Ditemukan 637325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. CIPTA KRIDATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
185 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2015Put.30321/PP/M.VIII/15/2011 tanggal 4 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTerbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP360/PJ.07/2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/05/091/07 tanggal 31 Mei2007, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SKPtersebut
    (65.598.186.459)Keputusan Keberatan Nomor KEP360/PJ.07/2008 1.540.208.052PPh yang lebih dibayar (64.057.978.407)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.30321/PP/M.VIII/15/2011 tanggal 4 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP360/PJ.07/2008 tanggal 21Agustus 2008, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan
    Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000 alamat: Garden Center Building Suite # 701, Cilandak CommercialEstate, Jalan Raya KKO, Cilandak, Jakarta Selatan 12560 sehingga jumlahPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 87.079.553.924,00Kompensasi kerugian Rp 72.917.194.841,00Penghasilan Kena Pajak Rp 14.162.359.083,00Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan) Rp 14.162.359.000,00Pajak yang terutang Rp 4.231.207.700,00Kredit Pajak Rp 65.587.660.988,00Pajak yang lebih
    Keuntungan karena penjualan atau karena pengalinhan harta termasuk;1)2)Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal:Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnyakarena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atauanggota;Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,pemecahan, atau pengambilalinan usaha;Keuntungan karena pengalinan harta berupa hibah, bantuan atausumbangan
    , kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalamgaris keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badanpendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasiyang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak adahubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaanantara pihakpihak yang bersangkutan;Halaman 14 dari 17 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2803/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BAROID INDONESIA
322 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put108378.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dengan hormat menyampaikan kepada MajelisHakim yang Terhormat di Pengadilan Pajak bahwa koreksi fiskal positif yangdibuat terhadap Biaya Royalti Pemohon Banding sebesar USD 2.865.876,00pada Tahun Pajak 2013 harus dibatalkan dan sehingga perhitungan PajakPenghasilan Badan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2013 berupa Koreksi Positif atas Biaya Royalty di dalam akun biayaBiaya Usaha sebesar USD2,865,876.00 yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2013 berupa Koreksi PositifHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
227 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1859/WPJ.19/2014 tanggal 18September 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019Biaya Usaha (3.633.081.402.776)Penghasilan Netto Dalam Negeri (882.166.244.427)Penghasilan dari Luar Usaha 852.929.645.367Penyesuaian Fiskal Positif 538.234.694.431Penyesuaian Fiskal Negatif (97.235.012.496)Penghasilan Kena Pajak 411.763.082.874PPh Badan Terutang 115.293.662.960Kredit Pajak 91.033.862.600Pajak Kurang Dibayar 24.259.800.360Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 11.644.704.173PPh Badan yang masih harus di bayar 35.904.504.533 2.
    Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan PPh Badan yang telah dibayar sehubungandengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor 00007/206/09/091/13 tanggal 16 Agustus 2013 Tahun Pajak2009 sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonPeninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulansesuai dengan Pasal 27A UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1859/WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00007/206/09/091/13 tanggal16 Agustus 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.309.323.2091.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Netto Dalam NegeriPenghasilan dari Luar UsahaPenyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifPenghasilan Kena PajakPPh Badan TerutangKredit PajakPajak Kurang DibayarBunga Pasal 13 ayat (2) KUPPPh Badan yang masih harus di bayarDvovoD7aw7nen7nawosewaewoenawoenaoehwnaeoeoeHnWaeoOewWTOUOUCUDWDOTCU OULU DHWUCOOUCUWDDp(882.166.244.427)852.929.645.367538.234.694.431(97.235.012.496)411.763.082.874115.293.662.96091.033.862.60024.259.800.36011.644.704.17335.904.504.533Menimbang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 68/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat II : YAYASAN MASJID JAMI' DESA TEBUWUNG. DIWakili oleh H.M. SYAMSUL MA'ARIF
Pembanding/Tergugat II : YAYASAN MASJID JAMI' DESA TEBUWUNG. DIWakili oleh Moc. Chairul Rizal, SH., MH
Terbanding/Penggugat I : Moh. Sholeh
Terbanding/Penggugat II : Asadun Dlofir
Terbanding/Penggugat III : Ahmad Khilmi Khoir
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
60 — 13
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
153 — 142
  • Tahun 2016tentang Persetujuan Perubahan Badan WHukum PerkumpulanNahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016.Bahwa setelah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NahdlatulWathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September
    Tahun 2016 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan,tanggal 15 September 2016, sehingga eksistensi Tergugat Il Intervensisebagai Badan Hukum Perkumpulan tetap SAH dan diakui LegalitasnyaMenurut Hukum;Tentang Konfigurasi Konflik Internal Nahdlatul Wathan.
    Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, makastatus Badan Hukum Penggugat sebagai Badan MHukumPerkumpulan telah berakhir, sehingga Penggugat bukan lagisebagai Subjek Hukum dan tidak berhak untuk melakukanperbuatan hukum apapun, termasuk mengajukan
    RAIHANUN ZAINUDDIN AM., adalah satusatunya Organisasi Badan Hukum Perkumpulan yang berhak dan sahHalaman 82 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.untuk menggunakan nama NAHDLATUL WATHAN, simbol dan atributNAHDLATUL WATHAN, segala alat kelengkapan OrgansiasiNAHDLATUL WATHAN serta berwenang bertindak untuk dan atasnama NAHDLATUL WATHAN sebagai Badan Hukum Perkumpulan.22.
    dan Hak Asasi Manusia R Nomor: AHU00297.60.10.2014 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul wathantertanggal 24 Agustus 2016.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat : Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H.,M.H, Diwakili Oleh : Muhammad Sidik, SH.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025
67 — 25
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SWEDISH MATCH CIGARS INDONESIA
180 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonanbanding yang Pemohon Banding ajukan;Bahwa sebagaimana telan Pemohon Banding sampaikan dalam kronologislatar belakang pengajuan banding Pemohon Banding, Pemeriksa melakukankoreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp13.708.298.753,00Akan tetapi, dalam proses keberatan, Peneliti Keberatan menerima sebagiantanggapan Pemohon Banding sehingga angka koreksi atas peredaran usahaPemohon Banding berubah menjadi Rp13.288.765.866,00; Koreksi Peredaran Usaha Pemeriksa (Sesuai SKPK13 PPh Badan
    ) 13.708.298.753)Koreksi Peredaran Usaha Peneliti Keberatan (sesuai Keputusan Keberatan) 13.288.765.866Koreksi Peredaran Usaha yang telah dikabulkan dal= Keberatan 419.532.887 Perubahan KoreksiAtas Peredaran Usaha Dari Rp13.708.298.753,00 MenjadiRp13.288.765.866,00:* Dalam proses pemeriksaan dan sesuai dengan SKPKB PPh Badan,Pemeriksa menemukan selisih sebesar 252.718,07 Kg yang dianggap olehPemeriksa sebagai produksi cigar yang belum dilaporkan denganperhitungan sebagai berikut: KETERANGAN CIGAR
    Namundemikian, ternyata yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasarperhitungan dalam SKPKB PPh Badan adalah nilai harga jual untuk cerutudan karena itu, harga yang digunakan dalam menghitung nilai komersialatas selisin perhitungan arus barang dari tembakau yang PemohonBanding hasilkan adalah harga cerutu.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 175/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Donny Pradono Suleiman
Terbanding/Penggugat I : CHRIS KANTER,
Terbanding/Penggugat II : Tuan THEODORE HUTASOIT
Terbanding/Penggugat III : Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Ratna Dewi Antarina
122 — 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
168 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;. Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPN, alokasi Overhead inimerupakan objek PPN dalam UndangUndang PPN Nomor 8/1983(sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif10%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 1010/B/PK/PJK/2015i) menandatangani kontrakkontrak atas nama BUT AWE (NWN);ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3056/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-09-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 219/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/ Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA diwakili oleh KIM HUSODO Diwakili Oleh : Johan Imanuel, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Andogo Wiradi Diwakili Oleh : Rojikin,SH.
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
170 — 25
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 28-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 373/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. KALIN ENERGY COAL Diwakili oleh KIM CHANG SHIK
Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
68 — 25
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 185/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat II : NAHDLATUL WATHAN
Terbanding/Penggugat : PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN. Diwakili oleh Dr. TGKH Muhammad Zainul Majdi MA dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
86 — 16
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-09-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 218/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ZEFINA BARA ENERGI Diwakili Oleh : Muhammad Satrio Prawiro, SH
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
151 — 36
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3141/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — PT PANINKORP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
271 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3141/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan alasan permohonan banding, sudi kiranya Bapakmengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlahPPh Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto (Rugi) menurut Terbanding (Rp21.066.558.295)Ditambah:Pembatalan koreksi Biaya dari Luar Usaha (Rp21.066.156.295)Penghasilan Neto (Rugi) menurut permohonan banding (Rp 402.000)PPh terutang NihilJumlah yang masih harus dibayar NihilMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
    20191.Pajak 2010 Nomor 00001/506/10/037/14 tanggal 3 November 2014 yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusanyang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098672.15/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018 tanggal 15 November2018, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah batal;Mengadili Sendiri:Membatalkan SKPN PPh Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
217 — 135
  • Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat;c.
    diri dalam wadahorganisasi yang dinamakan dengan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)non badan hukum.
    ;Bahwa TERGUGAT sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009adalah Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanyayang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
    Lebih jelasnya lagi bahwa syarat produk keputusan yang dapat dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara diuraikan sebagai berikut:*a) Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yangbersifat eksekutif;Objek berupa surat resmi Nomor 220/6273/Polpum Tanggal 11 September2019, Hal: Tanggapan Surat, dikeluarkan oleh badan atau institusipemerintahan (eksekutif) yakni: Direktur Jenderal Politik dan PemerintahanUmum, Sekretaris Ditjen, pada
    Putusan Nomor 69/G/2020/PTUN.JKTtersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 02-09-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Maret 2016 — 1. NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
80 — 56
  • Singatin Samudra Mining, yangkeduanya sebagai Objek Sengketa adalah sebagai Penerima Mandat,hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 24 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanyang berbunyi :Mandat adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada Pemberi Mandat.Berdasarkan hal tersebut sudah sangat tepat dan
    Singatin Samudra Mining selaku PerseroanPenanaman Modal Asing dalam Pengalihan sebagaimana dimaksudjuga tidak mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) yang mana seharusnya Perseroan dengan status PenanamanModal Asing dalam Pengalihan SahamSahamnya haruslah denganseizin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sertaselanjutnya tanoa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat,Wong Kwet Yoong alias David Wong yang juga sebagai salah satuPemegang Saham PT.
    (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor :2769/1/PPM/PMA/2011, tanggal 20 Maret 2013yang dikeluarkan oleh Badan KoordinasiPenanaman Modal. (fotokopi sesuai denganasll) ;Surat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor :1286/1/PPM/PMA/2012 tanggal 30 Mei 2012yang dikeluarkan oleh Badan KoordinasiPenanaman Modal.
    (fotokopi kutipan);Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Perubahan5.6.7.8.Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Menimbang,Data Perseroan Terbatas. (fotokopi darifotokopi) ;Buku) Panduan Akses~= Online SistemAdministrasi Badan Hukum (PerseroanTerbatas). (Print Out) ;Data/Company Profile PT.
    Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelahpertanggungjawaban likuidator atau kurator telah diterima olehRUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; danf.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — PT. MINERINDO LESTARI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
66 — 29
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
163 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1611 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis untukmenerima/mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengkoreksi suratNomor KEP00043.PPH/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 10 Maret 2016 yangsemula menurut Pengggugat Nilai yang harus dikembalikan adalah sebesarRp 264.149.807,00 namun yg dikembalikan hanya sebesar Nihil karenadikurangi SKPKB PPh Badan tahun 2009 sebesar Rp2.221.257.267,00
    ,dengan Perincian sebagai berikut: No Keterangan No SKPKB/SKPLB No Keberatan Kredit Pajak1 Sabon PPh PS 99016/203/11/052/13 1221/WPu.07/2014 2907203832 Soon PPh PS 99910/204/11/052/13 1231/WPu.07/2014 2641498073 STP PPN Mei 2012 00001/197/12/052/13 2584/WPJ.07/2013 3.885.800.803Dikurangi Total yang 4.170.670.993seharusnya diterima4 SKPKB PPh Badan 2.221.257 2672009 00010/206/09/052/11 620/WPJ.07/2014 Total yang diterima 1.949.413.726 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan
    menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakterdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehinggaMajelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum(Innerlijke samenhang) dengan putusan badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 172/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Penggugat : PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA Diwakili Oleh : Muhamad Ali Hasan, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BARITO BARA DIPA,
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PT. BUMI MANDIRI INVESTINDO,
78 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-02-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh MUHAMMAD LUTFI SETIABUDI, S.T sebagai Ketua Umum Diwakili Oleh : Muhammad Junaidi, SH.,Mk.n
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Assosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh Dr. Sidik Pramono, M.H.,
167 — 0