berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya Terbandingdapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding, dengandemikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26Agustus 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057

Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2020Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentra d/hFiltrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan BerbekIndustri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, sehingga penghitungan PPNmenjadi sebagai berikut: No Uraian Menurut Majelis(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean/Pemungutan Pajak

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak April 2012 Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29Mei 2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek, Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek,Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/ 2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor 0001 7/577/12/057

Putusan Nomor 3210/B/PK/Pjk/2019Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00109/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry SawitIndonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096001.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1971/WPJ.07/2015 tanggal23 Juni 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00109/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas nama PT KerrySawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan

Putusan Nomor 3210/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor 00109/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1971/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00109/407/12/057

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005375.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 4 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018tanggal 12 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 April 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057/17 tanggal 20 April 2017, atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, denganalamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di Gedung B>ower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, MedanBarat

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057/17tanggal 20 April 2017, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP02.275.541.7057.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri HijauNomor 10, Kesawan, Medan Barat, 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya

dari Pemohon Peninjauan Kembali;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12April 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057

Putusan Nomor 692/B/PK/Pjk/2021Badan Nomor: 00019/206/06/057/08 tanggal 24 April 2008 Tahun Pajak2006;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36950/PP/M.1/15/2012, tanggal 29 Februari 2012 sebagaimana dibetulkandengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86950R/PP/M.1/15/2014,tanggal 29 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan

sebagian permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP380/PJ.07/2009 tanggal 26Mei 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Nomor: 00019/206/06/057/08 tanggal 24 April2008 Tahun Pajak 2006, atas nama: PT.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP380/PJ.07/2009 tanggal 26 Mei 2009 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Nomor: 00019/206/06/057/08 tanggal 24 April 2008Tahun Pajak 2006, atas nama: PT. Glory IndustrialSemarang, NPWP: 02.192.905.4057.000, Alamat: Jl.Soekarno Hatta KM.9, Desa Samban, Bawen, Semarang,50661 telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanyaHalaman 3 dari 8 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP380/PJ.07/2009 tanggal 26 Mei 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00019/206/06/057

Sebidang tanah seluas 405 M dan bangunan diatasnya, terletak di Blok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 152/057/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 ;b.

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor : 150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;8. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;10.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991;. Sebidang tanah seluas 282 M?

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPATSumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum ;. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum ;.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UvJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991;Antara Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Tergugat Ill (sebagai)Penjual adalah sah menurut hukum ;Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.UV/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.

telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

Meninjau ulang SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put103268.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00276/207/12/057

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP: 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor: 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.733.8.057000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp345.200,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait denganpenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa PajakSeptember

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak April 2001Nomor : 00002/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.200/WPU.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April2001 Nomor : 00002/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa April 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00002/227/01/057

penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057

/13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan

Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP

tersebut Penggugat tidak pernahmenunggak atau terlambat setiap bulannya ;7 Bahwa sebelum mendapatkan pinjaman kredit dari Tergugat, Penggugat telah menjadinasabah Tergugat selama + 8 tahun, dan telah mendepositokan uang sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupian) dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiapbulannya special rate atau Priority, yang terdiri dari 3 Deposito yaitu :Deposito Syariah Mandiri pertama sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057

/D280218/333/092009, Penggugat mendapatkanBunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44% ;Deposito Syariah Mandiri kedua sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057/D280363/333/122009,ZPenggugat mendapatkan Bunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44%;4 Deposito Syariah Mandiri ketiga sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), atas namaPenggugat dengan No Seri 057/D334105/331/082011,5 Penggugat mendaptkan Bunga/Nisbah

Selama pembayaran angsuran kredit tersebutPENGGUGAT tidak pernah menunggak atau terlambat setiap bulannya.3 Bahwa penolakan TERGUGAT terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT butir 5 karenahalhal sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan surat No.12/951SP3/057 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Yusnetty dan akad pembiayaan almurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, TERGUGAT memberikan fasilitaspembiayaan Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB) kepadaPENGGUGAT

Yusnetty, Tanggal 02Agustus 2011, sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah), telah dicairkan tanggal 05Maret 2014.Selanjutnya diberi tanda Bukti P4.Fotocopy printout rekening Koran a/n Yusnetty selama 6 Bulan dari tanggal 31 Juli 2010s/d 17 Januari 2011.Selanjutnya diberi tanda Bukti P5.Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupafotocopy suratsurat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, masingmasingberupa:1Fotocopy Surat Tergugat No. 12/951SP3/057

Yusnetty(Penggugat).Selanjutnya diberi tanda Bukti T1.Fotocopy Akad Pembiayaan alMurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, tanggal 2Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T2.Fotocopy Surat Perjanjian & Kuasa Hakhak Atas Investasi Terikat Syariah Mandiritanggal 02 Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T3.Fotocopy Surat Pernyataan an Yusnetty tertanggal 02 Agustus 2010, terkait PersetujuanPenggugat kepada Tergugat untuk mencairkan jaminan Penggugat apabila menunggakmelakukan pembayaran angsuran

Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seringterjadi perselisinan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan terhitung sejakbulan Juni 2020 karena mulai saat itu Pemohon pergi ke rumah kediamanpaman Pemohon yang beralamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sedangkanTermohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;7.

akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena Termohon seringkalimempermasalahkan dan tidak terima terhadap nafkah yang diberikanPemohon dan Termohon sering meminta nafkah untuk kebutuhan rumahtangga diluar Kemampuan Pemohon;; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057

tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun 2020 rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenamasalah kurang nafkah, Termohon sering menuntut nafkah diataskemampuan penghasilan usaha Pemohon; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057

danpertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Juni 2020; sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga,dimana penyebabnya karena Termohon seringkali mempermasalahkan dantidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon seringmeminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar Kemampuan Pemohon;sehingga sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulai saat ituPemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamat di BlokPJA Pesuketan RT. 057

Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamatdi Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon yang lalu Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harusdinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan

Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2020Nomor:00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013 mengubahnilai DPP PPNseharusnya menjadi Rp805.544.550,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp80.554.455,00 dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut Pemohon iNe Uraian Terbanding Banding Ry(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor Put085000.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2073/WPJ.07/2014tanggal 11 Agustus 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakMei 2012 Nomor : 00001/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP 2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012Nomor 00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak BerwujudDari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00001/567/12/057

tanggal 13 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084844.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2221/WP4J.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011Nomor: 00008/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI. Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00008/204/11/057

BOBY, beralamat di: Perumahan Taman Elang Blok F No. 06 RT 005RW 010 Desa Priuk Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ;Dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikankuasa kepada Alisati Siregar, SH, MH, Advokat Pengacara dari Law Firm Gracia, beralamat di Ruko MallMatropolis Town Square Blok GG 1 No. 6 KotaTangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 ;2.

Negeri Tangerang dengan registrasiperkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 12 Pebruari 2019, telahmengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III denganisi gugatan sebagaimana surat gugatannya tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantelah hadir Penggugat yaitu kuasanya Ridwan Tarigan, SH, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 025/SKK/AGS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019,Tergugat hadir kuasanya Alisati Siregar, SH, MH, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 057

/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019,Tergugat Ill hadir kuasanya Jamiludin, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 590/057 Kec.TIkng/II/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019, sedangkanTergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relaaspanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi tidak hadir dantidak mengirim wakilnya yang sah untuk kepentingannya tersebut, sedangketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari KAMIS, tanggal

PUTUSANNOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. CERENTI SUBUR, yang) diwakili oleh TINO MULYAWANTO.

Korlak BantuanHukum Ill B pada Biro Hukum dan HumasDepartemen Keuangan ; Kesemuanya megambil domisili hukum di KantorBiro Hukum dan Humas Departemen KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor : 24 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1621/LK/2004,tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PENDIS/2004/PTUN.JKT

tertanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; # penenn as Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PEN/2004/PTUNJKT tertanggal 21 April 2004,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa yang bersan g kutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 057/PENHS/2004/PTUNJKT tertanggal 22April2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca berkas

dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :821.12/5878/436.7.6/2009, tertanggal 02 Desember 2009, dengan gaji pokok sebesarRp.1.278.600, (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);Bahwa, Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ini, yakniSurat Keputusan KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIANNEGARA,Nomor : 057

Pemberitahuan Keputusan terhadap Penggugat tidak dapatdijadikan obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 28 Mei2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa)Nomor : 057

30 Tahun 1980;Perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor: X.188.45/1545/436.7.6/2010 tanggal 30 Maret 2010 Termohon Kasasidiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena TermohonKasasi melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Pemohon Kasasi dalam surat keputusannya Nomor: 057

Putusan Nomor 403 K/TUN/20124 Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman 33 alineakelima s/d halaman 34 alinea ke satu, ke dua, ke tiga, juga telah secara nyatanyata salah, oleh karena itu harus ditolak, sebab dalam keputusan PemohonKasasi (BAPEK) Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 padaunsur menimbang huruf a tidak ada pertimbangan BAPEK yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamelakukan pemalsuan kutipan akta nikah, sebab

Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasiini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :a Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi (BAPEK);b Menyatakan batal putusan Majelis Hakim PT.TUN Jakartaperkara Nomor: 23/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 Mei 2012dan menyatakan Keputusan Pemohon Kasasi (BAPEK) Nomor:057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penguatanhukuman disiplin atas nama Termohon Kasasi (LYAKUSUMAWATI), NIP. 19701117 200801 2 012 telah sesuaidengan Peraturan

Penggugat bernamaPENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediamanbersama di rumah kediaman bersama di Dusun RT/RW 057/019,Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono KabupatenLampung Timur;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniaiseorang anak;Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Mei Tahun2010

Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugatbertengkar karenao Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga.o Tergugat malas malasan untuk bekerja.Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0556/Pat.G/2020/PA.Sdno Tergugat pernah berkata kasar terhadap orang tua Penggugat,bahkan Tergugat pernah dua kali memasrahkan Penggugat keorang tua; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak Juni Tahun 2017, Penggugat Pulang ke rumah OrangTua Penggugat di Dusun RT/RW 057

;Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun RT/RW 057/019, Desa BandarAgung, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei Tahun 2010 sampaisekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, berbentuk pertengkaran mulut (Vide bukti keterangan saksi);Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalaha. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga.b.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam,yang menikah pada Tanggal 11 Maret 2008;Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun RT/RW 057/019, Desa BandarAgung, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0556/Pat.G/2020/PA.Sdn4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei Tahun 2010 sampaisekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, berbentuk pertengkaran mulut;5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak JuniTahun 2017, Penggugat Pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di DusunRT/RW 057/019, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar SribhawonoKabupaten Lampung Timur;7.

057/Pdt.P/2015/PA.LLG

057/Pdt.P/2020/PA.Mgt