Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebutadalah talak satu raj) dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalammasa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat Pemohonmengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 13Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

satuhelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, KotaHalaman 6 dari 8Makassar dan Kecamatan Cendrana, Maros, untuk mencatatkan perceraiantersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Putusan No. 280/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun (LN 2011108; TLN 5252) sebagaimana Pasal 42 , Pasal 43,Pasal 98 dan Pasal 110 yang berbunyi sebagi bedkut:Pasal 421. Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelumpembangunan rumah susun dilaksanakan.2. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunanrumah susun dilaksankan sebagagimana dimaksud pads ayat ( pelaku pembanguanan sekurangkurangnya harus memilikia. Kepastian peruntukan ruang;b. Kepastian hak atas tanah;.

Januari 2017 yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat dihadapan Tergugat II, yaitu berupa 1 ( satu ) unitApartemen ROYAL D'PARAGON, Tipe Apartemen: Studio, Unit : A706, WasUnit/ Semi Gross : 24 M2, Tower / Block: 3 Lantai : 7, yang terletak di Kelurahan: Srondol Kulon, Kecamatan : Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi : JawaTengah, setempat dikenal dengan Jalan Setiabudi Nomor: 201 Semarang adalahsangat bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun2011 tentang Rumah Susun ( LN 2011108; TLN

Perkara No. 418/Pdt/G/2017/PN.Smg.Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif ( Unsur 1atau 2 Pasal 1320 WHIP Perdata ), maka perjanjian itu dapat dibatalkan( vemiefigbaar, voidable) , sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhimaka pernanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum ( Niefig vanRecchtswege, Null and void);Bahwa oleh karenanya perjanjian pengikatan jualbeli tersebut telahmelanggar ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun (LN 2011108; TLN

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun (LN 2011108; TLN 5252 ) sebagaimana Pasal 42, Pasal43, Pasal 98 dan Pasal 110 yang berbunyi sebagi berikut : Pasal 421. Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelumpembangunan rumah susun dilaksanakan.2. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumahsusun dilaksankan sebagagimana dimaksud pads ayat ( 1) pelakupembanguanan sekurangkurangnya harus memilliki :a. Kepastian peruntukan ruang,b.

,belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB ) .Bahwa selanjutnya dari Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuanpasal 43 dan pasal 98 dari Undang Undang No : 20 Tahun 2011 , tentangRumah Susun (LN , 2011108 ; TLN , 5252 ) , berdalin kalau Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli No : 05 , tanggal : 07 Januari 2017 , yang dibuat antaraPenggugat dengan Tergugat.!

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

alatalat bukti lagi dan telahmemohon putusan;Penetapan NomorMenimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebutialah ketentuan Pasal Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN

. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006),sedang kepentingannya ialah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) Pewaris,drg.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Halaman 7Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum = syariat' Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4300/Pdt.G/2016/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2381/Pdt.P/2019/PA.Sby dicabut;3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 1593/Pdt.P/2016/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 3190/Pdt.G/2016/PA.Sby dicabut3.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).10HalamanMemperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILLI:1.

berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Mengingat, Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.