Ditemukan 5512 data
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Selaku Penyidik
12 — 3
SH
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Selaku Penyidik
AMIRUDDIN, SP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
29 — 14
Pemohon:
AMIRUDDIN, SP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
46 — 21
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRES PELABUHAN Cq. RESKRIM
SUGIHAN SOELIANDJO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
26 — 4
Pemohon:
SUGIHAN SOELIANDJO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
Mathias Hubert Marie Echene
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
147 — 107
Pemohon:
Mathias Hubert Marie Echene
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSA
87 — 37
Pemohon:
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSAYami No. 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. KepalaKepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua Cq Kepala Kepolisian Resort(KAPOLRES) Biak Numfor Cq, Kepala Kepolisian Sektor Warsa(KAPOLSEK), beralamat di Jalan Wari Moos Biak, Kabupaten Biak Numfor98112, yang dalam ini memberi kuasa kepada :1. Iptu, Muh. Yusuf, M.S.Sos.,S.H.
yangtertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPharus dimaknai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184KUHAP;1) Keterangan Saksi2) Keterangan Ahli3) Surat4) Petunjuk5) Keterangan TerdakwaBahwa dalam rangkaian Penyidikan yang dilakukan olehTERMOHON = selain memenuhi unsur tersebut diatas sebelummenetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, TERMOHONmelaksanakan Gelar Perkara pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021,berdasarkan BAB IV Pasal 31, pasal 32, 33 Peraturan Kapolri
135 — 67
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagai PENGGUNA ANGGARAN (PA); 3. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS); PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI.
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagaiPENGGUNA ANGGARAN (PA), berkedudukan di Jalan TrunojoyoNomor 3; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1NamaPangkatJabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanRicky H.P, Sitohang, S.H.; Brigadir Jenderal Polisi; Karobankum Divkum Polri; Dr. Agung Makbul, Drs. S.H., MH.; Komisaris Besar Polisi/64050737; Kabag Banhatkum Divkum Polri; B.
47 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, II. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BADAN PERTANAHAN ...
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) NUSA TENGGARA TIMUR, DK VS YESAYA FANDA, S.E.,, DKK
ZUBIR
Termohon:
1.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
42 — 16
Pemohon:
ZUBIR
Termohon:
1.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
25 — 11
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
26 — 9
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA, c.q KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN
MASWARNI PANE
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
8 — 0
Pemohon:
MASWARNI PANE
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
116 — 58
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
10 — 8
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
54 — 12
Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir,
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
FATHUR ROHMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA JAWA TIMUR
27 — 11
Pemohon:
FATHUR ROHMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA JAWA TIMUR
AGUSTINUS SEMBIRING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU
17 — 4
Pemohon:
AGUSTINUS SEMBIRING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU
RONNY PAKAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA GORONTALO cq Kapolres Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo
62 — 24
Pemohon:
RONNY PAKAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA GORONTALO cq Kapolres Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
39 — 25
MARDIN MORE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
EDUARD RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
140 — 50
Pemohon:
EDUARD RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak KotaBATFENY, S.H dan ZOTHERH.BEROTABUI Adalah Asisten Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUANHUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat padaKantor Klasis Biak Selatan, Jalan Jend A Yani No 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq.
Dalam hal ini, TERMOHONmelakukan pelanggaran Prosedural dan Cacat Hukum karenaTERMOHON telah melakukan penyidikan terhadap proses ininamun kembsli melakukan Penyilidikan dan hal ini bertentangandengan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri No Tahun 2019 Tentang PenyidikanTindak Pidana kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Terdiri atas :a) Penyelidikan;b) dimulainya Penyidikan;c) Upaya Paksad) Pemeriksaane) Penetapan Tersangkaf) Pemberkasang) Penyerahan Berkas Perkarah) Penyerahan
Perkara : PDM07 /Biak/Eku.2/11/2019 tertanggal 14 November 2019 2019, SangatBertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Perkaba)Nomo 3 Tahun 2012Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesuai denganKUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhanakan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidikkepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukumkepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat lainnya
TERMOHON menolak dengan tegas posita PEMOHON in casu aquopada poin 13 halaman 5 yang menyatakan bahwa PEMOHONmempertanyakan status penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang)yang dilakukan oleh TERMOHON karena sangat tidak berdasar dantidak mengacu pada Peraturan Kapolri ....... dstYang benar bahwa TERMOHON menetapkan Daftar PencarianOrang (DPO) kepada PEMOHON berdasarkan hasil Penyelidikandan Penyidikan karena diduga PEMOHON terlibat ikut melakukanTindak Pidana bersamasama dengan Tersangka lainnyaberdasarkan
bukti yang cukup dan PEMOHON setelah dilakukanpencarian PEMOHON tetapi tidak berhasil ditemukan, yang manaDPO yang diterbitkan oleh TERMOHON hanya tekhnis penyidikan,hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil Pemohonsudah selayaknya untuk dikesampingkan.PEMBAHASAN HUKUMTERMOHON melakukan Penetapan Tersangka, Pengiriman SPDP danmenetapkan Pemohon sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) TidakSah cacat hukum.TERMOHON menolak