Ditemukan 119653 data
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 4994/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002, Kelurahan Taman Bunga, KecamatanGerunggang, Pangkalpinang, Kep.
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004616.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00118/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00055/207/12/308/16 tanggal 11 Mei 2016, atasnama PT Sarana
Putusan Nomor 4994/B/PK/Pjk/2020Barang dan Jasa Nomor 00055/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016,Masa Pajak Juli 2012 atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania, Nomor 140 RT 005RW 002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang,Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung adalah tidak sesuai denganUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan danUndangUndang Pengadilan Pajak sehingga oleh karenanya tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4994/B/PK/Pjk/2020ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
72 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
77 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
57 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
PUTUSANNomor 4992/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002, Kelurahan Taman Bunga, KecamatanGerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004612.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00115/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2012 Nomor 00051/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016, atasnama PT Sarana
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00115/KEB/WPJ.03/2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00051/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016,Masa Pajak Maret 2012 atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, adalah tidak sesuai dengan UndangUndang Ketentuan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1579/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA
MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005, RW 002, Gerunggang Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur PT Sarana Marindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116466.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00097/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Juli 2011, atas namaPT Sarana
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00048/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Juli 2011,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 10 halaman.
sengketa berupa Koreksiatas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Penyerahan Pasir Timah kepada PT Stanindo Inti Perkasa Masa PajakJuli 2011 sebesar Rp13.257.750.000,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah melakukan klarifikasi Kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bahwa PT Sarana
89 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
75 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU475/PJ/2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put76448/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 1 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1405/WPJ.06/2014, tanggal4 September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2011, Nomor 00188/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atas namaPT Sarana
Dipungut Sendiri Masa Pajak Juni 2011 ~~ sebesarRp1.695.877.795,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkanbukti berupa Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik dandidukung dengan arus uang dan barang kepada lawan transaksi diantaranya (PT Graha Mitra Gita Lestarindo, PT Cipta Marga Mandiri, PTRia Sarana
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 4993/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002, Kelurahan Taman Bunga, KecamatanGerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav 4042, Jakarta;Dalam
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004613.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00117/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00052/207/12/308/16 tanggal 11 Mei 2016, atasnama PT Sarana
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00117/KEB/WPJ.03/2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00052/207/12/308/16, Tanggal 11 Mei 2016Masa Pajak April 2012, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT 005RW 002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang,Pangkalpinang, Kep.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
87 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
./2017,tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA STEEL, NPWP: 01.001.920.6073.000,beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, ManggaDua Selatan, Jakarta Pusat 10730, yang diwakili oleh lbnuSusanto, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
Sarana Steel, NPWP: 01.001.920.6073.000,beralamat di JI.
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
88 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU535/Pu/2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put76453/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 1 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1409/WPJ.06/2014, tanggal4 September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011, Nomor 00193/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atasnama PT Sarana
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1409/WPJ.06/2014, tanggal 4 September 2014, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011, Nomor 00193/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atasnama PT Sarana Steel, NPWP 01.001.920.6073.000, beralamat diHalaman 3 dari 7 halaman.
Dipungut Sendiri Masa Pajak November 2011 sebesarRp684.314.133,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkanbukti berupa Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik dandidukung dengan arus uang dan barang kepada lawan transaksi diantaranya (PT Graha Mitra Gita Lestarindo, PT Cipta Marga Mandiri, PTRia Sarana
41 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
51 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3962/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002, Gerunggang, Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116470.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00100/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00052/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak November 2011,atas nama PT Sarana
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
96 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU536/Pd/2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put76452/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 1 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1408/WPJ.06/2014, tanggal4 September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011, Nomor 00192/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atasnama PT Sarana
yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesarRp1.325.366.353,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkanbukti berupa Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik dandidukung dengan arus uang dan barang kepada lawan transaksi diantaranya (PT Graha Mitra Gita Lestarindo, PT Cipta Marga Mandiri, PTRia Sarana
37 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;
21 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA RIAU SARANA;;
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;
29 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;