Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor Tahun 2008 tentangMediasi jo. pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian dipandang sebagai solusi terbaik(Tasrih

Mudahmudahan(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan laindalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperolehketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Pembandingdengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dianggapsebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa tentang memori banding setelah diperiksa dandipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pembanding tersebut, yangpada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan majelis

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut diatas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudahdilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas,maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, yang mengabulkanpermohonan

(f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat(1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antara keduabelah pihak perceraian dipandang sebagai tasrih

huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) dan (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Niomor 9 Tahun1975 beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidakberhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.LKArtinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dandihadapan Terdakwa.Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua,Ferdi, S.H Anteng Supriyo, S.H,M.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHal 17 dari 17 hal.

membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, olehChahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti,S.H. dan Fendy Septian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blin.

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,I. VIVIINDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. FERDI, S.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015

TASRIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri olehHANINDYO BUDI DANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batulicin dan serta dihadiri oleh para Terdakwa ;23HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,I VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.FIDIYAWANSATRIANTORO, S.H.Il DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.

., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H dan AlvinZakka Arifin Zeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMuhamad Heryansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,CHAHYAN UUN PRYATHNA, S.H.

Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bin.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bin.

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Putusan Nomor 7/Padt.G/2022/PA.LKkemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:Abell ale de pdze tlallArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

TASRIH,S.E.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa; HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.., ANDI AHKAM JAYADI, S.H.FERDI, S.H.PaniteraPengganti,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2016/PN Bin.

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,l. HARRIESKONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.DANARDONO, S.H.ll. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI25A. M. TASRIH, S.E.

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentanganakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT; Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkalldengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;4.14 Kesimpulan permohonan cerai PemohonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERDI,S.H. dan ANDIAHKAM JAYADIS.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMADMAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,S.H., M.H., PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI,S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halamani6 dari 16. PutusanNomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bin

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Hertyansyah, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Bin.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Bin.

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih