Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2398/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION D.H. BHLN OCI CORPORATION
200 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak dlizinkanmelakukan kegiatan perdagangan);.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-02-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — PT. TJITAJAM ; Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
65 — 46
  • TJITAJAM, Badan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 129 tanggal16 Desember 2003, dibuat oleh Buntario Tigris, S.H., SE., Notarisdi Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C02729HT.01.04Th.2004, tanggal 5 Pebruari 2004, beralamat di Jalan S. ParmanKav. 108, Tomang, Jakarta Barat 11440, Dalam hal ini diwakilioleh Drs. ROTENDI, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
179 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan TerbandingNomor KEP667/PJ/2001 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4303/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKASA INAKAKERTA
273 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4303/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2011, Nomor00005/206/11/091/16, tanggal 24 Februari 2016, sehingga perhitunganPajak yang masih harus dibayar menjadi seperti pada tabel di bawah berikut int:Menurut Menurut Koreks! yangDimohonKeputusan Pemohon. untukKeterangan Keberatan Banding .
    (USS) (US$) Dibatalkan(US$)Penghasilan Neto Fiskal nn 38,390,954 535,031Kompensasi Kerugian 0 0 0Penghasilan Kena Pajak eee 38,390,954 535,031PPh Badan Terutang meres 9 597,738 2,079,093Kredit Pajak 9,571,719 9,571,719 0PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 2,105,112 26,019 2,079,093Sanksi Administrasi 1,010,454 12,489 997,965Jumlah yang masih harus dibayar 3,115,566 38,508 3,077,058 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Juli 2017;Menimbang,bahwa amarPutusan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 233/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat I : PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION atau INSA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION
63 — 8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NUFARM INDONESIA
170 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan formal;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005, dengan Nomor 001/206/05/013/06 terbit pada tanggal 1November 2006, sementara tanggal memasukkan Surat Pemberitahuan 2005adalah tanggal 28 Oktober 2005, jadi dari tanggal penerimaan SuratPemberitahuan 2005 sampai dengan tanggal terbitnya Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan 2005 tersebut, melebihi jangkawaktu 12 (dua belas) bulan;Bahwa Sementara menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000
    Tahun Pajak 2005,Nomor 00001/206/05/013/06 sebesar Rp1.707.626.285,00 ditambah pajaklebih bayar yang disetujui Pemohon Banding sebesar Rp3.663.291.419,00,perbedaan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutangantara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badanmaupun Keputusan Keberatan dengan Pajak Penghasilan Badan menurutPemohon Banding, berasal dari beberapa pospos yang dikoreksi, sebagaiberikut:Harga Pokok Penjualan:a.
    Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/2015atau sudah melebihi 50% pajak terutang dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, denganNomor 00001/206/05/013/06 tanggal 1 November 2006;Bahwa dalam surat pengajuan banding ini Pemohon Banding lampirkansalinan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP796/PJ.07/2007 tanggal31 Oktober 2007 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, dengan Nomor00001/206/05/013/06 tanggal 1 November
    SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 yang disampaikanPemohon Banding menunjukkan posisi lebih bayar, namunatas kelebihan pembayaran tersebut, Pemohon Bandingmelalui SPT Tahunan PPh Badan yang sampaikan memilihuntuk mencontreng pada kotak permohonan untukdiperhitungkan dengan utang pajaknya, dan tidakmencontreng permohonan untuk direstitusikan;b.
    Bahwa batasan waktu 12 (dua belas) bulan yang diatur dalamPasal 17B UndangUndang KUP hanya berlaku terhadap SPTPPh Badan Lebih Bayar dengan permohonan pengembalianHalaman 26 dari 43 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
Yayasan Pendidikan Perumahan Rakyat Barat (Y.P.PERBA)
Tergugat:
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
206 — 97
  • tersebut beserta seluruh lampiran yangterdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 10 September 2020 dengan Register Perkara Nomor:175/G/2020/PTUNJKT dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri HukumHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUNJKTdan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU0022155.AH.01.04 Tahun 2016 TentangPengesahan Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-02-2023 — Putus : 03-03-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 24/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2023 — Pembanding/Penggugat : PT. MULTI SARANA PERKASA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH HENDRA GUNAWAN SELAKU DIREKTUR UTAMA Diwakili Oleh : DAVIT AIRLANTO, S.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan HAM Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT MULTI SARANA PERKASA, diwakili oleh FELIX BELANUSA PIETER
129 — 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3255/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
234 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut101161.15/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 9 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2466/WPJ.19/2015 tanggal 14Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2466/WPJ.19/2015 tanggal 14 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00083/406/12/092/14 tanggal 2 Oktober 2014, atas nama PTAnugerah Pharmindo Lestari, NPWP 01.369.518.4092.000,beralamat di Jalan Pulo Lentut Kavling II/E4, Kawasan IndustriPulogadung, Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2466/WPJ.19/2015 tanggal 14 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3752/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, perhitunganPPh Badan
    atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, terkait koreksi terhadap tarifPPh Badan; dan,3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23 Januari 2017, tentang Keberatan atasHalaman 4 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 3752/B/PK/Pjk/2019Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15, tanggal 29 Oktober 2015; dan,4.
    Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Badan Lebih Bayaruntuk Tahun Pajak 2013 adalah sebesar Rp6.856.297.747 dan segeramemerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikansegala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketapajak ini beserta bunganya;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 363/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Desember 2022 — Penggugat:
Emmanuel Valentinus Domen
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
287 — 60
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4661/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BLACKBERRY INDONESIA
498 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 13 Nopember 2017 — PT JAYA NUR SUKSES (Perseroan) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
338 — 236
  • Karena penjual (PT Jaya NurSukses) adalah badan hukum maka sebelum dilakukan Jual Beli terlebihdahulu dilakukan pengecekan status badan hukum di Sisminbakum dengantujuan agar dikemudian hari tidak terjadi masalah pada saat balik nama diKantor Pertanahan.
    Dikarenakan adanya pembubaranbadan hukum pada data perseroan tersebut maka rencana Jual Beli unitapartemen tidak jadi/batal dilakukan oleh Notaris/PPAT yang bersangkutansehingga Penggugat sangat dirugikan;Bahwa selain informasi dari Notaris tersebut di atas, Penggugat melakukansendiri pengecekan/memohon informasi status badan hukum ke DirektoratAdministrasi Badan Hukum Kemenkumham R.I sebagaimana suratpermohonan Penggugat No. 03/JNSLeg/VV17, tanggal 05 Juni 2017 perihalMohon Penjelasan Tertulis dan
    hukum PT Jaya Nur Sukses karena secarasubjek/individu tidak ada kewenangan/kedudukan (Legal Standing) untukmemohon Pembubaran badan Hukum PT.
    Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AnggaranDasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (PermenkumhamNo. 1/2016).
    Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhiseluruh tahapan akses Permohonan Perubahan Data Badan HukumPerseroan Terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (disclaimer) secaraelektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat:
THOMAS AZALI
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. ASIA PACIFIC MINING RESOURCES
2.IR. RUSKIN, MM
428 — 462
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 15-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 40/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 April 2022 — Pembanding/Penggugat : Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) diwakili oleh Ir. Akhmad Syarbini Diwakili Oleh : Abdul Toni, S.H. M.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Perkumpulan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IA-ITB, diwakili oleh Gembong Primadjaya
82 — 23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT OKI PULP & PAPER MILLS
329 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002199.15/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 29Januari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00028/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 29 Januari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015Halaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor00001/406/15/076/17 tanggal 16 Januari 2017, atas nama PT OkiPulp & Paper Mills, NPWP 03.203.481.1076.000, beralamat diGedung Ranuza, Jalan Timor Lt.4 No.10, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 2404/B/PK/Pjk/2020(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor00001/406/15/076/17 tanggal 16 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.203.481.1076.000; sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp134.183.526.687,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usahasebesar Rp30.640.972.005,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 99
  • Alfa RiungJaya berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, telah dicatat di dalamsistem administrasi Badan Hukum, yang menjadi Obyek Sengketa dalamPerkara Aquo, telah melegalkan akta nomor 132 tanggal 31 Maret 2015 yangdibuat oleh JONNI TAMBUNAN selaku Notaris Pengganti dari Notaris NETTYMARIA MACHDAR, SH. yang didasarkan pada RUPS fiktif, yang berdampakdan menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai badan hukum perdatayaitu telah berubahnya susunan kepengurusan direksi, komisaris, pemegangsaham
    Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;f.
    tahun 2014 Tentang Tata CaraPengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran DasarDan Perubahan Data Perseroan Terbatas, bersifat konkrit nyata / tidak abstrak,bersifat individual karena ditujukan kepada badan hukum perdata yang bernamaPT.
    definitif yangberhalangan sementara; danb. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yangberhalangan tetap;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecualiditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
    Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melaluiMandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yangbersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspekorganisasi yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspekorganisasi, kKepegawaian, dan alokasi anggaran;(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenangmelalui Mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-02-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 126/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan HIMKI Diwakili Oleh : Marthin, S. H
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ASMINDO
71 — 50
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 235/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat II : Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
Terbanding/Penggugat : YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Turut Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
386 — 202
  • AHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan IslamAlHuda Utama Jakarta;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat No. AHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 tanggal 29Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumYayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.468.000,.
    terdapat halhal yang dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor29/G/2020/PTUN.Jkt. tanggal 17 Juni 2020 tersebut, oleh karena itu alasandan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutussengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secaramutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa Badan
    dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak sajahanya sekedar menerima dokumen dan kelengkapan administrasipemerintahan begitu saja, akan tetapi melakukan pemeriksaan terhadapdokumen dan kelengkapan administrasi sebagaimana ditentukan di dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanyang menentukan :Pasal 50(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksadokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari
    Pemohon.(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukansifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dandokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.Penjelasan Pasal 50Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Yang dimaksud dengan pemeriksaan dokumen mencakupHal 6 dari 8 hal Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANYUMAS UTAMA MOTOR
122 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Sanksi AdministrasiJumlah yang masih harus dibayarSurat Keputusan Keberatan Rp 326.044.300,00Ro 174.917.000,00Ro 34.975.100,00Ro 0,00Ro 0,00Ro 8.425.920,00Ro 0,00Ro 8.425.920,00Ro 0,00Ro 0,00Ro 0,00Ro 0,00Ro 0,00Ro 0,00Ro 0,00Rp 8.425.920,00Ro 26.549.180,00Ro 7.433.770,00Ro 0,00Ro 0,00Rp 7.433.770,00Rp 33.982.950,00Bahwa Surat keputusan keberatan diterbitkan oleh Terbanding dengan Nomor :KEP242/PJ.07/2008dengankeputusan menolak keberatanBanding dan menambah atas SKPKB PPh Badan NomorPemohon00022
    963.230.100,00 989.779.280,00Sanksi Administrasi 7.433.770,00 269.704 .428,00 277.138.198,00Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 33.982.950,00 1.232.934.528,00 1.266.917.478,00 Surat KeberatanBahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding telah mengajukankeberatan kepada Terbanding dengan surat tanggal 30 Mei 2007 dan telahdikeluarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP242/PJ.07/2008 tanggal30 Mei 2008 oleh Terbanding dengan keputusan menolak keberatan PemohonBanding dan menambah atas SKPKB PPh Badan
    Dengan demikian, perhitungan pajakterhutang menurut Terbanding sama seperti Surat Keputusan Keberatan tersebutdi atas;Alasan Permohonan Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa dan Penelaahkeberatan, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksipemeriksaan PPh Badan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :1.
    Putusan Nomor 215/B/PK/PJK/2013(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengansurat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kevaejibanmenurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.(38a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhipersyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a adalah orang yang nyatanyata mempunyaiwevenang ikut menentukan kebijaksanaan dan
    Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal ataspengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa bandingtersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formalpenerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP242/PJ.07/2008 tanggal 30 Mei 2008 (objek sengketa banding), formalpengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor:00022/