Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;4.

Perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugaspekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan dalam perkara A Quo, apakah Terdakwaberkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa

/PN SmrAd.3 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsihalaman 159 menjelaskan bahwa subjek delik Pasal 12 huruf e adalah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

Dihubungkan denganmenyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekananyang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadapkehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti Kemauanpegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa pengertian kata memaksa seseorang dalamrangkaian kalimat sebagaimana unsur tersebut tidak dijelaskan dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang

si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatuadalah beralinnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda takberwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yangdipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri ataupenyelenggara negara.

Karena ada unsur warga negara melawan warga negara.Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksadengan mekanisme citizen law suit;Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalahkelalaian penyelenggara negara. Dalam pemenuhan hakhak warganegara.

Berbeda dengan class action,Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yangdirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu Penggugattidakharus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanyasebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa;Dalam prakteknya di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan dibeberapa negara common law, citizen law suit cukup hanya denganmemberikan motifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara;Petitum dalam gugatan tidak boleh

negara (keputusan tata usaha negara)Hal. 24 dari 50 hal.

Salah satu pihak (Tergugat Ill) adalah bukan penyelenggara negara;b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan a quo adalahkelalaian dalam pemenuhan hakhak konsumen dalam hubungan antarakonsumen dengan pelaku usaha, dan bukan hakhak warga negaradalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara;Para Penggugatdalam petitumnya menuntut ganti rugi;Para Penggugatbertindak selaku advokat;e.

Tergugat dalam citizen law suit adalah penyelenggara negara. Mulaidari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, menteridan sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telahmelakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya;Bahwa faktanya Tergugat Ill bukan pihak penyelenggaranegara karenaTergugat lll in casu PT.PLN (Persero) adalah merupakan badan hukumperdata yang berbentuk persero sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;.

Putusan Nomor 60 P/HUM/2013 Asas Proporsionalitas adalah asas = yangmengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara. Asas Profesionalitas adalah asas = yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kodeetik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2012, tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut DenganKabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (PeraturanMenteri Dalam Negeri a quo) adalah Bertentangan Dengan PeraturanPerundangundangan Yang Lebih Tinggi casu quo UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang BesihHalaman 37 dari 72 halaman.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)beserta Penjelasannya;5. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);6.

Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara ;2. Menerima pemberian atau janji ;3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya ;4. Dilakukan secara berlanjut ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansatu persatu sebagai berikut ;Hal 48 dari 61 Hal Putusan nomor 162/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.Ad. 1.

UnsurPegawai Negeri/Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dalam hukum pidana adalah dimaksudkan untukmenunjukkan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagaiPegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaktidaknyamengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo.

Negara tersebut ;7Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya Azasazas Hukum Pidanaterbitan PT.

Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatuatau yang dijanjikan sesuatu oleh si Pembuat berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;b. Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatuatau yang dijanjikan sesuatu oleh si Pembuat tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut S.R.

Demikian juga bagi Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut ia pun tidak harus mengetahul secaraHal 53 dari 61 Hal Putusan nomor 162/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ialakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya seharihari ia mengetahuihalhal apa yang boleh dilakukannya dan halhal apa yang tidak bolehdilakukannya.

Putusan Nomor 516 K/TUN/2015huruf b yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan azas umumpemerintahan yang baik adalah meliputi azas sebagai berikut :Azas Kepastian Hukum, yaitu azas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;Azas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu azas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Azas Kepentingan Umum, yaitu. azas

yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danselektif;Azas Keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia Negara;Azas Proposionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Azas Profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan

keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusansebagai

Bahwa TERGUGAT, Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat adalah Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi ; kolusi danNepotiSme 52.

Asas Kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Asas inimenganatkan setiap penyelenggara Negara harus berdasarkan peraturanperundangundangan serta keadilan dalam setiap penyelenggara Negaradalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yangdilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan asas keterbukaandan tranparasi ini menunjukan proses penyelenggaraan nagara

Bahwa Undang Undang 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6) berbunyi;(2) Penyelenggara Negara Yang Bersih adalah penyelenggara negarayang menaati asas asas umum penyelenggaraan negara danbebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatantercela lainnya;(6) Asas Umum Pemerintah yang baik adalah asas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang

bersin dan bebaskorupsi, kolusi, dan NepoPasal 3 Asas asas Umum Penyelenggara Negara, meliputi;1.

Asas Tertib Penyelenggara Negara 5. Asas Proporsionalitas3. Asas Kepentingan Umum 6. Asas Profesionalitas7.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negarayang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Pasal 1 ayat(2) dan ayat (6), serta Pasal 3 Asas asas Umum Penyelenggara Negara;b. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,Khusus Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 52;c. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,khususnya Pasal 3 ayat (1) ;d. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang DewanPengupahan khususnya Pasal 21;e.

Pasal 1angka 2 perma a quo mendefinisikan pejabat pemerintahan sebagaiunsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkunganpemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Setiap perkarayang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh badandan/atau pejabat pemerintahan disebut dengan Sengketa PerbuatanMelawan hukum oleh Badan dan/atau.

perbuatan Tergugatsebagai Bupati Wakatobi atau Kepala Pemerintahan Daerah KabupatenWakatobi tersebut, Penggugat tidak mendapatkan hakhaknya sebagaiPejabat Eselon II.B pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, baikberupa gaji, tunjangan jabatan, honorarium dan lainlain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bupati adalah kepaladaerah kabupaten (daerah tingkat Il) yang dalam hal ini harus puladimaknai sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan FungsiPemerintahan, di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara

negara,sehingga rangkaian perbuatan Terugat sebagaimana diuraikan dalampertimbanganpertimbangan diatas, dapat digolongkan sebagai tindakanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan yang termasuk dalam lingkup tindakanadministrasi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam

tentangAdministrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1PERMA 2 Tahun 2019 yang dimaksud sebagai tindakan pemerintahanadalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negaralainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkretdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan yang dimaksuddengan sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat denganpejabat pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya sebagai akibatdilakukannya tindakan pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019lebih lanjut menegaskan bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahanmaka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negarasetelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa PARMIN ALIAS BAPAK ARIS BIN IMAN JAMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Saksi Sriyanto ;.Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaanTindak Pidana Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum,atau. dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri danatau orangyang melakukan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;Putusan Tipikor Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/P.N Mks Halaman 93 dari 1063) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan atau Orang ;4) Secara melawan Hukum ;5) yang melakukan, yang menyuruh

Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, alat buktisurat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah selaku Kaur Pemerintahan Desa Sukaraya Kec. BoneBoneKab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Keputusan Kepala Desa SukarayaNomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur DesaSukaraya Kecamatan BoneBone Kab.

Sutikno di Sukaraya tanggal 14 Juni 2015 , sehingga oleh Majelishakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan seorang Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas Negara sebagai seorang Kaur Pemerintah di Desa SukarayaKecamatan BoneBone Kab. Luwu Utara , sehingga dengan demikian unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;Ad.2.

Menyatakan Terdakwa Parmin Alias Bapak Aris Bin Iman Jamin , telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana secara bersamasama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;2.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa Suriyanto alias Bapak Sardi Bin Suhadi , terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

SaksiAA GHB: SktSTIANTO ;Dibawah sumpah Yale pada pukoktya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan perkara tindakpidana Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang denganmaksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, padapelaksanaan

Saksi PARMIN ALIAS BAPAK ARIS BIN IMAN JAMIN ; .Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengandugaan Tindak Pidana Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yangdengan maksucPmeag iiptkiagkaidiri Sendiri atau orang lain, secara melawan/Pid.SusTPK/2020 N Mkhukum, atau dengan, menvale gunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;2) Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain ;3) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan atau Orang ;4) Secara melawa@niddakupikor NomorUPid Sus TAKLOZ0 Ty5) yang melakukghy Neal dolla PYoHUituMSlakukan atau turut melakukan perbuatanMenimbang

Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, alat buktisurat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwabenar terdakwa adalah selaku Kaur Pembangunan Desa Sukaraya Kec. BoneBoneKab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Keputusan Kepala Desa SukarayaNomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur DesaSukaraya Kecamatan BoneBone Kab.

SUTIKNO di Sukaraya tanggal 14 Juni 2015, sehingga olehMajelis hakim berpendapat terdakwa adalah merupakan seorang PenyelenggaraNegara yang melaksanakan tugas Negara sebagai seorang Kaur Pembangunan,sehingga dengan demikian unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi terhadapdiri terdakwa ;Ad.2.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TataUsahaNegara berwenang untuk menyelesaikan sengketa yangHalaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMGdiajukan oleh badan atau perorangan yang dirugikan oleh akibatdikeluarkannya produk Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabatnegara atau penyelenggara negara,

gugatansebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangKemudian berkaitan dengan apa saja asasasas umum pemerintahanyang baik itu menurut UU PTUN, terdapat dipenjelasannya, yaitu: e KepastianAsas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara

Negara;e Tertib penyelenggaraannegala..asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; e Keterbukaan;asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia negara.Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMGe Proporsionalitas. asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara;e Profesionalitas. asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etikdan ketentuan peraturan perundangundangan yang asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatatau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Diatas, objek sengketa a quo Telahmelanggar AUPB, diantaranya:MelanggarAsas Kepastian HukumYang dimaksud AsasKepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum = yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASOTIKA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagaianggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2009 2014 berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2500/VII/2009tanggal 20 Agustus 2009, secara berturut turut antara bulan April 2012sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat diKantor DPRD Kabupaten Jeneponto, Kantor Pemerintah KabupatenJeneponto dan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme terdakwa adalah sebagai PenyelenggaraNegara.Bahwa sebagai penyelenggara negara tersebut terdakwa telahmelakukan nepotisme dengan ANDI ARDIN NUZUL MUHIDDIN(anak kandung terdakwa) dalam proyek program aspirasi DPRD Kab.Jeneponto TA 2013, yang dimulai saat pembahasan APBDKabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 terdakwa selakuanggota DPRD Kabupaten Jeneponto meminta anggaran untukkegiatan sebagai program aspirasi DPRD sebesar Rp. 500.000.000,

ERNAWATI SAING (CV Meiko Jaya);Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam 22 Undangundang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. ;seorane Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal9 Agustus 2017 Nomor Reg.

Negara baik langsung atau tidak langsung dengansengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau pengawasan,yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagianditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya ; aes Menimbang, bahwa Walaupun Hakim Ketua Majelis dan HakimAnggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Makassar menyatakan sependapat denganpertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Nomor.90/

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2).

negara yang diangkatHalaman 9 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.Menimbang bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dalam hukum pidana adalah untuk menunjukantentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeriataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggung jawab atasperbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenalSiapa Orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo.

Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersin dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, cetakan keIX, Jakarta, Ichtiar Baru, hal 144).Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraseBahwanya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apayang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orangyang memberi hadiah atau janji beranggapan

jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yangmengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya,adalan seseorang

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUOBERTENTANG DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (GENERALPRINSIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) YANGAKAN PENGGUGAT URAIKAN SEBAGAIBERIKUT :22222c2oeecenceeeeceecee cece1.17Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwaazas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harusberdasarkan peraturan perundangundangan serta keadilan dalamsetiap penyelenggaraan Negara dalam dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara. mewujudkan kepastian hukum dankeadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidakmelaksanakan dan atau menerbitkan permohonan ljin PenyelenggaraanSekolah Swasta yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Tergugatdengan Nomor Surat : 123/SMA.JS/S1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus2012

SUPRAYOGI, M.M. bersalah melakukantindak pidana yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai kepada seorangpegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya sebagaimana diatur dan dalam Pasal 5 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Putusan Nomor 239 K/TUN/2016mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 20 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaituAsas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Dalam hal ini, tergugat melaksanakan proses penerbitan Sertifikat HakMilik Sertifikat Nomor 1952 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1954 tidaksesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya sehingga tidakmencerminkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalammengendalikan

Pasal 20 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaituAsas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danRahasia Negara;Dan dalam hal ini Para Penggugat yang sebelumnya diketahui sebagaipemegang hak tidak diberitahu ataupun tidak dimintaitandatangan/persetujuan untuk peralinan

Memberi atau menjanjikan sesuatu) kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaranegara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu. dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya; ataub.

berhubungan dengan1213sesuatu. yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya.Mengenai unsur kedua tersebut Majelis berpendapatbahwa :Norma yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a dan norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah berbeda danmasing masing berdiri sendiri, yaitu:= Unsur kedua huruf a diterapkan bagi pelakuyang memberi sesuatu) (hadiah) sebelum pegawainegeri atau penyelenggara

negara melakukanperbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya,yang maksudnya untuk menggerakkan; Unsur kedua huruf b diterapkan bagi pelakuyang memberi sesuatu) (hadiah) sete/ah pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebutmelakukan = sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya, namun menguntungkan pelaku.

Asas Akuntabilitas;Asas ini menekankan pentingnya pertanggung jawaban atas kebijakandan atau keputusan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan(TERGUGAT) sebagai penyelenggara Negara kepada masyarakat atauHalaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2017publik.

Dalam perkara ini jelas kebijakan dan atau keputusanTERGUGAT sangat merugikan masyarakat atau publik, karena alasanyang digunakan pencabutan adalah salah letak bidang tanah, maka haltersebut bukanlah bagian dan tanggung jawab masyarakat, tetapisesama penyelenggara Negara, kebijakan dan atau keputusan tersebutdapat berdampak ketidak percayaan masyarakat/publik baik kepadaTERGUGAT maupun penyelenggara/institusi lain.

Disisi lain dengan alasan pencabutandan atau pembatalan karena salah letak bidang tanah, makaseharusnya telah diketahui sejak proses permohonan berjalan, bukansetelah diterbitkan bahkan masyarakat telah melaksanakan kegiatanberdasar kebijakan dan atau keputusan tersebut, karena pencabutandan atau pembatalan sepihak oleh penyelenggara Negara dapatdipastikan akan merugikan masyarakat (PENGGUGAT);17.

Negara yaitu selaku anggota Komisi YudisialRepublik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 / P.

Negara yaitu selaku Anggota Komisi YudisialHal. 5 dari 42 hal.

Kepala Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;4.

PersadaSembada dengan hanya membayar kompensasi di bawah Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) dan negara pun memperoleh pajak dari penerimaan uangkompensasi pelepasan hak atas tanah di Jalan Kramat Raya No.57 JakartaRaya sebesar dua milyar rupiah lebih, atau dengan kata lain dalam kasusaquo negara diuntungkan oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa dari sisi perlindungan kepentingan hukum terhadap integritas moraldan kejujuran Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, PemohonKasasi berpendapat tindakan Pemohon Kasasi

M.Si (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta),yang didakwa dalam kedudukan masingmasing selaku pegawai negeriatau penyelenggara negara, ternyata dalam Berkas Perkara atas namaketiga Terdakwa tersebut, copy buktibukti surat yang disebut dalamdaftar barang bukti telah dilampirkan dan menjadi bagian tak terpisahkandari Berkas Perkara terutama yang terpenting terkait faktafakta yangmenjadi dasar dakwaan.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum ;atau. dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pegawai negeri adalah meliputi :Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangKepegawaianPegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab undangundang HukumPidana.Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; atauOrang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan

modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.Menimbang bahwa, yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang bahwa, berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksisaksi danbarang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa, terdakwaNIXON BUDIYARTA Bin

KUSMAYADI MM selaku Kepala Badan KepegawaianPropinsi Kalimantan Timur ;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka unsur Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;Ad. 2.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut;37e Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;e menerima hadiah atau janji ;e patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikanhadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;Ad. 1.