sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

229, yang diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;Qhurh Te putigl 99,20) Sluold ylipo jblArtinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yangbaik;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena Imsak bil Maruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upayaperdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya ataudianggap sebagai TASRIH BI IHSAN* ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangandan putusan hakim tingkat pertama, yang mengabulkan permohonan

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukPutusan Nomor 0220/Pdt.G/2014/PTA.SmgHalaman 5 dari 8 halamanmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

oleh karena alasan perceraian telahterbukti sesuai dengan Pasal 19 ~huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf = (f)Kompilasi Hukum Islam sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 dan 32 sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun = 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehADIMAS HARYOSETYO,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TanahBumbu dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. FERDI,S.H. ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. Halamani5 dari 15. PutusanNomor: 365/ Pid.Sus / 2016 / PN Blin

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, S.H. sebagaiPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa didampingiPenasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.) (VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.)(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H dan AlvinZakka Arifin Zeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMuhamad Heryansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,CHAHYAN UUN PRYATHNA, S.H.

Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bin.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bin.

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Putusan Nomor 7/Padt.G/2022/PA.LKkemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:Abell ale de pdze tlallArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

TASRIH,S.E.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa; HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.., ANDI AHKAM JAYADI, S.H.FERDI, S.H.PaniteraPengganti,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2016/PN Bin.

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,l. HARRIESKONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.DANARDONO, S.H.ll. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI25A. M. TASRIH, S.E.

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentanganakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkalldengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;4.14 Kesimpulan permohonan cerai PemohonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Hal 15 dari 19 Hal Prittiegan No 365/Pat G/2020/PA DneArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuail dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, S.E.,Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin,serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO,S.H.,Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi olehPenasihat Hukumnya ;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. FERDI,S.H. ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, S.E.Halamani16 dari 16. PutusanNomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN BinHalaman17 dari 16. PutusanNomor: 379/ Pid.B /2016 /PN Bin

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HARRY FAUZAN, S.H.sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri olehTerdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,I FERDI, S.H.VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.anIPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.DAMARWARDANA, S.H.,KUSUMA

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN BinAgustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.HFendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN BIn

menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:48 lal) Gulidlld Size Vy dae Legin sai al ob Glial olArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

secara yuridis gugatan Penggugat mohon perceraiandengan Tergugat haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara a quo telahterbukti dan upaya perdamaian telah ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, termasuk upaya mediasi telah dilakukan sesuaidengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ternyatatidak berhasil, maka dalam kasus Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingini perceraian dipandang sebagai Tasrih