Ditemukan 637325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2021 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 284/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juli 2022 — Penggugat:
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
214 — 71
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 05-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 215/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Oktober 2022 — Pembanding/Penggugat I : HERMAN TRISNA Diwakili Oleh : Karaeng M. Marwa Yunus, SH
Pembanding/Penggugat II : CENDIANA SOEMARKO Diwakili Oleh : Karaeng M. Marwa Yunus, SH
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT BUMI BORNEO INTI
245 — 51
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3990/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YCH INDONESIA
302 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • URAIAN PPh BADAN MENURUTPEMOHON BANDING1Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 284,467,905,7122Harga Pokok Penjualan 250,000,627,1833Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 34,467,278,5294Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 27,442,476,6805Penghasilan neto dalam negeri (34) 7,024,801,8496Penghasilan Neto dalam negeri lainnya:a. Penghasilan dari luar usaha 0b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas 0c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 0d. Lainlain 0e.
    Putusan Nomor 3990/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90205/PP/M.1IIB/15/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00279/KEB/WPJ.07/2015, tanggal 18 Maret 2016, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2012 Nomor 00001/206/12/058/15, tanggal 19 Januari 2015, atas
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00279/KEB/WP4J.07/2015, tanggal 18 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00001/206/12/058/15, tanggal 19 Januari 2015, atas nama PTYCH Indonesia, NPWP 02.058.926.3058.000, beralamat di JalanRaya Kalimalang KM 2, RT 2 RW 7, Cikedaan, Sukadanau,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
    menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00279/KEB/WPJ.07/2015, tanggal 18 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-12-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — PT. ATRI DISTRIBUSINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
186 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (SKPLB PPh Badan) Tahun Pajak 2006,Nomor : 00051/406/06/091/08 tanggal 25 Nopember 2008 (selanjutnya disingkatKEPDJP Nomor: KEP437/WPJ.19/BD.05/2009).Perhitungan PPh lebih bayar dalam KEPDJP Nomor KEP437/WPJ.19/BD.05/2009 adalah sebagai berikut :Halaman 1 dari 15 halaman.
    Putusan Nomor 668/B/PK/PJK/2013dibiayakan dalam Laporan Laba Rugi Pemohon Banding yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006. (hal 24 paragrafpertama/paling atas Putusan Pengadilan Pajak No.
    RugiLaba Pemohon Banding yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2006 (hal. 10 putusan). Beban biaya usaha, yang berasal dari PPN atas retur diatas, berjumlahRp. 1.923.316.184,. Terbanding setelah melihat dokumendokumenpendukung menyatakan bahwa nilai PPN retur penjualan yangmenggunakan Faktur Pajak Sederhana adalah sebesar Rp.1.902.406.612,, sisanya sebesar Rp. 20.909.572, perlu dibuktikan lebihlanjut (hal. 28 dan 30 putusan).
    Putusan Nomor 668/B/PK/PJK/2013pendukung seluruh retur penjualan, baik yang menggunakan FakturPajak Standar maupun Faktur Pajak Sederhana, telah dilaporkan dalamSPT PPh Badan maupun dalam SPT PPN.
    ATRI DISTRIBUSINDO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan37893/PP/M.XVI/15/2012, Tanggal 1 Mei 2012;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Menyatakan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi lebihbayar sebesar Rp707.410.278, dengan perhitungan sebagai berikut: No. Uraian Rusch1. Peredaran usaha 980.097.625.558,2. Harga Pokok Penjualan 910.839.812.897,3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 241/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : David Siemens Kurniawan Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
164 — 29
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1849 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BISMA NARENDRA
217 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1849/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP1320/WPJ.22/BD.06/2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 24Desember 2012 dengan tanggal stempel pos tidak jelas, atas nama PemohonBanding, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding.penjelasan, perhitungan dan alasan banding sebagai berikut:Formal:Bahwa SPT PPh Badan
    Alasan Banding:Bahwa pada prinsipnya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN pada SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN adalah berdasarkan koreksiPeredaran pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan, sehinggaalasan banding adalah sama dengan alasan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding bertentangan dengan Asas Maiteriality yangdianut, karena hanya berdasarkan asumsi tanpa didasarkan adanya buktibukti pendukung khususnya yang diperoleh
    setoran tunai, atau transferatau tarif ebanking atau tidak ada keterangan nama penyetor atau namapenyetor tidak sama dengan faktur pajak, adalah bukan kesalahanPemohon Banding dan diluar kKemampuan Pemohon Banding untukmengatur pencetakan rekening koran Bank;Bahwa setoran atas uang masuk melalui Bank, Pemohon Banding dapatmengindentifikasi setoran tersebut merupakan penerimaan pembayaranatas penyerahan yang Faktur Pajak Keluarannya telah diterbitkan danperedaranya telah dilaporkan pada SPT PPh Badan
    Bahwa sengketanya adalah koreksi positif Penyerahan (DPPPPN) yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarRp16.281.260.872,00 yang merupakan hasil ekualisasi denganPeredaran Usaha di PPh Badan;3.2. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksiTerbanding tersebut dengan alasan bahwa Terbanding telahkeliru memperhitungkan arus uang yang bukan penerimaanpiutang dagang sebagai penerimaan piutang dagang;3.3.
    Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 harus / wajib menyelenggarakanpembukuan sebagaimana mestinya;Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untukmenentukan beban pembuktian dan alat bukti yangdigunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidakberimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tidakmempertimbangkan faktafakta yang ditemukan danHalaman 27 dari 31 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-12-2015 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 255/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juni 2016 — PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
176 — 61
  • Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKTdan keputusan Muktamar Ke33 a quo, dan mengajukansengketa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;14.Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa a quo, atas arahan Sub36Direktorat Badan Hukum khususnya seksi Badan Hukum Sosial padatanggal 18 Agustus 2015 karena adanya pelaksanaan Muktamar Ke33NU yang sarat akan pelanggaran AD/ART, Para Peserta Muktamardiarahkan untuk membuat Surat Permohonan Pemblokiran/PenundaanPersetujuan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan PerkumpulanNahdlatul
    M.HH05.0T.01.01) yang mewajibkan prosedur dalammenerbitkan Objek sengketa harus melalui Seksi Badan Hukum Sosial,Subdirektorat Badan WHukum, Direktorat Perdata dan DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum yang bertugas memberikanpertimbangan hukum terhadap persetujuan atau tidaknya PermohonanObjek Sengketa a quo. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip berturutturut pasalpasal tersebut seperti di bawah ini:a.
    Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKT40kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum.Pasal 294 huruf g:Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal293, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi :g. pemberian pertimbangan pengesahan, persetujuan danpenerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatasdan badan hukum sosial.Direktorat Perdata dalam menjalankan tugasnya membuatpertimbangan pengesahan, persetujuan dan penerimaan badanhukum sosial (Perkumpulan
    Subdirektorat Badan HukumPasal 300:Subdirektorat Badan Hukum mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan pemberian pertimbangan, pengesahan, persetujuan danpenerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatas danbadan hukum sosial.Pasal 301 huruf d:Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal300, Subdirektorat Badan Hukum menyelenggarakan fungsi:d. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pengesahan badanhukum sosial, persetujuan dan pemberitahuan perubahananggaran dasar dan perubahan data
    badan hukum sosial.Pasal 303 ayat (8):(3) Seksi Badan Hukum Sosial mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pemberianpersetujuan penggunaan nama, pemberian pengesahan badanhukum, persetujuaan perubahan anggaran dasar sertapenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar danperubahan data badan hukum sosial.Sub Direktorat Badan Hukum dan Seksi Badan Hukum Sosial dalammenjalankan tugasnya melakukan penyiapan bahan rancangankebijakan teknis serta penerimaan pemberitahuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-06-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 259/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penggugat:
Drs. HERI SATMOKO, M.H.
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Gerakan Pemuda Marhaenis dengan ketuanya: Ir. Emir Moeis, M.Sc
137 — 88
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-12-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 438/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 4 April 2023 — Penggugat:
PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
213 — 22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ERAMITRA AGRO LESTARI
73 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1723/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — LEE HO DUCK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. CIPTA KRIDATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
185 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2015Put.30321/PP/M.VIII/15/2011 tanggal 4 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTerbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP360/PJ.07/2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/05/091/07 tanggal 31 Mei2007, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SKPtersebut
    (65.598.186.459)Keputusan Keberatan Nomor KEP360/PJ.07/2008 1.540.208.052PPh yang lebih dibayar (64.057.978.407)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.30321/PP/M.VIII/15/2011 tanggal 4 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP360/PJ.07/2008 tanggal 21Agustus 2008, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan
    Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000 alamat: Garden Center Building Suite # 701, Cilandak CommercialEstate, Jalan Raya KKO, Cilandak, Jakarta Selatan 12560 sehingga jumlahPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 87.079.553.924,00Kompensasi kerugian Rp 72.917.194.841,00Penghasilan Kena Pajak Rp 14.162.359.083,00Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan) Rp 14.162.359.000,00Pajak yang terutang Rp 4.231.207.700,00Kredit Pajak Rp 65.587.660.988,00Pajak yang lebih
    Keuntungan karena penjualan atau karena pengalinhan harta termasuk;1)2)Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal:Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnyakarena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atauanggota;Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,pemecahan, atau pengambilalinan usaha;Keuntungan karena pengalinan harta berupa hibah, bantuan atausumbangan
    , kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalamgaris keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badanpendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasiyang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak adahubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaanantara pihakpihak yang bersangkutan;Halaman 14 dari 17 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
227 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1859/WPJ.19/2014 tanggal 18September 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019Biaya Usaha (3.633.081.402.776)Penghasilan Netto Dalam Negeri (882.166.244.427)Penghasilan dari Luar Usaha 852.929.645.367Penyesuaian Fiskal Positif 538.234.694.431Penyesuaian Fiskal Negatif (97.235.012.496)Penghasilan Kena Pajak 411.763.082.874PPh Badan Terutang 115.293.662.960Kredit Pajak 91.033.862.600Pajak Kurang Dibayar 24.259.800.360Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 11.644.704.173PPh Badan yang masih harus di bayar 35.904.504.533 2.
    Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan PPh Badan yang telah dibayar sehubungandengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor 00007/206/09/091/13 tanggal 16 Agustus 2013 Tahun Pajak2009 sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonPeninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulansesuai dengan Pasal 27A UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1859/WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00007/206/09/091/13 tanggal16 Agustus 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.309.323.2091.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Netto Dalam NegeriPenghasilan dari Luar UsahaPenyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifPenghasilan Kena PajakPPh Badan TerutangKredit PajakPajak Kurang DibayarBunga Pasal 13 ayat (2) KUPPPh Badan yang masih harus di bayarDvovoD7aw7nen7nawosewaewoenawoenaoehwnaeoeoeHnWaeoOewWTOUOUCUDWDOTCU OULU DHWUCOOUCUWDDp(882.166.244.427)852.929.645.367538.234.694.431(97.235.012.496)411.763.082.874115.293.662.96091.033.862.60024.259.800.36011.644.704.17335.904.504.533Menimbang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 68/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat II : YAYASAN MASJID JAMI' DESA TEBUWUNG. DIWakili oleh H.M. SYAMSUL MA'ARIF
Pembanding/Tergugat II : YAYASAN MASJID JAMI' DESA TEBUWUNG. DIWakili oleh Moc. Chairul Rizal, SH., MH
Terbanding/Penggugat I : Moh. Sholeh
Terbanding/Penggugat II : Asadun Dlofir
Terbanding/Penggugat III : Ahmad Khilmi Khoir
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
60 — 13
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 175/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Donny Pradono Suleiman
Terbanding/Penggugat I : CHRIS KANTER,
Terbanding/Penggugat II : Tuan THEODORE HUTASOIT
Terbanding/Penggugat III : Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Ratna Dewi Antarina
122 — 17
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
153 — 142
  • Tahun 2016tentang Persetujuan Perubahan Badan WHukum PerkumpulanNahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016.Bahwa setelah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NahdlatulWathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September
    Tahun 2016 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan,tanggal 15 September 2016, sehingga eksistensi Tergugat Il Intervensisebagai Badan Hukum Perkumpulan tetap SAH dan diakui LegalitasnyaMenurut Hukum;Tentang Konfigurasi Konflik Internal Nahdlatul Wathan.
    Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, makastatus Badan Hukum Penggugat sebagai Badan MHukumPerkumpulan telah berakhir, sehingga Penggugat bukan lagisebagai Subjek Hukum dan tidak berhak untuk melakukanperbuatan hukum apapun, termasuk mengajukan
    RAIHANUN ZAINUDDIN AM., adalah satusatunya Organisasi Badan Hukum Perkumpulan yang berhak dan sahHalaman 82 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.untuk menggunakan nama NAHDLATUL WATHAN, simbol dan atributNAHDLATUL WATHAN, segala alat kelengkapan OrgansiasiNAHDLATUL WATHAN serta berwenang bertindak untuk dan atasnama NAHDLATUL WATHAN sebagai Badan Hukum Perkumpulan.22.
    dan Hak Asasi Manusia R Nomor: AHU00297.60.10.2014 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul wathantertanggal 24 Agustus 2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SWEDISH MATCH CIGARS INDONESIA
180 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonanbanding yang Pemohon Banding ajukan;Bahwa sebagaimana telan Pemohon Banding sampaikan dalam kronologislatar belakang pengajuan banding Pemohon Banding, Pemeriksa melakukankoreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp13.708.298.753,00Akan tetapi, dalam proses keberatan, Peneliti Keberatan menerima sebagiantanggapan Pemohon Banding sehingga angka koreksi atas peredaran usahaPemohon Banding berubah menjadi Rp13.288.765.866,00; Koreksi Peredaran Usaha Pemeriksa (Sesuai SKPK13 PPh Badan
    ) 13.708.298.753)Koreksi Peredaran Usaha Peneliti Keberatan (sesuai Keputusan Keberatan) 13.288.765.866Koreksi Peredaran Usaha yang telah dikabulkan dal= Keberatan 419.532.887 Perubahan KoreksiAtas Peredaran Usaha Dari Rp13.708.298.753,00 MenjadiRp13.288.765.866,00:* Dalam proses pemeriksaan dan sesuai dengan SKPKB PPh Badan,Pemeriksa menemukan selisih sebesar 252.718,07 Kg yang dianggap olehPemeriksa sebagai produksi cigar yang belum dilaporkan denganperhitungan sebagai berikut: KETERANGAN CIGAR
    Namundemikian, ternyata yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasarperhitungan dalam SKPKB PPh Badan adalah nilai harga jual untuk cerutudan karena itu, harga yang digunakan dalam menghitung nilai komersialatas selisin perhitungan arus barang dari tembakau yang PemohonBanding hasilkan adalah harga cerutu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2803/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BAROID INDONESIA
322 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put108378.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dengan hormat menyampaikan kepada MajelisHakim yang Terhormat di Pengadilan Pajak bahwa koreksi fiskal positif yangdibuat terhadap Biaya Royalti Pemohon Banding sebesar USD 2.865.876,00pada Tahun Pajak 2013 harus dibatalkan dan sehingga perhitungan PajakPenghasilan Badan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2013 berupa Koreksi Positif atas Biaya Royalty di dalam akun biayaBiaya Usaha sebesar USD2,865,876.00 yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2013 berupa Koreksi PositifHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat : Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H.,M.H, Diwakili Oleh : Muhammad Sidik, SH.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025
67 — 25
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
168 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;. Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPN, alokasi Overhead inimerupakan objek PPN dalam UndangUndang PPN Nomor 8/1983(sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif10%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 1010/B/PK/PJK/2015i) menandatangani kontrakkontrak atas nama BUT AWE (NWN);ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3056/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib