., adalah Pejabat Negara/PNS yangTIDAK TAAT HURUM 5 anneeccceeneeneeeo ners eneeesneerremenennennoeetemae Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.,MH., adalah Pejabat Negara/PNS yangtelah MENCEDERAI dan MELECEHKAN PENEGAKAN DANSUPREMASI HUKUM ; 22222oeonnne cee nn nee ce eens Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.,MH., adalah Pejabat Negara/PNSMELAWAN PERINTAH PRESIDEN RI ; 22202= Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH., MH., adalah Pejabat Negara/PNSMELAWAN PERINTAH Tergugat sebagai atasannya ; Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.

,MH., adalah Pejabat Negara/PNS dengansengaja menimbulkan rangkaian perbuatan melawan hukum dalammelaksanakan tugas dan jabatannya selaku Rektor Unsrat Manado, antaralainnya mempertahankan jabitan Sdr.

,MH, dalam jabatannya sebagai Rektor Unsrat (pejabat negara)tidak menghormati dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat(3)10.Konstitusi Negara UUD 1945, yang menurut ketentuan Peraturan PemerintahNo. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Prof. Dr. Donald Rumokoy,SH.,MH., telah melanggar Pasal 10 angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. dan Pasal 13angka 1, 6, 10, Peraturan Pemerintan No. 53 Tahun 2010, dimana berdasarkanketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 53/2010, Tergugat selakuATASAN Prof. Dr.

Pasal 1 angka (UndangUndang 28/1999),menyatakan sebagai berikut ; Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa didalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dijelaskan siapa sajayang termaksud penyelenggara

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; 7.

Asas perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia ; Bahwa Tindakan TERMOHON dalam menerbitkan Objek PermohonanAquo, telah melanggar hakhak dasar sebagai Warga sebagai badan danatau pejabat negara, dalam hal ini adalah hakahak dari PEMOHON,sebagaimana dijamin dalam UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ; c.

Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Halaman 46 dari 71 halaman.

persyaratansebagai seorang calon Presiden dan calon WakilPresiden berlaku bagi siapapun warga negaraIndonesia namun dibatasi dan dikecualikan bagimereka yang secara sifat dan dampaknya pernahmelakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga TertinggiNegara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negarasesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuansebagaimana angka 7, maka yang dimaksud denganPenyelenggara Negara termasuk di dalamnyapejabat negara

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintahan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis denganmengacu pada pengertian Penyelenggara Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999maka sudah semestinya DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota ditempatkan sebagai

Nomor : KMA/403/6/2003 (P.7),Penderitaan Penggugat, penderitaan keluarga Penggugat, penderitaan margaPenggugat (Marga Rayes), dan suku Penggugat (suku Sumbawa), yangditimpahkan kepada Penggugat secara tidak adil, sewenangwenang danmelawan hukum oleh Pejabat Negara yang bertanggung jawab sudah terlalulama dan sudah harus diakhiri dalam era reformasi ini ;Bahwa jangka wakiu terhitung sejak surat permohonan Penggugattersebut point 1 dan poin 3 sampai dengan tanggal didaftarkan surat gugatan initanggal

Unsur Melawan Hukum ini dinyatakan sendiri oleh Majelis HakimTingkat Banding pada Pertimbangan Hukum dalam Putusannya halaman 7yang menyatakan sbb :e Menimbang, bahwa Presiden adalah satusatunya Pejabat Negara yangdiberi kewenangan oleh UndangUndang Dasar 1945 untuk memberikan/tidak memberikan rehabilitasi (dikenal sebagai hak prerogatif); namun diabukan orang yang tidak terjangkau oleh hukum (tetap harus tunduk dantaat pada hukum dan sumpah jabatan), maka menjawab suatupermohonan yang menjadi kewenangannya

No. 5 Tahun 2004 Pasal 73ayat (1) ).15.Sebagai penutup dari Permohonan Peninjauan Kembali ini dan sebagaipenegasan dari dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali dari poin satusampai dengan poin empat belas dapat disimpulkan/tersimpul dalamPertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang dapat kami kutipulang sbb :e Menimbang, babwa Presiden adalab satusatunya Pejabat Negara yangdiberi kewenangan oleh UndangUndang Dasar 1945 untuk memberikan/tidak memberikan rebabilitasi (dikenal sebagai bak prerogatif

Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh riburupiah) tiap gram shabu yang diedarkan/ dijual ; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipetkaca yang didalamnya terdapat metamfetamina/ shabu, 3 (tiga) buah kemasanplastic klip di dalam kotak warna kuning coklat dan 1 (Satu) unit timbangan digitalwarna Silver yang berada di dalam almari pakaian rumah Terdakwa serta 1 (Satu)unit handphone Samsung warna putih simcard Axis nomor 083835502229 ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabushabu2. 1 (Satu) buah kotak warna kuning3. 1 (Satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan sim card axis nomor08538355022294. 1unit timbangan digital warna silver5. 3 (tiga) kemasan plastik klipMenimbang, bahwa barang bukti tersebut

