Ditemukan 61123 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Kebijakan publik Keterbukaan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN KISARAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
Ramadhan Abadi
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
74 — 11
  • Penggugat:
    Ramadhan Abadi
    Tergugat:
    1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
    3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-12-2014 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 735/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2015 — Otoritas Jasa Keuangan suatu Badan Hukum publik
55 — 20
  • Otoritas Jasa Keuangan suatu Badan Hukum publik
    Otoritas Jasa Keuangan suatu Badan Hukum publik yang didirikanmenurut hukum Indonesia beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2Komplek Perkantoran Bank Indonesia jalan MH.Thamrin No..2 Jakartaselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatantentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;Setelah memperhatikan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
Thomas Situmorang
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
71 — 9
  • Penggugat:
    Thomas Situmorang
    Tergugat:
    1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
    3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 550/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : AGUS SUDRAJAT
Terbanding/Tergugat : PT MITRA ALUMINDO SELARAS
Terbanding/Turut Tergugat I : SURIPTO NITIHARDJO
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR AKUNTAN PUBLIK FREDDY DAN REKAN
56 — 34
  • Pembanding/Penggugat : AGUS SUDRAJAT
    Terbanding/Tergugat : PT MITRA ALUMINDO SELARAS
    Terbanding/Turut Tergugat I : SURIPTO NITIHARDJO
    Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR AKUNTAN PUBLIK FREDDY DAN REKAN
    tanggal 1Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Negeri Karawang tertanggal 7 Oktober 2021,dibawah register 355K/HT/X/2021/PN.Kwg, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding semula Tergugat;Halaman 1 dari 39 halaman putusan Nomor 550/PDT/2021/PT BDGSuripto Nitihardjo, bertempat tinggal di Sutera Flamboyan 4 Nomor 01,RT.004/RW.011, Kelurahan Pondok Jagung, SerpongUtara, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat I;Kantor Akuntan Publik
    Supra JayaMandiri maupun memiliki hutang Rp. 9 Milyar;Berdasarkan Bukti P13, Surat Keterangan yang dibuat olehPembanding berlaku buat publik dan tidak berlaku sepihak. Jadisangat jelas Majelis Hakim Judex Factie Pada Tingkat Pertamamemutuskan hanya menggunakan karangan saja. Pembandingdituduh mempunyai Perseroan terbatas bernama PT. Supra JayaMandiri dan hutang, maka justru posisi hukum Terbanding (dahuluTergugat) lah yang harus membuktikan dan mengajukan bukti bukti hutang dalam perihal apa?
    Supra JayaMandiri maupun memiliki hutang Rp. 9 Milyar;Bahwa BENAR berdasarkan Bukti P13, Surat Keterangan yangdibuat oleh Pembanding berlaku buat publik dan tidak berlaku sepihak.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-03-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Januari 2024 — Oong Irianto
Tergugat:
1.Edi Yosfi
2.Dewi Sisca Puspita
3.KANTOR AKUNTAN PUBLIK AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR dan REKAN
167 — 148
  • Oong Irianto
    Tergugat:
    1.Edi Yosfi
    2.Dewi Sisca Puspita
    3.KANTOR AKUNTAN PUBLIK AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR dan REKAN
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 19-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN WATES Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wat
Tanggal 7 Juni 2021 — Pemohon:
DWI WINDU PANCAYATI
Termohon:
1.DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN cq KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KANTOR CABANG YOGYAKARTA
65 — 1
  • Pemohon:
    DWI WINDU PANCAYATI
    Termohon:
    1.DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
    2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
    3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN cq KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KANTOR CABANG YOGYAKARTA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 02-03-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 236/Pdt.G/2018/PN SBY
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Retno Hany Purba Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI
Tergugat:
1.Kepala Lembaga Penyiaran Publik, LPP TVRI Jawa Timur dh. Direktorat TVRI Stasiun Surabaya
2.Kepala Direktorat Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI dh. Direktorat TVRI
3.Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dh. Departemen Penerangan RI
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Surabaya I
68 — 20
  • Penggugat:
    Retno Hany Purba Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI
    Tergugat:
    1.Kepala Lembaga Penyiaran Publik, LPP TVRI Jawa Timur dh. Direktorat TVRI Stasiun Surabaya
    2.Kepala Direktorat Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI dh. Direktorat TVRI
    3.Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dh. Departemen Penerangan RI
    Turut Tergugat:
    Kepala Badan Pertanahan Nasional Surabaya I
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 359/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 29 Mei 2019 — Angkasa Pura II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DOLI SIREGAR DAN REKAN
137 — 61
  • Angkasa Pura II
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
    3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DOLI SIREGAR DAN REKAN
    Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar Dan Rekan, bertempattinggal di Wisma Kodel Lt. 9, JI. HR.
    Bahwa Tergugat belum menyelesaikan hak dari Penggugat untuk mendapatkan harga yangwajar sesuai dengan perhitungan yang sekarang, sebab data dan nilai ganti Kerugian terdahuluyang telah diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar dan Rekan kepada Tergugat belum dilakukan penyesuaian dengan nilai sekarang;Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.GK019/PN Tng.
    belum menyelesaikan hak dari PENGGUGAT untukmendapatkan harga yang wajar sesuai dengan perhitungan yang sekarang, sebab datadan nilai gantikerugian terdahulu vana telah diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar danRekan kepada Terauaat belum dilakukan penyesuaian dengan nilai sekarang.14. Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak sesuai dan bertentangandengan Pasal 34 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga harusdikesampingkan;15.
    Bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuaidengan Undangundang No. 2 tahun 2012 dan peraturan lain yang terkait, maka beberapapekerjaan untuk konsultansi jasa penilai publik dan konsultasi jasa lainnya memerlukankonsultan(experfJ, salah satu diantaranya adalah Jasa Penilai Publik sebagaimana diaturdalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas PeraturanPresiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk
    Jasa Penilai Publik tersebut ditetapkan oleh Ketua PelaksanaanPengadaan Tananh (BPN) berdasarkan hasil Pengadaan Jasa Penilai yang memerlukantanah.6. Bahwa untuk melakukan penunjukan pekerjaan konsultasi jasa penilai publik dan konsultasijasa lainnya, PT Angkasa Pura II (Persero) melalui Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah(BPN) mengadakan seleksi untuk penunjukan jasa penilai publik.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
Horase Edward Sitorus
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
83 — 4
  • Penggugat:
    Horase Edward Sitorus
    Tergugat:
    1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
    3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Mnd
Tanggal 18 Desember 2018 — Manajer Area PT PLN Persero Area Manado melawan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK
224 — 127
  • MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan / Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara- Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik / Termohon Keberatan : Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi ;- Menghukum Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat pemeriksaan keberatan ini dianggar sebesar Rp. 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
Junianto Sitinjak
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
59 — 4
  • Penggugat:
    Junianto Sitinjak
    Tergugat:
    1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
    3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1127/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2022 — Penggugat:
Harry Sangari
Tergugat:
1.PT BANK DKI Cabang Pembantu Tebet Barat
2.PUNG’S ZULKARNAIN DAN REKAN Kantor Jasa Penilai Publik
73 — 4
  • Penggugat:
    Harry Sangari
    Tergugat:
    1.PT BANK DKI Cabang Pembantu Tebet Barat
    2.PUNGS ZULKARNAIN DAN REKAN Kantor Jasa Penilai Publik
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN BANGKALAN Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkl
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
Halilah
Tergugat:
1.Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bangkalan
15 — 5
  • Penggugat:
    Halilah
    Tergugat:
    1.Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
    2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bangkalan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
Maksud P Situmeang
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
83 — 13
  • Penggugat:
    Maksud P Situmeang
    Tergugat:
    1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
    3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-07-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1461 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK – RADIO REPUBLIK INDONESIA PUSAT, cq KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Rohanudin, dk. VS SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PUSAT, cq KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Rohanudin, dk. VS SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-07-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 528/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Gas, Diwakili Oleh : PT Pertamina Gas,
Terbanding/Tergugat : PT Mutiara Energy,
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,
46 — 18
  • Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Gas, Diwakili Oleh : PT Pertamina Gas,
    Terbanding/Tergugat : PT Mutiara Energy,
    Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 27-05-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2793 K/Pdt/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK lNDONESIA (LPP TVRI), VS. PT.INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Tbk (Dahulu PT.INDOSIAR VISUAL MANDIRI),
136 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK lNDONESIA (LPP TVRI), VS. PT.INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Tbk (Dahulu PT.INDOSIAR VISUAL MANDIRI),
    PUTUSANNo.2793 K/Pdt/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVR),yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGAPENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPPTVRI), berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda SenayanJakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus dengan haksubstitusi Nomor : TVRV/1.1/523/V/2005, tanggal 15 Mei 2006dari
    Departemen Penerangan RepublikIndonesia Yayasan Televisi Republik Indonesia yang sekarang bernamaLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)(Penggugat) telah memberikan kepada Tergugat hak dan kewenanganpenyiaran di Indonesia bagai salah satu Televisi Swasta Umum diIndonesia ;Bahwa hak dan kewenangan Pemerintah dalam hal ini DepartemenPenerangan Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran televisi diIndonesia diselenggarakan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia(TVRI) (Penggugat
    Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentangLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) (Videbukti P11).ll. TENTANG PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTATIE) YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGAT1. Bahwa karena Tergugat telah diberi hak oleh Penggugat untukmenyelenggarakan, menentukan besarnya tarif serta memungut biayasiaran niaga sesuai sesuai dengan Perjanjian Penunjukan PelaksanaHal. 6 dari 34 hal.
    ;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil Penggugat dan buktibuktinya tersebut di atas Tergugat telah mengajukan ahli akuntansiIrmansyah selaku anggota Dewan Standar Akuntan Publik (DSAP), IkatanAkuntan Indonesia periode 20052006 yang pada pokoknya menyatakanLaporan Pemeriksaan Tertentu yang dibuat BPKB atas permintaan TVRItidak dapat digunakan oleh TVRI sebagai dasar untuk menggugat karenadalam persyaratan standar laporan akuntansi dinyatakan bahwa setiaplaporan yang dibuat hanya mengikat bagi
    :eceeeeeee eee eee eee Rp.44.864.262.925,00 DONA ...... ec cece e eee eee e ee eaten eaeee Rp.33.201.865.203,00 + JUMIAN 0... eect eee enters Rp.78.066.128.128,00Bahwa BPKP melakukan audit dengan mempergunakan sistem standarakutansi Indonesia yang lazim dipergunakan oleh setiap akuntan publik,sehingga sistem atau metode perhitungan sarna dengan auditor independenlainnya.Audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jakarta terhadap TVRI bukanlahatas permintaan TVRI semata untuk tujuan pengajuan gugatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-12-2008 — Putus : 30-03-2009 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2009 — Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
64 — 96
  • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
    Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16Januari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagaios Sue o Shee Sine SENS Sostie SHOE Soe EEE @ ome = TERGUGAT ;LEMBAGA PENYIARAN' PUBLIK ~ TELEVISI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Pemuda Senayan diJalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta.Dalam hal ini menguasakan kepada1) MAGDALENA J. MOLENAAR, BAAFRIZAL MUSLIM, SH)2)3) EDWIN RENALDY, SH, CN))4) GANEF DJATITOMO, SH., M.Si5) RD.
    Hasil Penilaian UKL dan UPL dari Kepala BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ProvinsiDKI Jakarta, Nomor :115/UKL UPL/ 1.774.151tanggal 11 Agustus 2008, tentang : HasilPenilaian UKL dan UPL Pembangunan Kantor danMenara Televisi Republik Indonesia (LembagaPenyiaran Publik TVRI). Selanjutnya disebuthasi penilaian UKL dan UPL.3.
Pengadilan PN SUMENEP TUN KIP
Register : 11-06-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 13/Pdt.Plw/2012/PN.Smp
Tanggal 7 Agustus 2012 — SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP (Pelawan)
MOH. SIDIQ (Terlawan)
158 — 39
  • Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut; Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut; Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 167/XII/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 23 Mei 2012 selanjutnya mengadili sendiri:1.
    Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 September 2011 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan) untuk sebagian;2. Menyatakan dokumen-dokumen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumenep berupa:a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2010 s.d. TA.2011 beserta perubahannya;b. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;c. Kuitansi Perjalanan Dinas TA.2010 dan TA.2011;d.
    Salinan/Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan pada TA.2010 dan TA.2011;adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; sedangkane. Daftar Nama dan Jabatan Anggota DPRD Kab. Sumenep adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) terhadap informasi publik yang disebutkan dalam amar ke-2 tersebut diatas, untuk:a.
    Menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut setiap saat;b. Mengumumkan secara berkala informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut secara berkala;c. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;d.
    berada dan dikuasai oleh badan publik negara maupun selain badan publik negara,sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;Menimbang, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain yang5berkaitan
    dengan kepentingan publik (Vide Pasal 1 butir 2 UU No.14 Tahun 2008 jis.
    dari dibuatnya undangundang tersebut (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
    Tentunya maksud dan tujuan dari hak untuk memperoleh informasisebagaimana dimaksud oleh UU No.14 Tahun 2008 adalah bukan untuk memberikankemudahan penggunaan informasi publik tersebut bagi perbuatan melawan hukum, makadari alasan atau maksud dan tujuan yang bersifat khusus itulah, maka badan publik yangmemberikan informasi publik tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalammemberikan informasi publik yang dimiliki dan dikuasainya.
    Sumenep adalahinformasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;3 Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) terhadap informasi publik yangdisebutkan dalam amar ke2 tersebut diatas, untuk:a Menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan dtersebut setiap saat;b Mengumumkan secara berkala informasi publik sebagaimana dimaksud padahuruf e tersebut secara berkala; Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;d Menghukum Termohon (sekarang Pelawan) Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 11-06-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 13/PDT.G/2012/PN.SMP
Tanggal 7 Agustus 2012 — Penggugat:
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMENEP
Tergugat:
MOHAMMAD SIDIQ
33 — 4

  • MENGADILI

    • Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut;
    • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 167/XII/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 23 Mei 2012 selanjutnya mengadili sendiri:
    1. Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 September
    TA.2011 beserta perubahannya;
  • Salinan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
  • Kuitansi Perjalanan Dinas TA.2010 dan TA.2011;
  • Salinan/Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan pada TA.2010 dan TA.2011;

    • adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; sedangkan

    1. Daftar Nama dan Jabatan Anggota DPRD Kab.
      Sumenep adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;
    2. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) terhadap informasi publik yang disebutkan dalam amar ke-2 tersebut diatas, untuk:
      1. Menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut setiap saat;
      2. Mengumumkan secara berkala informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut secara berkala;
      3. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;
      4. Menghukum Termohon