VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh AH Bramantya Putra danStephanus Demo W, jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0553/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, dan Stephanus Demo W, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 2785/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12 September2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa

VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada BambangSuprianto, kKewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2783/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh

., beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 21, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh JoyWahjudi, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedi Hariyanto,kewarganegaraan Indonesia, beralamat KorespondensiMedan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Nomor 047/A0C/LGL/18 PoA, tanggal 17 April 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

BramantyaPutra, dan Stephanus Demo W,, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0546/POA/KTD/FIN/2/2019,tanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Radityo Harryndra Putra,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, beralamat diJalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA, Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4049/POA

Bramantya Putra, JabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3527/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal 25 Oktober2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (POA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2016B.Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash cail/ dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaApril 2011 sebesar Rp19.005.226.168,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (POA

Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2016disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajakyang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakanyang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle ofAgreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina.Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.

Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada

Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co.

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukumperpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagaiberikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,yang diwakili oleh Padungsak, dk, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatberalamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3817/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/A0C/LGL/18 PoA, tanggal 13 Juli 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, jabatanKepala Biro Hukum, kewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1038/M.KOMINFO/HK.06.01.06/2016, tanggal 28 Juni 2016;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd,kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3825/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

Memberi izin kepada pemohon CA ) untukmenjatuhkan talak 1 (satu ) raji terhadap termohon ( Poa ) di depan Sidang Mahkamah Sariyah Sinabang.3.

VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,yang diwakili oleh Padungsak Thanakij jabatan DirekturUtama dan AH Bramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para KuasaHukum, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 3815/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12November 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan, 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa BambangSuprianto, kKewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak, beralamat di Jalan Montong Nomor33 C RT. 003 RW. 002 Ciganjur, Jagakarsa, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2779/POA

,dan kawankawan, para Advokat pada Kantor HukumMochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor00112/PoA/LEGTAX/X1/2017/NKFE, tanggal 1 November2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

POA UISWANNNomor 2018/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, tempat tinggal diKabupaten Kediri, sebagai Penggugat,LAWANTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di DusunKabupaten Kediri, sebagai Tergugat;e Pengadilan Agama tersebut;e Setelan membaca

PUTUSANNomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Amt.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentangCerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Menganyam Tikar,tempat tinggal di Be Kecamatan poa Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai"Penggugat",MELAWANumur 28 tahun, agama Islam,

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Pembentukan PT Arun NGL Co dan PT BadakNGL Co lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA), yaitu. Perjanjianpokok antara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi wilayah kerja masingmasing KKKS terkait,mencakup pembagian tugas dari masingmasingpihak.ii) Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang)dengan PT Badak NGL Co. (operator kilang) yangHalaman 29 dari 54 halaman.

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. KontraktorPSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangunkilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentukbusiness entity.b.

DasarDasar pelaksanaan LNGPROJECT ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG PROJECT ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampaidengan sekarang di mana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PTBadak NGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di

Landasan Hukum Komersiali)ii)vi)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di wilayah kerjamasingmasing KKKS terkait, mencakup pembagian tugasdari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) dengan PTBadak NGL Co.