Ditemukan 27 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — SYAIFUL BAHRI SINAGA alias PAK NAGA
206 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi, pengertian danterminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagaibertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak oranglain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagaitidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak(zander bevoegheid);Dalam hukum pidana, pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukumformal (formele wederrechtelijkheid) menjadi perbuatan melawan hukum materiil
Register : 28-02-2013 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 64/PID.B/2013/PN.YK Tanggal 29 April 2013 —
62 — 18
62 — 18
dipersidangan Majelis Hakim menyimpulkanbahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian sepertiyang dimaksud Penasehat Hukum maka hakim berpendapat akanmengenyampingkan pledoi penasehat hukum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka pledoi yang dikemukakan oleh Terdakwa dan PenasehatHukumnya tidaklah beralasan, dengan demikian Majelis Hakim menolakpledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terse but;Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan"(geen straaf Zander
Putus : 22-03-2011 — Upload : 19-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 22 Maret 2011 — EDYSON, SE., dkk
215 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga sesuaidengan azas hukum "geen straft zander schuld atau yang dikenal dengan"actus non tacit reum, nisi mens sit rea";Bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, samasekali tidak berkaitan dengan Pemohon Peninjauan Kembali atau tidakberkaitan dengan perbuatan atau menjadi tanggung jawab PemohonPeninjauan Kembali;Alasan Keenam:Kekhilafan atau kekeliruan nyata tentang unsur dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara;Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan
CGN memperolehkredit dari Bank Mandiri dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali maka sesuaidengan azas hukum geen straft zander schuld atau yang dikenal dengan "actusnon facit reum, nisi mens sit rea" maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslahdibebaskan dari segala tuntutan pidana, karena "tiada suatu pemidanaanpunyang boleh dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan pada diriorangorang tersebut";Hal. 103 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009J.
CGN maka sesuai dengan azas hukum "geen straft zander schula'atau yang dikenal dengan actus non facit reum, nisi mens sit rea", makaPemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana,Hal. 106 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009karena "Tiada suatu pemidanaanpun yang boleh dijatunkan terhadap seseorangtanpa adanya kesalahan pada diri orangorang tersebut;Alasan Kesembilan:Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang unsur "Memperkaya orang lain atausuatu korporasi jo.
Register : 12-04-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 143/Pid.B/2012/PN.Yk Tanggal 18 Juni 2012 —
27 — 6
27 — 6
perbuatan yangberhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuata n berianjut te lah terpe nuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganPertimbangantersebut diatas, maka semua unsur dari pasal dalam dakwaan pasal 374KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya olehperbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dakwaan alternatif kesatudalam dakwaan primer telah terbukti secarasah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan"(geen straaf Zander
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PADANG Nomor 928/Pid.B/2018/PN Pdg Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHASNAN MARDIS, SH
Terdakwa:
AGUNG SETIAWAN PGL AGUNG Bin ERWANDI
55 — 6
MUHASNAN MARDIS, SH
Terdakwa:
AGUNG SETIAWAN PGL AGUNG Bin ERWANDI
55 — 6
Noyon melawan hukum atauwederrechtlijk'ialah bertentangan dengan hak pribadi orang lain" ; KemudianHoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum(iwederrechteiijk)ialah tanpa hak atau wewenangnya zander eigen recht ofzander eigen bevoegheid).Menimbang, bahwa dengan maksud adalah tujuan yang menguntungkandengan melawan hukum , sehingga pelaku / terdakwa harus mengetahul , bahwakeuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersipat melawan hukum ;Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
621 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
621 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengetahuan (sesuai teorisengaja karena tahu) dari si Penerima akan apa yang diterimanyatersebut;Penerapan Pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) jugaPasal 11 harus didasarkan pada kesengajaan yaitu pengetahuandan kesadaran dari di penerima didasarkan pada kesengajaan, yaitupengetahuan dan kesadaran diri si Penerima (PenyelenggaraNegara) tentang hadiah yang diberikan itu, jadi kalau tidak adakesengajaan berarti tidak ada kesalahan, maka asasnya "tiadapidana tanpa kesalahan" (geen straf zander
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
430 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 6 PK/Pid.Sus/2010mengelola hutan sampai tahun 2049 dan unsur melawan hukumini sangat dominan dalam hukum pidana, karena tiadakesalahan tanpa adanya unsur melawan hukum (cgeen schuldzander wederrechtelijke), dan tiada hukuman tanpa kesalahan(cgeen straft zander schuld);Karena Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membuktikan unsurmelawan hukum dan agar supaya Terdakwa dijatuhi hukumanmaka unsur melawan hukum ini direkayasa melalui putusanHoge Raad tanggal 31 Desember tahun 1919, yang terkenaldengan