Ditemukan 5521 data
HOTLAND
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
18 — 7
Pemohon:
HOTLAND
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RAESAR SATWIKA Bin BUDI SARWONO
Termohon:
KAPOLRI cq KEPALA DAERAH JATENG cq KAPOLRES KENDAL
113 — 23
Pemohon:
RAESAR SATWIKA Bin BUDI SARWONO
Termohon:
KAPOLRI cq KEPALA DAERAH JATENG cq KAPOLRES KENDAL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA, Cq KAPOLRES KOLUT, Cq KASAT RESKRIM KOLUT
55 — 40
ARIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA, Cq KAPOLRES KOLUT, Cq KASAT RESKRIM KOLUT
YOSAFAT TATULUS
Termohon:
Kapolri, cq. Kapolda Sulut, cq. Kapolres Bitung, cq. Kasatreskrim Polres Bitung
33 — 0
Pemohon:
YOSAFAT TATULUS
Termohon:
Kapolri, cq. Kapolda Sulut, cq. Kapolres Bitung, cq. Kasatreskrim Polres Bitung
MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU C.q KAPOLRETABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN HELVETIA,
5 — 0
Pemohon:
MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU C.q KAPOLRETABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN HELVETIA,
MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU C.q KAPOLRETABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN HELVETIA,
23 — 6
Pemohon:
MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU C.q KAPOLRETABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN HELVETIA,
RUDY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
60 — 0
Pemohon:
RUDY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
SYAIFUL ASWAN
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel, Cq. Kapolres Maros, Cq. Reskrim Sat Narkoba Polres Maros
36 — 9
Pemohon:
SYAIFUL ASWAN
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel, Cq. Kapolres Maros, Cq. Reskrim Sat Narkoba Polres MarosPermohonan praperadilan Pemohon, gugur;Halaman 6 dari 36 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2019/PN MrsBahwa dalam surat gugatan Pemohon menyatakan mengajukanpermohonan pemeriksaan Praperadilan terhadap:Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia(KAPOLRI) Cq Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulawesi Selatan CqKepala Kepolisian Resort Maros Cq Reskrim Sat Narkoba Polres Marosberalamat di JI.
Jenderal Anmad Yani No.2 Kecamatan Turikale KabupatenMaros selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pemohon telah keliru karena dalam hal ini Kepolisian Negara RepublikIndonesia merupakan Lembaga Negara yang Susunan Organisasi dan Tatakerjanya diatur oleh suatu aturan yakni Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun2010 dimana dalam pelaksanaan tugas maupun tanggungjawabnya tidakberdiri sendiri melainkan berjenjang mulai tingkat pusat hingga tingkatpaling bawah yaitu Pimpinan tertinggi Kepolisian Negara RepublikIndonesia
di kepalai oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau disingkat Kapolri dan untuk tingkat Provinsi dikepalai oleh KepalaKepolisian Daerah atau disingkat Kapolda dan tingkat Kabupaten/Kota dikepalai oleh Kepala Kepolisian Resor atau disingkat Kapolres dan untuktingkat Kabupaten/Kota di klasifikasikan menjadi 4 (empat) Tipe yaitu :a.
Mengenai permohonan praperadilan pemohon harusdinyatakan gugur;Bahwa pemohohon telah keliru karena dalam hal ini Kepolisian Negara RImerupakan lembaga Negara yang susunan organisasi dan tatakerjanyadiatur oleh suatu aturan yakni peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010dimana dalam pelaksanaan tugas maupun tanggung jawabnya tidakberdiri sendiri melainkan berjenjang mulai tingkat pusat hingga tingkatpaling bawah dan Polres Maros masuk tipe d yan mana didalam susunanPolres tersebut membawahi bagian dan
41 — 8
Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDASU
KEPERDATAAN ATASKEPEMILIKAN OBJEK TANAH YANG DIKUASAI OLEH PARAPEMOHON, DAN PELAPOR TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) UNTUK MELAPORKAN PARA PEMOHONBahwa menurut hukum, Laporan adalah pemberitahuan yangdisampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibanberdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenangHalaman 8 dari 43 Putusan No. 88/Pid.Pra/2018/PN Mdntentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana(Vide : Bab Pasal 1 angka 24 KUHAP juncto Bab Pasal 1 angka2 Peraturan Kapolri
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdech)tersebut maka telah ada kepastian hukum atas kepemilikan objektanah terperkara, oleh karenanya sesuai uraian yang telahdikemukakan pada point Il dan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Medan tersebut diatas, maka Misnan Karim tidak memilikihak keperdataan atas kepemilikan objek tanah perkaraa quodantidakmemiliki kedudukan hukum (legal standing) untukmelaporkan Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 24 KUHAP juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri
kKeterangan saksi, surat, dan petunjuk,serta bahkan dikuatkan keterangan para Pemohon sebagai tersangka sepanjangketerangan mengakui adanya penyerahan surat keterangan tanah perkarakepada Pelapor sebagai jaminan pembayaran hutang belanja dan pembayaransisa hutang ke BRI sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14KUHAP; Bahwa penyidikan perkara Para Pemohon dugaan melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) atau Pasal 264 ayat (2)KUHPidana, telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri
Edi Kusnadi, S.IP
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
137 — 51
Pemohon:
Edi Kusnadi, S.IP
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Kapolres Tapsel
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq Kapoldasu
88 — 103
Kasat Reskrim Polres Tapsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Kapolres Tapsel
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq Kapoldasu
138 — 70
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagai PENGGUNA ANGGARAN (PA); 3. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS); PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI.
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagaiPENGGUNA ANGGARAN (PA), berkedudukan di Jalan TrunojoyoNomor 3; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1NamaPangkatJabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanRicky H.P, Sitohang, S.H.; Brigadir Jenderal Polisi; Karobankum Divkum Polri; Dr. Agung Makbul, Drs. S.H., MH.; Komisaris Besar Polisi/64050737; Kabag Banhatkum Divkum Polri; B.
WANG YEN
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
54 — 20
Pemohon:
WANG YEN
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
9 — 1
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Otto Simamora
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu cq Kepala Kepolisian Resort PematangSiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal
47 — 9
Pemohon:
Otto Simamora
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu cq Kepala Kepolisian Resort PematangSiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal
51 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, II. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BADAN PERTANAHAN ...
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) NUSA TENGGARA TIMUR, DK VS YESAYA FANDA, S.E.,, DKK
Wasito
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago, Cq Kanit Reskrim Polsek Tanjung Lago
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago,
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kajati Sumatera Selatan Cq Kajari Banyuasin
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres
60 — 24
Pemohon:
Wasito
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago, Cq Kanit Reskrim Polsek Tanjung Lago
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago,
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kajati Sumatera Selatan Cq Kajari Banyuasin
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq KapolresBanyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
5.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumatera Selatan
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri
8.Pemerintah Republik indonesia Cq Jaksa Agung RI Cq Kajati Sumsel
9.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RIKapolri, C.g. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, C.g. KapolsekTanjung Lago, C.q. Kanit Reskrim Polsek TanjungLago, beralamat di Jalan Tanjung apiapi KM 40 TanjungLago Banyuasin , Selanjutnya disebut sebagai TermohonI;ll. Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kapolri, C.g. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, C.g.
Kapolri, C.q. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, C.q. Kasat ReskrimPolres Banyuasin, yang beralamat di Pangkalan Balai,Banyuasin Ill, Banyuasin Regency, Sumatera Selatan,Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon ;V. Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kapolri, C.q. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, yang beralamatdi Pangkalan Balai, Banyuasin Ill, Banyuasin Regency,Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TurutTermohon Il;Vi. Pemerintah Republik Indonesia C.q.
Kapolri, C.q. Kapolda SumateraSelatan, yang beralamat di Jalan Jend Sudirman KM 4,5Palembang, Selanjutnya disebut sebagai TurutTermohon Ill;Vil. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kapolri, yang beralamat di JalanTrunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110,Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon IV;Vill. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Jaksa Agung Republik Indonesia,C.q.
25 — 2
KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kapolsek Kotarih
97 — 47
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kapolsek Kotarih
34 — 14
Kapolri cq.Kapolda Jateng Cq.Kepala Kepolisian Resor Demak