun 2009, maka PengadilanNegeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan

Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang R.l.

Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndangR.l. Nomor 45 Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa tidak adamengajukan eksepsi ;Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 145/PID/2016/PT.SMRMenimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. PERK : PDM214/TRK/Ep.2/09/2016 tertanggal : 21 Oktober 2016Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa JONEL SALAMANES terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONEL SALAMANES berupaPidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan3.

Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Hal. 1 dari 28 hal.

Sino17 berlayar menuju Fishing Ground untuk melakukanpenangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi(SLO) yang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NomorPER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.45/PERMENKP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; Kemudian pada tanggal

10 Desember 2014 Satker PSDKP Meraukemelakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM.

Sino17 yangsudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautandan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), kemudian KM.

No. 392 K/PID.SUS/2016barang bukti (kapal) perkara perikanan tidak diatur secara lengkapdi dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

di dalamtahun 2010 bertempat pada posisi 04 27 43 LU 125 14 18 BT di perairanTeritorial Laut Sulawesi atau setidaktidaknya dalam wilayah perairan NegaraRepublik Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda kapal yang dengansengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin

yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda kapal yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin PenangkapanPerikanan) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara dan keadaan yang sebagai berikut :e Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai

;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bitung tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa REYNALDO LICAS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN sebagaimanayang telah kami dakwakan yang melanggar Pasal 92 UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubahdalam UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menjatuhkan

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriBitung tanggal 09 Juni 2010, No.02/Pid.Prkn/2010/PN.BTG. yangdimintakan banding tersebut ;3.

1 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1September 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2010dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Perikanan pada Pengadilan

KAPRI anakdari MADE NURDJA (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalamberkas secara terpisah), memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikandiwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang

FRANSISCA 8 dari tanggal 29 Juni2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 jumlah totalnya adalahsebagai berikut : Ikan Albakor + sebanyak 446 (empat ratus empat puluhenam) ekor, Ikan Tuna sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dan Ikan Mekasebanyak 4 (empat) ekor .Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Saur P.J.Panjaitandijelaskan sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia disebutkan, "Wilayah Pengelolaan

Perikanan NegaraRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai WPPNRI adalahwilayah pengelolaan perikanan untuk oenangkapan ikan, pembudidayaanikan, Konservasi, Penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputiperairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahandan zona ekonomi ekslusif Indonesia.Bahwa yang dimaksud Laut Lepas menurut Pasal 1 angka 22 UU RlNo.45 tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan yang dimaksud denganLaut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk

berada dilaut lepas .Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, SEdijelaskan, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan setelah habismasa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakanpenangkapan ikan tanpa izin (SIPI)..

KAPRI anak dari MADE NURDJA tidakmengajukan permohonan perpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yangtelah habis masa berlakunya kepada Direktorat Jenderal Kementerian danKelautan Perikanan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/PermenKP/2013tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : Pasal 50 angka 1,Perpanjangan

Menyatakan Terdakwa SULIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc ke PenyidikSatker PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor.31Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang No45 Tahun 2009 Tentang

untuk melakukan penangkapan, pelatihan perikanan,pembudayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanandan penelitian/eksplorasi perikanan ;Bahwa ahli menerangkan setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;Bahwa terdakwa SULIN selaku Nahkoda KM.

Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1angka 14. Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseoranganatau korporasi.

ikan di laut Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka biasaditangkap dan ditahan oleh jajaran aparat yang bersangkutan dalam Pemerintahan RepublikIndonesia,dan dalam hal ini perbuatan tersebut ada pada diri terdakwa SULIN, untukmelaksanakan apa yang ia niatkan semula untuk mencapai tujuan tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Usaha Perikanan menurutketentuan UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Perubahan atas UndangUndang Nomor. 45Tahun 2009 Tentang Perikanan jo

Hakimberpendapat bahwa unsur tidak memiliki Surat izin usaha perikanan (SIUP), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dakwaan kesatu MelanggarPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Menyatakan Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawadan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia, melanggar Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan;2.

Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dalam hal penyelesaian perkara perikanan diadili dan diputus olehPeradilan Perikanan, akan tetapi karena belum terbentuknya PeradilanPerikanan di Palembang, maka penyelesaian perkara ini diperiksa olehhakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang tidak mempunyaikualifikasi dan pengetahuan yang cukup tentang perikanan, sehinggaperkara ini diadili dan diputus tidak memihak kepada

), dalam surattersebut jelas dan tegas sikap dari Kementrian dan Kelautan RI yangmempunyai regulasi dalam pemberian ijin kepada nelayanmemberikan toleransi bagi kapal perikanan yang mempergunakan alatpenangkapan ikan cantrang, sebagai mana yang dipergunakan olehPemohon Kasasi dan dinyatakan bersalah oleh Judex Facti;e Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor 72/MENKP/II/2016 tentang Pembatasan Pengunaan AlatPenangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan PerikananNegara

Republik Indonesia menundapemberlakuan Permen aquo sampai dengan bulan desember 2016,sehingga dengan adanya rekomendasi dari Ombusman RI dan SuratEdaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang PenundaanPemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor02/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Sene Nets),tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum PemohonHal. 8 dari 18 hal.

No. 1442 K/PID.SUS/2016Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/MENKP/II/2016, pertanyaannya kenapa Pemohon Kasasi dijatuhi hukumanyang tidak mempunyai kekuatan hukum??;b.