Ditemukan 494 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subliyadi subliani sulimas sulimasih subliadi sublimat suliasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 8 Mei 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
19 — 13
  • 5)dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubahdengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il,dimana secara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 03-04-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm
Tanggal 26 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
  • perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan pemohon dengan pemohon Il, dimana secara substansialperkawinan pemohon dan pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuanhukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur,karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 05-09-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 195/Pdt.P/2017/PA Sgm
Tanggal 25 September 2017 — Pemohon I Pemohon II
10 — 4
  • Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannyadilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanpara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu denganHal 10 dari13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PA Sgmtidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 24-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrs
Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
  • perkawinannyatersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadapperkawinan pemohon dengan pemohon II, dimana secara substansial perkawinanpemohon dan pemohon Il tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukumadministrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itudengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 249/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 14 Agustus 2017 —
15 — 6
  • Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Blkayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuaiketentuan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 serta denganmempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan hukum) bagi setiap muslimdalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasanhukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dankeadilan bagi Pemohon dan Pemohon Il maupun keturunannya dariperkawinan
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 19-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA Boroko Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Brk
Tanggal 3 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 12
  • tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 09-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PA Boroko Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Brk
Tanggal 25 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
21 — 17
  • tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA Boroko Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Brk
Tanggal 14 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
30 — 11
  • tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 08-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PA MAROS Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 13
  • Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanpemohon dengan almarhum (Alm) Tahir bin Sewali;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadapperkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Tahir bin Sewali, dimana secarasubstansial perkawinan pemohon (Alm) Tahir bin Sewali tersebut sebelum ketentuanhukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karenaitu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 256/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 14 Agustus 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
15 — 10
  • ) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 262/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 14 Agustus 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
9 — 10
  • telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namunHal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2017/PA Blkdengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 14 Agustus 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
12 — 11
  • dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 09-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 418/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 6 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 15
  • dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 07-03-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 91/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 3 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 12
  • ) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Brk
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 16
  • tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 139/Pdt.P/2020/PA.Brk
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
27 — 20
  • tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 16-10-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 16-05-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 353/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 6 September 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
22 — 14
  • dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum adminisirasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 05-12-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 489/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 27 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 15
  • ) dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Brk
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 12
  • tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 07-03-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 3 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 10
  • ) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi