Ditemukan 494 data
10 — 11
agarmelaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanPara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 namun dengan sublimasi
10 — 11
90/Pdt.P/2017/PA BIkUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
13 — 12
) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
17 — 11
dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
18 — 14
kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan pemohon dengan istri pemohon bernama Syamsiahbinti Godo, dimana secara substansial perkawinan pemohon tersebutdilaksanakan sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 namun dengan sublimasi
19 — 11
Penetapan No.101/Padt.P/2020/PA.Brkdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013serta dengan mempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan
24 — 10
tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
21 — 13
dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
12 — 12
dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Ill, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
18 — 16
dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Beddu Rahman, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Beddu Rahman tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
14 — 13
dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
57 — 9
KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Sgm14Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan lakilaki D**** bin D******, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baikdan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 2074 namun dengan sublimasi
29 — 8
) dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
1.Muhammad Farid Wajdy bin Abdullah
2.Mutiara Anugra binti Abd. Rahman
17 — 9
Blkketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 UndangUndang nomor 23tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,' serta denganmempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan hukum) bagi setiap muslimdalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar ataualasan hukum untuk menjamin kepastian hukum
25 — 17
tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi
39 — 5
nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secarasubstansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baikdan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.SriUndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
44 — 11
kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan lakilaki Baco Lili bin Malela Dg.Tarang, dimana secara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi
13 — 11
Kadir tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik danteratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuaiketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 serta denganmempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan hukum) bagi setiap muslimdalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasanhukum
15 — 6
perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan M*****, dimana secara substansialperkawinan Pemohon dengan lelaki M***** tersebut dilaksanakan sebelumketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik danteratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
13 — 2
perkawinannya tersebut kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannyadilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan pemohon dengan pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan pemohon dan pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlakudengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi