(PT BLEM) dan SCB, serta PT AKT dan PT Borneo MiningService (PT BMS) sebagai Corporate Guarantors.Bahwa Pengurus telah mencocokkan tagihan SCB Hongkong tersebut dengan catatan Debitor namuntidak dapat menemukan catatan apapun yang menunjukkan bahwa Debitur memiliki hutang atau bentukkewajiban lainnya kepada SCB Hongkong.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukanoleh SCB Hongkong, Pengurus juga memperhatikan peraturan perundangundangan, perjanjianperjanjian

serta dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan verifikasi terhadap tagihanyang diajukan oleh SCB Singapore.Hal 22 Putusan 07/Pdt.SusPKPU/2016/PN.NiagaJkt.Pst.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh SCB Hongkongkarena kewajiban PT AKT untuk membayar biaya keagenan tersebut timbul setelah dilakukannyaeksekusi atas corporate guarantee yang diberikan oleh PT AKT kepada PT BLEM.

(PT BLEM) dan SCB, serta PT AKT danPT Borneo Mining Service (PT BMS) sebagai Corporate Guarantors.Untuk melakukan verifikasi atas tagihan tersebut.

) kepada PT Borneo Lumbung EnergiTbk (Borneo''), jaminanjaminan yang diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalamiperubahan apapun sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi.2 Jaminanjaminan yang dimaksud adalah sebagai berikut:Hal 52 Putusan 07/Pdt.SusP KP U/2016/PN.Niaga.

diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalamiperubahan apapun sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi.2 Jaminanjaminan yang dimaksud adalah jaminanjaminan tersebut sebagai berikut:a Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan TidakBergerak No. 11 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny.

) Singapura Nomor Rekening 0119154927, rekening Standard CharteredBank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 atas nama HadinotoSoedigno, serta rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno, mentransfer uang dari rekeningStandard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927 atasnama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard Chartered Bank (SCB)Singapura Nomor 0108879747 atas nama Hadinoto Soedigno, mentransferuang di rekening Standard Chartered

Bank (SCB) Singapura Nomor0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard CharteredBank (SCB) Singapura Nomor 0179357123 atas nama Hadinoto Soedigno danke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening0119154927, Mentransfer uang di Standard Chartered Bank (SCB) SingapuraNomor Rekening 0103130640 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB)Singapura Nomor Rekening 0119154927, serta melakukan tindakan lain atasharta kekayaan dengan cara menarik secara tunai uang yang tersimpan

Transfer dari Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan NomorRekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening StandardChartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 atas namaHadinoto Soedigno, rekening Standard Chartered Bank (SCB) SingapuraNomor Rekening 0119154927 dan rekening Standard Chartered Bank(SCB) Singapura Nomor 0710375609 dengan transaksi sebagai berikut:Halaman 55 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT.DKISebesar SGD500.000 (lima ratus ribu dolar

Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0710375609 keHalaman 56 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT.DKIrekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor0119154927;c.

Bank (SCB)Singapura Nomor 0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekeningStandard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0179357123 atas namaHadinoto Soedigno dan ke rekening Standard Chartered Bank (SCB)Singapura Nomor Rekening 0119154927, mentransfer uang di StandardChartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 ke rekeningStandard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927,serta melakukan tindakan lain atas harta kekayaan dengan cara menariksecara tunai uang yang tersimpan

kekayaan, perjanjian penyerahan,pemindahan hak karena warisan, dsb.Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (Hukum Pajak)dalam hal Hukum Pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yangbersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannyajuga telah diakui serta diterapbkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana ternyata dalam (a) Putusan Mahkamah AgungNomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 3031dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebutmembatalkan putusan Pengadilan Pajak yang secara kelirumenganggap bahwa SCB cabang Indonesia merupakananak perusahaan dari SCB London atau SCB HongkongHalaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014berkenaan dengan pembebanan area recharges kepadaSCB Indonesia, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luarnegeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satukesatuan dengan Kantor Pusat SCB, begitu puladengan SCB Hong Kong;e.

Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatanJasa Luar Negeri, tetapi oleh karena pembebananarea recharges tersebut dilakukan oleh SCBHongkong kepada SCB Indonesia, yangmerupakan suatu kesatuan badan usaha, makaatas pembebanan tersebut tidak terutang PPN.Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Banktersebut menguatkan putusan Pengadilan Pajak, yangmenyatakan tidak ada pemberian jasa antar cabang darisuatu badan yang sama sehingga tidak ada PPN yangterutang.

SCB, tempat tinggal di KabupatenGresik, sekarang tinggal di Kab. Gresik, selanjutnya disebutsebagai "Pemohon";melawanTERMOHON ASLI ., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Karyawan PT.

SCB denganpenghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namuntidak berhasil;Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;SAKSI Il: SAKSI Il , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal di Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah, yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalahIbu kandung Termohon ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;

SCB namunsaksi tidak tahu penghasilannya ;Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namuntidak berhasil;Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akanmengajukan bukti lagi;Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak

tiga puluhempat ribu) rupiah.9 Toko Sumber Berkat Plastik tertanggal 04 Januari 2010 berupa opp 2 x 7 daichiclear sebanyak 2 dus, opp daichi brown sebanyak 2 dus dengan hargakeseluruhan Rp. 912.000, (sembilan ratus dua belas ribu) rupiah.10 Toko Sanggar Jaya tertanggal 05 Desember 2009 berupa PVC GT hitamsebanyak 1 dus, Opp 2 x 75 daichi clear sebanyak 5 dus, opp 2 275 daichi brownsebanyak 5 dengan harga keseluruhan Rp. 4.137.500, (empat juta seratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.11 Toko SCB

juta tiga puluhempat ribu) rupiah.Toko Sumber Berkat Plastik tertanggal 04 Januari 2010 berupa opp 2 x 7 daichiclear sebanyak 2 dus, opp daichi brown sebanyak 2 dus dengan hargakeseluruhan Rp. 912.000, (sembilan ratus dua belas ribu) rupiah.Toko Sanggar Jaya tertanggal 05 Desember 2009 berupa PVC GT hitamsebanyak 1 dus, Opp 2 x 75 daichi clear sebanyak 5 dus, opp 2 275 daichi brownsebanyak 5 dengan harga keseluruhan Rp. 4.137.500, (empat juta seratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.Toko SCB

juta tiga puluhempat ribu) rupiah.Toko Sumber Berkat Plastik tertanggal 04 Januari 2010 berupa opp 2 x 7daichi clear sebanyak 2 dus, opp daichi brown sebanyak 2 dus dengan hargakeseluruhan Rp. 912.000, (sembilan ratus dua belas ribu) rupiah.Toko Sanggar Jaya tertanggal 05 Desember 2009 berupa PVC GT hitamsebanyak 1 dus, Opp 2 x 75 daichi clear sebanyak 5 dus, opp 2 275 daichibrown sebanyak 5 dengan harga keseluruhan Rp. 4.137.500, (empat jutaseratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.Toko SCB

6 B CWHE* FRA Ua(lanatut SThalibin IV : 254)S$S$SCb ? edGh? A @dYG HA JGgjd @jHRkKZ6 lm o C@F Nfp KqW11/,a (Bughatul Mus tars yidin : 259 )67 9 S,/,@ 023 0 ,*2+, QO Sel (($ 2% %,9+s $$2 8, %, 93 2olelool?5(MENETAPKAN&S ( *OS Mahsin Bin Damsiah)6Saknah binti H. Muhammad Saleh )% o/ at& ' *8S (*+$ ( (( ( 0839 $ 6( 7*&5 Rabu 24 September2014 ( 29 Dzulqaidah 1435 H. Drs.Faisal, MH ( Dra. HJ. Nur Kamah. Dra. HJ.Ernawati, ( 513oleCPs8$+$3$(Kalamuddin, SH,.MH. (Drs. Faisal, MH.5 5$Dra. HJ. Nur Kamah.

KEPLAND INVESTAMA
Turut Tergugat:
1.STANDART CHARTERED BANK (SCB)
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

ELKARINDOBANGUN SEIAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak/ partij dalam gugatanPenggugat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadi dan/atau legalitasterhadap Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2013, dan/ atau Surat Pernyataantertanggal 09 Desember 2015, dan/ atau adanya kwitansi pembayaranadministrasi cost SCB unuk backup keuangan proyek yang ditandatangani olehPenggugat dan RAYA BRONI LUBIS. adalah sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013.

ELKARINPOBANGUN SEJAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak/partij dalamgugatan Penggugat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadidan/atau legalitas terhadap Surat Pernyataan pada tanggal 09 DesemberHalaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor446/PDT/2019/PT.BDG.2015, dan/atau adanya kwitansi pembayaran administrasi cost SCB unukbackup keuangan proyek yang ditanda tangani oleh Penggugat dan RAYABRONI LUBIS. adalah sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)pada tanggal 18 Juli 2013;Hubungan

Bahwa kiranya perlu diketahui, selain hal tersebut diatas, Tergugat II Ssudahmemberikan dan/atau menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) kepada Penggugat dan RAYA BRONI LUBIS, untukpembayaran administrasi cost SCB unuk backup keuangan proyek, ternyataPenggugat dan RAYA BRONI LUBIS setiap ditanyak mengenai keabsahansertipikat Deposito Bank Standard Chartered Nomor : 31000026913 yangASLI selalu menghindar dengan berbagai alasaan yang tidak masuk akal;Oleh karena Penggugat

(Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS, pembayaranadministrasi cost SCB. unuk back up keuangan proyek. Oleh karena Tergugatd.rk. (Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS tidak adanya itikad baik dankeseriusan adanya dukungan dana dalam memberikan dan/atau menyerahkansertifikat Deposito Bank Standard Chartered No. 31000026913 untukkepentingan dari PT. ELKARINDO BANGUN SEJAHTERA NUSANTARA makaPenggugat d.rk.

Menyatakan kwitansi pembayaran administrasi cost SCB unuk backupkeuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat d.k (Tergugat d.rk.),dan RAYA BRONI LUBIS, adalah sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013, dianggap sah secara hukum sebagaipembayaran dan/atau pengembalian uang ("konpensasi") kepada Tergugat d.rk. (Penggugat d.k);9. Menghukum Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) membayar kerugian imamterialkepada Penggugat d.rk.

Standard Chartered Bank Indonesia masih berdiri SerikatPekerja Standard Chartered Bank Indonesia, sehingga ketentuan yangdiberlakukan adalah Buku Perjanjian Kerja Bersama, bukan Buku The GroupCode of Conduct Tahun 2008 yang hanya merupakan pedoman perusahaandalam menjalankan bisnis/usahanya;Keputusan Menteri sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 135 UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 48/MEN/IV/2004 (Pada saatpendaftaran PKB SCB

Indonesia keputusan menteri ini masih berlaku,sekarang sudah diganti dengan Permenaketrans RI Nomor Per.16/MEN/XI/2011) Pasal 26 ayat 2 huruf b: Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimaksudkan: huruf b: Sebagai rujukan utama dalam halterjadi perselisihan pelaksanaan perjanjian kerja bersama;Bahwa Bab II Umum Pasal 1 Ruang Lingkup PKB SCB Indonesia periode01 Januari 201131 besember 2012 mengatur:" Perjanjian Kerja Bersama iniHal. 19 dari 23 hal.

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini";Pada Alat Bukti P2 yang sama dengan alat bukti T3 jelas tidak ada samasekali lampiran yang berisi Buku Kode Perilaku Perusahaan Tahun 2008/TheGroup Code of Conduct tahun 2008 sebagaimana ditunjukkan pada Bukti P4yang sama dengan Bukti T10, dan diajukan sebagai alat bukti yang terpisah;Buku Kode Perilaku Perusahaan Tahun 2008 tersebut hanya ditandatanganioleh Peter Sands Pimpinan Eksekutif Perusahaan (berdasarkan Surat KuasaTermohon Kasasi yang menjadi CEO SCB

Indonesia adalah Tom Aakeryang juga menanda tangani PKB SCB Indonesia);Bahwa Pasal 34 angka 6 PKB tidaklah merujuk kepada Bukti p4/Bukti T10 dikarenakan: Buku Kode Perilaku Perusahaan Tahun 2008/Buku The Group Code ofConduct 2008 tidak merupakan lampiran Buku PKB Standard CharteredBank Indonesia Periode 01 Januari 201131 Desember 2012;(bisa dilihat Pada bukti T3/Bukti P2 tidak ada lampirannya berupa BukuKode perilaku perusahaan Tahun 2008); Buku Kode Perilaku Perusahaan Tahun 2008/Buku The Group

Code ofConduct bukan Peraturan Perusahaan, karena di perusahaan sudah berlakuPerjanjian Kerja Bersama (PKB); Buku Kode Perilaku Perusahaan Tahun 2008 / Buku The Group Code ofConduct tidak merupakan notulen perjanjian kerja bersama dan tidakpernah dirundingkan bahkan tidak pernah diperlihatkan selamaperundingan PKB SCB berlangsung; Dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi (halaman 7 dan 8) pada pemeriksaandi Tingkat PHI, telah diuraikan keterangan dua orang saksi dari termohonkasasi, keduanya telah memberikan

SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014:Fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 001/KONTRKONTRUKSI/BAPDISBUD/SCB/V1/2014 Kamis tanggal dua puluh enambulan Juni tahun dua ribu empat belas;Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor/DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas KebudayaanProvinsi Kepualaun Riau tanggal 26 Juni 2014;Fotocopy legalisir Invoice Nomor O8/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK001/KONTRJ.KNSL/PPKDISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014;Halaman 5 dari 28 halaman

ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI,ST,Fotocopy legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor001/BAPSPDISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara PernyataanSelesai Pekerjaan Belanaj Konsultan Perencana Kegiatan PembangunanMonumen Bahasa Melayau Tahap II pada Dinas Kebudayaan ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014:Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor052/BASTHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah TerimaHasil

Pekerjaan tanggal 11 April 2014;Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas KebudayaanProvinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014;Fotocopy legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan PerencanaanKegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor danHalaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/202132.33.34.35.36.37.38.39.40.tanggal DPA Nomor 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 NamaPenyedia Barang/Jasa CV.

ANISA ENGINEERING CONSULTANT danLampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014;Fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor001/BAPA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun duaribu empat belas;Fotocopy legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014Disita dari RIKA DWI ANGGREANI, Amd berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 13/Pen.Pid.SusTPK/2019/PNTpg, tanggal 03 Juli 2019;Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205Tahun 2013,

Menyatakan Barang bukti berupa :a. 1 (satu) unit Ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 9461 SCb. Selembar STNK No. 0585644/BL/2017 an. NYOMAN MEGENGDikembalikan kepada Nyoman Megeng melalui terdakwa GedeKawan;c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria warna biru putin DK 3794CFd. 1 (satu) lembar STNK No.083665/BL/2011 an.

Bahwa dengan tabrakan yang dialami yang mengakibatkan korbanmeninggal dunia dirinya merassa bersalah, dan untuk kedepannyasanggup untuk tidak akan mengulangi lagi dengan kesalahan yangsama.Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakantidak mengajukan saksi yang meringankanMenimbang, bahwa disamping mengajukan saksisaksi, PenuntutUmum juga telah mengajukan barang bukti berupa :a. 1 (satu) unit Ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 9461 SCb.

pidanaMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan sebagai berikut:e Halhal yang memberatkan : Terdakwa kurang hatihati dalam mengemudikankendaraannya;16e Halhal yang meringankan : Adanya perdamaian; terdakwa menyesali perobuatannya; Terdakwa tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan danmengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :1 (satu) unit Ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 9461 SCb

Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam lembagapemasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan 1 (satu) Tahundan 6(enam) bulan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yangdapat dihukum ;>Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) unit Ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 9461 SCb. Selembar STNK No. 0585644/BL/2017 an.

No.1680 K/Pdt/2014mengajukan gugatan yang timbul dari dokumendokumen transaksi yangdibuat oleh Tergugat I/Jembo dengan Tergugat II/SCB; danB. Penggugat bukan merupakan pihak dalam dokumendokumen transaksimanapun sehingga, Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum untukmengupayakan pembatalan dokumendokumen transaksi tersebut;. Alasan hukum atas setiap dalildalil tersebut di atas diuraikan secara rinci dibawah ini;.

Penggugat, sebagai pemegang saham dari Tergugat I/Jembo tidak memilikikapasitas untuk mengupayakan pembatalan dan/atau mengajukan gugatanyang timbul dari dokumendokumen Transaksi yang dibuat oleh TergugatI/Jembo dengan Tergugat II/SCB;. Penggugat menyatakan bahwa sebagai akibat dari dugaan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/SCB Penggugat danTergugat I/Jembo menderita kerugian;.

No.1680 K/Pdt/20147.Tergugat I/Jembo memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatantersebut dalam proses arbitrase yang dimulai oleh Tergugat II/SCB sesuaidengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam PerjanjianInduk ISDA dan yang juga telah disetujui oleh Tergugat I/Jembo NamunTergugat I/Jembo memilih untuk tidak membawa keberatan dalam prosestersebut.

No.1680 K/Pdt/2014memulai proses beracara hukum melawan Tergugat II / SCB (lihat paragraf 3dari gugatan);12.Selanjutnya Pasal 61 membatasi hak pemegang saham untuk memulaiproses beracara hukum hanya untuk kerugian yang ditimbulkan terhadappemegang saham oleh tindakan perusahaan.

Para pejabat dari Tergugat I/Jembo (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114ayat (6) UU PT);Secara signifikan, tidak ada upaya hukum yang diberikan untuk diajukankepada pihak ketiga seperti Tergugat II/SCB;Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki alas hak untuk memulai proseshukum a quo terhadap Tergugat II/SCB Berdasarkan alasanalasan tersebutdi atas dapat diartikan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima;Penggugat bukan merupakan pihak dalam dokumendokumen Transaksimanapun sehingga

Putusan Nomor. 747/B/PK/PJK/201329.30.Bahwa penerapan oprinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak secara khusus tidak mengatur persoalanpersoalan yangbersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telahdiakui serta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagaipemohon

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan KantorPusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapioleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCBHongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuanbadan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN.

"Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam perkara SCB tersebut di atasterlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak adapemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantorcabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan daribadan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama, yakni StandardChartered Bank yang berkedudukan di London, Inggris.

Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturan perundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam hal hukum pajak tidakmengatur persoalanpersoalan yang bersangkutan untuk mencari dasar kemungkinanpemungutannya juga telah diakui serta diterapkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana ternyata dalam (a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank("SCB") sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK12a, yang telah

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut membatalkan putusanPengadilan Pajak yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabang Indonesiamerupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCB Hongkong kepada SCBIndonesia, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yang terutang PajakPertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan Kantor PusatSCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapi olehkarena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCB Hongkongkepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN. "b.

Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB dan perkaraDeutsche Bank tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilaibahwa tidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepadakantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan daribadan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama. Dengan demikian, tidak adaPajak Pertambahan Nilai yang terutang.

tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,Halaman 3 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosialkeuangan skretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember2013 senilai Rp. 600.470.0000,Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim denganLPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013dan Nomor : 02/SCB

/SP/XI/BTX/2013.Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah PAPBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Susuna pengurus LPK SempoaCorporation Bontang.Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK SempoaCorporations Bontang Tanggal 18 November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyaan Tanggung jawabpenggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang,tanggal 18 November 2013.4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas

KEU tanggal 14Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan(PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantubendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume II

LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir IIl LPK SempoaCorporations Bontang.Halaman 6 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr46.47.48.49,50.51.52.53.34.55.56.1 (Satu) buah Flasdisk Merk Apacer.3 (tiga) buan kaset dokumentasi pelatihan LPK SempoaCorporations Bontang.2 (dua) buah kaset dokementasi olimpiade berhitung cepat tingkatnasional ke 14 Surabaya Jatim

Perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada pada bulan Agustus 2012 saksi DEWANTA ARISANDY Bin(Alm) H SYAMSURI MANAB (Penuntutan secara terpisah/splitzing) selakuKetua LPK Sempoa Corporations Bontang membuat dan mengajukanproposal pengajuan dana hibah tahun 2012 ke Provinsi Kalimantan TimurProposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus2012 sebesar 631.470.000, (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pengadaan

kekayaan,penanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dansebagainya,Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukumpajak)dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yangbersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannyajuga telah diakui serta diterapbkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana temyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 3031 denganBUT Standard Chartered Bank (SCB

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;a.

Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa LuarNegen, tetapi oleh karena pembebanan area rechargestersebut dilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia,yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN;Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam perkara SCB tersebut diatas terlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwatidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabangkepada kantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnyamerupakan suatu

atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau oranglain, atau Supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukanoleh dua orang atau lebih bersekutu, yang perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 10.15 wib dipinggir jalan di jalan Bagan Deli Lama Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan DeliKecamatan Medan Belawan Terdakwa Agus dan M.Ali melihat 1 (Satu) mobil truckmitsubishi colt diesel box nomor polisi B 9711 SCB

Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan bersama dengantemannya M.Ali berdasarkan laporan saksi korban telan melakukanpemerasan dengan cara Terdakwa bersama M.Ali menyetop saksi korbansedang mengendarai 1 (Satu) mobil truck mitsubishi colt diesel box nomorpolisi B 9711 SCB warna merah sedang menuju PT.Waruna Belawan;.

Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundang undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank ("SCB")sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK25a, yang telah

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabangIndonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCBHongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yangterutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa LuarNegeri, tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebutdilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yangmerupakan suatu) kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN"b. Putusan Mahkarnah Agung dalarn perkara Deutsche Bank tersebuttelah rnenguatkan putusan Pengadilan Pajak No.

Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebutdi atas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebutyang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak No.

Put. 09674/PP/M.X/16/2007 tanggal 14Februari 2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; "Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak adapemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantorcabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuandari badan usaha

ELKARINDOBANGUN SEIAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak/ partij dalamgugatan Penggugat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadidan/atau legalitas terhadap Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2013,dan/ atau Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2015, dan/ atauadanya kwitansi pembayaran administrasi cost SCB unuk backupkeuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat dan RAYA BRONILUBIS. adalah sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) padatanggal 18 Juli 2013.

ELKARINPOBANGUN SEJAHTERA NUSANTARA dalam sebagai pihak/partij dalamgugatan Penggugat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya terjadidan/atau legalitas terhadap Surat Pernyataan pada tanggal 09 Desember2015, dan/atau adanya kwitansi pembayaran administrasi cost SCB unukbackup keuangan proyek yang ditanda tangani oleh Penggugat danRAYA BRONI LUBIS. adalah sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013;Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat

(Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS,pembayaran administrasi cost SCB. unuk back up keuangan proyek. Olehkarena Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) dan RAYA BRONI LUBIS tidakadanya itikad baik dan keseriusan adanya dukungan dana dalammemberikan dan/atau menyerahkan sertifikat Deposito Bank StandardChartered No. 31000026913 untuk kepentingan dari PT. ELKARINDOBANGUN SEJAHTERA NUSANTARA maka Penggugat d.rk.

Bahwa terhadap kwitansi pembayaran administrasi cost SCB untukbackup keuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat d.k(Tergugat d.rk) dan RAYA BRONI LUBIS adalah sebesar Rp 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013, maka dianggap sahsecara hukum sebagai pembayaran dan/atau pengembalian uang(konvensi) dari Penggugat d.rk. (Tergugat II d.k) kepada Tergugat d.rk.(Penggugat d.k);12.

Menyatakan kwitansi pembayaran administrasi cost SCB unukbackup keuangan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat d.k(Tergugat d.rk.), dan RAYA BRONI LUBIS, adalah sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013,dianggap sah secara hukum sebagai pembayaran dan/ataupengembalian uang ("konpensasi") kepada Tergugat d.rk. (Penggugatd.k);9. Menghukum Tergugat d.rk. (Penggugat d.k) membayar kerugianimamterial kepada Penggugat d.rk.

tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,Halaman 3 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosialkeuangan skretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember2013 senilai Rp. 600.470.0000,Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim denganLPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013dan Nomor : 02/SCB

/SP/XI/BTX/2013.Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah PAPBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Susuna pengurus LPK SempoaCorporation Bontang.Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK SempoaCorporations Bontang Tanggal 18 November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyaan Tanggung jawabpenggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang,tanggal 18 November 2013.4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas

KEU tanggal 14Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan(PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantubendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume II

LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir IIl LPK SempoaCorporations Bontang.Halaman 6 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr46.47.48.49,50.51.52.53.34.55.56.1 (Satu) buah Flasdisk Merk Apacer.3 (tiga) buan kaset dokumentasi pelatihan LPK SempoaCorporations Bontang.2 (dua) buah kaset dokementasi olimpiade berhitung cepat tingkatnasional ke 14 Surabaya Jatim

Perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada pada bulan Agustus 2012 saksi DEWANTA ARISANDY Bin(Alm) H SYAMSURI MANAB (Penuntutan secara terpisah/splitzing) selakuKetua LPK Sempoa Corporations Bontang membuat dan mengajukanproposal pengajuan dana hibah tahun 2012 ke Provinsi Kalimantan TimurProposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus2012 sebesar 631.470.000, (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pengadaan