namun dirinya tidak dapat dijatuhi pidana;Menimbang bahwa oleh karena yang tidak terpenuhi adalah unsur setiaporang yang melekat pada setiap pasal dakwaan maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,karena bagaimanapun tetap memiliki implikasi hukum yang sama bagi Terdakwa;Menimbang bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya maka terhadap dirinya tidak dapat dibebaskan dari dakwaan,namun Terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan Penuntut Umum sebabTerdakwa tidak dapat diberi penghukuman sebagaimana yang dituntutkan kepadadirinya mengingat Terdakwa bukan orang menurut hukum sehingga dirinya tidak dapatdibebani untuk memangku hak ataupun kewajiban;Menimbang bahwa dalam tataran idealnya Terdakwa yang dilepaskan darituntutan haruslah dipulinkan haknya dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya,namun oleh karna Terdakwa terbukti bukan lagi pemangku hak dan kewajibansebagaimana telah dipertimbangkan, maka

pemulihan tersebut tidak dapat diberikankepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibantar pada saat penahanan makapenahanan yang dijalani oleh Terdakwa sebelum pembantaran tersebut kembalidilanjutkan setelah masa pembantaran selesai dan oleh karena itu Terdakwa harusdipandang tetap berada dalam tahanan;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan makapenahanan terhadap diri Terdakwa tersebut harus segera diakhiri;Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini

adalah saranakejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntuanmaka biaya perkara dibebankan kepada negara;Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan UURI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta Pasalpasal lain dari PeraturanPerundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menyatakan Terdakwa ASRI alias LALLI bin LA BALLA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah

Ponggok, Kab.Blitar dan pada saat ditangkap mereka berdua sedang mengadakan judi Cap Jie Kiebersamasama, adapun cara judi Cap Jie Kie tersebut adalah sebagai berikut :penombok memilih gambar yang ada didalarn kotak judi Cap Jie Kie kKemudian bolayang dipegang terdakwa oleh terdakwa dilepaskan disenar yang berada didalamkotak judi Cap Jie Kie setelah bola tersbut berhenti digambar yang dipilin olehpenombok maka penombok dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayarandengan kelipatan : bila tombokannya

Benar bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara penombok memilihgambar yang ada didalam kotak judi Cap Jie Kie kemudian bola yangdipegang Bandar (terdakwa) dilepaskan disenar yang berada di dalam kotakjudi Cap Jie Kie yang dibawahnya terdapat gambar gambar, setelah bolatersebut berhenti digambar yang dipilin oleh penombok maka penombokdinyatakan menang.

Benar bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan acara penombok memilihgambar yang ada didalam kotak Judi Cap Jie Kie kKemudian bola yang dipegangterdakwa sebagai Bandar dilepaskan disenar yang berada di dalam kotak judiCap Jie Kie yang dibawahnya terdapat gambat gambar, setelah bola tersebutberhenti digambar yang dipilin oleh penombok maka penombok dinyatakanMenang. 2 22 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnn neeBenar bahwa pembayaran kepada penombok yang menang bila tombokannyasebesar Rp. 1.000,

SHOLIKIN sebesarRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan cara penombok memilih gambar yangHal. 9 dari 13 HalamanPengadilan Negeri Blitar Perkara No. 111/Pid.B/2014/PN.Blt.ada didalam kotak judi Cap Jie Kie kemudian bola yang dipegang terdakwa sebagaiBandar dilepaskan disenar yang berada di dalam kotak judi Cap Re Kie yangdibawahnya terdapat gambar gambar, setelah bola tersebut berhenti digambar yangdipilin oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan akan mendapatkanbayaran dengan kelipatan

TNIyang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di area perkebunan PTPNVII;Bahwa Anggota TNI hanya Saksi dan Rizal Abraham, sedangkan KartoSuwiryo dan Heriyadi adalah Security;Bahwa Saksi mengalami luka robek di tangan kiri dan lecet dileher sebelahkiri;Bahwa awalnya Saksi dan rekanrekan Saksi berhasil mengamankanTerdakwa, tetapi tidak berapa lama datanglah sekitar 15 (lima belas) orangke lokasi kejadian membawa parang dan pisau dengan maksud untukmembebaskan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dilepaskan

sedangkan KartoSuwiryo dan Heriyadi adalah Security;Bahwa Andi Witanto mengalami luka robek di tangan kiri dan lecet dilehersebelah kiri, Sedangkan Saksi, Karto Suwiryo dan Heriyadi tidakmengalami luka;Bahwa awalnya Saksi dan rekanrekan Saksi berhasil mengamankanTerdakwa, tetapi tidak berapa lama datanglah sekitar 15 (lima belas) orangke lokasi kejadian membawa parang dan pisau dengan maksud untukHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2020/PN Skymembebaskan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dilepaskan

olen Terdakwa sekitar 35 (tigapuluh lima) tandan;Bahwa Terdakwa menggunakan alat panen sawit berupa egrek;Bahwa Andi Witanto mengalami luka robek di tangan kiri dan lecet dilehersebelah kiri, Sedangkan Saksi, Rizal Abraham dan Heriyadi tidakmengalami luka;Bahwa awalnya Saksi dan rekanrekan Saksi berhasil mengamankanTerdakwa, tetapi tidak berapa lama datanglah sekitar 15 (lima belas) orangke lokasi kejadian membawa parang dan pisau dengan maksud untukmembebaskan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dilepaskan

Terdakwa sekitar 35 (tigapuluh lima) tandan;Bahwa Terdakwa menggunakan alat panen sawit berupa egrek;Bahwa Andi Witanto mengalami luka robek di tangan kiri dan lecet dilehersebelah kiri, sedangkan Saksi, Rizal Abraham dan Karto Suwiryo tidakmengalami luka;Bahwa awalnya Saksi dan rekanrekan Saksi berhasil mengamankanTerdakwa, tetapi tidak berapa lama datanglah sekitar 15 (lima belas) orangke lokasi kejadian membawa parang dan pisau dengan maksud untukmembebaskan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dilepaskan

Terdakwa berhasil diamankan;Bahwa Terdakwa tidak tahu banyak buah sawit yang Terdakwa ambil saat itu;Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah sawit milik PTPN VII;Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tibatiba datang warga yang memintaagar Terdakwa dilepaskan, lalu Terdakwa dilepaskan;Bahwa Terdakwa dan Sohar tidak ada izin dari PTPN VII untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesaliperbuatan Terdakwa;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor

Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon;3,465 ton CO2; 0,036 ton CH4; 0,016 ton NOx; 0,0044ton NH3; 0,37 ton O03 dan 0,64 ton CO serta 0,77 tonpartikel Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambangterjadinya pencemaran yang berarti gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkanlingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya , selainitu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagikarena telah rusak..

Selain itu selama pembakaran berlangsungtelah pula dilepaskan gasgas rumah kaca yang telahmelewati batas yang diperkenankan sehingga mencemarilingkungan paling tidak di kawasan yang terbakartersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UndangUndang RI No. 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPATAUKEDUABahwa ia terdakwa JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONESbersamasama dengan Sdr.Widodo Als Dodo Bin Enuh

Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon;3,465 ton CO2; 0,036 ton CH4; 0,016 ton NOx; 0O,0044ton NH3; 0,37 ton O3 dan 0,64 ton CO serta 0,77 tonpartikel Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambangterjadinya pencemaran yang berarti gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkanlingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya , selain1516itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagikarena telah rusak.5.

Selain itu selama pembakaran berlangsungtelah pula dilepaskan gasgas rumah kaca yang telahmelewati batas yang diperkenankan sehingga mencemarilingkungan paling tidak di kawasan yang terbakartersebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 26 UndangUndang RINo. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akanmengajukan ekepsi;Menimbang, bahwa

Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon; 3,465ton C02; 0,036 ton CH4; 0,016 ton NOx; 0,0044 ton NH3;0,37 ton O3 dan 0,64 ton CO serta 0,77 ton partikel Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaranberlangsung telah melewati batas ambang' terjadinyapencemaran yang berarti gasgas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar34dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidakmungkin kembali lagi karena telah rusak.5.

Mesin. 4DC-H985;- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- 2 (dua) buah kunci L ukuran 10 yang ujungnya sudah di lepaskan;- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10 yang ujungnya sudah dilepaskan;- 2 (dua) buah obeng;- 2 (dua) buah tas sandang warna hitam;- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih type 1272;- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam type 1205;- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam type 206;Barang bukti terlampir dalam berkas perkara

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabu-shabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kecil yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet sedang yang telah dibengkokkan, tutup botol minuman yang telah dilubangi sebanyak 2 lubang, 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkusan shabu-shabu berwarna bening, 1 (satu) buah botol minuman, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah korek api gas, Kotoran sampah

HASANBASRI berupa pidana penjara selama (satu) tahun dengan dikurangi selamaTerdakwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwatetap berada dalam tahanan.3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kecil yang telah dibengkokkan, (satu)buah pipet sedang yang telah dibengkokkan, tutup botol minuman yang telahdilubangi sebanyak 2 lubang, (satu) buah plastik kecil bekas

EDISUHARTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil dari test urine terhadapTerdakwa ILHAM HAMZAMITI yang pokonya menyimpulkan ditemukan tandatandapenyalahgunaan narkoba mengandung AMP (Amphetamine) positif (+);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :e 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kecil yang telah dibengkokkan, (satu)buah pipet sedang yang telah dibengkokkan, tutup botol

akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwalebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuanpasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmemerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenaibarang bukti berupa :e 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan

HASAN BASRIterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidanaSecara bersamasama menggunakan narkotika golongan I;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan ;Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan

ituberdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus dilepaskandari segala tuntutan hukum kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakankasusnya ini adalah murni kasus perdata tidak ada unsur yang mengarah kepidana dan siap mengembalikan uang saksi pelapor sejumlah Rp.2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan

darisegala tuntutan hukum, maka menutut hukum memulihkan hak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaPutusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pid.C/2021/PN Enr

Putusan Nomor 442 K/Pid/2018ketentuan hukum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut terkaitdengan perselisihan hukum perdata yang penyelesaiannya atau domainhukum perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum;Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti mengambildan menguasai mobil Honda CRV Nomor Polisi BA 104 RA milik saksiAmrizal adalah

peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimanamestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, serta apakah pengadilan telah melampauibatas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

.; Bahwa akibat terjadinya kebaran tersebut telah merusak lapisan permukaandengan tebal ratarata sekitar 510 cm sehingga 3000 m3 terbakar tidakkembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosisten dilahanbekas terbakar tersebut; Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 6,75 Ton karbon, 2,36 ton CO2,0,024 ton CH4, 0,011 ton Nox, 0,003 ton NHB, 0,025 ton O3 dan 0,44 ton COserta 0,525 ton Partikel.

Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinyapencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak; Bahwadalamrangka pemulihan lahan gambut yang rusak Akibat kebakaranlahan seluas 3 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harusdikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang yakni dalam Pasal 185 (1) KUHAP dan Pasal 185 (6) KUHAP;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusanJudex Facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan pidanasehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum sudah tepatdan benar; Bahwa tanaman

cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau Undangundang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umumtersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

pendidikan Terdakwa SD Kelas IV (Tidak Tamat) dan Terdakwabukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanjin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM ~ RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan

perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembali ; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanjin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM ~ RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan

benar Terdakwa belum pernah dihukum ; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjualbebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telahdibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejakHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mrhtanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan

ADI HIDAYAT, Apt BinAGUS SUJITO bahwa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut telah dibatalkan jinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalampenjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmidengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kKemasan terkecilnya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa telah

SIDANA alias DONO bin JINAN dan Terdakwa II.IWAN bin MUHRAN dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana (ons/lagvan alle rechtvervolging) ;Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I.SIDANA alias DONO bin JINAN dan Terdakwa II. IWAN bin MUHRAN daritahanan ;Memulihkan hak Terdakwa I. SIDANA alias DONO bin JINAN dan TerdakwaIl.

No. 784 K/Pid/2014merupakan putusan pembebasan tidak murni, karena terhadap putusanpembebasan tersebut didalamnya terdapat penerapan hukum yang salahdan apabila Hakim/Majelis Hakim tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusannya bukan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan(vrijspraak) akan tetapi Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dandipidana sesuai tindak pidana yang dilakukannya atau setidaktidaknyadinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervoiging)

No. 784 K/Pid/2014diselesaikan lebih dahulu mengenai siapa yang berhak atas arealobyek sengketa yang didalamnya masuk areal yang menjadi /ocusdelicti dalam perkara pidana sebagaimana terdapat dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pidana dalam perkaraa quo berkesimpulan tidak berwenang untuk mengadili atau menghukum perbuatan Para Terdakwa a quo karena dalam perkara pidanaa quo mengandung dimensi atau yuridiksi peradilan perdata, sehinggaoleh karenanya, Para Terdakwa harus dilepaskan

IWAN bin MUHRAN, dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervoiging) ;Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara Terdakwa . SIDANA alias DANA bin JINANbersamasama dengan Terdakwa Il. IWAN bin MUHRAN secara sungguhsungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkanketentuan perundangundangan, maka Terdakwa I. SIDANA alias DANA binJINAN bersamasama dengan Terdakwa Il.

dilaksanakan menurut ketentuan undangundang danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No.8 Tahun 19871) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Jaksa/PenuntutUmum ditolak dan Terdakwa dilepaskan

Mulawarman);Bahwa kedua lahan tersebut berdasarkan Gambar Situasi (CS) No.100/198 tanggal 30 Januari 1981, yang sebahagiannya yaitu bagian belakangtelah dilepaskan haknya kepada Pertamina Balikpapan (eks. Vico), untuk tamanrekreasi yaitu: 22.819 M? 323 M2 = 9496 Mz? (sembilan ribu empat ratussembilan puluh enam meter persegi), kKemudian dilepaskan kepada saudaraKamaruddin seluas 5600 M2?

merupakan tanahobyek sengketa dalam perkara sekarang ini;Bahwa akan tetapi berdasarkan uraian angka 13 posita gugatan batasbatas tanah obyek sengketa seluas 3.896 M2 tetap mengacu atau sama denganbatasbatas tanah seluas 5.600 M2 yang telah dilepaskan oleh para Penggugatkepada Sdr. Kamaruddin, yakni:e Sebelah Utara dengan jalan raya Manggar (Sekarang jalan Mulawarman);e Sebelah Selatan dengan Pertamina/eks. Vico Balikpapan;e Sebelah Timur dengan Sdr. Kamaruddin;e Sebelah Barat dengan Sdr.

Ilhsan/gudang;Dengan demikian telah terjadi tumpang tindih batasbatas antara tanah seluas5.600 M2 yang telah dilepaskan haknya oleh para Penggugat kepada Sadr.Kamaruddin, dengan batasbatas tanah sengketa seluas 3.806 M? yangmerupakan sisa dari tanah induk seluas 9.496 M2 5.600 M2 tersebut;Bahwa dengan terdapatnya pertentangan batas antara lokasi tanah indukyang kedua dengan batasbatas tanah menurut kenyataan dilapangan, maupuntumpang tindih batasbatas antara tanah sengketa seluas 3.896 M?

2 yang telah dilepaskan oleh para Penggugat kepada Sdr.Kamaruddin, terbukti batasbatas tanah sengketa dalam perkara ini bersifatkabur (obscuur libel), sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa dalam surat gugatannya Tergugat didalilkan telah memperjualbelikan bagian tanah sengketa kepada Tergugat II dan Ill.

Asbullah (yang kemudian dilepaskan haknya kepada PenggugatRekonvensi) yang terletak ditengahtengah kedua bidang tanah peninggalandari pewaris Tergugat Rekonvensi (H. Rusma Antur);Bahwa selain tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah memasukkansecara tanpa hak lokasi tanah seluas 1.980 M? tanah milik PenggugatRekonvensi (asal pelepasan hak dari Sdr.

MAKARTI tercatat dilepaskan kepada PemerintahKabupaten Banyuwangi untuk Perumahan Exsodan;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata UsahaNegara berupa :3.1.3.2.Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3 Desa Karangsari tanggal 4 Maret1999, Surat Ukur No. 00091/1999 tanggal 2 Maret 1999, Luas763.659 M?atas nama PT. MAKARTI;Sertipikat Hak Guna Usaha No. 4 Desa Karangsari tanggal 04031999, Surat Ukur No. 00090 tanggal 2 Maret 1999, luas 50.000 M?atas nama PT.

MAKARTI tercatat dilepaskan kepada PemerintahKabupaten Banyuwangi untuk Perumahan Exsodan;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/G/2018/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugattelah menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2018, yangdisampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknyamemohon agar Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: Menerima EksepsiTergugat untuk seluruhnya

Makarti yang telah dilepaskan kepadaPemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk Perumahan Eksodan; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat Il Intervensi 1 telah pula menyerahkan Jawabannya tertanggal 9Agustus 2018 pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018, yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagaiberikut: Dalam Eksepsi1.

merupakan suatu tindakpidana, oleh karenanya Majelis Banding menyimpulkan bahwaperbuatanTerdakwa membangun jembatan di atas tanah yang belum jelas kedudukanhukum hak atas tanahnya tersebut bukan merupakan tindak pidana atauperkara pidana, akan tetapi merupakan perkara sengketa milik perdata;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti yang ada dan faktahukumnya, perobuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu harus dibatalkan danmengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankankepada negara;Mengingat pasal 191 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 tahun 1981tentang Kitab

PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON adalahuntuk melepaskan dan pengalihan atas 3 bidang tanah bagian milik ANAKVI PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON dengan rincian sebagaimanatertera dalam perubahan surat permohonan Pemohon;Bahwa tanah dengan sertifikat nomor 1520 yang sekarang atas namaPEMOHON, ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON,ANAK IIT PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK IIIPEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK IV PEMOHONDAN SUAMI PEMOHON, ANAK V PEMOHON DAN SUAMIPEMOHON, ANAK VI PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON.Tanah tersebut akan dilepaskan

kepada ANAK IT PEMOHON DANSUAMI PEMOHON;Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 1521 yang sekarang atas namaPEMOHON, ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON,ANAK IIT PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK IIIPEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK IV PEMOHONDAN SUAMI PEMOHON, ANAK V PEMOHON DAN SUAMIPEMOHON, ANAK VI PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON.Tanah tersebut akan dilepaskan kepada ANAK ITV PEMOHON DANSUAMI PEMOHON;e Bahwa tanah dengan nomor sertifikat 1522 yang sekarang atas namaPEMOHON, ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON,ANAK

IIT PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK IIIPEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK IV PEMOHONDAN SUAMI PEMOHON, ANAK V PEMOHON DAN SUAMIPEMOHON, ANAK VI PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON.Tanah tersebut akan dilepaskan kepada PEMOHON;Menimbang, bahwa untuk selain dan selebihnya Pemohon tetap denganpermohonan Pemohon semula;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati dan memberikanpandangan kepada Pemohon untuk mengurus lagi kepada pihak berwenang bahwa anaktersebut adalah anak kandung Pemohon, sehingga

SUAMI PEMOHON sekarang dalam asuhanPemohon;Tujuan pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonanagar Pemohon dijadikan sebagai wali dari ANAK VI PEMOHON DANSUAMI PEMOHON karena ANAK VI PEMOHON DAN SUAMIPEMOHON belum dewasa dan belum cakap hokum;Pemohon dan seluruh anakanaknya ingin mengalihkan hak milik atas 3 buahsertifikat kepada anaknya yang bernama ANAK IIT PEMOHON DAN SUAMIPEMOHON dan ANAK IV PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON sertauntuk Pemohon sendiri PEMOHON;Setahu saksi tanah kosong dilepaskan

tersebutdengan masingmasing pihak mengajukan bukti surat sebagai alas hak untukmenguasai tanah tersebut dan secara tidak langsung sudah termasuk dalampembuktian perkara perdata dan hal tersebut menjadi kewenangan Hakim perdata danbukan kewenangan Hakim pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakanbahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana oleh karena ituterdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum,maka hak, kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukummaka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) a Jo Pasal 2 UU RI Nomor 51 Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan UndangUndang RI.

a quo dinyatakan tidak mengikat terhadap Sertipikat HGB Nomor 42/Gelora danHGB Nomor 37/Gelora (sisa) sekarang menjadi Sertipikat HGB Nomor 411/Gelora (setelah perpanjangan);Terhadap Tergugat II:21.22.23.Bahwa Penggugat mohon agar terhadap dalildalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dimasukkan pulasebagai dalildalil Gugatan terhadap Tergugat II;Bahwa Tergugat II purapura tidak tahu bahwa Tanah Sertipikat HGB Nomor 42/ Gelora dan HGB Nomor 37/Gelora (sisa) sekarang HGB Nomor 411/Gelora telah dilepaskan

Terminal Builders (Group Penggugat) dengan Akte Nomor27 tanggal 12 Juli 1971 dan Akte Nomor 33 tanggal 16 Maret 1973;Bahwa persyaratan untuk meminta rekomendasi / persetujuan untuk memperpanjang HGB Nomor 42/Gelora dan37/Gelora (sisa) adalah bentuk pemaksaan dan melawan hukum sebab tanah yang dimohonkanperpanjangannya telah dilepaskan haknya oleh Tergugat II kepada PT.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 dimana antara lain diatur bila asetNegara dilepaskan haknya, terlebin dahulu harus mendapat persetujuan/ijin dari Menteri Keuangan, sebabdengan jelas dalam putusan telah dipertimbangkan bahwa tanah tanah Negara dimaksud bukanlahdimaksudkan dilepaskan untuk dimiliki oleh Penggugat dalam arti diberikan alas hak Sertipikat Hak Milik, tapitanah tanah dimaksud bukan lagi berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan administrasi dari TergugatIl mengingat

Terminal Builders dilepaskan sebagian haknya kepada Termohon Kasasi) hanya bersifatpenyerahgunaan sementara bukan pengalihan mutlak. Hal ini terlinat dalam isi surat yang menyatakan "tanahtersebut setelah lampau waktu 30 Tahun, kembali kepada status semula, ji. Kembali kepada JajasanGelanggang OlahRaga Senayan";Bahwa Surat 530 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Il (Pembanding II/Tergugat Il) sebagai Bukti TII4merupakan bukti yang didukung dengan keterangan ahli Prof. Dr.

Terminal Builders dilepaskan sebagian haknya kepada Termohon Kasasi) bukan merupakantanah negara bebas karena apabila akan dilakukan perpanjangan dipersyaratkan adanya persetujuan dariPemohon Kasasi II (Pembanding II/Tergugat II).