Ditemukan 499 data
83 — 66
Rp. 6.000,4, Rege@egs. qo esas a= Sas = Rp. 5.000, 6. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.000.000, J uml af ae Rp.3.486.000,(Tiga juta empat ratusdelapan puluh enam riburupiah)Hal 49 dari 49 hal.Put.Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mtp
SALIMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
97 — 53
pendaftaran tanah, terutama berkaitandengan kewajiban menempuh pengumuman data fisik dan yuridis atasbidang tanah yang dimohonkan haknya;Menimbang, bahwa kendati paradigma praktis yang seringmengasumsikan bahwa pendaftaran hak atas tanah negara tidaklah harusdiumumkan terlebih dahulu, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa akansebuah paradoks dan menjadi naif, tatkala ide besar mengenai perlindunganhukum (dalam penerapan asas publisitas) dan obyektivitas pemberian hak atastanah dalam sebuah peraturan (rege
191 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 60 P/HUM/2018disebut sebagai peraturan perundangundangan dalam hirarki.Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakan dengan SuratEdaran atau sejenis beleids rege! lainnya.Bahwa apabila mencermati Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018tidak tercatat dalam lembaran Negara, namun hanya tercatat padalembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun2018 Nomor 57.Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat ketentuandalam Pasal 1 angka 2 jo.
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
227 — 104
Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat SeMUIQ; 222222 nn nnn n nnn n nnn nn nnn nnn nen neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
NURSIAH
Tergugat:
KEPALA DESA REMPANGA
194 — 146
SKKADES/DR/I/2019 tentang Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu tanggal28 Januari 2019: 2222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een nnn nen n een n nnn neeMenimbang, bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dantata usaha negara/administrasi negara dikenal produk hukum yangdihasilkan oleh lembaga legislatif berupa legislasi/regeling (peraturanperundangundangan), oleh lembaga eksekutif berupa Keputusan dan suratkeputusan yang bersifat mengatur intern (beleed rege
KRISTOFORUS MENJULUNG,SM
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
225 — 226
Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat Semuld; 292222222 22 2o ==Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 727222 nono nnn nnn nnnHalaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUNKPGBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
111 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memeriksa secara keseluruhan danbelum memerikan alasanalasan hukum yang jelas (rege/ van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;b.
190 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakandengan Surat Edaran atau sejenis beleids rege!
153 — 48
tersebut Majelis Hakim menilai bahwapetitum tersebut ialah hal yang sudah menjadi kewajiban bagi para pihak yangberperkara untuk mentaati dan mematuhi suatu hal yang telah diputuskan olehMajelis Hakim dalam suatu putusan, hal tersebut dilandasi oleh kewenanganMajelis Hakim berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum yang memberi kewenangan bagi Pengadilan Negeriuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdatapada tingkat pertama, sehingga berdasarkan rege
62 — 32
bgeb mnclsi rsrSksk rege srOHHHHHHHHHMENGUATKAN putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribuDemikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
115 — 20
Che rege Hats WE kerricehees ihc) enpQduse cok. benseteiTHiwekan Soda 5 (ile) Gaur ierhtueg mek Gouge 0 Ae esMNP Sangon tanegal O41 Me so47 SROOIN Page SMe nko Certatainen SOIT frtve potato Teas SSE Dold) Gans Sead ronkos im Lena CFM cigs egg it eer A a Fo BO.000000, Detpan putub pale rogue! cha uel du Poreggpalhanya menenma Fp.
YOSEF BURHANUDIN, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
122 — 95
Saya tegaskan kembali, jika Seorangtelah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempatBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(Deleid reGel); nomen nn nn nn nnn nnn n nnn nnn n nner ene en nnn ne nnn en enna nesHalaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.
YULIANUS ARDI NGGAME, S.FIL
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
180 — 88
Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat SeMUIQ; 2922222 22 n nnn nn nnn nnn nen neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 nnn nnn nn nnnnnnnnnnnnBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
91 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pasal 178 HIR, Majelis Hakim diwajibkan menanganiperkara secara keseluruhan dan memuat alasan hukum yang jelas (rege/van het objective recht), bahkan harus mencukupkan alasanalasan hukumyang jelas (vide Pasal 184 HIR);V. Keberatan Kelima:1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT. YYK tanggal 11 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan NegeriSleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.
118 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan, dibawah sumpah memberikan pendapat terkait suratedaran, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:o Surat edaran adalah peraturan kebijaksanaan (beleids rege!)
,M.H., (Doctor dalam bidang HukumAdministrasi Negara Universitas Indonesia), sebagai saksi ahli yangdihadirkan di persidangan, dibawah sumpah memberikan pendapatterkait surat edaran, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:o Surat edaran adalah peraturan kebijaksanaan (beleids rege)dalam suatu institusi, surat edaran bukan peraturan, tidak bolehbertentangan dengan peraturan menteri;o Surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat, dan tidak memilikisanksi jika tidak diikuti, jika dibandingkan dengan
46 — 33
Nomor209/1314.06/V/ 2013, Tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Tindak LanjutSurat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau(fotokopi dari fotokopi).Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis, untukmenguatkan dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Saksi,sebanyak 3 (tiga) orang saksi bernama :861Nama: Oin Sukmawan, Warga Negara Indonesia, JenisKelamin Lakilaki, Tempat/Tanggal Lahir Garut, 20 April1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat Kp.Kondang Rege
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laica Marzuki, ibid. 5557);Bahwa menurut Majelis ternyata SE08/PJ.52/1996 tidakdiumumkan (naar buiten gebracht) oleh pihak tata usaha negaramaka bukan merupakan juridisch rege/ dan tidak mengikat warga(burger) dan karenanya Majelis tidak mempertimbangkan sebagaidasar hukum;Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa terhadapekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan PKP pada prinsipnyaUndangundang PPN menganut purchase principle dan karenanyatidak relevan mempertimbangkan pemanfaatannya di dalam
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Deze rege! vioeit louter uit logisch redeneren voort, kata I.
179 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege! van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Judex Facti.
208 — 159
negara lainnya;Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Tindakan tersebut dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) ataukeputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, knususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanankepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturanperundangundangan (rege