PUTUSANNomor 276/Pdt.G/2018/PA.LwkZe Neh .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanHonorer, tempat kediaman di Kelurahan Lamo,Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaanWiraswasta,

Umumangka 3 yang berbunyi:Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahanUndangUndang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehinggaHalaman 3 dari 10 halaman.

,Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf iSesuai dengan sistem self assesment, Pengusaha Kena Pajak wajibmelaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai.

Putusan Nomor 548/B/PK/PJK/20165) Bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut negara Indonesiasebagaimana tercantum dalam memori penjelasan umumUndangUndang KUP adalah self assessment system yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajakyang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak;6) Bahwa dengan demikian sesuai dengan

2019/PN TjgKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) dan Nota Angkutan sertaNota Perusahaan;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah penerbit secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbit Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah NotaAngkutan diterbitkan secara Self

izinindustri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudiankepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestarimendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untukmemperoleh hak akses aplikasi SIPIUHH, kemudian direktur memberikanhak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa userID yang terdiri Loggiing Name dan Password yang disampaikan melaluikepala balai;Bahwa proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa NotaAngkut adalah diterbitkan Self

disengketakan.Perpajakan Indonesia sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU KUPmendefinisikan Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasikeuangan yang meliputi harta, kKewajiban, modal, penghasilan danbiaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataujasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupaneraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;Dari definisi tersebut dikarenakan sistem perpajakan Indonesiamenganut self

Maka dalam sistem self assessment inidimungkinkan adanya pembukuan Wajid Pajak yang prosespencatatannya dilakukan secara teratur dan ada pula yangdilakukan secara tidak teratur dengan tujuan tertentu.

lembagapenyiaran publik (LPPRRI dan LPPTVRI) dan Kantor BertitaNegara (Antara), harus memenuhi ketentuan sebagaimana di aturdalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 huruf b, huruf c, huruf d,huruf e angka 5, angka 6 dan angka 7Bahwa sejak ditetapkannya regulasi SKW hingga saat ini, tidakterdapat keberatan bahkan keraguan dari wartawan maupunperusahaan pers untuk mengikuti, mentaati dan menerapkannya,karena pada dasarnya wartawan maupun perusahaan pers sangatmemahami bahwa regulasi SKW merupakan self

Fakta menyebutkan bahwa secaravoluntary wartawan maupun perusahaan pers untuk mengikuti, mentaatidan menerapkannya, karena pada dasarnya wartawan maupun perusahaanpers sangat memahami bahwa regulasi SKW merupakan self regulationbaginya dan membawa banyak manfaat baginya.Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT angka 6 yangmenyatakan wartawan yang tidak mengikuti uji kompetensi bukanlahwartawan.

Akan tetapi profesi dan tugaskewartawanannya yang dijalankan belum memiliki atau memenuhikompetensi sesuai standar kompetensi wartawan.Oo Bahwa sejak ditetapkannya regulasi SKWhingga saat ini, tidak terdapatkeberatan bahkan keraguan dari wartawan maupun perusahaan persuntuk mengikuti, mentaati dan menerapkannya, karena pada dasarnyawartawan maupun perusahaan pers sangat memahami bahwa regulasiSKW merupakan self regulation baginya.Regulasi SKW juga membawabanyak manfaat bagi peningkatan kualitas dan

Fakta menyebutkan bahwa secara voluntarywartawan maupun perusahaan pers untuk mengikuti, mentaati danmenerapkannya, karena pada dasarnya wartawan maupun perusahaan perssangat memahami bahwa regulasi SKW merupakan self regulation baginyadan membawa banyak manfaat baginya.Halaman 46 dari 53 halaman Putusan No.235/Pat.G/2018/PN. Jkt. Pst.Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT angka 6 yangmenyatakan wartawan yang tidak mengikuti uji kompetensi bukanlahwartawan.

Bahwa dasar dari penerbitan Pemeriksaan yang dilakukan olehTergugat sehingga dapat menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (PKP) Nomor: S230 PKP/WPJ.31/KP.0703/2019 tanggal 17 Mei2019 pada awalnya adalah merupakan tindakan Pemeriksaan yangdilakukan oleh Tergugat adalah dalam rangka menguji kepatuhan WajbPajak dalam melaksanakan peraturan perundangundangan, DirekturJenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajakkepada Wajib Pajak sebagai konsekuensi dalam sistem self

Hal ini sejalan dengan sistem self assessmentyang dianut ketentuan perpajakan Indonesia, karena pengusaha itusendirilan yang mengetahui seberapa besar peredaran bruto yangdiperolehnnya selama setahun, sehingga dapat diketahul kapan yangbersangkutan dikukuhkan menjadi PKP yang selanjutnya berkewajibanuntuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang,sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Halaman 35 dari 49 halaman. Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN Mtre.

Bahwa guna menjaga keseimbangan sistem self assessment,Pasal 2 ayat (4) UU 16/2009 memberikan kewenangan kepada DJPmenerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan apabila WP dan/atauPKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan/atau ayat(2).

Selain itu Pasal 2 ayat (4) danayat (4a) UU16/2009 merupakan instrument bagi aparat perpajakanuntuk mengawasi kewajiban perpajakan WP dan/atau PKP, sehinggatercipta keseimbangan dalam system self assessment;a.

Bank Danamon IndonesiaTok, Divisi Self employed Mas Market sesuai dengan surat permohonanlelang Nomor B.464/ALU.RepMdn/1008 tanggal 27 Oktober 2008.5.

Bank Danamon Indonesia Tbk,Divisi Self employed Mas Market in casu Tergugat telah melakukanperingatan kepada Debitor in casu Penggugat untuk menyelesaikankewajibannya dengan Surat Peringatan Pertama Nomor:0007/SP/4910/0508 tanggal 27 Mei 2008, Surat Peringatan Kedua Nomor092/SP11/8602/0708 tanggal 17 Juli 2008, dan Surat Peringatan TerakhirNomor 093/SP111/3602/0708 tanggal 23 Juli 2008.9. Bahwa rencana pelelangan telah diberitahukan kepada pihak Debitor in casuPenggugat oleh PT.

Bank DanamonIndonesia Tbk, Divisi Self employed Mas Market in casu Tergugat .Halaman 23Putusan No. 296/Pdt.G/2013/PNMdn12. Bahwa Tergugat telah melaksanakan pengumuman lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.

TIYANAWAHYUNING PUTRI di kasur dengan memegang kedua pundak SELFITIYANA WAHYUNING PUTRI, setelah SELFI TIYANA WAHYUNINGPUTRI tidur berbaring, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalamvagina SELFI TIYANA WAHYUNING PUTRI, selanjutnya terdakwamenggerakkan keluar masuk hingga terdakwa mengeluarkan sperma,dikeluarkan di luar vagina SELFI TIYANA WAHYUNING PUTRI Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitarpukul 00.30 wib , terdakwa bertempat yang sama di kamar kos di Patimengajak lagi SELF

penis) ke dalam alat kelamin(Vagina ) SELFI TIYANA WAHYUNING PUTRI dengan digerakkankeluar masuk hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan di keluarkandi luar alat kelamin ( vagina ) SELFI TYYANA WAHYUNING PUTRI ,kemudian terdakwa mengajak lagi SELFI TIYANA WAHYUNINGPUTRI untuk bersetubuh lagi yang ke dua kali dengan cara cara yangsama bertempat di rumah terdakwae Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib ,terdakwa membawa SELFITIYANA WAHYUNING PUTRI ke wilayah Pati dengan berboncengansepeda motor milik SELF

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27Desember 2014 sekira pukul 21.30 wib bertempat di dalam kamar kos diPati tersebut,terdakwa mengajak SELFI TIYANA WAHYUNING PUTRIuntuk melakukan persetubuhan lagi yaitu akan tetapi SELFI TIYANAWAHYUNING PUTRI tidak mau karena takut kalau hamil, tetapi terdakwamasih memaksa SELFI TIYANA WAHYUNING PUTRI hingga akhirnyaSELFI TIYANA WAHYUNING PUTRI mau, kemudian terdakwamelepaskan celana luar dan celana dalam SELFI TIYANA WAHYUNINGPUTRI dengan posisi SELF

Hutan yang berasal dari Hutan Alam,bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayuwajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat KeteranganSyahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ), dimana berdasarkan peraturantersebut tidak dibenarkan memiliki, mengangkut dan menguasai kayu jenis ulintanpa dilengkapi dengan SKSHHkK; Saksi Ahli menerangkan bahwa Seseorang tersebut harus melengkapi denganDokumen SKSHHK atau NOTA ANGKUTAN, SKSHHK diterbitkan olehpenerbit SKSHHK secara self

assesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbitSKSHHK adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai dengan kompetensinya, NOTA ANGKUTAN diterbitkansecara self assesment oleh karyawan pemegang ijin; Saksi Ahli membenarkan bahwa Terdakwa beserta barang bukti yangdiperlihatkan oleh penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut berupa1 ( satu ) unit mobil pick up Suzuki Carry, Warna Hitam, Nopol DA 8576 LB,Nomor Mesin : G15AID1071017,Nomor Rangka: MHYESL415HJ781146 , 1 (satu

PUTUSANNomor 2673/Pdt.G/2017/PA.JrSAI ;SELF >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta,tempat tinggal di Jalan Kaca Piring IV Lingk.

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( videPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yangsakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat21;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;&i > ler uy, Y ) o>) 7 95 i pe) 65) 9) , self

PUTUSANNomor 63/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Desember 1987, agamaIslam, pekerjaan Wedding Organizer, PendidikanDiploma III, tempat kediaman di Di Jalan Teuku UmarNomor 14, Kelurahan Limba B, Kecamatan KotaSelatan, Kota

PUTUSANNomor 3095/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai talak antara:Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruhtani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW. 010 Desa SucoKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;melawanTergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan

seberang Kantor Kodim 1006 Martapura, TerdakwaBANI Bin MUHYAR tertangkap tangan oleh tim dari jajaran PolsekMartapura Kota dalam membawa dan/atau menguasai sebilahsenjata penikam jenis parang; Bahwa benar sebilah senjata penikam jenis badik mana tidakmemiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa BANI Bin MUHYARdan/atau tidak dalam peruntukan tertentu yang diperbolehkan secara Bahwa benar maksud dari pada Terdakwa BANI Bin MUHYAR dalammembawa senjata penikam a quo adalah guna berjagajaga semata(self

bagi diri sendiri, sebagaimana pertimbangan hukumJudex Factie Tingkat Pertama di dalam putusannya halaman 16 (Ad. 3)pada pokoknya menimbang :Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamanatau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan daapat menmbulkanketergantungan....Penjelasan :Berdasarkan pertimbangan hukum ini artinya Terdakwa masuk ke dalamkategori Self

Judex Factiemenggunakan kata DAPAT yang berarti perbuatan Terdakwa bisa sajadianggap meresahkan masyarakat, atau bahkan tidak meresahkanmasyarakat; sebagaimana konsep Self Victimizing Victims tersebut dalampenjelasan angka 4 Memori Banding ini, dimana terdakwa dianggap sebagaiPelaku sekaligus juga sebagai Korban.Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHONBANDING mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenanmemberikan Putusan :MEMUTUSKAN :1.

Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000mengatur antara lain:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diaturdalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk Perolehan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktudilakukan pemeriksaan";Bahwa kemudian dalam memori penjelasan pasal 9 ayat (8) huruf menyebutkan bahwa "Sesuai dengan sistem self

Laporan pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUPsedangkkan SPT Pembetulan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP.Pada dasarnya sesuai dengan asas self assessment, TermohonPeninjauan Kembali dapat mengkreditkan Pajak Masukan melalui SPTMasa PPN.

Keterangan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) dan Nota Angkutan serta NotaPerusahaan;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah penerbit secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbit Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah NotaAngkutan diterbitkan secara Self

Bahwa proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa NotaAngkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izintanpa melalui aplikasi SIPUHH; Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) digunakanuntuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam / negaraberupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengankelompok jenis Rimba Campuran, Rimba Campuran dan Kayu Indah; Bahwa Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang laindan pelaku

PUTUSANNomor 2801/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai talak antara:Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruhserabutan, tempat tinggal di Dusun Bendorejo RT.001 RW. 011 DesaKarangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagaiPemohon;melawanTergugat, umur 31 tahun, agama Islam

Penggugat sejaktanggal 6 bulan November Tahun 2010 tersebutmengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugattidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak adaharapan lagi untuk kembali membina rumahtang gaBahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalahtersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicaradengan Tergugat secara baikbaik tetapi tidakberhasil.Bahwa pihak keluarga, pihak Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (Rekso Dyah Utami)Yogyakarta dan Pihak Mossdef (Mosslem Self