KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Sgm14Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan lakilaki D**** bin D******, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baikdan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 2074 namun dengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan lakilaki Baco Lili bin Malela Dg.Tarang, dimana secara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi

dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon ll, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.BatgMenimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Penggugat dengan Sapo binMuhammad, dimana secara substansial perkawinan Penggugat dengan Sapobin Muhammad tersebut dilaksanakan sebelum ketentuan hukumadministrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, makadengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36UndangUndang

tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi

tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

5)dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubahdengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il,dimana secara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1tahun 1974 namun dengan sublimasi

Penetapan No.100/Padt.P/2020/PA.Brkdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013serta dengan mempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan hukum) bagisetiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu adadasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupunkemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon dan Pemohon II

5)dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubahdengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il,dimana secara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1tahun 1974 namun dengan sublimasi

K*****, dimana secara substansial perkawinanpemohon tersebut dilaksanakan sebelum ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itudengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuanPasal 35 huruf a dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 sertadengan mempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan hukum) bagisetiap muslim

Penetapan No.2/Padt.P/2021/PA.Brkketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013serta dengan mempertimbangkan asas doelmatigheid (tujuan hukum) bagisetiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu adadasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon II, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baikdan teratur, maka dengan tidak mengu rangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan lakilaki R***** Bin B*****, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik danteratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi

2) danPasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah denganUndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan pemohon dengan lelaki Tongnga, dimana secarasubstansial perkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, yang selanjutnyaputusan pengadilan a quo atas perkawinan pemohon dengan lelaki Tongngatersebut berlaku surut atas surutnya suatu peristiwa hukum perkawinan,karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukumterutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansialperkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukumadministrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerkawinan, namun dengan sublimasi