Blimbing Kota Malang ; Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang berkisarantara Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 550.000, (lima ratuslima puluh ribu rupiah) tiap gram shabu yang diedarkan/ dijual ; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut ; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB.00508/NNF/2018 bahwa barang bukti dengan nomor : 00895/2019/NNFseperti tersebut dalam

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat Negara yaitu:Pasal 7:(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:a. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;b. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatanKeputusan dan/atau Tindakan;c. mematuhi UndangUndang ini dalam menggunakanDiskresi;d. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sahdan Keputusan yang telah dinyatakan

477 K/TUN/2017Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha NegaraMedan adalah keliru, sebab bilamana Keputusan Pemerintahmelanggar atau bertentangan dengan Peraturan atau Atuan Negarajelas dan pantas Keputusan tersebut telah melanggar dan bisamengakibatkan dampak yang buruk dalam aspek hukum, yang initerbukti Objek Aquo dalam perkara Nomor 49/G/2016/PTUN.Pbr telahmelanggar:Undangundang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangadministrasi Pemerintahan; BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat

Negara yaitu:Pasal 7:(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untukmenyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakanpemerintahan, dan AUPB;(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:a.membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengankewenangannya;. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatanKeputusan dan/atau Tindakan;. mematuhi UndangUndang ini dalam menggunakanDiskresi;.

Putusan Nomor 2909 K/PID.SUS/2018Pasal 3 dengan subyek hukum pelaku pegawai negeri (diinterpretasikantermasuk pejabat negara, pejabat dan pegawai BUMN dan BUMD) yanglebih ringan dari sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidanayang dirumuskan dalam Pasal 2 yang subyek hukum pelakunya selainpegawai negeri, pejabat negara, pejabat dan pegawai BUMN dan BUMD,padahal menurut ketentuan Pasal 52 KUHP status sebagai pegawai negeridalam melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya merupakanfaktor

Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkankepastianakanperubahan biodata untuk keperluan administrasi pembuatan AktaKelahiran anak dan untuk mengurus administrasi perubahan KTP dan KartuKeluarga (KK) Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.3. Menteri.4. Gubernur.5. Hakim.6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.7.

Dengan demikian, PengadilanNegeri Bangkalan tidak berwenang menilai tindakan atau perbuatanhukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Negara/Pejabat publik, termasuk menghentikan proses PAW yang sedangdilakukan oleh Tergugat Il. Sebab hal itu menjadi wewenang dariPengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, seharusnyapenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,karena merupakan kewenangan absolute PTUN ;2.

Tidak hanya itu, Tergugat , yang dituduhmelakukan wanprestasi, telah dianggap melakukan PMH bersamasama dengan Tergugat Il, yang merupakan pejabat Negara/Publik.Oleh karena itu, penggabungan gugatan PMH Penguasa/PejabatNegara dan Wanprestasi oleh penggugat, tidak dapat dibenarkan.Sebab, tidak sesuai dengan hukum acara dan bertentangandengan yurisprodensi Mahkamah Agung. Gugatan demikian,merupakan gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel) dan isinyagelap (onduidelijk) ..

Misalnya, Gugatan perdata umum digabungkandengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMHdan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkaramengenai hak atas Merek (Merkenecht) ; vide ketentuanketentuan tentang HAKI.Dalam perkara a quo, pada subjek dan isi gugatannya, Penggugatmengajukan gugatan kepada Tergugat , selaku DPC PKBKab.Bangkalan, yang merupakan badan hukum privat, dan bukanmerupakan Pejabat Negara/Pejabat Publik.

., selaku pejabat Negara yang berwenang untuk mengelurkan aktakatatersebut, akan menjadi preseden yang buruk dan melanggar hokum yang berlaku. Haltersebut karena yang bersangkutan sebagai pejabat Negara telah disumpah danmempunyai peraturan dan kode etik profesi, dan segala akta yang dikeluarkan olehmereka adalah Akta Otentik, yaitu bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna didepan persidangan.

Yaman dengan Tergugat III telah sah secara hukum dengan BuktiPelunasan berupa AJB Nomor 216/2008 yang dibuat oleh Edwin Subarkah, SH., PPAT diSidoarjo Pejabat Negara yang berwenang membuat AJB tersebut ;.

itu, karena Penggugat juga memohonkan pembatalan atas segala peralihankepemilikan dari SHM No.55/ Sidoarjo, maka hal tersebut berarti pembatalan terhadapAkta Perjanjian Jual Beli No.104 dan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat NotarisSujayanto, SH., serta Akta Jual Beli No.216/2008 yang dibuat oleh Edwin Subarkah, SH.Jka hal tersebut dikabulkan, maka pembatalan terhadap Aktaakta tersebut diatas secarasepihak tanpa mendengar keterangan dari Notaris Sujayanto, SH dan PPAT EdwinSubarkah, SH., selaku pejabat

Negara yang berwenang untuk mengelurkan aktakatatersebut, akan menjadi preseden yang buruk dan melanggar hokum yang berlaku.

Haltersebut karena yang bersangkutan sebagai pejabat Negara telah disumpah danmempunyai peraturan dan kode etik profesi, dan segala akta yang dikeluarkan olehmereka adalah Akta Otentik, yaitu bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna didepan persidangan.

Negara;Bahwa berdasarkan Pasal 122 UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, disebutkan Pejabat Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 121 yaitu :a.

dari pengertian diatas, Jelaslah kedudukan Tergugat Ibukanlahsebagai Pejabat Negara maupun Pejabat Pemerintahan;Bahwa kemudian, dimanakah Kedudukan DPRD ic.

Negara;Bahwa berdasarkan Pasal 122 UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, disebutkan Pejabat Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 121 yaitu :a.

65 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDGBahwa dari pengertian diatas, Jelaslan kedudukan Tergugat , Il bukanlahsebagai Pejabat Negara maupun Pejabat Pemerintahan;Bahwa kemudian, dimanakah Kedudukan DPRD ic.

Negara.

yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara atau yang dapat merugikan perekonomiannegara tertera pada penjelasan umum di Undang Undang No,31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UndangUndang No. 30100Tahun 2002 yaitu) bahwa yang dimaksud Keuangan Negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karenaa) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik yang di tingkat pusatmaupun daerah;b) Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri

Negara adalah pejabat Negara ditingkat daerah yaitu) Gubernur Jawa Tengah ;Menimbang, bahwa atas pengajuan 2 ( dua ) buahproposal bantuan dana oleh Terdakwa kepada Gubernur JawaTengah, yang telah disetujui namun ternyata fiktif, danayang telah diterima oleh terdakwa secara keseluruhanberjumlah Rp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) namunyang masih tersisa yang disita dari saksi Priyadi sebesarRp. 1.000.000, ( satu) juta rupiah ) dan yang masihtersisa di rekening terdakwa dan berhasil disita sebesarRp

pertimbangantersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaanini ;Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum di UndangUndang No, 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UndangUndang No. 30 Tahun 2002 yang dimaksud dengan KeuanganNegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena, salah satunya yaituberada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik yang di tingkat pusat maupundaerah ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang termasukkeuangan Negara adalah segala bagian kekayaan Negara dan113segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalampenguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatNegara yang tingkat pusat maupun di daerah , dalam kasusini Pejabat Negara yang dimaksud adalah pejabat Negara ditingkat daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah ;Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan didalam unsur secara melawan hukum

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus segala keperluan administrasi umum lainnya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milikalmarhum istri Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa

Salinan Penetapan Nomor 0591/Padt.P/2017/PA.JrMenimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi umum ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas,

sebagai bukti dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / tempat lahirPemohon dan nama Pemohon II yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar / ljazah, Akta Kelahiran danKartu Keluarga (bukti P2, P3, P4 dan P5) tersebut, karena bukti tersebutsamasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon dan namaPemohon II (bukan atau tidak mengenai

Permohon mengenai penetapan perubahan biodata(identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus Administrasi Kepegawaian dan segala keperluanadministrasi umum lainnya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar), sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Penetapan Nomor

Timor Raya No. 75 Kelurahan PasirPanjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan Pengaduan secaramemfitnah kepada Pejabat Negara terhadap saksi korban~ FIFIMALINDA, SH dan saksi PETRUS LOYANI, SH., MH., MBA, perbuatantersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan caracara sebagaiDerikUt i = 3484 ss2 shoe shee Shes Sees See oe Shee eee ese eee eecoerce ee Bahwa pada waktu dan

bukti P2 dan P3 adalahatas nama Pemohon , maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjutadalah kebenaran namanya dan nama ayah (bin) Pemohon I;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupaKutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta Raport, kKesemuanya adalahdokumen resmi/akta yang dikeluarkan oleh Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah tahun 2013 berbeda dengan yang tertulis di dalam KartuKeluarga, namun karena Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun 2015 danidentitas dalam buku Raport sama dengan nama yang tertera dalamKutipan Akta Nikah para Pemohon, maka bukti P2 dan P3 tersebut tidakdapat dijadikan bukti untuk mengubah nama Pemohon ;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengubahnama Pemohon semula Deni Anggriawan menjadi Deny Anggriawanadalah tidak