Mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito danproduk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan,laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yangdikeluarkan secara resmi pihak perbankan atas rekeningrekeningtabungan/ deposito/ produk perbankan atas nama Tergugat.Namun, sampai dengan diajukannya gugatan a quo Tergugat belummelaksanakan Kewajiban Hukum Tergugat sebagaimana Penggugat uraikandi atas.19.Bahwa kemudian Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti

Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti telah menuduh Penggugat mencaricari alasan, menghambatdan tidak mau membagikan harta bersama sesuai dengan PutusanPembagian Harta Bersama yang dikuatkan dengan Putusan BandingPembagian Harta Bersama dan Putusan Kasasi Pembagian HartaBersama;Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 864/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti telah menuduh Penggugat mencaricari alasan .Bahwa Dalil penggugat tersebut diatas adalah menyesatkan dan telahmencari penafsiran seenaknya dan untuk kepentingan sendiri karenatidak ada kesesuaian antara fakta dengan apa yang didalilkan dan iniadalah dalil BOHONG DAN TIDAK BENAR, Bahwa sesuai dengan faktatersebut sangat jelas gugatan penggugat adalah kabur (Obscuur Libel).Sebagai bantahan dari dalil penggugat tersebut secara jujur Tergugatdapat

Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti telahmenuduh Penggugat mencaricari alasan.

PANEN ARTHA INDONESIAMULTIFINANCE sebagai Tergugat sangat mengadaada dan menyusungugatan secara serampangan, oleh karena gugatan Penggugat menjadikabur dan tidak jelas maka sudah seharusnya ditolak;103.

Bahwa didalam perkara gugatan ini tidak pada tempatnya Penggugatmengajukan gugatan seperti itu karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum yang diikat dalam sebuah perjanjian, danjelas Penggugat telah mencampuradukkan hubungan hukum Penggugatdengan pihak lain oleh karena itu gugatan yang disusun sanganmengadaada dan secara serampangan maka gugatan Penggugatmenjadi kabur dan tidak jelas maka seharusnya ditolak;Bahwa lebi dari itu gugatan ini diajukan oleh Penggugat sesudaheksekusi lelang

atas tanah dan bangunan selesai dilaksanakan yangkesemuanya dilakukan secara autentik menurut syaratsyarat perundangundangan yang berlaku sangat jelas dan membuktikan gugatan disusunsangat mengadaada dan secara serampangan maka gugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnyaditolak;Bahwa secara defacto dan dejuris seharusnya Penggugat mengetahuiKeputusan/Lelang Nomor 094/2014 tanggal 22 juli 2014 adalah produkhukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah diperiksa, diteliti

Bahwa dalam Pelaksanaan Eksekusi secara serampangan dan kasaryang menimbulkan kerusakan pecahnya kaca, perabotanperabotan dan jugaberserakannya barang dagangan yang mana ini akan diperkarakan dalamperkara pidana yang lain. Demikian Juga adanya kolusi dan nepotisme dalamPelaksanaan Eksekusi antara Pemohon Eksekusi/Tergugat dan ParaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2018/PN SgnPelaksana Eksekusi.

Untuk lebih jelasnya, Tergugat akanmengutip dalil Penggugat pada posita nomor 4 halaman 3 yang berbunyisebagai berikut :Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2018/PN SgnBahwa dalam pelaksanaan eksekusi secara serampangan dan kasaryang menimbulkan kerusakan pecahnya kaca perabotanperabotan danjuga berserakannya barang dagangan yang mana ini akan diperkarakandalam perkara Pidana yang lain.

mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikaneksepsi, oleh karenanya sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenaipokok perkara, terlebin dahulu dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat.Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsibahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) denganalasan bahwa dalam posita yang disampaikan Penggugat yaitu :Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi secara serampangan

Bahwa setelah kami mencermati dengan seksama alasanalasan yangdiajukan oleh Pembanding dalam mengajukan memori bandingnyatertanggal 03 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan di PengadilanAgama Serang, adalah sangat mengadaada (helemaal op gemaakt) dantidak berdasar hukum sama sekali, terdapat kejanggalan dan keanehan yangsangat jelas dibuat serampangan, dimana sebagian besar dalildalil yangdiajukan oleh Pembanding telah keluar dan tidak mendasarkan pada faktapersidangan pada sidang pengadilan

No. 414/PDT/2017/PT.MKSMenimbang, bahwa karena ternyata sita jaminan telah dinyatakansah dan berharga melalui putusan hakim dan terhadap putusantersebut sekarang dalam proses banding, maka upaya hukumperlawanan yang diajukan Pelawan terhadap sita jaminan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam PokokPerkara diatas identik dengan pertimbangannya Dalam Eksepsi, dimanapertimbangan hukum tersebut sangat tidak benar, nampaknya dibuatsecara serampangan

Tidakdiketahui ketentuanketentuan hukum apa yang dijadikan acuan MajelisHakim membuat pertimbangan hukum tersebut.Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat secara serampangan sehinggatelah mengabaikan nilainilai kebenaran, kepastian hukum serta keadilan.Putusan Majelis Hakim tersebut membuat/menjadikan ketidakpastian hukumserta ketidakpastian hak atas tanah serta bangunan milik Pelawan /Pembanding yang telah diletakkan sita jaminan tersebut.

Pada saat ribut mulut tersebut, saksi HERIANTIberbicara serampangan dan berkatakata tidak pantas kepadaterdakwa kemudian saat terdakwa akan keluar dari dalam rumahsaksi HERIANTI, saksi HERIANTI langsung menarik bajuterdakwa hingga terdakwa berbalik dan berhadapan dengan saksiHERIANTI lalu saksi HERIANTI kembali berkatakata kotor kepadaterdakwa dengan kata asu ( anjing ) sambil meludahi mukaterdakwa sehingga terdakwa langsung menampar mukasaksiHERIANTI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi

Pada saat ributmulut tersebut, saksi HERIANTI berbicara serampangan dan berkatakata tidak pantaskepada terdakwa kemudian saat terdakwa akan keluar dari dalam rumah saksi HERIANTI,saksi HERIANTI langsung menarik baju terdakwa hingga terdakwa berbalik danberhadapan dengan saksi HERIANTI lalu saksi HERIANTI kembali berkatakata kotorkepada terdakwa dengan kata asu ( anjing ) sambil meludahi muka terdakwa sehinggaterdakwa langsung menampar muka saksi HERIANTI sebanyak 1 (satu) kali yangmengenai bagian

No.2115 K/Pdt/2013depan persidangan yang Mulia tersebut saling bersesuaian, hal ini untukmenghindari terjadinya suatu ke Putusan yang serampangan akibat dari adanyaPertimbangan Hukum yang tidak teliti.Bahwa demikian pula putusan Judex facti Pengadilan Tinggi Makassar denganserta merta hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, pada haldalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut terdapat kekeliruan dalampertimbangan Hukumnya dan atau suatu Pertimbangan Hukum yang tidakberdasar atas

datang meminta izin untuk tinggalsementara diatas lokasi obyek sengketa, semula hanya di izinkan menempati 1area Saja namun lama kelamaan masuk satu persatu dari pada saudara paraTergugat ikut membangun rumah dan menguasai obyek sengketa yangmerupakan tanah Milik orang tua para Penggugat tanpa seizin Pemilik.Maka dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PengadilanTingkat pertama yang sebagaimana yang telah di kutip di atas tersebut (P.4 danP.5) adalah suatu pertimbangan Hukum yang keliru dan serampangan

Perlindungan hukum bagipemberian kuasa dalam pembuatan kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasamenjual tersebut dibuat dalam dalam suatu akta otentik yang merupakan alat buktisempurna ( bukti T3 ) ;7.Mencermati susunan dan esteka gugatan Penggugat terkesan dibuat secaraserampangan, ngawur tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada danterkesan pula dalil dalil gugatan penggugat dibuat hanya dengan cara copy paste darigugatan sebelumnya ;8.Bukti bahwa gugatan penggugat dibuat secara serampangan

bermaksud mengulurulur penyelesaikan kredit Penggugat IT dan mencobacoba mencari peluang untukmencuri keuntungan dengan unsur pemerasa atas peristiwa hukum tersebut, pada hallembaga hukum peradilan bukan merupakan tempat untuk mencari keuntungan tetapiHakim bertugas menerima, memeriksa dan memutus berdasarkan dalildalil buktibukti dan saksisaksi para pihak yang bersengketa untuk melahirkan putusan yangseimbang dan berunsur keadilan ;10.Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat secara nyata disusun serampangan

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.Subsider :Memohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadirsendiri di persidangan dan Termohon diwakili Kuasa hukumnya hadir dipersidangan;Bahwa sebelum masuk pokok perkara, Termohon melalui kuasahukumnya mengajukan sanggahan secara tertulis tentang eksepsi relatif yangpada pokoknya sebagai berikut;Dalam Eksepsi : Bahwa Termohon sangat keberatan dengan permohonan yang diajukanoleh Pemohon secara serampangan

Nomor 24.353.103yang terletak di Jalan Raya Sidodadi, Desa Sidodadi, KecamatanPardasuka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung secara murah sertatanpa prosedural yang semestinya yang nyatanyata mendzolimiPembantah, karena Pembantah selaku Warga Negara Indonesia (WNI)juga punya hak untuk dilindungi dan dijaga hakhaknya, jangan hanyakarena hutang piutang yang sifatnya pribadi kemudian Terbantah sebagaiinstansi negara hanya melihat secara kacamata kuda dan melelang asetmilik Pembantah secara cepat dan serampangan

lelangyang melabrak aturan yang berlaku akan berhadapan dengan gugatanpasca lelang.Bahwa alangkah terkejutnya Pembantah mendapat kabar asetnya telahdilelang, padahal Pembantah tidak pernah memberikan asetnya tersebutsebagai jaminan, dan pada saat Pembantah dipanggil ke kantor TurutTerbantah (Pertamina) pernah terucap dari orang atau pejabat TurutTerbantah yaitu Pak Edwin mengatakan udah ada pemenang lelangtanpa menyebutkan nama dari peristiwa ini menunjukkan bahwa proseslelang dilakukan secara serampangan

Melalaikan tugas dan kewajiban secara serampangan.3.2. Pasal 32 ayat 2.4e. Melakukan tindakan atau menyuruh orang lain melakukan tindakanyang dapat mengganggu kelancaran proses kerja dan prosesproduksi.3.3. Pasal31 tentang LaranganLarangan Bagi PekerjaAyat 9. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan pimpinanatau Pekerja lain dengan jalan menghasut, memfitnah dan lainsebagainyaAyat 11. Menolak perintah yang layak walaupun telah diberikanperingatanAyat 14.

Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat karena masalah ekonomi, dan masalah penghasilan Tergugatjarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat seringberkatakata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering KDRTterhadap anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat juga kurang sopankepada orang tua Penggugat dan bersikap serampangan kurang memilikisopan santun terhadap keluarga Penggugat;3.

Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karenamasalah ekonomi, dan masalah penghasilan Tergugat jarang memberinafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berkatakata kasar kepadaPenggugat bahkan Tergugat sering KDRT terhadap anak Penggugat danTergugat, serta Tergugat juga kurang sopan kepada orang tua Penggugatdan bersikap serampangan kurang memiliki sopan santun terhadapkeluarga Penggugat;3.

ataudihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalahHalaman 5 dari 18 hal putusan Nomor 489/Pdt/2018/PT.DKISEBELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKANKESALAHANNYA DAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUMYANG TETAP.Bahwa terlihat didalam gugatan Penggugat yang seolaholah berdiri sebagai Hakim Pidana dengan menyatakan Tergugat telah membuat laporan palsu dan membuat akta hibah palsu, padahal tidak ada satu Putusan dari Badan Peradilan manapun yang menguatkan dalil Penggugattersebut, bahkan secara serampangan

Penggugat tidak menggunakankatakata diduga tapi langsung memberi label atau vonis secara serampangan dengan menyatakan Tergugat telah membuat laporan palsu danmembuat akta hibah palsu;Bahwa untuk menyatakan telah terjadi adanya laporan palsu dan pemalsuan surat haruslah dibuktikan di depan persidangan pengadilan pidanadan harus ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap yang menyatakan tentang terbuktinya pemalsuan tersebut,jadi tidak boleh Penggugat dengan begitu saja menyatakan

karena fakta faktadipersidangan terungkap telah terjadi penarikan dan pencairan tunalsecara berulang ulang setelah almarhum Sia Hauw Sing meninggaldunia tanpa sepengetahuan dari ahliwarisnya yang seharusnyamenjadi kewajiban PEMOHON BANDING untuk menjaga keamanandana milik Almarhum Sia Hauw Sing dan hal tersebut tidak dilakukanoleh PEMOHON BANDING;Bahwa hal ini membuktikan secara tersirat pengelolaan dana milikpara Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yangdikelola PEMOHON BANDING sangat serampangan

Wajib kita ingat dalam kerangka supremasi hukum bahwa PEMOHONBANDING dalam perkara lain yang juga diperiksa di PengadilanNegeri Yogyakarta (Vide Perkara No. 88/Pdt.G/2020/PN.YYK) telahdinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasarkelalaiannya telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya dandihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada paranasabah;Bahwa kejadian yang berulang tersebut membuktikan bahwaPEMOHON BANDING dalam hal ini memiliki tingkat pengawasanyang rendahdan sangat serampangan

yangdialaminya dan saatin) TERMOHON BANDING III sedang menjalanipersidangan sebagai TERDAKWA dengan register perkara pidanaNomor: 140/Pid.B/2021/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta ataslaporan dari TERMOHON BANDING I;Bahwa PEMOHON BANDING merupakan Koperasi yang berbadanhukum, yang mana mempunyai hak, yaitu menghimpun dana dariMasyarakat sehingga sudah layak dan sepantasnya PEMOHONBANDING haruslah mengganti kerugian yang ditimbulkannya bukanmalah melempar kesalahan kepada bawahannya maupun menuduhsecara serampangan

denganmengambil uang milik TERMOHON BANDING dan diduga telahmenikmati uang yang diklaim oleh TERMOHON BANDING hal inisangat bertolak belakang dan tidak ada kesesuaian dengan dalil dalil pada poinke 2 yang menerangkan bahwa:PEMOHON BANDING sudah mengeluarkan uang untukTERMOHON BANDING yang dibuktikan dengan beberapa buktipengeluaran dan penarikan uang yang telah ditanda tanganisendiri oleh Tuan Sia Hauw Sing;Hal ini menunjukkan sekuritas pengelolaan dana di PEMOHONBANDING benar benar sangat rendah dan serampangan

melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja, setelah pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut;22.Bahwa anggapan Tergugat mengenai Penggugat telah melakukanpelanggaran atau kesalahaan berat sebagaimana diatur dalam PeraturanPerusahaan Pasal 39 yang berbunyi Melakukan kelalaian dan ataumelakukan pekerjaan secara serampangan

kesalahan yang tidakdisengaja,...Bahwa pertimbangan hukum ini bertentangan dengan fakta yangsebenarnya, karena sudah sangat jelas disebutkan dalam Perjanjian Kerjapasal V ayat (4) yang sudah di jadikan bukti yang kami beri tanda T 4 dandi sebutkan juga dalam Peraturan Perusahaan Pasal 39 ayat (4) yang sudahdi jadikan bukti yang kami beri tanda T 5 menyebutkan:PELANGGARANN TATA TERTIB PERUSAHAAN YANGMENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA....Melakukan kelalaian dan atau melakukan pekerjaan secara serampangan

Bahwa Tergugat menolak dengan keras, semua dalil Penggugat, kiranyaketiga Pengacara / Advokat Penerima Kuasa sebagai Penggugat , tidakbisa membedakan = antara ONRECHTMATIGE DAAT danWANPRESTASI, Yang dipakai Hukum Pokoke .Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2018/PN Byw Gugatan Penggugat serampangan menuduh orang telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan oleh Tergugat ?

Yang kamijawab dalam hal ini adalah Gugatan Penggugat sangat serampangan,rancu dan tidak jelas, karena katakata BPKB terlanjur dipinjamkan uangoleh H Sugiarto, padahal BPKB tersebut bukan milik H Sugiarto.

Bahwa akibat dari Gugatan yang serampangan dan Kuasa Penggugatnampaknya tidak mengerti akan akar masalahnya serta tidak pahambenar bagaimana seharusnya membuat Gugatan makaberakibatGugatannya merugikan orang, yang seharusnya tidak harus jadiTergugat utama justru sebagai Tergugat.3. Bahwa Tergugat H. Sugiarto telah menderita kerugian baik kerugian yangbersifat Immateriil maupun kerugian yang bersifat Materiil.KERUGIAN IMMATERIIL1. Tergugat H.

Azas ini dilanggar oleh Tergugat sebabTergugat bertindak serampangan, tidak teliti dan tidajk hatihati.

Azas ini telah dilanggaroleh Tergugat dengan alasan dan fakta bahwa perbuatan hukumpembatalan sertipikat Penggugat dilakukan secara serampangan,tidak teliti dan asal bertindak serta tidak memperhatikan faktorkeseimbangan antara tindakan pembatalan atau tidak melakukanpembatalan karena sifat beschekking yang einmalig itu harusdilakukan dengan hatihati karena akan merusak tertibpenyelenggaraan Negara) 29222222222 222 .

Azas Proporsionalitas dan Profesionalitas.Pelanggaran terhadap asas ini juga terbukti dengan sendirinya (primafacie evidence) karena Tergugat bertindak serampangan, tidak telitidan tidak hatihati didalam mengeluarkan surat KeputusanTergugatmengutip sejumlah dasar hukum yang digunakan untuk membatalkansertipikat, tetapi tidak ada satupun diantara UndangUndang itu yangmemuat dukungan sahnya tindakan pembatalan atau syarat sahnyapembatalan atau membenarkan tindakan yang dilakukan olehTERGUGAT 02 222222

dan PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 4Juni 2021, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Hal 11 dari 17 halaman Putusan No 140/PID.SUS/2021/PT PTKBahwa saya sungguhsungguh hanyalah seorang penyalahgunaNarkotika dan hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Urine saya yangkedapatan hasilnya positif (+).Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengadili perkara ini secara serampangan

Jadi, menurut saya tidak boleh begituSaja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotikadiajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan ketentuan tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara Perceraian a quo, jelasdan nyatanyata secara serampangan telah membenturkan Hukum AcaraProses Penanganan Perkara Perceraian dan Silang Sengketa HakKeperdataan (Pemilikan) Bidang Tanah yang Sifat, domain dan kewenangan hukumnya berbeda berdasarkan dalam satu kesatuanformulasi atau kumulasi surat gugatan (Vide : Pasal 50 ayat (1) UU a quo),maka tentu secara hukum Gugatan Penggugat telah menimbulkanKetidakjelasan dan Ketidakcermatan hukum bagi Yang Mulia HakimUNTUK

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara Perceraian a quo, jelasdan nyatanyata secara serampangan telah membenturkan HukumAcara Proses Penanganan Perkara Perceraian dan Silang SengketaJualBeli Hak Keperdataan (Pemilikan) Bidang Tanah yang Sifat,domain dan kewenangan hukumnya berbeda dalam satu kesatuankumulasi surat gugatan, maka tentu secara hukum GUGATAN yangdemikian telah menimbulkan Ketidakjelasan dan Ketidakcermatan dalamhukumAPAKAH DALAM PERKARA INI MEMERIKSA PERKARAPERCERAIAN ATAU MEMERIKSA

,sehingga AGAR tertibnya HUKUM ACARA dalam perkara ini sangatlahberdasar dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat yang dibuatsecara serampangan dalam suatu Kumulasi Gugatantersebut dinyatakanatau dikualifikasi TIDAK JELAS ATAU OBSCUUR LIBEL.:5.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DANDIBUAT SECARA SERAMPANGAN (OBSCUUR LIBEL) DENGANMEMBENTURKAN HUKUM ACARA1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalildalil yangdisampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam haleksepsi mengenai gugutan Penggugat Obscuur Libel dan denganmembenturkan hukum acara;a.

Bahwa, alasan eksepsi Tergugat hanya alasanalasanyang dipakai secara serampangan untuk menghindar daritanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwagugatan ini berlandaskan peraturan perundangundangan yangberlaku; Hal. 35 dari 82, Putusan No. 663/Pdt.G/2019/PA Clgf. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalahSUDAH JELAS BENAR dan TIDAK KABUR (TIDAKOBSCUUR LIBEL);2.

sampaidengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 danPasal 128 ...Oleh karena itu perlu mendapat perhatian,bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UUNo 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorangdalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan, bukanperdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuaandan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu sajasecara serampangan

Ketentuan seperti Pasal 111 sampaidengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakankepada seorang dalam rangka Peredaran baik dalamperdagangan, bukan perdagangan maupun = pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi, sehinggatidak boleh begitu. saja secara serampangan seorangpenyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dandikenakan ketentuanketentuan tersebut.