Ditemukan 2230 data
15 — 1
perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( videPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yangsakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat21;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;&i > ler uy, Y ) o>) 7 95 i pe) 65) 9) , self
8 — 3
PUTUSANNomor 2888/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanasisten rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sambileren RT.0O1 RW.014 Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 27 tahun, agama
9 — 0
PUTUSANNomor 3081/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tidar Gg.
152 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa administrasi PPN berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukanpada Dirjen Bea dan Cukai, sesuai dengan system Self Assesment makaDirjen Pajak akan melakukak Audit Pada SPM PPN sesuai denganUndangUndang PPN Nomor 42 tentang PPN, koreksi yang dilakukanoleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasaUndangUndang KUP, oleh karenanya Pemohon Banding sangatdirugikan dua kali koreksi di kementerian keuangan. Ironis bagipembayar pajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;.
8 — 0
PUTUSANNomor 2991/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai talak antara:Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,tempat tinggal di Dusun Sumber Balin RT.006 RW. 002 Desa CumedakKecamatan Sumberjambee Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
97 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 506 K/TUN/2016tersebut di atas tidak menggunakan haknya untuk melakukan aiskresidan self regulation maupun permohonan uji materiil atas KetentuanPasal 220 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 keMahkamah Konstitusi, melainkan dengan dasar analogi dan tafsir dariTermohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan objek sengketaa quo, halmana jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat,oleh karenannya cukup alasan permohonan kasasi a quo dikabulkan;BAHWA JUDEX JURIS HARUSNYA MENGABULKAN
Zaenal ArifinMuchtar, S.H., LLM., menyatakan Tergugat sebagai penyelenggaraPemilu memiliki Kewenangan Diskresi dan Self Regulation, ketikaperaturan yang ada tidak mengatur secara tegas atau jelas;Bahwa dari fakta hukum sebagaimana keterangan Ahli tersebutseharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa TermohonKasasi/Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi danself regulation, artinya manakala peraturan undangundang yangtelah ada tidak mengatur secara jelas dan tegas (in casu sepertiketentuan
14 — 5
PUTUSANNomor 8/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 1976, agamaIslam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JalanDelima, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, KotaGorontalo sebagai
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:a Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidakterlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;c Pekerjaan yang bersifat musiman;d Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa pekerjaan yang ada di SPBU yaitu perusahaan yang melayani keperluanbahan bakar adalah saat ini diterapkan system self
127 — 23
yang ditawarkan/dijanjikan oleh Penggugat,hal ini terkait dengan survey yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal20 Maret 2013 5 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnncncnenBahwa pada dasarnya Penggugat melalui pihak marketingnya telahmemberikan penjelasan secara teknis mengenai kondisi cat anti foulingpada lambung Kapal MT John Caine kepada Tergugat, dimana di dalampenjelasan tersebut Penggugat telah menjelaskan bahwa pada dasarnyacat anti fouling tersebut mempunyai sifat se/f polishing dan self
138 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarat pencairan berdasarkan SPPK, yaitu : Self financing tetap diberlakukan dan telah transfermelalui RTGS sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima milyarrupiah) yang terdiri dari 2 (dua) kali RTGS. (copypermohonan debitur, memo pengusulan penarikan, danbukti RTGS terlampir) ; Biaya propisi sebesar Rp. 380.000.000, (Tiga ratusdelapan puluh juta rupiah) dan biaya administrasi sebesarRp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah) telah diterimasebagai pendapatan bank.
Sedangkan Self financing adalah sebagai berikut : Nama Nilai Proyek Pembiayaan Self financingPerumahan (Rp.000) Bank (Rp.000) (Rp.000)Sa earaass Tame ST2 eana 1570006 T4o0nG0O 457E=085 Pate Seer szssaser MOOT TSRx Sepnee vassaeo TSgoumne, Tos Pencairan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dalamSPPK antara lain :Progress rumah tidak disertai dokumentasi (terlampir) ;Progress sarana dan prasarana perumahaan (terlampir) ;Laporan stock material (terlampir) ;Laporan penjualan unit rumah (terlampir
analisa aspeklaporan keuangan yang telah diaudit.b) Proses pengambilalinan kredit harus disertai dengan penilaiankembali oleh penilai independen atas proyek yang dibiayaisebelum proses pengambilalihan kredit dilaksanakan.c) Proses pengambilalihan kredit atau novasi harus didukung dengananalisa kelayakan kredit yang memadai, analisa kemampuanmembayar debitur analisa kebutuhan berdasarkan proyeksi arusHalaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 09 K/TUN/2015kas (cash flow) dan terdapat pembiayaan sendiri (self
Dinar Perkasa tersebut tanpa didasarkananalisa aspek keuangan debitur tidak menggunakan LaporanKeuangan yang telah diaudit, tidak didukung dengan analisakebutuhan Modal Kerja berdasarkan proyeksi arus kas (cashflow), dan tidak terdapat pembiayaan sendiri (self financing)Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 09 K/TUN/2015dari debitur sehingga melanggar Pedoman PerusahaanPerkreditan PT.
Terbanding/Tergugat : PT. Bank DANAMON INDONESIA Tbk. unit Lamongan
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
24 — 14
Kanwil IIl Surabaya Divisi Self Employed Mass Market(SEMM) berkirim surat kepada Penggugat, akan tetapi baru diterimaPenggugat pada tanggal 6 Desember 2013, sebagaimana surat denganNomor : B.01414/ALUSBYSEMM/1113, tanggal 28 Nopember 2013,perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi, yang pada inti isi Surat tersebutmenerangkan bahwa Tergugat melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya berdasarkan Surat PenetapanHal. 4 dari 11 hal. Put.
18 — 7
.: ZN LI ;SELF) SN 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganmajelis telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam perkara ceraigugat antara :PENGGUGAT umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, PekerjaanSwasta/Penerjemah, Bertempat tinggal di jalan RayaPemogan Gg. Sekar Nomor 18, Br.
11 — 10
sertatidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal39 Kompilasi Hukum lslam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antaraPemohon dengan Pemohon Il sebagaimana disebutkan dalam alQuran suratanNisa ayat 23:Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.36/Pdt.P/2016/PAEk.CE leg EW le 4g SLE 4g pSace 9 SEI 9 pL 9 pagel pRle CaeCt See BS pSaty 9 pL Ceesh 9 Dell ope pSGET 5 Seeayh aI Seed 5ct A SELF
10 — 4
. > :SELF IS >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tolli,Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KuliSesmik, tempat kediaman di Desa Toili
17 — 7
PUTUSANNomor 353/Pdt.G/2020/PA BlkZZAVAR :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadillperkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara antara :PEMOHON, Tempat/Tgl.lahir di Tanaberu /15 Oktober 1991.umur 29tahun,NIK 7302031510910001,Agama Islam, Pendidikan terakhirSMA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal dixxxxxxxxxxXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan BontoBahari,Kabupaten Bulukumba
247 — 33
Hutan yang berasal dari Hutan Alam,bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayuwajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat KeteranganSyahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ), dimana berdasarkan peraturantersebut tidak dibenarkan memiliki, mengangkut dan menguasai kayu jenis ulintanpa dilengkapi dengan SKSHHkK; Saksi Ahli menerangkan bahwa Seseorang tersebut harus melengkapi denganDokumen SKSHHK atau NOTA ANGKUTAN, SKSHHK diterbitkan olehpenerbit SKSHHK secara self
assesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbitSKSHHK adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai dengan kompetensinya, NOTA ANGKUTAN diterbitkansecara self assesment oleh karyawan pemegang ijin; Saksi Ahli membenarkan bahwa Terdakwa beserta barang bukti yangdiperlihatkan oleh penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut berupa1 ( satu ) unit mobil pick up Suzuki Carry, Warna Hitam, Nopol DA 8576 LB,Nomor Mesin : G15AID1071017,Nomor Rangka: MHYESL415HJ781146 , 1 (satu
418 — 24
Keterangan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) dan Nota Angkutan serta NotaPerusahaan;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah penerbit secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbit Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah NotaAngkutan diterbitkan secara Self
Bahwa proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa NotaAngkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izintanpa melalui aplikasi SIPUHH; Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) digunakanuntuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam / negaraberupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengankelompok jenis Rimba Campuran, Rimba Campuran dan Kayu Indah; Bahwa Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang laindan pelaku
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf iSesuai dengan sistem self assesment, Pengusaha Kena Pajak wajibmelaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai.
Putusan Nomor 548/B/PK/PJK/20165) Bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut negara Indonesiasebagaimana tercantum dalam memori penjelasan umumUndangUndang KUP adalah self assessment system yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajakyang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak;6) Bahwa dengan demikian sesuai dengan
LUKMAN.A.B,SH
Terdakwa:
ANTON ALS KLINTIR Bin JARKASI
67 — 9
2019/PN TjgKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) dan Nota Angkutan sertaNota Perusahaan;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah penerbit secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbit Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah NotaAngkutan diterbitkan secara Self
izinindustri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudiankepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestarimendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untukmemperoleh hak akses aplikasi SIPIUHH, kemudian direktur memberikanhak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa userID yang terdiri Loggiing Name dan Password yang disampaikan melaluikepala balai;Bahwa proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa NotaAngkut adalah diterbitkan Self
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
disengketakan.Perpajakan Indonesia sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU KUPmendefinisikan Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasikeuangan yang meliputi harta, kKewajiban, modal, penghasilan danbiaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataujasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupaneraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;Dari definisi tersebut dikarenakan sistem perpajakan Indonesiamenganut self
Maka dalam sistem self assessment inidimungkinkan adanya pembukuan Wajid Pajak yang prosespencatatannya dilakukan secara teratur dan ada pula yangdilakukan secara tidak teratur dengan tujuan tertentu.