Ditemukan 4367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1855 — 2166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amanat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih danKKNI harus sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana danmengawalnya dengan cara penindakan represif yustisial, oleh karena itupemberantasan korupsi juga harus memberikan efek deterrence, preventif &protektif untuk mewujudkan daya cegah dan tangkal dari ancaman korupsipolitik.6.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
415 — 122
  • Fraksi Bintang Reformasi (PKS dan PBB)ORUDI WIJAYA (Ketua Fraksi), tahap pertama Sayamenitipkan kepada sdr. ARRAHMAT EKA PUTRA Rp.100.000.000, tahap kedua tidak terlaksana karena tidakada uangnya.RAHMAD EKA PUTRA, tahap pertama Saya menyerahkanRp. 100.000.000, untuk ARRAHMAT EKA PUTRA danmenitipkan uang Rp. 200 juta untuk diserahkan kepada sor.RUDY WIJAYA dan SUPRIANTO tahap kedua tidakterlaksana karena tidak ada uangnya.SUPRIANTO, tahap pertama Saya Saya menitipkankepada sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
971 — 665 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan (ii) Telkomsel adalah Telkom sebanyak 42,72%dan Indosat sebanyak 35%.8.2 KM 72/1999, yang menjadi dasar dilaksanakannya swap antara Telkomdan Indosat terhadap kepemilikan langsung saham mereka padaTelkomsel dan Satelindo, ditetapkan atau dikeluarkan dalam rangkamenyelaraskan dengan UndangUndang No.5 Tahun 1999,sebagaimana disebutkan dalam Lampiran tentang RestrukturisasiBUMN Penyelenggara Telekomunikasi, bagian A tentang Tujuan angka1 ke 3 KM 72 Tahun 1999, yang kami kutip sebagai berikut:"Reformasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
119 — 21
  • Fraksi REFORMASI), diserahkan olehSYAHRIZAL (Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setdakab Langkat)Page 747 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man..untuk keperluan biaya rapat pimpinan DPRD Kab. Langkat dalampembahasan R. APBD TA. 2001 (bantuan untuk unsur pimpinan DPRDKab. Langkat).74.1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir tanpa tanggal denganjumlah dana sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang diterimaoleh M. SYAHRUL (Ka. Fraksi TNI.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
193 — 23
  • recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma administrasi keuangan Negaradalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
184 — 17
  • recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma administrasi keuangan Negaradalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 K/PID.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — IR. JERO WACIK, SE
274 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakpidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananyaadalah tindak pidana korupsi.Pembentukan KPK yang di dalamnya termasuk pembentukanpengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) didasari pada politikhukum DPR dan Pemerintah pada era reformasi yang menghendakiupaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secaraHal. 1154 dari 1707 hal. Put.