Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakanKekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanperadilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah konstitus.Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakanMahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundangterhadap UUD;2.

Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) inimenegaskan, bahwa hanya hakhak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945saja yang termasuk hak konstitusionar.Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapatditerima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) dalampermohonan pengujian undangundang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahuluharus menjelaskan dan membuktikan:a.

Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangankonstitusional yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa Pasal1 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dijadikan batu uji karena mengatur mengenainegara Indonesia adalah negara hukum, dan tidak mengatur mengenai hakkonstitusional.

Bahwa para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam halapa dan bagaimana ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia bertentangandengan UUD 1945. Bahwa ketentuan pasal a quo juga tidak dapatdipertentangkan dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahansebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak adakorelasinya.

atau eigenrichting merupakan perbuatanyang dilarang di suatu negara hukum seperti /ndonesia yang diancamdengan sanksi pidana.Setelah Ahli mempelajari berbagai ketentuan dalam UUD 1945, terutamamengenai ketentuan Indonesia sebagai negara hukum dan berbagaiketentuan dalam UUD 1945 terkait dengan Hakhak Asasi Manusia, menurutahli Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42/1999 sama sekali tidakbertentangan dengan UUD 1945 terhadap pasal yang manapun dari UUD1945.Namun dalam kasus Pemohon tersebut yang

(1) UUD 1945, MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar.

Selain itu, frasa pihak lain bertentangandengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33ayat (4) UUD 1945;2.

Dengandemikian Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU a quo bertentangan dengan Pasal1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945Bahwa pasalpasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yangberketentuan sebagai berikut:1. Pasal 1 ayat (3)Negara Indonesia adalah negara hukum.2.

Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yangdiberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuatUndangUndang. Dan jika dikaitkan dengan konsep negaraIndonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,maka UndangUndang merupakan hukum yang harus dijunjungtinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasukdidalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakannegara dan pemerintahan.

Apakah frasa penyelidikan dan/atau pemeriksaan dalam Pasal 36 huruf c,huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999bertentangan dengan UUD 1945?

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

ARGUMENTASI YURIDIS1.Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah negarahukum. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa NegaraRepublik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat)dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).Digunakannya istilah rechtsstaat ini menunjukkan bahwa parapenyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jermandi masa itu.

Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubahparadigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwaKedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurutUndangUndang Dasar.

Dalam hubungan ini, maka negara memilikikewajiban untuk memperhatikan, melindungi dan memenuhi hakhakdasar orang perorang dan warga negaranya (to respect, to protectanda to fullfil of the citizens constitutional right and the human right).Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang terkait dengan hakhakdasar Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal28D ayat (3) UUD 1945.

Salah satunya dalam perubahan kedua UUD 1945yang mengakui hak setiap orang yang diberikan pengakuan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28Dayat (1) UUD 1945 dan pembatasan yang dibuat oleh suatuundangundang sematamata hanya untuk penghormatan atas hakdan kebebasan untuk memenuhi tuntutan keadilan sebagaimanatermaktub di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945;.

Mengizinkan Pemohon (Uud Husnul Yaqin bin Husni Atim (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Suwanah binti Sugiyat (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;3.

Mengizinkan Pemohon (Uud Husnul Yagin bin Husni Atim (alm)) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Suwanah binti Sugiyat (alm))di depan sidang Pengadilan Agama Jember;3.

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ruswandi bin Oib) terhadap Penggugat (Dini Mardiani Binti Uud Setiadi);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

UUD SUDRAJAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (CICIH CUNNAYAH binti RIDWAN ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;4. Menetapkan 2 (dua ) orang anak yang bernama . HARINA FAIZA ANGGUN PRATIWI dan MILLEN QYANDRA ZAHIRA adalah diasuh oleh Pemohon ;5.

1945 menegaskan : Aparat hukum harustercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan.Kualitas Hakim sebagai unsur penting dalam aparatur hukum agar dapat sepenuhnyamendukung penerapan kekuasaan kehakiman sesuai UUD 1945 danmenyelenggarakan peradilan secara benar dan bertanggung jawab;2 Berdasarkan ketentuan dan jiwa Batang Tubuh UUDasar 1945 (Bab IJ) hal. 315 yangmenegaskan:e Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rech Staat), NegaraIndonesia berdasarkan

(Rech Staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(Machts Staat);e Di sektor materi hukum (hal 517) UUD 1945 menegaskan : Materi hukummerupakan dasar bagi terciptanya ketertipan hukum yang memberikan jaminankepada masyarakat dalam mendapatkan perlindungan serta kepastian hukunryang berlntlkan keadilan dan kebenaran, penerapan dan penegakan hukumperil dilaksanakan secara lugas, tetapi harus manusiawi yaitu berdasarkan asaskeadilan dan kebenaran.Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004 (BAB III

Misan bin H.Sairi sebagai miliknya;Sebagai pertimbangan yang telah melanggar asas kepastian hukum, keadilanyang amanatkan oleh UUD 1945, salah penerapan hukum, tidak cukupmempertimbangkan onvoldoende gemotiveerd), melanggar UU Nomor 5Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,berindikasi dugaan secara sadar dan sengaja meniadakan atau menghilangkanhak Pembuktian Pemohon Kasasi.121314Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut secara jelas dan nyata telahmelanggar UUD 1945 yang

Sairi mengaku secara formil telah menerima secara utuhkeseluruhan pembayarannya;Bahwa fakta hukum proses pemeriksaan, mengadili, pertimbangan hukum dan putusanyang telah terjadi, jelas berwujud proses peradilan yang kacau, jauh dari asaskepatutan, keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan Fair Trial, dan bertentangankeras dengan Pasal 25 UUD 1945 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 4 Tahun2004, UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, KUHpPerdata,Hukum Pembuktian.

1945 tentang Peradilan yang adil, HukumPembuktian, KUHPerdata, Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yangmenurut Putusan MARI Nomor 2461/K/Pdt/G/1984, Putusan MARI Nomor 1860K/Pdt/1984 khususnya Pasal 11 UUD 1945.

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Luthfan Danaswara Bin Bambang Lukito) terhadap Penggugat (Sasha Sabrina Binti Uud Budihardjo)

3. Menetapkan Penggugat, (SASHA SABRINA BINTI UUD BUDIHARDJO) sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1.

KUP/06/2016tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat dan belum berkekuatanhukum tetap serta mengandung cacat formil, cacat materiil baik cacatwewenang, cacat prosedur, cacat substansi terhadap terdakwa dr.Philipbus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangandengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI juncto Pasal 28 D ayat 1 UUD1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 2 UUD1945 NKRI juncto Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 juncto Pasal 1Halaman 2 dari 9 hal.Put.

Philipus Mantur adalah perbuatan melawanhukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRIJuncto Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945NKRI juncto 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI juncfo pasal 17 UndangUndang juncto 39 Tahun 1999 juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor12 Tahun 2005 dan penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005Juncto penjelasan Umum alinea ke5 (lima) Undang Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas HukumPidana sebagai Ultimum Remedium;Mewajibkan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H.Otang Supriatna bin H.Yusup Supriatna) dengan Pemohon II (Wiwi Winawati Binti Uud) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Saksi kedua : RUMINAH bin DIDI, umur 37 tahun ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karenasaksi tetangga Pemohon ;Bahwa Pemohon bemaksud ingin menikahkan anaknya yang bernamaSiti Sri Asih dengan seorang lelaki bernama Uud anak dari bapakMuksin akan tetapi anak Pemohon belum berusia 16 tahun; Bahwa secara fisik saudara Siti Sri Asih sehat jasmani dan rohani,mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah tangga danSiap menjadi ibu rumah tangga; Bahwa sekarang ini Siti Sri

Asih berstatus perawan dalam usia 15tahun dan Uud berumur 33 tahun, tidak dalam pinangan orang lain, tidakada halangan syari untuk melangsungkan pernikahan, baik karenanasab, ataupun susuan dan keduanya samasama beragama Islam; Bahwa keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu hubungankeduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadihalhal yang dilarang agama dan norma masyarakat;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohonmembenarkan dan menyatakan tidak

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelismenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganHal. 5 dari 11 hal.perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secarakeseluruhan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknyaPemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Sri Asihdengan seorang lelaki bernama Uud

bukti P.4, yang merupakan buktioutentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinyamenerangkan pemberitahuan adanya penolakan bagi anak Pemohon untukmelangsungkan pernikahan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon Telah memilikialasan hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan buktioutentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinyamenerangkan calon suami anak Pemohon yang bernama Uud

Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siapberumah tangga dan kedua orangtuanya sudah merestui hubungankeduanya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut anak Pemohon denganseorang lelaki yang bernama Uud bin Muksin tidak ada hubungan muhrimmaupun sesusuan dan sudah saling mencintai, Majelis Hakim sudahmenasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siapserta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siapuntuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014mencakup pula jabatan yang berada dalam tatarankekuasaan lembaga Yudikatif, maka isi Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2011 tersebut bertentangan denganrasionalitas atau akal sehat (contrary to common sense).Karena UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 sebagaihukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan (Peraturan)Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRITahun 1945 dalam hal ini UndangUndang RI Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknyatelah

Bila sebelumnya hanya diatur pada bagianPenjelasan, maka pasca perubahan UUD 1945 telah diaturdalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRITahun 1945 yang menggariskan, bahwa:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan;Meskipun independensi Kekuasaan Kehakiman telah dijaminkonstitusi, namun UUD NRI Tahun 1945 yang berlakusekarang ini juga hanya memberikan proteksi minimalisterhadap tegaknya independensi Kekuasaan

Karena UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan(Peraturan) Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUDNRI Tahun 1945 dalam hal ini UndangUndang RI Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah mengamanatkan bahwa Pelaku Utama atau Pelaku Sentral dalamKekuasaan Kehakiman adalah hakim dan bukan Eksekutif berbajuYudikatif;Halaman 33 dari 83 halaman.

Pemahaman terhadap frasa Kekuasaan KehakimanSecara konstitusional, pengertian frasa Kekuasaan Kehakimandiatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945dengan rumusan:Halaman 36 dari 83 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014kewenangan konstitusional sebagai pelaku nyata dan pejabatnegara pelaksana kekuasaan kehakiman;(vide: ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 Jo.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Uud Setiawan bin Oyo) dengan Pemohon II (Nenden Susanti Hadidjah binti Acep Maman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannyakepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten

hukum dan keadilan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan,Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakanMahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan di bawah

Kewenangan atributif yaitu Kewenangan yang diberikan kepada aparatlangsung oleh UUD atau undangundang (Dari UUD / UU kepadaaparat;b. Kewenangan delegatif, kewenangan yang diberikan berdasarkandelegasi yang diberikan oleh aparat atasan kepada aparat bawahannya,contoh dari Presiden kepada Menteri, dari Menteri kepada Dirjen;c.

Peraturan tidak bersifat otonom dalam arti mengatur halhalyang sama sekali tidak diperintahkan oleh UndangUndang;Bahwa Peraturan adalah merupakan undangundang secara materiil (wetin materiele zin), meskipun bentuk formalnya bukan undangundangnamun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat(1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945Mahkamah Agung berwewenang melakukan constitusional review ofregulations dan/atau constitutional review of executive acts;Halaman

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Bukti P1);2. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 5 Maret 1999,Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5492 (Bukti P2);3.

Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon telahmempertentangkan Permendag 125/2015 terhadap UUD 1945adalah tidak tepat dan tidak perlu dipertimbangkan, karena haltersebut bukan wewenang (melampaui kewenangan) MahkamahAgung;6. Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka Mahkamah Agungtidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujianPermendag a quo terhadap UUD 1945, sehingga Permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;Ill.

Argumentasi Yuridis Permohonan:ileBahwa menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 pemilihan umumdiselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri, dan pada Pasal 22EF ayat (6) UUD 1945diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum diaturoleh undangundang.

Secara dogmatik, kedua ayat ini memiliki akibatnormatif yang berbeda secara mendasar;Bahwa Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 tidak berisi perintah kepadapembentuk undangundang membentuk undangundang khusus komisipemilihan umum sebagai organ penyelenggara pemilihan umum. Sebabbila Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengandung maksud memerintahkanpembentuk undangundang membentuk undangundang tentang KomisiHalaman 9 dari 29 halaman.

Nyata pulabahwa pembentuk UUD 1945 tidak bermaksud menyatakan komisipemilihan umum sebagai satu nomenklatur, sehingga pembentuk UUD1945 tidak membentuk satu ayat lagi yang secara exprecis verbismemerintahkan pembentuk undangundang membentuk undangundang khusus tentang Komisi Pemilihan umum, sebagaimana secaranyata pembentuk UUD 1945 menyatakan dalam pasal lain, misalnyaPasal 19 ayat (2) UUD 1945;Bahwa jelasjelas nyata dan terang bahwa pembentuk UUD 1945 hanyabermaksud memerintahkan pembentuk undangundang

membentukundangundang hanya untuk mengatur pemilihan umum, dan maksudini dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945.

Putusan Nomor 33 P/HUM/2013apakah undangundang pemilihan umum, dalam hal ini UndangUndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRDmemberi kewenangan kepada komisi pemilihan umum untuk membuatpengaturan lebih lanjut atau tidak;Bahwa secara dogmatig UUD 1945 meletakkan kewenanganpembentukan undangundang pada DPR, tetapi UUD 1945 jugamenganut konsep delegasi kewenangan (delegation of authority)membuat peraturan untuk dan hanya sebatas menjabarkan lebih lanjuthalhal yang bersifat teknis

dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat yangmenyebabkan kerugian bagi Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);Bahwa terhadap kesalahan berat yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat 1UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, saat ini sudah tidakberlaku lagi dan telah dibatalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD

1945 yang kemudian olehMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE13/MEN/SJHK/1/2005 Tentang PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap UUD 1945 tersebut, dimana isi dari Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE13/MEN/SJHK/1/2005 Tentang PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan

Terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut :1 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undangundang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1)sepanjang mengenai anak kalimat: "...bukan atas pengaduan pengusaha", Pasal170 sepanjang menyangkut anak kalimat"...Pasal 158 ayat (1)

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU1/2003 tertangal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945 serta Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE13/MEN/SJHK/1/2005 Tentang PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 tahun 2003Terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan sepanjang menyangkut kesalahan

1945 yang kemudian olehMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan surat edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE 13/MEN/SJHK/1/2005 TentangPutusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undangundang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;".

Mengizinkan Pemohon (Ahmad Hasan bin Untung) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Uud Sri Wahyuni binti Paeman ) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;4.

Mengizinkan Pemohon (Ahmad Hasan bin Untung) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (Uud Sri Wahyuni binti Paeman ) di depan sidangPengadilan Agama Jember;Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3073/Pdt.G/20/PA.Jr4.

Citacitabangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia Il), tujuan bangsa (PembukaanUUD 1945 alenia IV). Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alineakeempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:1.

Putusan Nomor 30 P/HUM/2015menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduknya.Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut pada UUD 1945,adalah sebagai berikut (vide: Bukti P6):e Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:(2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanyang layak bagi kemanusiaan.e Pasal 28 A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankanhidup dan kehidupannya.e Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

Disini terlihatlandasan hukum pembentukannya langsung mengacu ke UUD 1945,tidak lewat peraturan pemerintahan, UU/Perpu, TAP MPR.58. Bahwa hierarki yang dimaksud pada Perpres 1/2015 langsung ke Pasal4 ayat (1) UUD 1945, Perpres 1/2015 hanya menggunakan dasar hukumPasal 4 ayat (1) UUD 1945. Karena kita Negara hukum, untukHalaman 42 dari 135 halaman.

1945.Pancasila dan UUD 1945 mengakui dan menjunjung tinggi hak asasimanusia.

Oleh karena itu, penanganan dampaksosial pembangunan yang merupakan mandat dari UUD 1945 harusmenjamin serta mendukung penghormatan hak asasi manusia.Halaman 88 dari 135 halaman.

menjadi 9 (Sembilan) plastic klipyang akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000, (empat ratus riburupiah) per 1 (Satu) klip.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN LmgBahwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa menerima pesan melaluiWhatsApp dari VUD (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabusabu sehargaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), Kemudian sekitar jam 18.25 Wib datangUUD ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) plastic klipNarkotika jenis sabusabu kepada UUD

dan UUD menyerahkan uang sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah kepada terdakwa).Bahwa kemudian pada jam 18.30 Wib datang saksi SUWONDO dan saksiMOHAMAD FARID beserta tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukanpenangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 8(delapan) plastic klip berisi Narkotika jenis sabusabu, 1 (satu) buah kotakvapor, uang tunai sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buahpipet kaca, 1 (Satu) buah skrop dari sedotan, 2 (dua) buah sedotan

Brondong Kabupaten Lamongan, terdakwa menjual Narkotikajenis sabu kepada UUD alamat Dsn. Jompong Kel/Kec.

(DPO) yang memesan Narkotika jenis sabusabu sehargaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 18.25 Wibdatang UUD ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) plasticklip Narkotika jenis sabusabu kepada UUD dan UUD menyerahkan uangsebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah kepada terdakwa).Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lmg Bahwa kemudian pada jam 18.30 Wib datang saksi SUWONDO dan saksiMOHAMAD FARID beserta tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukanpenangkapan

UUD (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 September2020 sekitar jam 18.25 Wib di rumah terdakwa yang berada di LingkunganTegalsari, RT/RW. 001/007 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong KabupatenLamongan dengan sebelumnya pada pukul 18.00 Wib Sdr. UUD (DPO) mengirimpesan melalui WhatsApp kepada terdakwa;Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan bukan tanaman jenissabu tersebut dari Sdr.