Ditemukan 499 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : reke rega rede reje rere regi rene regen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — SOESY HERNAWATI binti SOESMONO HERNADI, DKK VS ROBERTUS SOEHARNOTO, DKK
58 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenatidak terbukti bahwa Tergugat Il telah beritikat baik menguasai tanahsengketa milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi;Bahwa Putusan Banding pada perkara Nomor 350/PDT/2014/PT.SMGtanggal 10 Desember 2014, yang telah membatalkan Putusan Judex Factiadalah Putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanyapelanggaranpelanggaran dalam Due Proses Of Law pada perkara Nomor350/PDT/2014/PT.SMG, yaitu :a.Majelis Hakim Banding belum memeriksa secara keseluruhan danbelum memberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
83 — 265
  • Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangat tidakadil (onrechtwardig) dan telah salah dalam menentukan hukumnya, yakni dengankurang cukupnya memberikan Pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga CACAT hukum dan putusan DAPAT DIBATALKAN(Vernietigbaar);Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio adalah kaidahhukum kanun (rege
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Pms
Tanggal 6 September 2017 — YUSPIKA AJUNDA DAMANIK ALS VIKA ;
43 — 7
  • rumah kontrakan saksi di Jalan RondaHaim Kelurahan Kebun Sayur Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba KotaPematangsiantar, dimana alasan terdakwa meminjam sepeda motor pada saksiyaitu terdakwa mau memeriksa kandungan terdakwa dan sekaligus mau belanjake Pasar Horas;Bahwa, merk sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah YamahaZupiter Z tanpa plat nomor polisi warna biru hitam;Bahwa, saksi mengenal terdakwa Vika karena terdakwa Vika dan saksi pernahsamasama bekerja sebagai pelayan Cafe Rege
    dan Tri bekerja sebagai kasir diCafe Rege di Jalan Rodahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan SiantarMartoba Kota Pematangsiantar;Bahwa, saksi tidak tahu dimana sekarang sepeda motor saksi tersebut, di kantorPolisi juga tidak ada ;Bahwa, terdakwa dan Tri tidak lagi bekerja di cafe;Bahwa hubungan terdakwa Vika dan Tri yaitu mereka pacaran tetapi sudah satukamar;Bahwa, dapat saksi ceritakan bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal19 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wib dimana saat itu terdakwa
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 50/Pdt.G/2017/PN GSK
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat:
PT. KAWASAN INDUSTRI GRESIK
Tergugat:
PT. BINA KARYA PRIMA
97 — 35
  • Bahwa jelas~ aturan tersebut = sifatnya adalah =memaksa(dwingen/imperatif) bukan mengatur (rege/d), dimana para pihak terikatdan wajib mengikuti dan mentaati hukum/aturan tersebut karena aturantersebut mempunyai sanksi apabila penetapan patokan harga dimaksudtidak ditaati oleh perusahaan kawasan industri sebagaimana Pasal 26ayat (1) huruf b PP KI;15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
131 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara, dalam hubungannya dengan tanah, memilikikewenangan untuk mengatur (rege/en), mengurus (bestuuren),dan mengawasi (tozichthouden), sehingga Negara berwenanguntuk mengatur perencanaan, peruntukan, penggunaan danpengawasannya untuk dipergunakan sebesarbesarkemakmuran rakyat dan memberikan pelindungan sertakepastian hukum;V. Kesimpulan;Halaman 39 dari 45 halaman.
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2008 — Putus : 26-02-2008 — Upload : 15-01-2015
Putusan PA SINTANG Nomor 10/Pdt.G/2008/PA.Stg
Tanggal 26 Februari 2008 — PEMOHON VS TERMOHON
54 — 4
  • reerrerreerrefrrerrrrrrerrrrrrerrrrrrrfrrrrftttttic6c6c6423939181818181010181818101010181818181010181818181818424242bdbdbd ffffrrrttferreett tf reef it rereee et freee ff fttftffd6d6d629292952525 2 ffffftfffffTfrrreeerrereeereereees ee reeer referer errerertrrrrerrrrrfrrrrrr9 c9c9c 1010104adadaf7t7 7 FEELLL ELE LE EEL EE EEL SE EEE EL EEE ELE EE EEE Effi ffiftadadad29292931393 ldededeffffrfrtttf fret tf fet t freee ete freee sf free ff feet ef free ee ff PEE EEL7776b6b6b101010636363 fffftttt freee ff eee tf fe LE EE EEELE EEE EEE EEE EE EE EELffeTrerreeerrereeese eee rege
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
172 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakandengan Surat Edaran atau sejenis beleids rege! lainnya;11. Mencermati uraian tersebut di atas maka PerdirjampelkesNomor 2 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam peraturan dibawah undangundangan yang dapat dimintakan uji materiil keMahkamah Agung, maka Termohon dengan ini meminta kepadaKetua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesiauntuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;IV. Tentang Pokok Permohonan;A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;
1078 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralasan danberdasar hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agunguntuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PembentukanPeraturan Perundangundangan;Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015Bertentangan Dengan Jenis Dan Hierarki Peraturan PerundangUndangan Diatasnya (Pasal 7 UndangUndang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan)49.Bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang untukmelakukan tindakan pengaturan (rege
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 04-03-2024 — Putus : 26-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 88/PDT/2024/PT MKS
Tanggal 26 Maret 2024 — TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XII : NURJANNAH Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIII : Idris Suami Nurjannah Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIV : LASO Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XV : DUDING Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVI : kandatong Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVII : REGE
35 — 21
  • TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XII : NURJANNAH Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XIII : Idris Suami Nurjannah Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XIV : LASO Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XV : DUDING Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XVI : kandatong Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XVII : REGE
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
131 — 61
  • Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat S@MUIQ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 2nn none nnnn nn nn nnn nnn neBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-07-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 46/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 9 Oktober 2014 — Pembanding/Terdakwa : dr. H. NANANG SUGIANTO, MMRS.
Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
79 — 42
  • BanyuwangiTahun Anggaran 2010, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bukan merupakan perbuatan yang melawanhukum, melainkan pelanggaran terhadap kebijakan yangmengatur tentang tugas, wewenang menjalankan jabatannyasebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.Peraturan Kebijakan atau diskresi berfungsi sebagai bagiandari operasional penyelenggaraan tugastugas pemerintahancq Direktur RSUD Genteng Banyuwangi dalam upayamemberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Peraturan kebijakan (beleids rege
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. MITRA LIMA R VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. LAGUNA ALAM ABADI;
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht). Apabila penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau kelirumenggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbangan yangcukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas;. Yahya Harahap berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama yangtidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding.Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2862 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Nopember 2013 — E. DJAJULI, DKK VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR, DKK
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar ketentuan dalamPasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan,"Hakim dalam bermusyawarahkarena jabatannya harus mencukupkan alasanalasan hukum yangmungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yangmenyatakan tidak ada halhal yang baru yang perlu dipertimbangkanmerupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukankesalahan penerapan hukum karena tidak memberikan alasan hukumdan kaidah hukum (rege
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Anak
Register : 29-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BREBES Nomor 1/ Pid Sus/ 2015/ PN Bbs
Tanggal 16 Februari 2015 — - SYARIF HIDAYATULLOH BIN TABRI
70 — 15
  • Brebes kemudian Terdakwamengajak saksi koroan FARKHANAH binti WAHUDIN untuk menontonkonser Band Rege di daerah Ketanggungan Kab.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
182 — 75
  • reGel); 222 n nnn nen nnn nn nnn ene nn nnn en nnn n en nnnnenennnnnesHalaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — DRS. H. MUHAMMAD SANI ; . H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI
172 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuktikanpula bahwa petugasS penjaga "mercusuar" diPulau Berhala adalah berasaldari Navigasi Tanjungpinang ProvinsiKepulauan Riau, bukan berasal dari DinasNavigasi Provinsi Jambi ;Bahwa dengan demikian iktikad baik dariPemerintah Provinsi Kepulauan Riau casuquo Pemerintahan Kabupaten Lingga yangtelah begitu. lama menguasai secara fisikwilayah Pulau Berhala patut dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutusHak Uji Materiil ini oleh Majelis HakimMahkamah Agung;Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum (rege
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2009 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV) Persero VS H. KHAIRUNEDI LUBIS, DKK
99 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmengenyampingkan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembandingdan selanjutnya tanoa memeriksa perkara kembali secara keseluruhan,baik mengenai fakta hukum maupun soal penerapan hukum, danmenurut hukum sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan harusmemeriksa perkara aquo secara keseluruhan;Bahwa dalam hal ini putusan majelis Hakim ic. putusan PengadilanTinggi Medan: belum memutuskan secara keseluruhan dan belum memberikanalasan alasan hukum yang jelas; bellum mencukupkan alasan hukum yang sempurna (rege
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA);
242 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bohn N.V.Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordtgewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moethebben: point dinteret, point dactionDan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulissebagai berikut:Deze rege!
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-04-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mtp
Tanggal 24 Nopember 2016 — Hj.ROSITA Binti H.MARDJUKI,dkk (memberikan kuasa kepada THAMRIN DJON, SH. 2. HM.MUCHTAR, SH. 3. PAHUWAFI.AR, SH.) Lawan ZAINUDIN Bin H.ARBAIN,dkk
80 — 66
  • Rp. 6.000,4, Rege@egs. qo esas a= Sas = Rp. 5.000, 6. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.000.000, J uml af ae Rp.3.486.000,(Tiga juta empat ratusdelapan puluh enam riburupiah)Hal 49 dari 49 hal.Put.Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mtp
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 —
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili:Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht).