Ditemukan 150274 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — MANAR RAMADHAN, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT;
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 16-10-2008 — Putus : 23-02-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2009 — Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, 2. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
107 — 41
  • Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, 2. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
    sudahberalih dari Badan Eksekutif kepada Badan Yudikatif,yaitu. dari Kantor Urusan Perumahan beralih ke BadanPeradilan (vide Umum no.4 pada Penjelasan atas PPno.55 tahun 1981).
    Sehingga tidak dapat dikategorikanadanya Surat Ijin Perumahan (SIP) mengenaipenggunaan perumahan yang masih dikuasai olehKepala Daerah seperti yang tercantum pada pasal 4ayat 2.6. PP no.55 tahun 1981 tentang perubahanatas PP no.49 tahun 1963 tentang WHubungan sewamenyewa Perumahan.
    Tidak termasuk pula dalam ruanglingkup kewenangan seperti pada PP no.6 tahun 1958tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan KepadaDaerah Tingkat ke 1, pada pasal 1 ayat 1.a yangberisi penunjukan dan penetapan perumahan untukkeperluan tempat tinggal, Jawatan jawatan,perusahaan perusahaan dan badanbadan kemasyarakatan. 5Hal 15 dari 42 hal Putusan.Pkr.No.160/G/2008/PTUN JKT.b. Tidak pernah ada hubungan hukum sewamenyewaperumahan berupa perjanjian tertulis sewamenyewa perumahan setelah R.M.
    Moechsinmeninggal dunia tahun 1951 hingga sekarang tahun2008, baik dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta,maupun dengan PT.Asuransi Jiwasraya. Sehinggatidak dapat dikategorikan adanya hubungansewamenyewa perumahan yang ditimbulkan olehadanya persetujuan antara pemilik dan penyewaseperti yang tercantum pada pasal 4 ayat 2.a. PPno.55 tahun 1981 tentang perubahan atas PP no.49tahun 1963 tentang Hubungan sewa menyewaPerumahan. Pemohon Pengosongan tidak ~ pernahmempunyai hubungan hukum dengan R.M.
    Moechsin).Tidak pernah ada perjanjian tertulis sewamenyewa perumahan dengan Penggugat dan tidakpernah ada tagihan sewa atas nama Penggugat yangtelah secara nyata menghuni rumah/bangunansecara turun temurun ;13.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 16-03-2009 — Putus : 14-07-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2009 — Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Dki Jakarta. (Dahulu : Kepala Dinas Perumahan Propinsi Dki Jakarta), 2. NY. Zaenab
56 — 19
  • Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Dki Jakarta. (Dahulu : Kepala Dinas Perumahan Propinsi Dki Jakarta), 2. NY. Zaenab
    KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROPINS DKI JAKARTA. (dahulu) : MKEPALADINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA)berkedudukan di Komplek Dinas Dinas TeknisJati Baru, Jl. Taman Jatibaru No. 1 JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasaK@pada. i< ses shee see shee see 6 see eee ee oe1. M. YAYAH MULYARSO, SH..,6. RUSTIAND HENDI,GH, j nn ne re ie ce ee = ee ee 27. GITO PURWOKO,GH, pe n=
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-03-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — MIA MUSTIKA DEWI
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perumahan
Register : 18-08-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 45/G/2009/PTUN Smg
Tanggal 11 Nopember 2009 — PT.PERMATA (DIAH AGUSTIN ) BAGIO WIBOWO BUPATI MAGELANG
82 — 36
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 26-05-2011 — Putus : 03-10-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Oktober 2011 — Arifin Gultom, S.H;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
137 — 44
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 26-09-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Maret 2018 — NY. ONG A KIM, dkk : WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
286 — 146
  • ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPara Advokad bekerja di Law Office IQBAL & REKAN,Alamat Jalan Pelatuk No. 2 Perumahan Cipinang Indahll, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SKK/IQS/IX/2017 tanggal 16 September2017;Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT;MELAWAN:WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan diJalan. Prapanca Raya Nomor. 9, Kebayoran Baru, KotaAdministrasi Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-05-2008 — Upload : 11-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/PID.SUS/2008
Tanggal 7 Mei 2008 — VERAWATI BINTI TIO TIK THA
32 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemiliknya ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPasuruan tanggal 09 Mei 2007 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa VERAWATI binti TIO TIK THA bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja menghuni rumah tanpa ada persetujuan atauizin dari pemilik sebagaimana terancam dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 10-12-2009 — Putus : 08-06-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juni 2010 — Darianus Lungguk Sitorus;1. Walikota Jakarta Barat, 2. Drs. Listiawan Widiatmoko
242 — 24
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perumahan
Register : 26-02-2007 — Putus : 28-06-2007 — Upload : 22-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G.TUN/2007/PTUN. YK
Tanggal 28 Juni 2007 — COKROSUMARTO DKK; BUPATI SLEMAN ; REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
78 — 172
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — MELVA AGUSTINA VS GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) WILAYAH ACEH;
141 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secarasah rumah BUMN sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;Bahwa seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Belioleh Penggugat karena Penggugat sudah memenuhi = syaratsebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di LingkunganPT PLN (Persero) yang isinya menyebutkan antara lain:(1) Rumah Dinas telah ditetapbkan dalam keputusan Direksi dan elahdimiliki oleh PLN sekurangkurangnya selama
    Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN(Persero) yang isinya diatur dalam Pasal 10 (sepuluh);Bahwa seharusnya bila Tergugat mempertimbangkan KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari1991, tentang Pedomoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BadanUsaha Milik Negara, Jo. Keputusan Direksi PLN Nomor037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang KebijakanPerumahan di Lingkungan PLN Jo.
    K/DIR/2011 tentang Perumahan di LingkunganPT PLN (Persero), maka Keputusan Tergugat seharusnya dapatmengabulkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah jabatanatau rumah dinas tersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang Pedoman PemindahtangananAktiva Tetap BUMN, Jo.
    Keputusan Direksi PLN Nomor037.K/7850/DIR/1992, tentang Kebijakan Perumahan di LingkunganPLN tersebut, maka tanah dan rumah yang Penggugat tempati secarasah telah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun bahkan sudah mencapai 26 (duapuluh enam) tahun lebih dan Penggugat juga sudah mengabdi/bekerjapada PLN selama 35 (tiga puluh lima) tahun lebih, maka oleh karena ituPenggugat berhak untuk membeli tanah dan bangunan rumah dinasdiatasnya yang sudah Penggugat tempati dan pelihara dengan baik;Bahwa sikap dari Tergugat
    Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan diLingkungan PT PLN (Persero), karena Tergugat telah bertindakdiskriminatif dan tidak adil dan mengabaikan permohon Penggugat,serta tidak melaksanakan tentang ketentuan Pasal 10 KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang pedomanpemindahtanganan aktiva tetaop BUMN, Jo. Keputusan Direksi PLNHalaman 7 dari 16 halaman.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 257/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Tambok N.SIMATUPANG
Terbanding/Tergugat : KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
111 — 13
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 100/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : R.E. BARINGBING, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA, JAYAKARTA
90 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — I. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs PT. DARMO GREEN LAND DAN WALIKOTA SURABAYA
115 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 133 PK/TUN/201514.15.(1) Menimbulkan keresahan warga Perumahan Darmo Green Garden, olehkarena jika pagar pembatas perumahan tersebut harus dirubuhkanterdapat kekhawatiran akan keamanan penghuni/warga perumahan.Kekhawatiran itu) sendiri merupakan hal yang sangat beralasanmengingat baru 25 % dari total seluruh area pengembangan yang lakuterjual dan terbangun;(2) Apabila pagar pembatas tanah area Perumahan Darmo Green Gardendirubuhkan, maka Penggugat selaku pengembang area perumahantersebut
    tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan danPemukiman Kepada Pemerintah Daerah.
    Siteplan perumahan Darmo Green Land;b.
    SHGB Nomor 690 adalah milikPenggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali (quad non),namun dalam menjalankan kegiatan usaha perumahan, Penggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali harus mematuhi peraturanperundangundangan termasuk Peraturan Daerah dan PeraturanWalikota yang terkait dengan usaha Pengembang Perumahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — MOH. MURSALIM MADJID VS BUPATI BUOL;
108 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433 K/TUN/2016dengan objek sengketa, dikaitkan pula dengan Surat Keputusan Bupati BuolToliToli Nomor : 012/1622/Bag.Umum tertanggal 08 Desember 1997,tentang Izin Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat Il BuolToliToli pada Lampiran Surat Keputusan izin dimaksud adalah Ny.Nurhayati A.
    Arfah selakupenerima Surat Keputusan Nomor: 012/1622/Bag.Umum Tentang IzinPenghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol ToliToli(Bukti P5), hal tersebut bersesuaian sebagaimana keterangan SaksiAnsar dan Saksi Marwan Dahlan pada pokoknya menerangkanHalaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2016Penggugat bersamasama orang tua Penggugat sudah sejak lamayakni di tahun 1986 telah menempati rumah dan lahan tersebut*.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 194/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : DRS. HARIS HARAHAP
Terbanding/Pembanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
156 — 25
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 02-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 20 Maret 2019 — Ir. DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
273 — 179
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 28-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 17 Maret 2011 — Yayasan Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
119 — 116
  • Bukti T 1: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP4/B/2010 tanggal 30Agustus 2010 ~+=Perihal : MenghentikanKegiatan Pekerjaan Pembangunan yangditujukan kepada Pemilik Bangunan,Penanggung Jawab Bangunan yang berlokasidi Komplek Perumahan Puri Permata Blok ANo. 23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanHalaman 51 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKT2.3.4.BuktiBuktiBuktiT 2:T T3:4:Kalideres, Jakarta Barat.
    (fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP/B/2010 tanggal31 Agustus 2010 PerihalPenyegelan Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat.
    (fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SPB/B/2010 tanggal 1September 2010 Perihal : PelaksanaanPembongkaran Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat. (fotocopysesuali dengan asli) ;Surat Kepala Seksi Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kecamatan Kalidereskepada Kepala Suku ~ Dinas P2B Kota526.5.
    BuktiBuktiT T 5:6:Administrasi Jakarta Barat Nomor35/KD/JB/1X/10 tanggal 21 September2010, Perihal Laporan Pengaduan WargaSetempat Terhadap Kegiatan BangunanIbadah Gereja Methodist Damai Sejahteradi Perumahan Puri Permata Blok A No. 23,Kelurahan Pegadungan.
    gereja didaerah sekitarnya ; Bahwa keberatan yang dilakukan oleh warga komplekperumahan adalah berupa tuntutan untuk tidak boleh adagereja di daerah komplek perumahan tersebut ;56Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga tidakdiperbolehkan didirikan gereja di komplek perumahan ;Bahwa keberatan yang dilakukan bukan atas nama wargakeseluruhan akan tetapi atas nama Kelompok Paguyuban Bahwa sebelumnya ada gereja tidak ada nama KelompokPaguyuban baru setelah ada gereja kelompok tersebutmuncul ; Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — NY. LONGGA MARYKETINI RITONGA VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH;
60 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 31-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2017 — TAMBOK N.SIMATUPANG ; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
125 — 39
  • Bahwa PENGGUGAT telah menempati rumah negara yang beralamat JI.Danau Gelinggang, Blok C Ill, No. 63, tersebut sejak Tahun 1975,berdasarkan over SIP (Surat Izin Perumahan) atas nama Letkol Polisi R.Soetrisno Nrp 31080011 dengan pembayaran Ganti Rugi SebesarRp3000.000, (Tiga Juta Rupiah) bukan CumaCuma atau penunjukan dariPelayanan Markas, setelah itu PENGGUGAT mengurus pembaharuan SIPke nama Suami PENGGUGAT Letkol polisi.Drs.M.H.Marangin SimatupangHalaman 4 dari 36 halaman Putusan No.28/G/2017/PTUNJKTyang
    Pemeliharaan Fasilitas UmumPerkantoran dan Perumahan. Dalam Hal Ini TERGUGAT Tidakmenjalankan Tugas pemeliharaan tersebut.b. Peraturan Kapolri no.Pol.:Kep/17/VIV/2001 tertanggal 31 Agustus2001 tentang petunjuk administrasi ketentuan ketentuanpenggunaan perumahan dinas di Lingkungan POLRI.Pada Lampiran Keputusan KAPOLRI NO.POL:KEP/17/VIIV2001,Tanggal 31 Agustus 2001 BAB V,Pasal 11 Nomor 9.
    (fotokopi dari fotokopi);SIP (SURAT IZIN PERUMAHAN) atas nama DRS.MaranginSimatupang Let Kol Pol. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat permohonan membeli rumah dinas di Pejompongan.(fotokopi dari fotokopi);PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN. (fotokopi dari fotokopi);Bintang Jasa Bhayangkara Nararya.
    PemeliharaanFasilitas Umum Perkantoran dan Perumahan. .(fotokopi darifotokopi);SURAT UNDANGAN RT Dalam rangka rencana pembelianrumah di Lingkungan Blok C oleh Investor atau Developer.(fotokopi sesuai dengan aslinya);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008TENTANG KETERBUKAAN menyampaikan informasidengan terbuka secara lisan,tertulis.(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Kepolisian Republik IndonesiaNO.POL.:KEP/17/VIIV2001,tanggal 31 Agustus 2001.
    :Kep/17/VIIV2001 tanggal 31Agustus 2001 tentang Petunjuk Administrasi Ketentuanketentuan Penggunaan Perumahan Dinas di LingkunganPolri.(fotokopi sesuai legalisir);Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2244/IX/2015 tanggal 30September 2015 tentang penunjukan sebagai Tim Terpaduuntuk melaksanakan penataan dan pemanfaatan asettanah/bangunan Polri dan rumah dinas Polri di LingkunganPolri yang berada di wilayah ODKI Jakarta dansekitarnya.