Ditemukan 757595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lampung timur Pt. bintang timur steel Pt. archipelago timur abadi; Pemerintah kabupaten aceh timur Jaringan kawal jawa timur; Surat keputusan bupati flores timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
149 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    ., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Adam Malik Perumahan Citra Griya D8, RT 026,Kelurahan Karang Asam llir, Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Yoseph SK. Sabon, S.H.
    ., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada, Nomor 2, Samarinda Kode Pos 75121Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.
    ., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/325HK/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/20211.
    Putusan Nomor 66 K/TUN/2021Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 880/IV.15717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember2018 tentang Pemberhentian karena Malakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan atas nama Rifai, S.H., NIP 19621011 198903 1 008;Bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23Desember 2018 dan pengakuan Penggugat dalam gugatannya telahmenerima atau mengetahui objek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
162 — 472 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
    Pasal 1 angka 12 dan Pasal 5 ayat (2) juncto Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihatdi Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 63) dan 2).
    Pasal 28 ayat (1), (2)beserta penjelasannya dan Lampiran X Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70), pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, dalam hal ini diwakilioleh Ir. H.
    Pada tahun2012, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menerbitkanPeraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67Tahun 2012 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat di KabupatenBerau danKabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebutPergub Nomor 67 Tahun 2012).
    Bahwa termohon DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tidak pernah terlibatbersamasama dengan Gubernur Kalimantan Timur membuat PeraturanGubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosisten Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur ;3. Bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur yangdiberikan oleh UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2014, jo.UndangUndang Nomor 42 Tahun, 2014, jo.
    Pasal 28 ayat (1),(2) beserta penjelasannya dan Lampiran X Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);Halaman 75 dari 78 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 13-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/KI/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — ., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;
122 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2019
Tanggal 12 Maret 2019 — ISMUNANDAR HASAN VS ISKANDAR LITTE DAN BUPATI HALMAHERA TIMUR;
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISMUNANDAR HASAN VS ISKANDAR LITTE DAN BUPATI HALMAHERA TIMUR;
    ,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan HukumJustice Maluku Utara, beralamat di Maluku Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018:Termohon Kasasi;DanBUPATI HALMAHERA TIMUR, tempat kedudukan diKompleks Pemerintahan, Jalan Trans Halmahera, DesaSoagimalaha, Kecamatan Kota Maba, KabupatenHalmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 188.45/14153.5/2017, tanggal 30 November2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci danpengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode20172023:4.
    terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan danmelanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena PanitiaPemilinan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, KabupatenHalmahera Timur
    Atasdasar usulan pengesahan calon kepala desa terpilin dari BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Waci dan hasil klarifikasi sengketaPemilinan Kepala Desa (Pilkades) oleh Tim Penyelesaian SengketaPemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur tersebut kemudianBupati Halmahera Timur (Tergugat) menerbitkan surat keputusan yangmenjadi objek sengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/TUN/KI2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
210 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
    PUTUSANNomor 469 K/TUN/K1I/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman, Nomor 1, Sampit, Kalimantan Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nino Andria Yudianto, S.H.
    ,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kotawaringin Timur, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/415/HUK/2021,tanggal 9 Agustus 2021;Pemohon Kasasi;LawanPEMANTAU KEUANGAN NEGARA, tempat kedudukan diJalan Caman Raya, Nomor 7, Jatibening, Bekasi, yangdiwakili oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., jabatan KetuaPerkumpulan Pemantauan Keuangan Negara (PKN);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susilawati,jabatan Ketua Tim PKN Kabupaten Kotawaringin Timur,Sampit,
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATIKOTAWARINGIN TIMUR;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama Dr. H.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR
Register : 26-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Tjt
Tanggal 14 Maret 2017 —
34 — 6
  • MuaraSabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;Bahwa pada awalnya saksi bersama team dari SatNarkoba Polres TanjabTimur yang bernama Bripka Musrizal, Bripda Afdi Nawirama dan BrigadirDedi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridwan Als Iwanberdasarkan informasi dari warga kecamatan Muara Sabak Timur. Setelahmelakukan penangkapan terhadap Saksi lwan kemudian kami melakukanpengembangan kasus dan Saksi lwan menyebutkan nama Terdakwa DwiSeptiadi.
    MuaraSabak Timur Kab.
    MuaraSabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-12-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 28 Januari 2013 — BINTANG KUTAI MOTOR; 5 MITRA INDAH LESTARI. melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
219 — 111
  • BINTANG KUTAI MOTOR; 5 MITRA INDAH LESTARI.melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    ne RR MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 01Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 Muhammad Salim, S.H., M.H., jabatan KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;2 H.
    Kalimantan Timur;3 Radiansyah, S.H., M.Hum., jabatan Kabag.Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov.Kalimantan Timur;4 Muhammad Amin, S.H., jabatan KasubbagBantuan Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur;Halaman 3dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUNSMD .........5 Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum., jabatanKasubbag Penyuluhan Hukum Setda Prov.Kalimantan Timur;6 Evian Agus Saputra, S.H., M.H., jabatan StafBiro Hukum Setda Prov.
    Provinsi (UMP)Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2012, yang isinya menetapkan"Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp.1.752.073, (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)".2 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) tersebut barudiketahut oleh Para Penggugat sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2012melalui pos yang dikirim oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan ini masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang
    Timur telah dibentuk DewanPengupahan Provinsi (DEPEPROV) Kalimantan Timur untuk periode 2011 2013dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.149/2011 tanggal01 Maret 2011.Bahwa mengacu pada Undangundang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,masalah "Pengupahan" diatur dalam Pasal 89 ayat (3) yang menyatakan sebagaiberikut ''Upah minimum wilayah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi".Berdasarkan KEPRES RI No. 107 Tahun
    yang berisikan ketentuan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013sebesar Rp. 1.752.073, tidak hanya ditujukan dan berlaku kepada perusahaan tertentu yangberada di Provinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya tidak hanya ditujukan kepadaPara Penggugat, namun keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh GubernurKalimantan Timur ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-07-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN ; vs. Drs. BURHANUDDIN NUNTJI
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
105 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — KRISTIAN ALEXANDER VS BUPATI BELITUNG TIMUR;
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRISTIAN ALEXANDER VS BUPATI BELITUNG TIMUR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437K/TUN/2007
Tanggal 8 Mei 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR ; vs. UMI KALSUM ; NUR HAYATI ; dkk.
242 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR ; vs. UMI KALSUM ; NUR HAYATI ; dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — ASYHADI VS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
163 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASYHADI VS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
    Anggrek , RT/RW.038/000, Kel/Desa LingkarSelatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian danperdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Eddy Putra Syam., S.H.,Advokat pada Kantor Advokat Eddy Putra Syam, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/23/HKM/2018, tanggal 26 Nopember 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 576 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, atas namaMuh. Asyhadi, Nip: 1981070220070110;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 576 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, atas namaMuh. Asyhadi, Nip: 1981070220070110;4.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;
126 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat, beralamat di Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHatta Nomor 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh Waluyo Heryawan, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/5/S.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai TimurNomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang PenolakanPermohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri InvestamaSeluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan DanPenguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3.
    Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020,tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang KelimaPT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil MonitoringPerolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar DiDesa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29April 2020;4.
    Putusan Nomor 431 K/TUN/2021Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3. Memerintahkan Termohon Kasasi/ Tergugat dengan kewajiban untukmencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu.
    Kutai Timur Nomor503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang Penolakan PermohonanPerpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan LahanAdalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUSLIMIN GUNTUR, S.K.M VS BUPATI LUWU TIMUR;
149 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSLIMIN GUNTUR, S.K.M VS BUPATI LUWU TIMUR;
    PUTUSANNomor 576 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUSLIMIN GUNTUR, S.K.M, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di BTN Bumi Batara Guru Blok C, Desa Ussu,Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi SulawesiSelatan, pekerjaan Mantan Pegawai Nageri Sipil, KabupatenLuwu Timur:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh.
    Rusdi, S.H. & Rekan, beralamat di KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Oktober 2019;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI LUWU TIMUR, tempat kedudukan di JalanSoekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,Kabupaten Luwu Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Agus Melas, S.H., M.H.
    ,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.14/0374/BUP,tanggal 18 November 2019;Termohon KasasiMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 4 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:172/IV/Tahun 2019, tertanggal 26 April 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MusliminGuntur, S.K.M NIP. 19720617 199403 1 009, Pangkat/Golongan PenatanTK. Ill/d;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — SAMUDRA TIMUR SANTOSA;
106 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMUDRA TIMUR SANTOSA;
    Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5779/PJ/2019, tanggal 16 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SAMUDRA TIMUR
    Pengadilan Pajak Nomor Put003106.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPUJ.04/2018 tanggal 12Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00033/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atasnama PT Samudra Timur
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00044/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Januari 2018tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak September 2014Nomor 00033/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas namaPT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6018.000,beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal SudirmanKavling 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 9 halaman.
    Menyatakan bahwa SKPKB PPN Masa Pajak September 2014Nomor 00033/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas namaPT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6018.000,beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal SudirmanKavling 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/KI/2022
Tanggal 8 Februari 2022 — BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
81 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 26-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — PADANG MULIA VS BUPATI BARITO TIMUR;
145 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG MULIA VS BUPATI BARITO TIMUR;
    ., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum /nk Lawyer And Associates,beralamat di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 April 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BARITO TIMUR, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang,Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2021Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia tanggal 08 April 2010;3.
    Menyatakan batal dan Tidak Sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia. tanggal 08 April 2010;3.
    Padang Mulia tanggal 17 Juli 2007, Keputusan BupatiBarito Timur Nomor 593 Tahun 2009 Tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009,dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.110/Menhut1l/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas NamaPT.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia tanggal 08 April 2010;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 12-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — NAMRIA PAPUTUNGAN VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
211 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAMRIA PAPUTUNGAN VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
    PUTUSANNomor 190 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:NAMRIA PAPUTUNGAN, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Dusun Ill, Desa Bulawan, KecamatanKotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ProvinsiSulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Alfianus A.
    ., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law OfficeOf AAB & Partners, beralamat di Kota Manado, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019:Pemohon Kasasi;LawanBUPAT BOLAANG MONGONDOW TIMUR, tempatkedudukan di Trans Sulawesi Lingkar Selatan, KecamatanTutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ProvinsiSulawesi Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TetapDan Pengangkatan Pejabat Sangadi Desa Bulawan Il KecamatanKotabunan, tanggal 6 Februari 2019;Halaman 1 dari 4 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TetapDan Pengangkatan Pejabat Sangadi Desa Bulawan Il KecamatanKotabunan, tanggal 6 Februari 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi SebesarRp.5.000.000, (lima juta Rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — THOMAS EDISON, SE VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
218 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THOMAS EDISON, SE VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    ., dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Antasari IIUjung, RI 30 Nomor 82, Kelurahan Teluk Lerong llir,Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.
    ., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor180/5277HK/2019, tanggal 10 September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/20201.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 880/IV.I1651/TUUA/BKD, tanggal 28 Maret2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Thomas Edison, S.E., NIP197112291992031006;4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasihakhak dan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilseperti keadaan semula;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — SATRIO, S.Pi vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATRIO, S.Pi vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
    ., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Perum Sabak Regency Blok F No. 13, Rt/Rw. 010/000,Kelurahan/Desa Talang Babat Kecamatan Muara SabakBarat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Dinas PerikananKabupaten Tanjung Jabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Eddy Putra Syam, S.H.
    ,Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungTimur, dan kawankawan, beralamat di Kabupaten TanjungJabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.5/102/HKM/2018, tanggal 22 Oktober 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 572 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 572 Tahun 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;4.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 572 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018;6.