Ditemukan 23220 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — PT KERASAAN INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dipotong/dipungut oleh pihak lain PPh Pasal 22 Rp PPh Pasal 23 Rpb.
Dibayar sendiri PPh Pasal 22 Rp 3.525.480 PPh Pasal 25 Rp 11.687.678.133Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 11.691.203.6136 Pajak Penghasilan Yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (915.740.863)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding 20 Februari 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88588/PP/M.XIA/15/2017, tanggal 13 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding
Putusan Nomor 1294/B/PK/Pjk/2019 44.588.909.381 Penghasilan Netto 82 Zakat 3 Kompensasi Kerugian 44.588.909.384 Penghasilan Kena pajak 811.147.227.345 PPh Terutang 711.691.203.616 Kredit Pajak 37 PPh yang kurang/(lebih) dibayar (543.976.266)8 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 9 PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (543.976.266) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp543.976.266; dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan Netto Rp 44.588.909.388Zakat Rp Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena pajak Rp 44.588.909.388PPh Terutang Rp 11.147.227.347Kredit Pajak Rp 11.691.203.613PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (543.976.266)Sanksi Administrasi Rp Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp PPh
Putus : 08-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 8 April 2020 — PT CORUM VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
250 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
250 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 392/B/PK/Pjk/2020Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan kami adalahRp NIHIL, dengan perhitungan kembali sebagai berikut: Uraian Jumlah MenurutPT CorumPenghasilan Neto dalam Negeri (212,464,037)Penghasilan Neto dalam Negeri dari luar usaha 29,055,369Koreksi Fiskal Positif 177,786,528Koreksi Fiskal Negatif (71,318,349)Jumlah Penghasilan Neto (76,940,489)Penghasilan Kena Pajak (76,940,489)PPh Terutang Kredit Pajak 99,637,000PPh yang kurang dibayar (99,637,000)Sanksi Administrasi
Total PPh yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100870.15/2012/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1673/WPJ.02/2015 tanggal 30 November 2015tentang keberatan atas Surat Ketetapan
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4162 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK
134 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3564 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ECART WEBPORTAL INDONESIA
114 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1726/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MEDCO E & P RIMAU
171 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Penghasilan 6.187.394.790 360.534.185 5.826.860.605(PPh) Terutangc. Kredit Pajak 5.712.008.195 0 5.712.008.195d.Kompensasi 0 0 0Masa/Tahun Pajaksebelumnyae. PPh Kurang/(Lebih) 475.386.595 360.534.185 114.852.410Bayarf. Sanksi Administrasi 228.185.566 173.056.409 55.129.157g.
Jumlah PPh yang 703.572.161 533.590.594 169.981 .567 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT078217.12/2009/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan selurunnya permohonanterhadap Keputusan Direkturbanding Pemohon BandingJenderalPajakNomorKEP2623/WPJ.07/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang KeberatanWajib
PPh Pasal 23 yang terutang 5.826.860.605,003. Kredit Pajak 5.712.008.195,004. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) 114.852.410,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 55.129.156,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d) 55.129.156,005 Jumlah PPh yang masih harus dibayar(15+16) 169.981.567,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 30 Agustus 2018, dengan disertai alasanalasannya yang dterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus
PPh Pasal 23 yang terutang Rp 5.826.860.605,003. Kredit Pajak Rp 5.712.008.195,004. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) Rp 114.852.410,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 55.129.156,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0,00e. Jumlah sanksi administrasi (at+tb+c+d) Rp 55.129. 156,006.
Putus : 15-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3304/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS I NYOMAN MUDASTA
409 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
409 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Terhutang 344.182.6726. Kredit Pajak (456.126.150)7.
PPh yang terutang Rp 373.695.500,005. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp 0.006. Jumlah PPh Terutang Rp 373.695.500.007. Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 21 Rp 456.126.150,00c. Dibayar sendiri : Rp 0,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 456.126.150,008.
Jumlah PPh yang lebih bayar Rp 82.430.650,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
PPh yang terutang Rp 373.695.500,005. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp 0.006. Jumlah PPh Terutang Rp 373.695.500.007. Kredit Pajak: Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3304/B/PK/Pjk/2020 a. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 21 Rp 456.126.150,00c. Dibayar sendiri : Rp 0,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 456.126.150,008.
Jumlah PPh yang lebih bayar Rp 82.430.650,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14
Putus : 09-03-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MIKUNI INDONESIA
347 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negaif 2.000.000.000Jumlah 36.838.539.723 sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut:: Menurut PemohonUraian Menurut Terbanding by tmbahy (Dikurangi Banding(IDR) (IDR)Peredaran Usaha 971.328.766.556 0 971.328.766.556Harga Pokok Penjualan 773.831.987.610 0 773.831.987.610Laba Bruto 196.496.778.946 0 196.496.778.946Biaya Usaha 27.108.501.974 24.085.819.606 51.194.321.580Penghasilan Neto Dalam Negeri 170.388.276.972 24.085.819.606 146.302.457.366Penghasilan
15.599.148.130Penyesuaian Fiskal 26.573.421.404 12.752.720.117 13.820.701.287Penghasilan Neto Luar Negeri 0 0 0Penghasilan Neto Fiskal 181.362.550.246 36.838.539.723 144.524.010.523Kompensasi Kerugian 0 0 0Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal) 181.362.550.246 36.838.539.723 144.524.010.523PPh Terutang 45.340.637.500 9.209.634.870 36.131.002.630Kredit Pajak 39.571.051.002 0 39.571.051.002PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 5.769.586.498 9.209.634.870 3.440.048.372Sanksi Adiinistrasi 1.846.267.679 1.846.267.679 0Jumlah PPh
Putus : 22-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3038 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REBINMAS JAYA
62 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK
240 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garuda 153/74 Bojonagara AndirKota Bandung, Jawa Barat, sehingga pajak terutang dihitung kembali menjadi:Penghasilan Neto Rp 12.664.956.330Kompensasi Kerugian Rp 12.664.956.330Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 2.957.424.259Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.957.424. 259) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
Putusan Nomor 385/B/PK/Pjk/2020Kompensasi Kerugian Rp 12.664.956.330Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 2.957.424.259Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.957.424.259)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
Putus : 13-05-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 B/PK/PJK/2020 Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAMUDRA TIMUR SANTOSA
147 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4617/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
327 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3813 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRO INDOMAS
112 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk
338 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
338 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) (6.466.019.872.965)9Penghasilan Neto LN 10/Jumlah Penghasilan Neto (122.284.368.577)11Zakat 12Kompensasi Kerugian 13 PTKP 14Penghasilan Kena Pajak (122.284.368.577)15PPh Terutang 16Penghasilan Yg Seharusnya Tdk Terutang PPh 17Pengembalian PPh Ps 24 18Jumlah PPh Terutang 19Kredit Pajak :a. PPh Pasal 23 11.693.632.968b.
Jumlah Pajak Yg Dpt Dikreditkan 11.693.632.96820Jumlah PPh Yg Kurang/Lebih Dibayar (11.693.632.968) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2017;bahwa amar Menimbang,Put.115598.15/2014/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 30 Apriltelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomor2019 yangMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00980/KEB/WPJ.07/2017
Pjk/2020Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014Nomor 00063/407/14/054/16tanggal 11 April 2016, atas nama PT Elang Mahkota Teknologi Tok., NPWP01.366.817.3054.000, beralamat di SCTV Tower Senayan City Lantai 18,Jalan Asia Afrika Lot. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp (118.775.937.716,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp (118.775.937.716,00)PPh
terutang Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 11.693.632.968,00Jumlah PPh Yang Lebih Dibayar Rp 11.693.632.968,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Agustus 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp11.693.632.968,00, dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp (118.775.937.716,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp (118.775.937.716,00)PPh
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4100/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG LTD
245 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4331 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — PT FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3846 B/PK/PJK2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DEYON RESOURCES
110 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3646/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — PT BOSTON CONSULTING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
349 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
349 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
17Oktober 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Boston ConsultingIndonesia, NPWP: 01.071.000.2058.000, beralamat di Sampoerna StrategicSquare Tower A Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4546, KaretSemanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 84.962.862.887,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 84.962.862.887,00PPh terutang Rp 21.240.715.500,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 38.651.008.825.00Jumlah PPh
bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp17.410.293.325,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 84.962.862.887,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 84.962.862.887,00PPh terutang Rp 21.240.715.500,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 38.651.008.825.00Jumlah PPh
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
233 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung Nomor 652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25Maret 2013 juncto Put.33348/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua denganpetitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim agar mengabulkanpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratTergugat tentang Surat Pemberitahuan Tidak Terdapat Pembayaran Pajakyang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugatmengembalikan PPh
Pengadilan Pajak a quo serta mengadilikembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena incasu Pertama, Bahwa bukti baru (novum) yang barudiperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat) adalah konten yang PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat)kutip dari website resmi Dirjen Pajak(htto:/Awww. pajak.go.id/content/seripphpajakpenghasilanataspengalihanhakatastanahdanataubangun an) pada bagian dikecualikan dari kewajiban pembayaran/ pemungutan PPh
angka 5dimana disebutkan bahwa dalam rangka penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha dengan nilai buku, berdasarkan SKB dikecualikan daripembayaran/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019rangka pemekaran usaha tidak terutang PPh Final (ada 5 (lima)) lokasitanah dan/atau bangunan milik Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat)yang diketahui telah memperoleh SKB pemotongan PPhFinal atas penghasilan dari pengalinan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha).Ketiga, bahwa atas kegiatan usaha yang melakukanpenggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaranusaha sepanjang Pemohon Peninjauan Kembali ke2 telah memilikiSKB pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan dari Tergugat maka tidakterutang Pajak Penghasilan, termasuk PajakPenghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis HakimAgung pada tingkat Judex Jurisch I!
Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAYAR SENTOSA SHIPPING
186 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006Nomor 00001/241/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama PTLayar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, dihitungkembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.428.037.210Pajak Penghasilan Rp 385.930.397Kredit Pajak Rp 385.930.397Kompensasi Masa/Tahun sebelumnya Rp PPh
Kurang/(lebih) Bayar Rp Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP RpKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp Jumlah PPh Pasal 15 yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.428.037.210,00Pajak Penghasilan Rp 385.930.397,00Kredit Pajak Rp 385.930.397,00Kompensasi Masa/Tahun sebelumnya Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPh