Ditemukan 623 data
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE
PUTUSANNomor 104/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU134/PJ/2016, tanggal 15 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SWADHARMA
mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Juli 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT60085/PP/M.XIV.B/16/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP9/WPJ.20/2013 tanggal 3 Januari2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Agustus 2010 Nomor 00054/207/10/091/11 tanggal 18Oktober 2011, atas nama PT Swadharma
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP9/WPJ.20/2013 tanggal 3 Januari 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00054/207/10/091/11 tanggal 18 Oktober 2011, atasnama PT Swadharma Indotama Finance, NPWP 01.371.649.3007.000, beralamat di Wisma Indomobil , Lantai 10, Jalan MT.Haryono Kavling 8, Jatinegara, Jakarta Timur13330 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 7 halaman.
13 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SWADHARMA KERRY SATYA;
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
84 — 30
SWADHARMA INDOTAMA FINANCE melawan ERMITA, CS
SWADHARMA INDOTAMA FINANCE berkedudukan di Jakarta Timur beralamat di gedung Wisma Indomobil I Lantai 10, Jalan M.T.
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE
31 — 21
MARTUA SIMANJUNTAK LAWAN BADAN PENGURUS KOPERASI SWADHARMA MEDAN, DK
,Keduanya Advocad pada Kantor HukumSimanjuntak Martono dan Rekan, beralamatdan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 4Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 November 2012, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT;LawanBADAN PENGURUS KOPERASI SWADHARMA MEDAN, berkedudukandan berkantor JI.Pemuda No.12 Medan Gedung PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Lantai Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT 1;.
itu sedang dalan pengurusanpeningkatan hak menjadi hak milik pada kantor Badan Pertanahan NasionalKota Medan oleh Penggugat sebagai Notaris/PPAT, sedangkan terhadappembayaran hutang tersebut Tergugat2 berjanji akan melakukanpembayaran hutang hingga lunas ;Bahwa atas penjelasan Tergugat2 kepada Penggugat, maka Penggugatmenghubungi pengurus Koperasi karyawan dan pensiunan PT.BNI karenaPenggugat adalah merupakan anggota salah satu unsur anggota koperasikaryawan/pensiunan PT.BNI yang bernama Koperasi Swadharma
Medan dengan dihadiri Ketua Pengawasberkesimpulan beberapa point salah satunya adalah meminta agarPenggugat membicarakan perihal hutang Tergugat2 dan Penggugatmeminta agar Sertifikat Hak Milik atas nama Bajatulo Laia yang telahdiserahkan kepada Koperasi Swadharma Medan sebagai jaminan agardikembalikan kepada Penggugat sebagai sumber/dasar mencari dana daripihak ketiga untuk melunasi hutang kepada Koperasi Swadharma ;17.Bahwa tanpa jijin ataupun kuasa dari Penggugat Tergugat1 telahmelakukan pendebetan
Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang diperbuat/ditandatangani olehTergugat Il tertanggal 29 Maret 2010, Tergugat II telah menyatakan padapokoknya bahwa Tergugat II telah disuruh oleh Penggugat untuk meminjamSertifikat Hak Milik No. 5686/Rengas Pulau dari AV/RUDDIN KARSONO(oknum Bendahara Koperasi Swadharma Medan) dengan alasan untukdiajukan oleh Penggugat cek bersih & pemecahan Sertifikat menjadi 11(sebelas) Sertifikat kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, danTergugat Il telah menyerahkan
Tentang pendebetan rekening Pembanding/ Penggugat;e Bahwa pendebetan (pemotongan) gaji pokokPembanding/ Penggugat olehTerbanding I/ Tergugat , dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim,halaman 23 alinea ke3, mempertimbangan bahwa dari ketiga perjanjiankredit dimaksud ada tercantum persyaratan antara lain : memberikan kuasakepada koperasi swadharma Medan untuk memotong dan mengambil haksaya untuk melunasi seluruh perjanjian yang tersisa, apabila terjadi sesuatuhal yang mengakibatkan saya berhenti atau
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE, beralamat di Jl.Kwitang Raya No.10, Jakarta 10420,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.17452/PP/M.V/16/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai
kehilangan dengan premi yang dibayar oleh Debitor, dapatdisimpulkan bahwa debitur/customer wajib membeli pembiayaan besertaasuransinya dalam suatu kesatuan ;Bahwa apabila dikaji secara de facto maupun de jure dapat disimpulkanbahwa pemegang polis asuransi/beneficial owner yang akan menikmatikeuntungan maupun menanggung kerugian atas efek asuransi, artinyamempunyai hak penuh atas polis tersebut adalah Pemohon Banding ;Bahwa pada polis individual dengan Debitur, tercantum bahwa namatertanggung adalah PT Swadharma
Swadharma Bhakti SedayaFinance, NPWP : 01.399.226.8073.000, alamat : Jl Kwitang Raya No.10,Jakarta 10420, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari s/d Desember2005 menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp. 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 0,00 Dikurangi : retur penjualan Rp. 0,00 Jumlah Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Hal.9 dari 25 hal. Put.
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA VS DIREKTUR JEDNERAL PAJAK;;
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWADHARMA KERRY SATYA
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SWADHARMA KERRY SATYA
173 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA, tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, tanggal 23 Agustus 2023;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi:- Mengabulkan eksepsi Tergugat;- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000
SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA lawan DEWI NOORHAYATI, DKK
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK SAKURA SWADHARMA
BANK SAKURA SWADHARMA, beralamat diSummitmas Il 10 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.61 62 Jakarta 12190 (d/h. Gedung Bank BNILt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, KaretTengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat),Termohon Peninjauan Kembali, dahulu) PemohonBanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu = sebagaiTerbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.Hal. 1 dari 16 hal.
KEP179/WPJ. 6/BD. 03/2004 tanggal 9 Juni2004 dan SKPKB PPh Badan Nomor : 00036/206/0 1/022/ 03 tanggal 9 April 2003 tersebut harus mencantumkan Nama danNPWP sebagai berikut : PT Bank Sakura Swadharma qq.
PTBank Sumitomo Mitsui Indonesia dan 01. 343. 018.6 022. 000q.q. 01. 342.957.6 012.000 ;Pengbasi lan dari luar usaha/ pendapatanlainnya, koreksi sebesar Rp. 524.250.000.000, 00Latar belakang/faktaBahwa penggabungan usaha ("merger") antara PI BankSakura Swadharma ("BSS") dan PT Bank Sumitomo Indonesia("BSI") dilatarbel akangi oleh adanya keputusan bersamaantara The Sakura Bank, Limited, Japan ("Sakura Bank,Jepang", sebagai induk perusahaan BSJ) untuk mengadakanpenggabungan ;Bahwa Sakura Bank Jepang
Bank Sakura Swadharma (BSS) dan PT. Bank Sumitomo Indonesia (BSI) yangmenjadi PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (BSMI) Per2 April 2001 (tanggal efektif penggabungan usaha)(Dalam ribuan rupiah)Pos Sebelum Sebelum Total SesudahPenggabungan Penggabung PenggabunganUsaha BSs an Usaha Usaha BSMI(1) BSI (3) = (1) (4)(2) + (2).
Put. 06295/PP/M.I1/15/2005 tanggal 5 September 2005yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikutMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP179/WPJ.06/BD.03/2004 tanggal 9 Juni 2004 mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2001No.00036/206/01/022/03 tanggal 9 April 2003, atas nama PT.Bank Sakura Swadharma, NPWP : 01.343.018.6 002.000,alamat : Summitmas II 10th Floor, Jl. Jend.