M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Cahya Gumilar bin Uud Jahrudin ) terhadap Penggugat ( Rosmayati binti Endang Rosadi ) ;

4. Membebankan biaya perkara

Landasan Konstitusionil : UUD 1945. Landasan Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat(2) UUD 1945 c.q. Aspirasi PolitikPemberdayaan/Negara berdasaratas Ketuhanan Yang Maha Esac.q. Surat Kementerian SekretarisNegara RI Nomor : B233/Kemensetneg/D3/SR.020/01/ 2015tanggal 15/1/2015 jo (Surat PWNRINomor: 047/PWNRI. 34//2017tanggal 28/1/2017 jo. SuratPandawa Institute Nomor: 1001.06/006//2017/Pemberdayaan tanggal28/1/2017).

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.q.

(TERLAWAN VI, TIDAK SAH/BATAL DEMI HUKUMdalam jabatan/kewenangan masingmasing, hingga terpenuhinyasyarat formil atas keabsahannya dengan mengakui (berada dalamruang lingkup) kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia yang SAH sebagaimanadimaksud (Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 7 UU 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) yaitu dengan Presiden RI Yth.

Landasan Konstitusionil : UUD 1945 Landasan Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat(2) UUD 1945 c.q. Aspirasi PolitikPemberdayaan/Negara berdasaratas Ketuhanan Yang Maha Esac.q. Surat Kementerian SekretarisNegara Rl Nomor: B233/Kemensetneg/D3/SR.020/01/2015 tanggal 15/1/201 jo. (SuratPWNRI Nomor: 047/PWNRI.34//2017 tanggal 28/1/2017 jo.Surat Pandawa Institute Nomor:1001.06/006//2017/Pemberdayaattanggal 28/1/2017).

Di mana apabila disengketakan, maka sengketa dalamPERKARA a quo merupakan sengketa terkait palaksanaan mandatkedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang bukan kewenanganPengadilan Negeri Sragen.. Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo TERLAWAN TIDAK SAH dalamjabatan Presiden Republik Indonesia, hingga terpenuhinya syarat formil..

Tergugat:
1.INDRIYATI WULANDARU
2.SIHAPUDIN SULAIMAN
3.KOPERASI SIMPAN PINJAM TRIO ARTHA
Turut Tergugat:
1.UUD DARUL HUDA, SH.,M.Kn
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG

Saksi Kedua : RUMINAH bin DIDI, umur 37 tahun ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karenasaksi tetangga Pemohon ;Bahwa Pemohon bemaksud ingin menikahkan anaknya yang bernamaSiti Sri Asih dengan seorang lelaki bernama Uud anak dari bapakMuksin akan tetapi anak Pemohon belum berusia 16 tahun; Bahwa secara fisik saudara Siti Sri Asih sehat jasmani dan rohani,mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah tangga danSiap menjadi ibu rumah tangga; Bahwa sekarang ini Siti Sri

Asih berstatus perawan dalam usia 15tahun dan Uud berumur 33 tahun, tidak dalam pinangan orang lain, tidakada halangan syari untuk melangsungkan pernikahan, baik karenanasab, ataupun susuan dan keduanya samasama beragama Islam; Bahwa keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu hubungankeduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadihalhal yang dilarang agama dan norma masyarakat;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohonmembenarkan dan menyatakan tidak

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelismenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganHal. 5 dari 11 hal.perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secarakeseluruhan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknyaPemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Sri Asihdengan seorang lelaki bernama Uud

bukti P.4, yang merupakan buktioutentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinyamenerangkan pemberitahuan adanya penolakan bagi anak Pemohon untukmelangsungkan pernikahan bukti tersebut telan memenuhi syarat formil danmateril, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon Telah memilikialasan hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan buktioutentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinyamenerangkan calon suami anak Pemohon yang bernama Uud

Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siapberumah tangga dan kedua orangtuanya sudah merestui Nubungankeduanya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut anak Pemohon denganseorang lelaki yang bernama Uud bin Muksin tidak ada hubungan muhrimmaupun sesusuan dan sudah saling mencintai, Majelis Hakim sudahmenasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siapserta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siapuntuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari

para Pemohon dianggapbertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1)UUD 1945.

Lagi pula hal itu bertentangandengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni menimbulkanketidakpastian hukum dan juga melanggar prinsip kebebasanberekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalilpara Pemohon cukup beralasan ;Menimbang bahwa sejak era reformasi negara telah memberikanjaminan yang sangat tegas atas perlindungan kebebasan untukmenyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisansebagai hak konstitusional warga negara dan lembagalembagakemasyarakatan.

Putusan Nomor 47P/HUM/20134.5.Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (8),dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008bertentangan dengan kebebasan berekspresi (freedom ofexpression) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3)UUD 1945.

Olehkarena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 56 ayat (2) UU42/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945adalah cukup beralasan;Bahwa Pasal 56 ayat (8) yang berbunyi, Penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPUdan KPU Provinsi, oleh para Pemohon juga dianggapbertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lagi pula hal itu bertentangandengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni telah menimbulkanketidakpastian hukum serta melanggar prinsip kebebasanberekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD1945, sehingga oleh karenanya dalil para Pemohon cukupberalasan;Menimbang bahwa sejak era reformasi, utamanya sejakperubahan UUD 1945, negara telah memberikan jaminan yangsangat kuat atas perlindungan kebebasan untuk menyatakanpendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hakkonstitusional

seluas 140 m2 dengan keadaan sampaidengan sekarangpun masih sempurna denganestimasi nilai tahun 2009/2010 adalah : 1 Luas tanah = 363 x Rp.4.500.000,00 = Rp.1.633.500.000,002 Luas bangunan = 140 m2 x Rp.1.200.000,00 =Rp. 168.000.000,00TOTAL =(1+ 2) = Rp.1.801.500.000,00Sedangkan KPKNL melelang pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan harga : 6,6% atauRp.119.000.000,00 dari harga pasaran setempat, hal ini sangat merugikan para Pelawankarena sangat TIDAK WAJAR dan TIDAK BERKEADILAN ;Bahwa, berdasarkan UUD

Berdasarkan UUD 45 pasal 28G ayat I : Setiap orang berhak atasperlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendy yangdibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak azasi ; Berdasarkan UUD 45 pasal 281 ayat 4 : Perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah ;Terlawan I yang diharapkan dapat

ikut serta menyelesaikan masalah yg banyakmerugikan masyarakat, dan kalau dibiarkan maka tujuan pasal 33 UUD 45, yaitumensejahterakan rakyat tidak tercapai dan Terlawan IT yaitu Mentri KeuanganRI, hendaknya juga Bertanggung jawab memberikan sanksi dan mencabut iinPerbankan jika tujuan perbankan tidak sesuai lagi dengan UU No. 7 tahun 1999dan tidak sesuai pula dengan ps. 33 UUD 1945. agar KPKNL TIDAKSEENAKNYA MENERIMA PERMOHONAN LELANG DARI BANKBANKNAKAL DAN TIDAK SEWENANG WENANG MELELANG HARTANASABAH

45), walaupun hak tanggungan tersebut, telahmenjadi sertifikat hak tanggungan atas nama Terlawan IV, tetap berdasarkan pasal28 H ayat 4, UUD 45, terlawan III dan IV, tidak boleh sewenangwenang, walaupunPemegang hak tanggungan berkewenang menjual tapi tidak boleh sewenangwenang,dan oleh karena itu, Risalah lelang No. 803 / 2010 tanggal 26 agustus 2010, yangmenyatakan Terlawan IV melalui Terlawan IJ, yang dimenangkan Terlawan VIsebagai pemenang lelang, haruslah dinyatakan Batal demi Hukum.

Alasan Pelawan pada halaman 3 (tiga) : e Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 281 ayat 4 : Perlindungan,pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawabNegara Terutama Pemerintah ; e Terlawan I yang diharapkan dapat ikut serta menyelesaikan masalah. yang banyakmerugikan masyarakat, dan kalau dibiarkan maka tujuan Pasal 33 UUD 1945, yaitumensejahterakan rakyat tidak tercapai.

Namun,pembatasan terhadap hakhak yang dijamin oleh UUD 1945 wajib memilikilandasan hukum yang jelas.

Putusan Nomor 77 P/HUM/201465.66.67.68.69.yang dimiliki oleh setiap orang yang diatur berdasarkan Pasal 28J ayat (2)UUD 1945.

Hal ini karena materimateri tersebut merupakan pembatasanterhadap hak dan kebebasan yang dijamin UUD 1945, sehinggaberdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a)UU PPP, haruslah ketentuan yang demikian diatur dalam undangundang;Bahwa diwajibkannya suatu bentuk pembatasan terhadap kebebasan danhak masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 merupakan upaya untuk tetapmenjaga pengakuan dan pemenuhan hakhak tersebut.

Putusan Nomor 77 P/HUM/2014130.131.132.133.pelaksanaan hakhak tersebut dengan menggunakan undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa kewenangan menteri untukmembentuk peraturan menteri selain atas perintah peraturanperundangundangan yang lebih tinggi itu, merupakan kewenangan yangdapat ditelusuri kembali dari UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).Bahwa dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 ditegaskan:1. Presiden dibantu oleh menterimenteri negara.2. Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.4.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H.Otang Supriatna bin H.Yusup Supriatna) dengan Pemohon II (Wiwi Winawati Binti Uud) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Padahal dalam percobaan tindak tindak pidana korupsi,perbuatannya sendiri belumlah selesai, apalagi akibatnya belum ada samasekali.Dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Pasal 15 (sepanjangmengenai kata percobaan) UU PTPK, bertentangan atau melanggar Pasal28D ayat (1) UUD 1945 khususnya anak kalimat kepastian hukum yang adil.114.

Jika dihubungkan denganPasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan kepada "perlindungan ataskepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum",tampak seolaholah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU a quo tersebut bertentangandengan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tanpa itu demokrasi berada dalam posisi yang sangat lemah.Para perancang undangundang wajib memastikan agar RUU merekamendorong perilakuperilaku pejabat yang diinginkan, karena sesuai denganprinsip Negara Hukum (Rule of f'Law), yaitu pemerintahan harus berdasarkanhukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : "NegaraIndonesia adalah negara hukum"..

Namun, dalam permohonan pengujian undangundang terhadap UUD 1945Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakanpenghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undangundangterhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabilapermohonan dimaksud menyangkut pembentukan undangundang yang didugaberkait dengan suatu tindak pidana.

Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.o Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3undangundang a quo, katakata "dapat merugikan keuangan negara",bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum";o Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan

PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan NegaraR.I. yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud oleh UUD Negara R.I. Tahun 1945, Cq. Menteri Agama R.I., Cq. Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pdt./2019/PT TJK.Dirjen Pendais DEPAG R.I., Cq. Dirt.Pendais DEPAG R.I. Cq.Ka.Subdit.Kelembagaan dan Kerja Sama Dipertais Dirjen DEPAG R.I.Cq. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang Barat,Cq. Dr. Abu Tholib Khalik, M.Hum., beralamat di JI.

PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan NegaraR.I. yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud oleh UUD Negara R.I. Tahun 1945, Cq. Menteri Agama R.I., Cq.Dirjen Pendais DEPAG R.I., Cq. Dirt.Pendais DEPAG R.l. Cq.Ka.Subdit.Kelembagaan dan Kerja Sama Dipertais Dirjen DEPAG R.I.Cq. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) TulangBawang Barat Lampung, Cq. Romli, M.Pd., beralamat di JI.

PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan NegaraR.I. yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud oleh UUD Negara R.I. Tahun 1945, Cq. Menteri Agama R.I., Cq.Dirjen Pendais DEPAG R.I., Cq. Dirt.Pendais DEPAG R.I. Cq.Ka.Subdit.Kelembagaan dan Kerja Sama Dipertais Dirjen DEPAG R.I.Cq. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) TulangBawang Barat Lampung, Cq. Himyari Yusuf, beralamat di Jl.

Putusan Nomor 56/Pdt./2019/PT TJK.R.I. yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud oleh UUD Negara R.I. Tahun 1945, Cq. Menteri Agama R.I., Cq.Dirjen Pendais DEPAG R.I., Cq. Dirt.Pendais DEPAG R.l. Cq.Ka.Subdit.Kelembagaan dan Kerja Sama Dipertais Dirjen DEPAG R.I.Cq. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) TulangBawang Barat Lampung, Cq. Sugeng, Spd., beralamat di JI.

PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan NegaraR.I. yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud oleh UUD Negara R.I. Tahun 1945, Cq. Menteri Agama R.I., Cq.Dirjen Pendais DEPAG R.I., Cq. Dirt.Pendais DEPAG R.I. Cq.Ka.Subdit.Kelembagaan dan Kerja Sama Dipertais Dirjen DEPAG R.I.Cq. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang Barat, Cq. Fauzil Akbar. S.th.!, beralamat di Jl.

Saksi kedua : RUMINAH bin DIDI, umur 37 tahun ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karenasaksi tetangga Pemohon ;Bahwa Pemohon bemaksud ingin menikahkan anaknya yang bernamaSiti Sri Asih dengan seorang lelaki bernama Uud anak dari bapakMuksin akan tetapi anak Pemohon belum berusia 16 tahun; Bahwa secara fisik saudara Siti Sri Asih sehat jasmani dan rohani,mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah tangga danSiap menjadi ibu rumah tangga; Bahwa sekarang ini Siti Sri

Asih berstatus perawan dalam usia 15tahun dan Uud berumur 33 tahun, tidak dalam pinangan orang lain, tidakada halangan syari untuk melangsungkan pernikahan, baik karenanasab, ataupun susuan dan keduanya samasama beragama Islam; Bahwa keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu hubungankeduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadihalhal yang dilarang agama dan norma masyarakat;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohonmembenarkan dan menyatakan tidak

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelismenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganHal. 5 dari 11 hal.perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secarakeseluruhan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknyaPemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Sri Asihdengan seorang lelaki bernama Uud

bukti P.4, yang merupakan buktioutentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinyamenerangkan pemberitahuan adanya penolakan bagi anak Pemohon untukmelangsungkan pernikahan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon Telah memilikialasan hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan buktioutentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinyamenerangkan calon suami anak Pemohon yang bernama Uud

Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siapberumah tangga dan kedua orangtuanya sudah merestui hubungankeduanya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut anak Pemohon denganseorang lelaki yang bernama Uud bin Muksin tidak ada hubungan muhrimmaupun sesusuan dan sudah saling mencintai, Majelis Hakim sudahmenasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siapserta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siapuntuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari

dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat yangmenyebabkan kerugian bagi Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);Bahwa terhadap kesalahan berat yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat 1UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, saat ini sudah tidakberlaku lagi dan telah dibatalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD

1945 yang kemudian olehMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE13/MEN/SJHK/1/2005 Tentang PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap UUD 1945 tersebut, dimana isi dari Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE13/MEN/SJHK/1/2005 Tentang PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan

Terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut :1 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undangundang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1)sepanjang mengenai anak kalimat: "...bukan atas pengaduan pengusaha", Pasal170 sepanjang menyangkut anak kalimat"...Pasal 158 ayat (1)

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU1/2003 tertangal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945 serta Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE13/MEN/SJHK/1/2005 Tentang PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 tahun 2003Terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan sepanjang menyangkut kesalahan

1945 yang kemudian olehMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan surat edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE 13/MEN/SJHK/1/2005 TentangPutusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undangundang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;".

hukum dan keadilan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan,Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakanMahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan di bawah

Kewenangan atributif yaitu Kewenangan yang diberikan kepada aparatlangsung oleh UUD atau undangundang (Dari UUD / UU kepadaaparat;b. Kewenangan delegatif, kewenangan yang diberikan berdasarkandelegasi yang diberikan oleh aparat atasan kepada aparat bawahannya,contoh dari Presiden kepada Menteri, dari Menteri kepada Dirjen;c.

Peraturan tidak bersifat otonom dalam arti mengatur halhalyang sama sekali tidak diperintahkan oleh UndangUndang;Bahwa Peraturan adalah merupakan undangundang secara materiil (wetin materiele zin), meskipun bentuk formalnya bukan undangundangnamun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat(1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945Mahkamah Agung berwewenang melakukan constitusional review ofregulations dan/atau constitutional review of executive acts;Halaman

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Bukti P1);2. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 5 Maret 1999,Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5492 (Bukti P2);3.

Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon telahmempertentangkan Permendag 125/2015 terhadap UUD 1945adalah tidak tepat dan tidak perlu dipertimbangkan, karena haltersebut bukan wewenang (melampaui kewenangan) MahkamahAgung;6. Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka Mahkamah Agungtidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujianPermendag a quo terhadap UUD 1945, sehingga Permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;Ill.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (JOKO SUPRIYANTO bin SUPARJO) terhadap Penggugat (PUPUD ERMA YULIANTI binti UUD BIN HABHANI);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menetapkan barang bukti berupa: