Putusan Nomor 206/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02576/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015Nomor 00269/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a quo

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02576/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015Nomor 00269/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010031.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02576/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor00269/207/15/057

Putusan Nomor 206/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02576/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor00269/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.

memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010032.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057

Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057/2006 tanggal 29 Mei 2006 Putus karena perceraian ; 4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari seorang anaknya yang belum dewasa yang bernama :

TTENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal11 Agustus 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatatdalam register perkara perdata No.540/Pdt.G/2009/PN.Sby pada tanggal 12 Agustus 2009,yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya padatanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuaiKutipan Akte Perkawinan Nomor 057

diamanatkan oleh Pasal 1 Juncto Pasal 33Undangundang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diKantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.057/2006 yang telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, pada tanggal 29 Mei 2006,bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.15048/2008, atas nama TYAS AJENGKRISTIANA SEPTANINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Nopember 2008, bukti P2 ;3.

057 PK/PDT.SUS/2010

057/Pdt.G/2009/PA.Ktl

PUTUSANNomor : 057/ Pdt.G/ 2009/ PA.KtIBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang menerima,memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan olehPENGGUGAT umur = 24 tahun, Agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung JabungBarat , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MelawanTERGUGAT

Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman diKabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut di atas;Telah membaca dan mempelajari surat surat berkasperkara ;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi saksi di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2009 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal di bawahregister perkara Nomor : 057

Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secarapribadi sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi atau menyuruh oranglain sebagai wakilnya, padahal sesuai berita acarapemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama KualaTungkal Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Ktl untuk menghadapsidang tanggal 11 Maret

057/Pdt.G/2015/PA.Ktb

057/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Ktl dari Pemohon.

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis dan terbaca padaKutipan Akta NikahNomor : 249/07/I/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057

Oktober 2020 dalam Register Nomor54/Pdt.P/2020/PN Pol, telan mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Harang, Umur : 45 Tahun,Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, dari orang tua bernamaKatjo (Ayah) dan Jumu (Ibu); Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Harang, Tempat/ tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, telah tercatat dengan benar padadokumen Pemohon yaitu Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057

dan tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohonmemohon agar identitas Pemohon yaitu nama dan tahun kelahiranPemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang tertulis dan terbaca :Haeruddin lahir di Karingngi 1970 adalah 1 (Satu) orang yang sama dengannama HARANG, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, yang telahtercatat pada dokumen Pemohon pada ljazah pemohon yaitu pada SuratTanda Tamat Belajar Sekolan Dasar (SD) Negeri 057

Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu)orang yang sama dengan nama: Harang, Tempat / tanggal lahir: Karingngi10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitupada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057 Inp.Siratuang di Kec. Campalagian, Kab.

mengenai permohonan untuk menyatakan sah secara hukumbahwa yang bernama: Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis danterbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/1/1994 yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas,tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama:Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis danterbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar SekolahDasar (SD) Negeri 057

Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012Nomor 00011/203/12/057

Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104281.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00037/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011,atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan

JenderalGatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/1,4tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot

Nomor 125/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057

Putusan Nomor 4475/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77801/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP/9/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057

Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:tanggal 30 November 2016 yang telahMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmeolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057

tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004141.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00481/KEB/WPJ.07/2018 tanggal26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2014 Nomor: 00038/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2014 Nomor 00038/207/14/057/17 tanggal 16 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl. Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor 00038/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00038/207/14/057

BOBY, beralamat di: Perumahan Taman Elang Blok F No. 06 RT 005RW 010 Desa Priuk Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ;Dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikankuasa kepada Alisati Siregar, SH, MH, Advokat Pengacara dari Law Firm Gracia, beralamat di Ruko MallMatropolis Town Square Blok GG 1 No. 6 KotaTangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 ;2.

Negeri Tangerang dengan registrasiperkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 12 Pebruari 2019, telahmengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III denganisi gugatan sebagaimana surat gugatannya tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantelah hadir Penggugat yaitu kuasanya Ridwan Tarigan, SH, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 025/SKK/AGS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019,Tergugat hadir kuasanya Alisati Siregar, SH, MH, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 057

/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019,Tergugat Ill hadir kuasanya Jamiludin, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 590/057 Kec.TIkng/II/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019, sedangkanTergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relaaspanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi tidak hadir dantidak mengirim wakilnya yang sah untuk kepentingannya tersebut, sedangketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari KAMIS, tanggal

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70710/PP/M.XIIIB/13/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Surat Keputusan TerbandingNomor KEP1838/WPJ.07/2014, tertanggal 18 Juli 2014, yang menolakkeberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/11/057

bahwa atas banding tersebut, Terbandingsurat uraian banding tanggal 2 Februari 2015;Put.70710/ PP/M.XIIIB/13/2016,Menimbang,bahwa amartanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:2016, yangmengajukanPutusan Pengadilan Pajak Nomor10 MeitelahMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1838/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Nomor 00004/204/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1838/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Nomor00004/204/11/057/13, tanggal 24 April 2013, Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 atas nama PT Indorama VenturesIndonesia, NPWP 01.069.394.3057.000, beralamat di DesaCihuni, RT 2 RW 004, Cihuni, Tangerang, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1838/WPUJ.07/2014, tanggal 18 Juli2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan 26 Nomor 00004/204/11/057

Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010035.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057

Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010028.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057

Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02575/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak

dilakukan tanpa Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057

Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02547/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 493/B/PK/Pjk/20192014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, sehingga pajak yang harusdibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon

Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di Jalan Madura 6Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Sukapura, Cilincing,Jakarta 14140, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagaiberikut: Uraian

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas namaPT Dayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di JalanMadura 6 Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung,

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00101/207/14/057